macam2 slot gacor

Penjahat terkuat di alam semesta

Basuki Sebut Pembebasan Lahan Pengendali Banjir Jakarta Macet 5 Tahun******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut selama 5 tahun belakangan ini pembebasan lahan proyek pengendali banjirdi Jakarta, seperti sodetan dan normalisasi Ciliwung macet.

Hal ini katanya, bisa dibuktikan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR yang selalu Rp0 selama 5 tahun belakangan ini.

"Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu Rp0, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena tidak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tercatat dari 33 kilometer (km) yang masih perlu dinormalisasi, sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum tersentuh. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

Basuki menuturkan proyek penangkal banjir Jakarta mulai lancar dilakukan setelah pembebasan lahan kembali dilakukan. Dalam hal ini ia sempat menyinggung Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang berhasil melakukan pembebasan lahan dengan cepat.

"Sekarang dimulai sama Pak Heru, diupayakan pembebasan lahannya kami baru alokasikan," sebut Basuki.

Masalah pembebasan lahan proyek pengendali banjir Jakarta sebelumnya diungkit Presiden Jokowi. Akibat masalah itu, proyek Sodetan Ciliwung macet.

Ia mengatakan proyek Sodetan Ciliwung harus dibangun hingga belasan tahun karena masalah pembebasan lahan yang terhenti.

Tak heran, proyek tersebut sempat mangkrak 6 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Pembebasan lahan. Karena memang pekerjaan ini sangat tergantung pada pekerjaan lahan. Sehingga saat itu kegiatan pengeboran terhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Cerita Basuki soal Korea Pernah Mengemis ke IMF Demi Bangun Tol******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Korea Selatanpernah mengemis ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal itu kata Basuki, dilakukan demi membangun jalan tol. Mereka mengemis karena sedang mengalami krisis ekonomi.

Alhasil untuk membangun jalan tol, mereka tidak punya uang.

Basuki menambahkan aksi mengemis Korea Selatan itu dilakukan karena mereka yakin jalan tol itu pada masa depan akan menjadi pusat pengembangan ekonomi.

Dan keyakinan itu kata Basuki terbukti. Ekonomi Korea Selatan berkat pembangunan tol itu semakin maju.

"Seperti yang kita lihat sekarang ini," katanya. 

Belajar dari kasus Korea Selatan itulah, Basuki mengatakan pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan jalan tol dengan memanfaatkan potensi pendanaan yang ada.

Supaya efek ekonominya lebih terasa, Basuki mengatakan pembangunan jalan tol juga diikuti oleh pengembangan wilayah di sekitarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Thor yang marah

LKPP Bekukan 16 Ribu Produk Impor, Terbanyak Alkes******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan 16 ribu produk impor di e-katalog, paling banyak berupa alat kesehatan (alkes).

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo menyebut pembekuan dilakukan demi mendorong pembelian barang dan jasa buatan Indonesia.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kementerian/lembaga (K/L) membeli produk-produk lokal.

"Tentu produk-produk impor tetap boleh tayang (di e-katalog), tapi ter-freeze tidak bisa dibeli. Ini cara kami memastikan dan memberi ruang lebih agar produk-produk dalam negeri terbeli," imbuhnya.

Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) yang akan digelar Agustus nanti.

Ia bahkan mewanti-wanti kementerian/lembaga yang mencoba mengakali pengadaan barang dan jasa.

Selain pengamatan langsung LKPP, Yulianto menegaskan ada inspektorat hingga auditor yang ikut memantau transaksi di e-katalog.

Lihat Juga : Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 kg 700 Ribu Tabung

Kehadiran inspektorat dan auditor adalah hasil kerja sama LKPP dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Harapannya, e-katalog bisa lebih terpercaya.

"Di dunia sudah transparansi ini, sistem yang transparan bisa ditelusuri. Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya," tegas Yulianto.

"Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Titik lemah korupsi itu konon katanya enggak bisa kalau jemaah, bareng-bareng, pasti ada yang enggak kebagian. Yang enggak kebagian (korupsi) silakan lapor dan seterusnya. Intinya kita punya banyak data untuk menjaga supaya belanja negara aman," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Detektif Kecil dan Pangeran

Teten Klaim TikTok Janji Tak Garap Project S yang Matikan UMKM RI******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mengklaim TikTok berjanji tidak akan menggarap Project S yang mematikan UMKM Indonesia.

"Saya melihat Project S TikTok di Inggris dan beberapa negara lain itu sangat memukul produk lokal ya, kecanggihan teknologi dan algoritma mereka. Kemarin kita sudah meeting dengan TikTok, mereka berjanji Project S tidak akan dilakukan di Indonesia," ungkapnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Meski begitu, Teten tetap tak tinggal diam. Ia mau Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tegas Teten.

Sementara itu, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyambangi kantor Teten di bilangan Jakarta Selatan pada Rabu (26/7). Ia mengklarifikasi soal tudingan Project S yang mematikan UMKM lokal.

Anggini membantah Project S adalah cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas, di mana perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi masuknya produk impor China ke tanah air. Ia menekankan 100 persen penjual di TikTok Shop adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Lihat Juga : Warga Situbondo Mengeluh Sulit Dapat LPG 3 Kg Sejak 2 Bulan lalu

Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Anggini mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia, bahkan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," kata Anggini, dikutip dari keterangan resmi.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutupnya.

Lalu, TikTok diminta Kemenkop UKM menunjukkan keberpihakannya kepada pedagang lokal. Nantinya, Menkop UKM Teten bakal membahas lebih lanjut soal perlindungan UMKM yang berdagang di TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Wamen BUMN Mengaku Sebal Stasiun Kereta Cepat Dibangun Tanpa Akses******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku sebal dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) lantaran akses jalan dari stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandungtidak direncanakan.

"Dengan PMO yang dibikin kompleks, saya missedsatu hal. November tahun lalu saya baru realize, kita lupa mikirin akses stasiun. Ini juga saya sebel juga sama anak-anak KAI jadi akses stasiun belum dipikirin. Jadi Halim, Karawang nggak ada jalan akses ke tol sama ke jalan besar, baru kita dorong sekarang," katanya dalam acara InJourney Talks, Selasa (1/8), dikutip dari detik finance.

Tiko mengatakan akibat hal itu, mau tak mau Stasiun Karawang dan Padalarang akan terlambat dibuka. Sebab, jika Stasiun Karawang dibuka sekarang, maka tidak ada jalan aksesnya.

"Saya bilang gimana dulu perencanaan bisa kelewatan masalah jalan nggak ada, baru sekarang mau dibangun," sambungnya.

Menurutnya, dalam pekerjaan proyek selalu muncul adanya titik buta atau blind spot. Sebab itu, dalam sebuah tim harus saling mengingatkan.

"Evendengan PMO yang dibikin besar, karena saya fokus di deliverykeretanya, lupa, baru November tahun lalu kita cek ternyata jalannya belum dibangun. Bahwa kita blind spotselalu muncul, kalau tim itu yang sehat, tim yang saling mengingatkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]