hoki126

gelang musim semi ilahi

kredivo starter

KBRI Canberra gelar Ambassador Goes to Campus, promosikan pendidikan******

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra, Australia menggelar kegiatan Ambassador Goes to Campus di Universitas Deakin dan Monash pada Jumat, untuk mempromosikan pendidikan di Indonesia dan menjajaki kerja sama antar perguruan tinggi kedua negara.

Duta besar RI untuk Australia Siswo Pramono dalam siaran pers KBRI pada Jumat menyampaikan pentingnya kerja sama Indonesia dan Australia khususnya dalam pendidikan dan penelitian untuk dapat mengurangi dampak perubahan iklim.

"Kerja sama pendidikan Indonesia dan Australia akan mempercepat terpenuhinya sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan, yang siap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kemajuan kedua negara, selain itu kedua negara dapat melakukan penelitian bersama dalam mengatasi dampak perubahan iklim," ujar Pramono.

Hal ini, sebut Pramono berkaitan dengan Indonesia yang memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan dengan baik, yang hanya akan terjadi jika mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu Atase Pendidikan KBRI Canberra Mukhamad Najib mengatakan bahwa acara kali ini untuk mempertemukan pimpinan Universitas Lampung (UNILA) dengan pimpinan Universitas Deakin dan Monash yang diharapkan ketiga universitas bisa saling mengenal dan kelak bisa berlanjut dengan kerja sama yang konkrit.

“Selama ini kampus-kampus di pulau Jawa sudah sangat aktif bekerja sama dengan Australia. Hal ini sangat baik. Namun begitu, kami berharap tidak hanya kampus di Jawa, kami juga ingin memfasilitasi kampus di luar Jawa, seperti UNILA untuk bisa mengembangkan kerja sama dengan kampus-kampus di Australia”, jelas Najib.

Najib berharap kerja sama tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, dengan membawa budaya akademik Australia untuk menguatkan ekosistem pendidikan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNILA Lusmeilia Afriani menyampaikan profil dan agenda kampus mereka dalam internasionalisasi.

Sementara Presiden Universitas Deakin Iain Martin mengatakan pihaknya tertarik membangun kerja sama dengan universitas Indonesia terutama dalam bidang penelitian, sehingga penting untuk menjalin hubungan antar peneliti dengan minat bidang yang sama.

"Pada akhirnya, implementasi kerja sama penelitian ada pada tingkat peneliti, oleh karena itu penting untuk mempertemukan antar peneliti untuk sama-sama saling mengenal penelitian masing-masing sebagai pembuka jalan kerja sama”, tutup Iain.

Saat ini Universitas Monash telah memiliki cabang yang sudah beroperasi di Jakarta, sementara Deakin akan segera memiliki cabang di Bandung.

Baca juga: KBRI gelar pertemuan perguruan tinggi RI-Australia jajaki kerja sama
Baca juga: Stafsus Presiden dan Dubes Australia bahas peningkatan pendidikan RI

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

momok ilmu hitam

download situs slot

Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Lihat Juga : Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

mimpi bintang yang sempurna

rtp petir388

Haryono Suyono ingatkan pentingnya BKB untuk cetak pemimpin bangsa******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) periode Presiden Soeharto, Prof Haryono Suyono mengingatkan pentingnya program bina keluarga balita (BKB) untuk mencetak pemimpin bangsa di masa depan.

"BKB itu diukur bukan dari pembinanya, tetapi dari balita yang tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang saat Indonesia berulang tahun ke-100, akan menjadi pemimpin bangsa," kata Haryono dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan saat ini adalah periode yang tepat untuk bekerja keras memberdayakan masyarakat, bukan hanya mendidik, sehingga pada saat Indonesia berusia 100 tahun, para balita yang dibentuk lewat BKB sudah menjadi pemimpin bangsa yang sanggup berdiri sejajar dengan pemimpin bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

Baca juga: BKKBN gencarkan Program BKB optimalkan penurunan stunting di 1.000 HPK

"Jadi, para balita yang akan menjadi pemimpin bangsa yang akan dianut oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia," ujar dia.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus berpikir positif dan memandang ke depan agar pemberdayaan juga dapat mengangkat orang-orang miskin, sehingga tidak tergantung pada pemberian bantuan terus-menerus.

"Pemberdayaan itu penting untuk menjadikan kita mandiri dan sanggup menjadi pemimpin bangsa," ucapnya.

Pada diskusi tersebut, kader BKB asal Madiun, Jawa Timur Wuryaning berbagi pengalamannya dalam mengurus BKB di kota tersebut.

"Menurut saya, BKB saat ini lebih luas penjabarannya, tidak hanya membina keluarga balita, tetapi juga bagaimana membina tumbuh kembang balita secara optimal," tuturnya.

Ia mengisahkan BKB Asri yang diketuainya dan pertama kali dibentuk pada tahun 2008, adalah salah satu BKB terbaik dan percontohan di Kota Madiun dari 112 BKB yang ada di daerah itu.

"Kami juga memantau perkembangan anak lewat kartu kembang anak (KKA) daring dan KKA luring, ada kalender pengasuhan. Kami juga punya e-Bunda Hebat, khusus di Kota Madiun bisa diakses di dinkes.madiun.go.id," tuturnya.

