wilayah jangkauan kredivo

Ahli seni bela diri super

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

surga memancing

Kemnaker Terima 1.394 Aduan THR, Perusahaan DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.394 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) per 17 April 2023 pukul 12.00 WIB. Berdasarkan aduan tersebut, perusahaan di DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi yang paling banyak dilaporkan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut aduan tersebut melibatkan 992 perusahaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan 1.394 aduan pekerja, ditemukan masih ada perusahaan yang nunggak THR.

"Saat ini terdapat 36 aduan yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

Berdasarkan provinsi sebaran, aduan terbanyak diterima dari DKI Jakarta mencapai 455 aduan. Sedangkan Jawa Barat membuntuti dengan 322 aduan THR.

Sementara itu, belum ada laporan soal THR yang diterima Kemnaker dari dua provinsi, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Selain aduan, posko THR Kemnaker juga menerima 1.182 layanan konsultasi. Dengan begitu, sudah ada 2.576 layanan di posko tersebut per kemarin.

Berikut rincian 1.394 aduan THR yang diterima Kemnaker berdasarkan provinsi:

- Aceh: 3
- Sumatra Utara: 24
- Sumatra Barat: 18
- Riau: 17
- Jambi: 11
- Sumatra Selatan: 24
- Bengkulu: 1
- Lampung: 5
- Kepulauan Bangka Belitung: 5
- Kepulauan Riau: 17
- DKI Jakarta: 455
- Jawa Barat: 322
- Jawa Tengah: 147
- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 43
- Jawa Timur: 84
- Banten: 120
- Bali: 9
- Nusa Tenggara Barat (NTB): 2
- Nusa Tenggara Timur (NTT): 2
- Kalimantan Barat: 7
- Kalimantan Tengah: 11
- Kalimantan Selatan: 17
- Kalimantan Timur: 16
- Kalimantan Utara: 2
- Sulawesi Utara: 2
- Sulawesi Tengah: 6
- Sulawesi Selatan: 11
- Sulawesi Tenggara: 6
- Gorontalo: 2
- Sulawesi Barat: 0
- Maluku: 1
- Maluku Utara: 1
- Papua: 3
- Papua Barat: 0

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Erick soal Letusan Senpi Dirut BUMN: Masa Ketemu Rakyat Bawa Pistol?******

Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara soal kabar dirut BUMN membawa pistol di Bandara Sultan Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia akan mempelajari temuan di lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan tindak lanjut. Tak menutup kemungkinan ada sanksi tegas jika dirut BUMN yang diduga berinisial HW itu membawa senjata api.

"Pasti dong (ada sanksi tegas), kalau sudah ada hitam di atas putihnya. Menterinya aja gak bawa pistol, masa mau ketemu rakyat bawa pistol? Ketemu rakyat harus melayani. Kalau pistol air boleh kali buat lucu-lucuan, biar segar," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/4).

Ia juga mengaku heran lantaran dirinya pun tidak pernah mengantongi senjata api.

"Mestinya (dirut BUMN) enggak boleh (bawa pistol). Kalau saya sebagai menteri enggak pernah bawa pistol," ujarnya.

Pistol milik seorang direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial HW sebelumnya meletus di Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Senin (17/4).

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana. Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

"Memang benar (ada peristiwa itu)," kata Komang saat dikonfirmasi.

Komang juga menyampaikan pihak Polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, pistol tersebut memang milik yang bersangkutan.

"Sudah dilakukan pengecekan surat-surat dokumen oleh polsek bandara, memang senjata milik dari yang bersangkutan," tutur dia.

Lebih lanjut, Komang juga menyampaikan dirut BUMN berinisial HW itu tidak diamankan dan hanya diminta keterangan.

"Tidak diamankan karena keterangan yang diminta dokumen senpi sudah sesuai kepemilikan," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kaisar yang Biadab

Neraca Dagang RI Tekor dengan Thailand, Australia dan Korsel Maret Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatneraca perdagangan RI surplus US,91 miliar pada Maret 2023. Namun, di tengah kinerja yang positif ini, Indonesia masih mengalamidefisitdagang dengan tiga negara.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan pada Maret ini Indonesia tekor dengan Thailand, Australia dan Korea Selatan untuk perdagangan nonmigas.

