juraganmain99

Kebangkitan industri militer

Kulkas SBS di Transmart Turun Harga, Diskonnya sampai Rp3 Jutaan******

Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (31/3) dengan diskon besar-besaran untuk berbagai kebutuhan seperti elektronik, salah satunya kulkas.

Kulkas side by side (SBS) turun harga gede-gedean dari Rp12 jutaan jadi Rp8 jutaan aja di Transmart Full Day Sale. Kalau harga jadi semurah ini, sisa gaji dan tunjangan hari raya (THR) bisa ditabung!

Lihat Juga : Serbu Transmart Hari Ini, Diskon Gede-gedean Sampai Jam Tutup Toko

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan syarat pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Jadi pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini. Promo ini berlangsung dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Saatnya borong belanjaan dan bawa pulang kulkas impian dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

belas kasihan Tuhan

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem agen perkotaan

WIKA Targetkan Raup Tambahan Modal Rp9,2 T Lewat Rights Issue******

PTWijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan dana meraup tambahan modal sebesar Rp9,2 triliun melalui rights issue pada April 2024.

Right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan, sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain.

Aksi korporasi ini digelar sehubungan dengan adanya injeksi modal negara kepada WIKA melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun.

"Kami sampaikan dari target hasil rights issue dari total Rp6 triliun, porsi pemerintah sebesar 65 persen dan publik 35 persen, sehingga secara total target rights issue adalah Rp9,2 triliun," kata Agung dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ia menyampaikan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar dari proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2024-2045.

Selain itu, dana hasil rights issue juga akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Agung menjelaskan hingga saat ini, tahapan rights issue sudah masuk pada tahap registrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya, pernyataan efektif OJK terbit pada 28 Maret 2024.

Lalu, paralel dengan itu perseroan juga tengah menunggu penandatangan Peraturan Pemerintah (PP) PMN yang ditargetkan rampung pada 21 Maret 2024.

Agung berharap seluruh proses tersebut bisa dilakukan pada pekan ini, atau paling lambat pekan depan sebagai salah satu syarat efektif.

Usai pernyataan efektif OJK didapat pada 28 Maret 2024, maka sesuai indikasi jadwal, dana PMN dari pemerintah akan diterima oleh WIKA pada 22 April 2024.

"Karena kebetulan awal April banyak libur, sehingga mungkin (dana PMN diterima) di akhir April," katanya lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Kepala OIKN Curhat ke DPR Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp21,7 Miliar******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.

"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.

Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.

Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.

Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.

"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.

Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.

Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.

Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.

Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Berkah Cuan Ratusan Juta Hujani Bisnis Rental Mobil Jelang Lebaran******

Hari Raya Idulfitri menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Banyak yang memanfaatkan momen itu untuk mudikdemi merayakan di kampung halaman.

Oleh karenanya, mudik pun seolah sudah menjadi budaya saban Lebaran datang. Mereka yang merantau berjuang menempuh jarak untuk berkumpul dengan keluarga besar.

Pada masa mudik, hampir seluruh moda transportasi umum pun dipadati penumpang. Tak kalah, pemudik dengan kendaraan pribadi juga selalu ramai.

Wawan, salah satu pengelola Apy Rental di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, salah satunya. Ia mengaku setiap Lebaran, semua unit mobil habis disewa pemudik.

Menurutnya, hal tersebut setidaknya terjadi dalam dua tahun belakangan ini. Meski semua mobil sudah dipesan, permintaan tetap membludak. Oleh karena itu, omzetnya naik pada Idulfitri.

"Sama saja 100 persen habis. Cuma permintaan tinggi. Kalau unit kami sudah disewa semua, lalu ada yang minta lagi, ya full," katanya saat ditemui CNNIndonesia.comdi kantornya, Rabu (27/3).

Lebih rinci, Wawan mengatakan pihaknya memiliki 50 unit kendaraan. Namun, yang tersedia untuk kendaraan pemudik hanya 6-7 unit saja. Pasalnya, sebagian besar mobil sudah disewa secara jangka panjang oleh instansi tertentu. Sewa jangka panjang ini biasanya dihitung per bulan.

Khusus untuk musim mudik, Wawan memberikan paket sewa. Misalnya, untuk Toyota Avanza ia sewakan dengan harga Rp5 juta per 10 hari. Sementara, Innova Reborn sekitar Rp9 juta. Alhasil, khusus untuk kendaraan pemudik saja, omzetnya pun mencapai puluhan juta rupiah.

"Ya puluhan juta rupiah lah," ucap Wawan.

Lihat Juga : Sri Mulyani Bertemu Bos Besar Freeport, Bahas Tembaga hingga Pensiun

Sementara itu, Manajemen Sembodo Rent Car Kisnanto Hadi Pribowo menilai permintaan sewa mobil untuk mudik tahun ini belum seramai tahun sebelumnya.

"Kalau di internal kami tahun ini memang ada sedikit penurun, berbeda dari 2022-2023," ujar pria yang berkantor di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan itu.

Menurut Kisnanto, penurunan permintaan itu tak lepas dari hype para pemudik. Ia berpendapat pada 2022 gairah masyarakat untuk mudik sangat tinggi.

Sebab, pada tahun tersebut pemerintah baru mengizinkan kembali masyarakat bepergian pasca pandemi covid-19. Hal yang sama juga terjadi di 2023, saat itu keinginan. masyarakat untuk mudik, menurutnya juga masih tinggi.

"Jadi di Minggu kedua Ramadan ini permintaan masih standar, belum sebesar tahun-tahun sebelumnya," tegas Kisnanto.

Ia mencontohkan pada tahun lalu, jumlah mobil yang disewa pemudik adalah sebanyak 20 unit. Sementara untuk tahun ini turun 25 persen. Artinya, jumlah mobil yang disewa pada Lebaran 2024 ini hanya sekitar 15 unit.

"Iya itu (itungan) kasarnya," ujarnya.

Kisnanto mengatakan kebanyakan unit yang disewa pemudik adalah mobil keluarga, seperti Kijang Innova.

Berdasarkan informasi di website Sembodo Rent Car, harga sewa Innova 2.0 G A/T adalah Rp600 ribu per hari. Selain Innova, mobil langgan pemudik lainnya adalah Xpander. Harga sewa mobil jenis ini Rp500 ribu per hari.

Kisnanto mengatakan pada saat Lebaran biasanya harga itu naik 20 persen hingga 25 persen. Dengan harga tersebut, kata Kisnanto, maka omzet untuk sewa kendaraan mudik pun bisa sekitar Rp100 juta.

Sama seperti Wawan, Kisnanto mengatakan mayoritas mobil yang disewakan adalah untuk jangka panjang. Pelanggannya pun kebanyakan dari instansi hingga kementerian.

Oleh karena itu, meski permintaan sewa saat Lebaran turun, omzetnya masih terbilang stabil karena terbantu sewa jangka panjang.

"Kalau secara omzet gak terlalu tinggi juga mungkin kisarannya antara Rp100 juta sampai Rp200 juta (per bulan). Itu pun nanti kalau kami lihat laporan bulanan, angka segitu adalah standar," kata Kisnanto.

Pemerintah memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 terjadi pada Jumat (5/4). Sementara itu untuk arus balik akan jatuh pada Minggu (14/4).

"Puncak mudik diperkirakan terjadi tanggal 5 sampai 7 April 2024 dan arus balik tanggal 14 sampai 15 April 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, kata dia, jumlah pemudik diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Jumlah itu naik sekitar 60 persen dari tahun lalu yang hanya berjumlah 123,8 juta orang pemudik.

[Gambas:Video CNN]

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]