prediksi dragon togel hari ini 764Jutaan kata 362943Orang-orang telah membaca serialisasi
《angka jitu grup togel》
Wamenaker Tinjau PT GNI Usai Bentrokan Maut******Jakarta, CNN Indonesia--
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meninjau PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah setelah terjadi kerusuhan pekerja beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungannya, Afriansyah bertemu dengan manajemen perusahaan. Ia menyampaikan agar segera perusahaan segara melakukan perbaikan, baik di sektor hubungan industrial, maupun lainnya yang terkait ketenagakerjaan.
"Tadi kita dengarkan juga, bahwa pihak manajemen menerima masukan dan menerima arahan dari kami, dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki K3-nya, hubungan antara pekerja dengan manajemen, semua akan dilakukan, dan mudah-mudahan ini pelajaran yang berharga buat kita," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/1).
Menurutnya, keberadaan investasi seperti dari industri nikel sangat berharga karena dapat menunjang perekonomian Indonesia, terutama ekonomi masyarakat di Morowali Utara.
Meski demikian, Afriansyah menekankan bahwa jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan, maka Kementerian Ketenagakerjaan tidak segan-segan melakukan langkah-langkah hukum.
Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada manajemen perusahaan agar mau mendengarkan setiap aspirasi dari pekerja. Sementara kepada pekerja, ia meminta agar dalam menyuarakan aspirasi dilakukan secara bijaksana dan menjauhi aksi-aksi yang berpotensi anarkis.
[Gambas:Video CNN]
Bos Sriwijaya Air Ungkap Alasan 27 Ahli Waris Belum Dapat Ganti Rugi******Jakarta, CNN Indonesia--
CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaanSJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.
Ardhana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.
Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut. Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.
Dengan begitu, ahli waris yang sudah menerima ganti rugi tidak bisa menuntut klaim lanjutan di kemudian hari. Ardhana menegaskan ganti rugi tersebut hanya berlaku satu kali.
Aturan tersebut tidak disepakati oleh 27 ahli waris korban SJ 182. Ia menegaskan mereka yang belum mengambil uang Rp1,5 miliar tersebut karena masih mengajukan gugatan kepada Boeing di Amerika Serikat (AS).
"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi. Jadi permasalahannya gitu. Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," jelas Ardhana.
Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.
"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau. Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tuturnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan langsung dugaan praktik premanisme ini ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus mendapatkan sejumlah pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.
Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.
Lihat Juga :ANALISISLuhut, Mimpi BBM Sawit di 2045 dan Ancaman 'Mematikan' Bagi Petani |
"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.
Ia mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.
Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut. Kendati, Menhub tak memprotes tuntutan percepatan pencairan ganti rugi kepada korban yang ditekankan oleh DPR.
"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.
Lihat Juga :YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti |
Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.
Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.
Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.
Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender.
[Gambas:Video CNN]
Saingi Malaysia, Zulhas Ingin Bappebti Punya Harga Acuan CPO Sendiri******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri, salah satunya minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.
Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN itu menuturkan dalam sidang kabinet pihaknya disinggung terkait patokan harga CPO yang masih bergantung pada Malaysia.
"Yang jelek siapa? Ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia. Loh, Bappebti nya ngapain aja kan gitu," kata Zulkifli.
Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.
Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.
[Gambas:Video CNN]
Label:zona paito harian hk、cara agar bisa menghasilkan uang dari internet、situs slot pertama
Terkait:klik4a、dapat uang di shopee、aromatogel、slot69、slot yang gacor hari ini、ligamansion2 com demo、link sbobet88、angka jitu ekor togel、gratis ongkir 0 rupiah shopee 2022、info bonus new member 100
bab terbaru:uang77(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《angka jitu grup togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,voucher shopee terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《angka jitu grup togel》bab terbaru。