petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gampang 4d slot

cuan88 724Jutaan kata 201906Orang-orang telah membaca serialisasi

《gampang 4d slot》

Video musik "Lagi Syantik" Siti Badriah tembus 700 juta penayangan******

Video musik "Lagi Syantik" Siti Badriah tembus 700 juta penayangan
Penyanyi dangdut Siti Badriah. ANTARA/HO-Nagaswara/am.
Jakarta (ANTARA) - Video musik “Lagi Syantik” dari Siti Badriah berhasil menembus 700 juta tayangan di kanal YouTube Nagaswara dan mengukuhkannya sebagai video musik Indonesia dengan jumlah penayangan (views) terbanyak sepanjang sejarah.

“Aku senang bangetvideo klip ‘Lagi Syantik’ di YouTube kini 700 juta viewsdi akun officialNagaswara. Sejak awal, baik lagu maupun video klipnya sudah membanggakan aku juga tim Nagaswara. Semoga terus membawa berkah,” kata Siti Badriah, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (21/2).

Siti Badriah mengaku senang dengan pencapaian tersebut. Sejak awal, video musik karya Yogi RPH itu memang sudah membuatnya bangga, ditambah saat ini video musik tersebut sudah mencapai 700 juta penayangan di YouTube.

Baca juga: Siti Badriah akui tak dibayar tampil di konser "Musik Untuk Republik"


Lagu dan video musik “Lagi Syantik” dirilis pada tahun 2018 hingga mendapat kepopuleran tinggi di YouTube. Tidak hanya di Tanah Air, lagu itu juga disukai oleh masyarakat di luar negeri dan banyak Youtuber dari seluruh dunia ikut mengcover lagu itu serta memberikan pujian.

Puncaknya, lagu "Lagi Syantik" sempat dinyanyikan oleh Siti Badriah dalam acara penutupan pekan olahraga Asian Games ke-18 di tahun 2018. Siti Badriah menyanyikan lagu dalam kesempatan emas tersebut di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Alhamdulillahjadi banjir job, kejar setoran jadinya. Jadi, banyak tawaran-tawaran untuk jadi host, sinetron, banyak orang yang lebih kenal aku sekarang," kata Siti Badriah saat perayaan sukses “Lagi Syantik” di kantor Nagaswara, Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 2018 lalu.

Melalui lagu “Lagi Syantik”, Siti Badriah berhasil menyabet sejumlah penghargaan.

Salah satunya penghargaan yang diterima dari kerajaan Thailand dan terpilih sebagai “Best ASEAN Economic Community Song” oleh F.M. 95 MHz (Radio Station MCOT Company Limited Bangkok).

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) juga memberikan penghargaan kepada “Lagi Syantik” sebagai “Unggahan Video Clip Lagu dengan Penonton Terbanyak”. Saat itu, “Lagi Syantik” berhasil mendapatkan 300 juta penayangan dalam waktu 4 bulan.

“Ini adalah pencapaian Nagaswara di jagad YouTube secara organik dan otentik di industri musik tanah air dalam menyambut Hari Musik Nasional 9 Maret nanti,” kata CEO Nagaswara Rahayu Kertawiguna.

Baca juga: Siti Badriah batasi pekerjaan sejak menikah

Baca juga: Lima diva dangdut Indonesia rilis album kompilasi
 

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

AHY lebih tertarik rekonsiliasi bangsa ketimbang hak angket******

AHY lebih tertarik rekonsiliasi bangsa ketimbang hak angket
Tangkapan layar - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu (24/2/2024), dalam kapasitasnya sebagai Menteri ATR/BPN. ANTARA/Rangga Pandu/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket yang menurutnya tidak memiliki urgensi saat ini.

"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu.

AHY mengemukakan hal itu saat menjawab pandangannya soal wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI.

Jawaban itu disampaikan AHY saat dijumpai usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu petang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY memandang tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket saat ini. Bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, harus dihormati.

Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo subianto-Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.

"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.

AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.

Meskipun demikian, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.

"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.

Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR
Baca juga: AHY: Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas dapat menjadi model

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:indovegas4d

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
situs judi slot terpercaya
slot infini88 terbaru
kpktoto slot gacor
togel quezon 4d
canduqq
gudangslot
pola dan trik slot
gacor slot login
olo4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara dapat uang dari dana kaget
Bab 2 pinjam duit di bank
Bab 3 slot gacor 988bet
Bab 4 kebun777
Bab 5 situs slot yang paling gacor hari ini
Bab 6 metro4d slot
Bab 7 oke168
Bab 8 slotaladin
Bab 9 s pinjam shopee
Bab 10 winwin4d
Bab 11 raja29 slot
Bab 12 mgo303
Bab 13 sobatgaming
Bab 14 rtp gacor77
Bab 15 dragon 79 slot
Bab 16 pinjaman lewat wa
Bab 17 cara pinjam uang di shopee pinjam
Bab 18 stiker kakek zeus lucu
Bab 19 zeus 138 slot
Bab 20 slot dunia 88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah674bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

instaslot88
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Arsip Foto - Pengunjung melintas di belakang pajangan contoh koran digital dalam Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Paviliun Tianxuan

giga slot138
Pengamat sebut salaman Sri Mulyani-Prabowo tepis isu miring di publik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghampiri dan bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Afra Augesti/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa momen Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menghampiri dan bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, menepis isu miring di publik.

"Iya (menepis isu miring). Selama ini yang muncul di publik adalah Sri Mulyani menjadi orang yang tidak sejalan dengan Prabowo, dengan kebijakan Prabowo, dengan isu-isu atau kampanye yang diusung oleh Prabowo," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Cecep juga menyebut bahwa terdapat isu yang menyebutkan adanya perang dingin antara Sri Mulyani dengan Prabowo, seperti tercermin dalam debat pilpres beberapa waktu lalu.

"Bahkan pada acara debat itu, Menhan sempat menyebutkan nama Menkeu yang dianggap tidak mendukung kebijakan yang dibuat oleh Menhan," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah tetapkan defisit APBN 2025 berkisar antara 2,45-2,8 persen

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi RI resilien di tengah gejolak perekonomian global

Walaupun demikian, Cecep menilai ada Sri Mulyani mulai berubah setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pasca-pemungutan suara Pemilu 2024. Menurut Cecep, terdapat peran Jokowi sehingga momen Sri Mulyani menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo dapat terjadi.

"Saya kira di sini ada pengaruh Jokowi ya. Jokowi mungkin memberi pandangannya terkait komunikasi politik yang muncul ke publik antara Sri Mulyani dan Prabowo," tuturnya.

Sementara itu, sebelum menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo, Sri Mulyani menyempatkan diri untuk berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian, Sri Mulyani duduk dan berdiri untuk menyapa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sri Mulyani selanjutnya menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo Subianto.

Momen tersebut berlangsung selama lima detik sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dimulai. Sri Mulyani kemudian kembali duduk di tempatnya semula. Adapun tempat duduk Sri Mulyani dan Prabowo hanya terpisah oleh Tito.

Baca juga: Prabowo soal proyeksi hubungan RI-Australia: Tak ada kejutan

Baca juga: Wakil PM Australia akan kembali bertemu Prabowo bahas pertahanan

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

cinta sup teh

27 togel
WhatsApp tes batasi "screenshot" foto profil untuk lindungi pengguna
WahtsApp. ANTARA/9to5google.com
Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pesan instan, WhatsApp, dikabarkan tengah melakukan pengetesan untuk pembatasan tangkapan layar atau "screenshot" pada foto profil pengguna sehingga nantinya bisa melindungi privasi pengguna dengan lebih baik lagi.

Fitur tersebut dihadirkan untuk mencegah kontak yang tidak sah untuk mencuri identitas pengguna tertentu.

Dalam laporan Phone Arena, Rabu (21/2), fitur itu pertama kali diungkap oleh WABetaInfo yang menemukan pembatas screenshotpada aplikasi beta Android versi 2.24.4.25.

