petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjaman cair 5 menit

trik pola gacor zeus 729Jutaan kata 302580Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman cair 5 menit》

WHO: Tenggat waktu kesepakatan pandemi bisa terlewati******

WHO: Tenggat waktu kesepakatan pandemi bisa terlewati
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. ANTARA/Xinhua/aa.
Jenewa (ANTARA) - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin (22/1) meminta semua negara untuk segera berupaya mencapai kesepakatan pandemi.

Dalam pertemuan Dewan Eksekutif WHO di Jenewa, Tedros memperingatkan bahwa negara-negara di dunia mungkin gagal mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa depan, yang ditargetkan paling lambat Mei mendatang.

"Saya sangat prihatin bahwa negara-negara anggota mungkin tidak memenuhi komitmen itu," katanya. "Waktunya sangat singkat, dan ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan."
 
   Tedros menekankan bahwa kompromi diperlukan, atau semua pihak tidak akan mendapatkan apa pun


Tedros menekankan bahwa kompromi diperlukan, atau semua pihak tidak akan mendapatkan apa pun.

Setelah COVID-19 merenggut lebih dari 7 juta nyawa di seluruh dunia, 194 negara anggota WHO membentuk proses untuk menyusun dan menegosiasikan kesepakatan guna memastikan dunia lebih siap dalam mencegah dan mengatasi bencana kesehatan di masa depan.

"Kegagalan mewujudkan kesepakatan pandemi dan amendemen Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) akan menjadi peluang yang terlewatkan dan mungkin tidak akan dimaafkan oleh generasi mendatang," tutur Tedros.

WHO mengadopsi perjanjian pengendalian tembakau pada 2003, perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dinegosiasikan di bawah naungan badan tersebut.

 

Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Indiana University kunjungi UI untuk jalin kemitraan******

Indiana University kunjungi UI untuk jalin kemitraan
Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D beserta jajarannya ketika menerima kunjungan Associate Vice President for International Affairs Indiana University, Miguel E. Ayllon, Ph.D. ANTARA/HO-Humas UI/am.
Depok (ANTARA) - Indiana University Amerika Serikat (AS) mengunjungi Universitas Indonesia (UI) di Depok Jawa Barat untuk membahas peluang kemitraan kerja sama berbagai bidang ilmu.

Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D di Depok, Rabu, mengatakan kedatangan delegasi dari Indiana University merupakan kesempatan penting untuk membina kolaborasi dan pemahaman antara Indiana University dan UI.

"Sebelumnya, kami telah memiliki mitra universitas dari Australia, Eropa, dan Asia, tetapi mitra dari Amerika sangat sedikit. Oleh karena itu, saya berharap Indiana University dapat menjadi partner baru UI untuk melakukan kolaborasi," ujarnya.

Prof. Ari menyampaikan peluang kerja sama dengan beberapa fakultas. Dengan Fakultas Teknik, misalnya, yang memiliki fokus dalam transisi energi terkait dengan perubahan iklim.

Baca juga: UI Fashion Week mendukung perekonomian industri fesyen lokal

Baca juga: UI Fashion Week bangun generasi muda untuk industri mode

Sedangkan dengan Fakultas Ilmu Komputer yang sudah menjalin kerja sama internasional dengan Leiden University di Belanda, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga terlibat kerja sama dengan industri.

Associate Vice President for International Affairs Indiana University, Miguel E. Ayllon, Ph.D, menyampaikan bahwa Indiana University memiliki kemitraan yang luas di seluruh dunia.

Ia juga memaparkan bahwa Indiana University mempunyai sembilan kampus di seluruh negara bagian di Amerika Serikat (AS) dengan 980 program akademik. Kampus ini termasuk dalam 20 universitas negeri terbaik di AS.

Menurut Miguel, ia melihat beberapa peluang pada jalur kolaborasi lintas bidang, seperti mobilitas mahasiswa, penelitian, dan kolaborasi fakultas yang akan memberikan manfaat, baik bagi institusi pendidikan, maupun bagi individu yang terlibat.

"Semua akan terlihat dampak positif ketika fakultas mulai bekerja sama dan mendapat dukungan dari unit akademik," kata Miguel.

Indiana University yang memiliki kampus utama di Bloomington, dengan enam lokasi regional (Kokomo, Fort Wayne, Gary, New Albany, Richmond, dan South Bend).

Kampus yang didirikan sejak 1820 ini, memiliki lebih dari 200 pusat penelitian/institut dengan mahasiswa sekitar 90.000 dan juga memiliki sekolah musik unggulan, yakni Sekolah Musik Jacobs di Bloomington serta Fakultas Kedokteran yang terbesar di Amerika Serikat.

Berdasarkan pemeringkatan terakhir yang dirilis oleh Times Higher Education (THE) World University Ranking (WUR), di ranking dunia Indiana University menempati posisi peringkat 198.

Kedua perguruan tinggi ini mengagendakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) guna menjabarkan butir-butir kerja sama yang mungkin direalisasikan.*

Baca juga: Mahasiswa asing di UI antusias belajar gamelan

Baca juga: Doktor UI temukan potensi akar tanaman congkok untuk antipenuaan 

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Istana bantah penunjukan ad interim Menlu karena isu menteri mundur******

Istana bantah penunjukan ad interim Menlu karena isu menteri mundur
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah penunjukan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim berkaitan dengan isu mundurnya Retno Marsudi dari jajaran kabinet.

