star77

bahasa slot 146Jutaan kata 660760Orang-orang telah membaca serialisasi

《star77》

KPAI: Penanganan kekerasan di sekolah belum munculkan efek jera******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan penanganan terhadap pelaku kekerasan di satuan pendidikan belum memunculkan efek jera terhadap pelaku, sehingga kekerasan seperti perundungan terhadap anak masih terus terjadi di satuan pendidikan.

"Penanganan pelaku kekerasan di satuan pendidikan baru tahap penegakan aturan, belum menyentuh pada pemulihan dan penyadaran terhadap dampak perilaku negatif yang dilakukan dapat menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri, sehingga tidak muncul efek jera bagi pelaku yang berkelanjutan," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Hal ini dikatakan Aris menanggapi kasus perundungan terhadap siswa yang terjadi di sekolah internasional di Tangerang Selatan, Banten, yang salah satu pelakunya diduga anak dari artis berinisial VR.

Baca juga: KPAI tekankan pengawasan sekolah cegah perundungan anak

KPAI juga menyebutkan sumber daya manusia yang terlibat dalam tim pencegahan dan penanganan di sekolah tidak semuanya memiliki kompetensi perlindungan anak yang komprehensif.

"Misalnya, bukan berlatar belakang psikologi atau BK (bimbingan konseling), atau setidaknya memiliki kepekaan atau perspektif perlindungan anak," kata Aris.

Menurut dia, perundungan masih sering terjadi di sekolah karena satuan pendidikan masih belum memahami bahwa selain fungsi pembelajaran, sekolah juga harus menjalankan fungsi perlindungan.

Baca juga: Anggota DPR minta sekolah tindak tegas pelaku perundungan

"Edukasi, sosialisasi, penguatan sistem pencegahan, dan penanganan pada satuan pendidikan masih belum maksimal. Rutinitas target kurikulum hanya pada capaian pengetahuan dan keterampilan, tetapi pada ranah sikap dan karakter anak masih belum mendapatkan perhatian serius," ujar Aris.

Sebelumnya, informasi kasus perundungan terhadap seorang siswa di SMA internasional di Tangerang Selatan, beredar di media sosial. Perundungan tersebut diduga dilakukan oleh para siswa senior korban.

Korban saat ini dirawat di rumah sakit karena mengalami memar hingga luka bakar di tubuhnya.

Baca juga: Polisi sebut kasus perundungan di Tangsel telah terjadi dua kali

Sementara pihak sekolah menyebut bahwa pengeroyokan terhadap anak dilakukan di luar sekolah.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu petang.

"Dipanggil Pak Presiden," kata Politisi Nasdem Ahmad Sahroni dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Sahroni pertemuan itu bersifat silaturahim yang biasa dilakukan

"Silaturahim biasa saja," ujarnya.

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu. Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Presiden belum memberikan informasi terkait pertemuan tersebut.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Surya Paloh sebelumnya mengadakan pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Jumat (16/2).

Anies mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.

"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat (16/2).

Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas perkembangan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dikatakannya usai menggunakan hak suara pada Pemilu 2024 di TPS Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
Baca juga: Pelukan Jokowi pada Paloh ekspresi kesantunan junior kepada yang tua
Baca juga: Diapit Mega-Paloh dalam pertemuan koalisi, Jokowi umumkan cawapres
Baca juga: Jokowi sebut silaturahmi dengan tokoh bangsa baik untuk Negara

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：ikan gabus 2d togel、menghasilkan uang dengan cepat、bingoslot

Terkait：asoka88、tidak usah bayar pinjaman online、anekaslot99、mentari 99 slot、slotgacormalamini、pinjaman ojk resmi 2022、akun tergacor、mporef、okeplay777 login、slot maxwin 2022

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot indo 777（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Peri Mengejar Monster

bo slot tergacor

KPU Kota Tangerang hentikan sementara rekapitulasi tingkat kecamatan******

Tangerang (ANTARA) - KPU Kota Tangerang, Banten menginstruksikan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk menghentikan sementara kegiatan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat kecamatan terkait perbaikan data di situs Info Pemilu KPU Pusat.

"Kami sudah sampaikan agar proses rekapitulasi hari ini dilakukan penundaan karena sedang diperbaiki data di Info Pemilu atau situs real count KPU," kata Komisioner KPU Kota Tangerang Rustana di Tangerang Minggu.