Hadirnya fitur itu pun saat ini masih terbatas pada beberapa pengguna beta terpilih dan baru akan diluncurkan secara lebih luas dalam beberapa minggu mendatang.

Baca juga: WhatsApp akan sinkronkan kunci obrolan di semua perangkat

Baca juga: Sembilan cara pastikan berkirim pesan WhatsApp dengan lebih aman

Dengan penerapan perubahan tersebut, ketika seseorang mencoba mengambil tangkapan layar gambar profil kontak, layar hitam akan muncul dengan pemberitahuan yang berbunyi: "Tidak dapat mengambil tangkapan layar karena pembatasan aplikasi."

Bisa dibilang pembaruan ini didasarkan pada ketentuan yang telah diterapkan WhatsApp lima tahun lalu.

Ketentuan yang dimaksud adalah mencegah pengunduhan gambar yang tidak sah dengan menghilangkan kemampuan menyimpan foto profil pengguna lain secara langsung.

Meski fitur itu sebenarnya cukup baik, namun ternyata masih belum cukup untuk menghentikan beberapa pengguna yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian identitas atau menyimpan foto profil pengguna aslinya.

Beberapa ada yang mengakalinya dengan mengambil tangkapan layar gambar profil dan akhirnya foto profil tersebut bisa disimpan atau bahkan langsung disalahgunakan.

Kehadiran fitur pembatasan tangkapan layar tersebut seakan menjadi jawaban baru dari WhatsApp mengatasi modus itu secara langsung.

Jika fitur ini diluncurkan secara luas, maka akan menjadi solusi bagi pengguna yang menginginkan kontrol lebih baik atas privasi mereka termasuk dalam hal ini terkait dengan keamanan identitas foto profil mereka.

Meski begitu, pengguna harus menunggu dan bersabar hingga proses pengetesan aplikasi beta menunjukkan hasil yang baik.

Baca juga: WhatsApp rilis fitur "Pin Message" mungkinkan pengguna sematkan pesan

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

bunga kredit hp di akulaku
"Publisher Rights" buat kerja sama platform digital dan media terarah
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. ANTARA/HO-Kemkominfo/am.
Jakarta (ANTARA) - Kehadiran Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rightsdapat membuat kerja sama antara platform digital dan perusahaan media menjadi lebih ajek atau terarah.

Menurut Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria, seperti di dalam poin-poin yang dijelaskan dalam aturan tersebut platform digital perlu memberikan upaya terbaiknya untuk mendukung perusahaan pers.

"Perusahaan platform digital juga diwajibkan untuk memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers," kata Nezar di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: Perpres 'Publisher Rights' atur kerja sama platform digital-pers

Lebih lanjut, kesepakatan antara platform digital dan perusahaan media bisa lebih ajek karena regulasi tersebut juga turut mewajibkan perusahaan platform digital untuk adil memberikan layanan digital yang sama kepada semua perusahaan media.

Dalam hal distribusi berita, kewajiban lainnya dari platform digital ialah memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinnekaan, dan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, dengan adanya Perpres Publisher Rightspara platform digital diwajibkan untuk bekerja sama dengan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.

Beberapa kerja sama yang diatur di antaranya seperti lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan/atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

“Bentuk kerja sama perusahaan pers dengan platform digital bisa macam-macam, tergantung kesepakatan di antara kedua belah pihak," ujar Nezar.

Nantinya seluruh praktik kerja sama antara platform digital dan perusahaan media itu akan diawasi oleh komite yang nantinya dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pers.

Selain bertugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital, komite juga memiliki fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas hasil pengawasan serta pelaksanaan fasilitasi dalam kegiatan penyelesaian sengketa.

Nezar menegaskan syarat berlakunya kerja sama antara platform digital dengan perusahaan media dapat tercipta apabila perusahaan media telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Perpres Publisher Rights ini hanya berlaku bagi perusahaan platform digital yang melakukan komersialisasi berita dari perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers," tutup Nezar.