Ia mengemukakan kader BKB di Kota Madiun juga memberikan pelayanan dan kunjungan rumah, serta memotivasi ibu balita apabila merujuk anaknya untuk melakukan pemeriksaan ketika memiliki permasalahan tumbuh kembang.

"Kami juga memiliki beberapa inovasi yang kami ampu di BKB, yakni inovasi centing mayur (cegah stunting dengan makan sayur dan protein) dan balo anting (bahan lokal anti stunting). Centing mayur kami memberikan sayuran dan protein berupa telur atau ikan (lele), sedangkan balo anting kita berupa bahan lokal yang kita olah, seperti nugget atau bakso sayur," paparnya.

Baca juga: BKKBN: 64 persen balita terpantau perkembangannya melalui BKB

Baca juga: BKKBN targetkan pantau perkembangan sejuta anak per bulan melalui BKB

Ia mengutarakan pihaknya juga berkolaborasi dengan pekarangan pangan lestari (P2L) yang ada di lingkungan BKB untuk pencegahan stunting.

"Dari sini, ibu balita tergerak untuk mengikuti BKB," ucapnya.

Wuryaning menyampaikan BKB di daerahnya secara aktif mengelola sekolah orang tua hebat, yang merupakan inovasi dari perwakilan BKKBN Jawa Timur.

"Dalam sekolah orang tua hebat tersebut, ada proses belajar-mengajar untuk meningkatkan keterampilan orang tua dalam pengasuhan, mengoptimalkan tumbuh kembang dan karakter positif anak atau balita BKB," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Memasak Satu Pukulan

cara meminjam uang di bank tanpa jaminan

Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******

Jakarta, CNN Indonesia--

Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).

Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.

"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.

Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.

"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.

Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.

"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.

"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.

Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Lagu Kebangkitan Jiwa

qq4qq

Khofifah: Pesantren Digital Al Yasmin jadi "kafetaria" dakwah bil mal******

akan menjadi 'kafetaria sistem' dakwah bil mal, karena ada sisi digital dan ada sisi entrepreneur

Surabaya (ANTARA) - Pembina Pesantren Digipreneur Al Yasmin, Pagesangan, Surabaya, Khofifah Indar Parawansa, menilai Pesantren Digipreneur Al Yasmin akan menjadi "kafetaria sistem" dalam penguatan dakwah bil malatau dahwah dengan menggunakan harta. "Ini (Pesantren Digipreneur Al Yasmin) akan menjadi 'kafetaria sistem' dakwah bil mal,karena ada sisi digital dan ada sisi entrepreneur. Sisi entrepreneur ini yang akan menjadi penguatan dakwah bil mal," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat. Menurut Ketua Umum PP Muslimat NU itu, peran Pesantren Digipreneur Al Yasmin ini didukung dengan berkembangnya kalangan profesional yang sangat luar biasa di lingkungan NU, sehingga dakwah lisan dan dakwah berbasis kitab akan berkembang lebih luas. "Saya katakan Pesantren Digipreneur ini akan dapat menjadi kafetaria sistem dalam dakwah bil mal,karena pesantren ini akan menjadi pertemuan pemikiran yang berlanjut dalam pertemuan programatik, lalu berkembang menjadi pertemuan jejaring dalam perekonomian," katanya. Bahkan, pertemuan jejaring itu akan mampu menata pengembangan UMKM menjadi mikro menjadi kelas tengah, menjadi besar dan menjadi 'potensi pasar'.

"Nanti bisa masuk dalam kerja sama OPOP dengan IDB yang mengembangkan potensi pasar dari negara anggota OKI," ujarnya.
Baca juga: KemenKopUKM gencarkan digipreneur untuk tumbuhkan ekonomi digital
Baca juga: POROZ-BAZNAS gelar pelatihan wirausaha bagi santri
 Sementara itu, inisiator Pesantren Digipreneur Al Yasmin Surabaya H Helmy M Noor menyatakan pesantren yang dirintis sejak 2021 dengan keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014731.AH.01.04 itu telah mengadakan kegiatan ngaji, santunan anak yatim, pelatihan dakwah digital, dan bantuan kamera profesional ke beberapa pesantren. "Sekarang, kami siapkan pembangunan pondoknya dengan dana yang masih terkumpul sekitar 50 persen lebih dari kebutuhan. Ke depan akan kami kembangkan tiga program pesantren yakni pesantren mahasiswa, pesantren tematik, dan pesantren tahfidz/TPQ," katanya. Ia menambahkan pesantren mahasiswa untuk mahasiswa bertalenta khusus (public speaking, desain grafis, vocal/musik, dan sebagainya), sedangkan pesantren tematik bersifat pesantren kilat untuk ketrampilan khusus (digital marketing, pertanian digital, konten kreator, media, advertisingdigital, dan sebagainya).

Baca juga: Kemenperin bina lebih dari 10 ribu Santripreneur sejak 2013
Baca juga: Cetak Entrepreneur dari Kalangan Santri, Holding Perkebunan Nusantara bersama 32 BUMN Lain Tanamkan Pendidikan Wirausaha di Pesantren
Baca juga: Kemenperin gembleng puluhan ribu santri jadi wirausaha industri

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

link slot gacor terbaru hari ini

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Lihat Juga : Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Lihat Juga : Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

Lihat Juga : Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Lihat Juga : Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)