"Kita lihat ada tiga negara dengan defisit neraca perdagangan nonmigas terdalam yang terjadi pada Maret 2023, yaitu negara Australia, Thailand, dan Korea Selatan," ujar Imam dalam konferensi pers, Senin (17/4).

Komoditas penyumbang defisit terbesar ke Thailand adalah gula dan kembang minus US4,7 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya minus US,2 juta, serta plastik dan barang dari plastik minus US,3 juta.

Kedua, defisit dagang terbesar dengan Australia sebesar US5,5 juta, disebabkan oleh ekspor yang lebih rendah sebesar US0,1 juta dari impor sebesar US5,6 juta.

Komoditas penyumbang defisit terdalam ke Australia adalah bahan bakar mineral minus US1,8 juta, serealia minus US3,7 juta, serta bijih logam, terak, dan abu minus US,5 juta.

Ketiga, defisit dagang dengan Korea Selatan yang minus US6,4 juta. Penyebabnya ekspor sebesar US4 juta, lebih rendah dari impor yang sebesar US0,4 juta.

Komoditas penyumbang defisit terdalam adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya minus US8,4 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya minus US0,1 juta, serta plastik dan barang dari plastik minus US,2 juta.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

Kemenhub Ungkap 1.600 Data Ganda Warga Iseng Daftar Mudik Gratis******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sebanyak 1.600 data ganda milik warga yang iseng mendaftar mudik gratis. Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan temuan tersebut merupakan hasil verifikasi kementeriannya. 

"Kami saat ini sudah melaksanakan verifikasi karena semua terintegrasi, ada kurang lebih 1.600 data yang mendaftar di beberapa lokasi. Sehingga dengan adanya cashless ini, kami sudah langsung mengetahui siapa saja yang coba-coba untuk, ya mendaftar iseng-iseng, bukan serius," kata Suharto dalam acara bincang santai 'Mudik Aman dan Nyaman dengan Cashless' yang ditayangkan di youtube UrbanCity, dikutip Selasa (18/4).

Setelah verifikasi tersebut, Suharto mengatakan Kemenhub langsung menghubungi para pendaftar mudik gratis. Para calon peserta mudik tersebut dikonfirmasi ulang untuk memilih salah satu program mudik gratis.

"Dari data itu ada feedback yang ingin ke Kemenhub ada 350-an (pemudik). Kemudian yang lain-lain ada di Dinas DKI Jakarta, Jasa Raharja. Selebihnya yang tidak mendaftar kami anggap dia tidak serius, kami hapus data itu dan kami buka lagi sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan," jelas Suharto.

Ia menegaskan program mudik gratis yang diadakan Kemenhub diutamakan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, Suharto menyebut ada proses verifikasi ketat kepada para pendaftar.

Di lain sisi, Suharto mengatakan masyarakat yang tidak kebagian kuota mudik gratis Kemenhub jangan berkecil hati karena masih bisa mendaftar di program K/L lain. Ia yakin masih ada slot bus tersisa untuk para pemudik.

Lihat Juga : Kemnaker Terima 1.394 Aduan THR, Perusahaan DKI-Jabar Paling Bandel

"Kami tahun ini mencoba bagaimana menyiasati bahwa masyarakat yang benar-benar akan menggunakan bus ini benar-benar masyarakat membutuhkan, bukan sekadar coba-coba," tegasnya.

Suharto juga sempat menyinggung soal jual-beli tiket mudik gratis. Ia mengatakan hal tersebut mungkin terjadi, meski kecil kemungkinannya.

Pasalnya, Kemenhub pihaknya sudah mengantisipasi dengan penggunaan aplikasi MitraDarat. Jadi, pendaftar harus melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Antisipasi jual beli tiket mudik gratis ini sudah pakai NIK dan kita batasi. Satu NIK maksimal mendaftarkan empat orang," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).

"Kalau akan diperjualbelikan, kemungkinan ada, tapi kecil. Mungkin diperjualbelikan dengan tetangga, saudara, hanya antara empat orang tadi. Karena kita hanya membatasi kepada empat orang tadi," imbuh Suharto.

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Berapa Gaji Capres PDIP Ganjar Pranowo Jika Terpilih Jadi Presiden?******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Jumat (21/4).

Lalu, berapa gaji Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden?

Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar bisa mengantongi setidaknya Rp62 juta per bulan.

Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 1 PMK tersebut.

[Gambas:Video CNN]