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jin Ke Ru Giok

undang teman dapat uang
Kemenag siapkan bantuan 2.000 Masjid Ramah pada 2024
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib. ANTARA/HO-Kemenag/am.
kita berharap revitalisasi peran masjid semakin profesional pengelolaannya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama kembali menggulirkan program Masjid Ramah yakni bantuan revitalisasi demi mewujudkan masjid yang inklusif dengan target 2.000 masjid dan mushala pada 2024. "Kami juga sudah memberi bantuan operasional rintisan Masjid Ramah 2024 tahap pertama pada Januari lalu. Bantuan ini hanya untuk dukungan pada sisi toolset(sarana prasarana) saja," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Masjid Ramah adalah masjid/mushala yang kondisinya memenuhi kriteria dalam lima kategori ramah, baik dilihat dari sisi pola pikir (mindset), keterampilan (skillset), segenap ekosistemnya, maupun ketersediaan sarana prasarananya (toolset). Lima kategori ramah tersebut adalah ramah perempuan dan anak, ramah disabilitas dan Lansia, ramah lingkungan, ramah keragaman, serta ramah duafa dan musafir.

Bantuan tersebut mencakup dana senilai Rp15 juta untuk masjid dan Rp10 juta untuk mushala. "Selain tidak besar, sarana-prasarana lebih mudah dilihat sebagai evidencepengukurannya," ujar Adib.
Baca juga: Presiden tinjau Masjid Walidah Dahlan yang didesain ramah lingkungan
Baca juga: Kemenag buka pengajuan bantuan operasional untuk masjid & mushala
 Ia berharap dana bantuan operasional tersebut dapat digunakan secara optimal untuk mendorong terbentuknya ekosistem masjid, dan meningkatkan derajat keberlanjutan keberagaman masjid. "Melalui program ini kita berharap revitalisasi peran masjid semakin profesional pengelolaannya, kian moderat cara pandang paham keagamaannya, ramah seluruh ekosistemnya, juga kian berdaya dan memberdayakan jamaahnya," katanya. Selain program Masjid Ramah, pihaknya juga tengah merancang program untuk 2024 di antaranya, Sekolah Penyuluh/Penghulu Agen Resolusi Konflik (SPARK), International Symposium on Innovative Masjid 2024, digitalisasi 5.000 judul buku keagamaan Islam, serta ISLAMIFEST (Festival Keagamaan Islam yang mengenalkan keindahan Islam kepada generasi muda). "Selain itu, kami juga memetakan penguatan layanan urusan agama Islam di KUA agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pengukuran arah kiblat, konsultasi syariah, pendaftaran id masjid, rekomendasi bantuan, agen resolusi konflik, serta sistem cegah dini," kata dia.

Baca juga: DMI: Masjid Asy-Syuhada Bontang jadi Masjid Ramah Anak percontohan
Baca juga: DMI paparkan tujuan pembentukan Masjid Ramah Anak
Baca juga: BRIN: "Masjid Ramah" contoh nyata inovasi pengelolaan masjid

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Fagositosis gen tanpa batas

info slot terpercaya
Harga emas Antam hari ini naik Rp3.000 jadi Rp1,131 juta per gram
Arsip foto - Pramuniaga menunjukkan emas batangan Aneka Tambang (Antam) di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur, Rabu (3/1/2024). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu pagi naik Rp3.000 menjadi Rp1.131.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.128.000 per gram pada Selasa (20/2/2024).

Harga jual kembali (buyback) emas batangan juga naik Rp3.000 menjadi Rp1.023.000 per gram dibandingkan harga buybackpada Selasa (20/2/2024) senilai Rp1.020.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buybackdipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Rabu:

- Harga emas 0,5 gram: 615.500
- Harga emas 1 gram: Rp1.131.000
- Harga emas 2 gram: Rp2.202.000
- Harga emas 3 gram: Rp3.278.000
- Harga emas 5 gram: Rp5.430.000
- Harga emas 10 gram: Rp10.805.000
- Harga emas 25 gram: Rp26.887.000
- Harga emas 50 gram: Rp53.695.000
- Harga emas 100 gram: Rp107.312.000
- Harga emas 250 gram: Rp268.015.000
- Harga emas 500 gram: Rp535.820.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp1.071.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024