Ia mengatakan penundaan ini terkait turunnya surat dari KPU pusat kepada setiap daerah. Sehingga KPU Kota Tangerang mengeluarkan surat nomor 317/PL.01-SD/3671/2024 yang ditujukan kepada tiga tim kampanye capres dan 18 pengurus partai politik yang ada di Kota Tangerang.

Ia menambahkan pleno penghitungan tingkat kecamatan akan kembali dilaksanakan pada hari Selasa (20/2). Selama masa penundaan, KPU Kota Tangerang akan melakukan perbaikan terkait beda data yang di dokumen dengan yang ditampilkan pada situs.

"Intinya kita memperbaiki data yang di potret dengan Sirekap pada situs Info Pemilu KPU pusat. Karena hanya KPU yang bisa melakukan perbaikan data tersebut sesuai dengan dokumen yang ada," ujarnya.

Ia juga meminta selama proses penundaan ini berlangsung, kotak suara akan tetap dilakukan pengamanan oleh petugas hingga pelaksanaan berlangsung tanggal 20 Februari 2024 mendatang.

"Akan kami sampaikan lanjutan kegiatannya. Sekarang kami lakukan perbaikan data dahulu agar sesuai dengan data yang diinput sama di potret," ujarnya.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara
Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

bukit slot net

Menkeu lapor ke Presiden soal pencairan gaji ke******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya sepuluh hari sebelum Lebaran kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 untuk ASN dapat dimulai pada H-10 sebelum Idul Fitri.

Oleh karenanya, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, serta TNI/Polri itu.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.

Menkeu menyebutkan bahwa kebijakan tersebut pertama kali dilakukan.

Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

monas pinjol

Polisi menghalau warga yang akan saling serang di Lombok Tengah******

“Kami dibantu personel BKO dari Satuan Brimob Polda NTB berhasil memukul mundur massa dari Desa Ketare yang ingin melakukan penyerangan ke Desa Segala Anyar,”

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Polres Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menghalau warga Desa Ketare Kecamatan Pujut yang ingin melakukan penyerangan ke Dusun Kadek Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut di Jalan Bypass BIL – Mandalika.

“Kami dibantu personel BKO dari Satuan Brimob Polda NTB berhasil memukul mundur massa dari Desa Ketare yang ingin melakukan penyerangan ke Desa Segala Anyar,” Kata Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK usai membubarkan massa di Praya, Selasa.

Ia mengatakan mengatakan sekitar pukul 10.00 wita ratusan warga dari Desa Ketare dengan menggunakan senjata tajam berkumpul di jalan Bypass BIL - Mandalika untuk melakukan penyerangan. Massa kemudian berhasil di halau oleh barikade Polisi yang telah berjaga di perbatasan kedua desa yang terlibat bentrokan tersebut.

“Kami lakukan langkah tegas terukur di samping negosiasi dengan tembakan peringatan dan tembakan flashball untuk membubarkan konsentrasi massa yang berkumpul,” ujarnya.

Penyerangan yang akan dilakukan warga Desa Ketare hari ini di picu lantaran aksi yang sebelumnya pecah antara warga Desa Ketare dengan warga Desa Segala Anyar, Rabu (7/2) dan mengakibatkan warga Desa Ketare meninggal dunia.

Iwan meminta agar masyarakat bisa menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak Kepolisian.

“Saya meminta kepada saudara saya masyarakat Desa Ketare jangan terprovokasi, serahkan kepada kami sebagai aparat penegak hukum, kasih kami waktu untuk menyelesaikan kasus ini,” katanya.

Iwan menyampaikan agar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya masyarakat Desa Ketare untuk menghentikan aksi tersebut.

“Kasihan masyarakat kita akibat dari kejadian ini banyak masyarakat yang terganggu aktivitas sehari-hari, masyarakat tidak bisa bertani di area ini karena ketakutan dan juga anak-anak kita yang masih sekolah menjadi trauma akibat kejadian ini,” katanya.

Untuk situasi saat ini di lokasi dalam keadaan kondusif, karena masa sudah bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Personel gabungan TNI-Polri masih disiagakan di lokasi untuk mencegah terjadinya penyerangan susulan.

Buku Misteri Tokyo

rtp panenjp

KPAI: Penanganan kekerasan di sekolah belum munculkan efek jera******

Penguasa paling kuat di kota

pinjaman online yang cepat cair

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pidato adalah yang tertinggi

buku mimpi 3d memancing

Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam******

Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Hadi Tjahjanto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Mahfud serahkan surat pengunduran diri setelah balik dari Aceh
Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari nonpartai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).

Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

《star77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，mpo368Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《star77》bab terbaru。