"Kan sudah jelas bahwa menteri-menteri yang disebutkan mengundurkan diri itu fokus bekerja, tetap bekerja, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki hari ini mendampingi Bapak Presiden, kemudian juga Bu Retno bekerja, Pak BKS (Budi Karya Sumadi) bekerja," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan bahwa penunjukan menteri ad interim merupakan mekanisme yang biasa diterapkan jika ada salah satu menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri ad interim saat Retno melakukan perjalanan dinas ke empat negara Afrika pada Agustus 2023 silam.

Ari menekankan bahwa saat menteri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, pejabat sementara yang menggantikan harus setara dengan menteri.

"Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya," kata Ari.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri rapat Dewan Keamanan PBB terkait situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.

Presiden Jokowi pun menunjuk Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menlu Retno berada di AS pada 21-22 Januari 2024.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

Menurut Ari, narasi bahwa sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ingin mengundurkan diri tidak terlihat dari fakta bahwa para menteri masih menjalankan tugasnya masing-masing.

"Apa yang disebutkan sebagai isu atau narasi mengundurkan diri tidak pernah terjadi, dan itu terlihat dari apa yang peristiwa-peristiwa yang saya kira sampai saat ini menteri semua bekerja untuk menunaikan tugasnya masing-masing," ujar Ari.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:erek erek 50 2d

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
erek2 02
daftar nama situs slot gacor
judi online gacor
pinjol gampang acc
rtp slot pragmatic tertinggi hari ini live
rtp angkasa168
bonus new member judi bola
paito uk's lotto
slo138
Daftar isi semua bab
Bab 1 sob77 slot
Bab 2 komunitas slot gacor
Bab 3 kalkulator cicilan akulaku
Bab 4 judi slot paling gampang menang
Bab 5 kode referal pada kredivo
Bab 6 situs slot qq
Bab 7 cara bermain judi bola parlay
Bab 8 bitogel
Bab 9 link slot yang lagi gacor
Bab 10 agus admin slot
Bab 11 slot situs
Bab 12 situs trading terpercaya
Bab 13 ibobet
Bab 14 emas 138 slot
Bab 15 website slot tergacor
Bab 16 agencuan
Bab 17 nama slot yang gacor
Bab 18 erek2 55
Bab 19 rtp zara4d
Bab 20 daftar slot777
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2097bab
takutBacaan TerkaitMore+

Era Sihir Super Abadi

daftar judi slot online terbaru
Luhut bantah pekerja asing dominasi proyek hilirisasi pertambangan
Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi penanganan insiden ledakan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, di Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi/am.
Jumlahnya itu berkisar antara 10-15 persen saja
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah proyek hilirisasi industri pertambangan didominasi oleh tenaga kerja asing (TKA).

"Jumlahnya itu berkisar antara 10-15 persen saja," kata Luhut melalui video di akun Instagram pribadi yang terverifikasi @luhut.pandjaitan dipantau di Jakarta, Kamis.

Menurut Luhut, adanya TKA tersebut mau tidak mau harus dilakukan lantaran pada saat awal pengoperasian teknologi industri hilirisasi, sumber daya manusia (SDM) kita belum melakukannya.

Kendati demikian, ia memastikan porsi TKA itu nantinya akan berkurang seiring dengan banyak dilatihnya SDM lokal untuk industri hilirisasi.

"Itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita memang tidak punya kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Itu suatu proses yang harus dilalui," kata Luhut.

Saat ini, juga telah didirikan Politeknik Industri Logam di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam rangka memenuhi tenaga kerja industri yang kompeten.

Bahkan, kata Luhut, mahasiswanya ada yang dikirim langsung ke China untuk belajar dan saat ini menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter (fasilitas pemurnian mineral) di daerah tersebut.

"Sekarang sudah ada politeknik yang didirikan di situ. Itu menurut saya bagus dan guru-gurunya juga class-classada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana dan mereka langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke China untuk belajar teknologi yang lebih advancelagi dan sekarang mereka bekerja menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi," katanya.

Baca juga: Luhut minta investor tak sepelekan aturan atas insiden ITSS Morowali
Baca juga: Menperin siapkan sanksi pelanggaran tata kelola smelter Morowali

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Biksu pembunuh surga

togel 68
Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua
Ilustrasi - Penguatan jejaring pengawas layanan publik di Kota Jayapura yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. ANTARA/Ardiles Leloltery/am.
Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

penjelajah bintang

situs judi terbaru
Pemkab Barito Selatan salurkan bansos banjir di dua desa
Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan saat meninjau kondisi banjir dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Desa Danau Masura dan Murung Paken, Selasa (23/1/2024). ANTARA/Bayu Ilmiawan
Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan sosial di dua desa yang terendam banjir di wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

"Kami menyalurkan bantuan sosial di Desa Danau Masura dan Desa Murung Paken, Kecamatan Dusun Selatan," kata Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan di Buntok, Rabu.

Ia mengatakan, bantuan sosial ini diserahkan kepada warga korban banjir di dua desa tersebut. Menurut dia, kondisi rumah warga tergenang air dan ada pula yang rumahnya nyaris tenggelam akibat terendam banjir.

Baca juga: Pemkab Barito Selatan tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Dalam kegiatan peninjauan kondisi banjir dan penyaluran bantuan sosial itu, lanjut Deddy, pihaknya juga membawa tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan, dan perawat.

"Hal itu dilakukan agar warga yang terdampak banjir yang kondisinya kurang sehat akibat terkena penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), disentri, diare, demam, dan penyakit lainnya bisa segera diobati," ucapnya.

Setelah ini, dia juga akan melakukan peninjauan di sejumlah desa yang terendam banjir di beberapa kecamatan lainnya di daerah ini.

Baca juga: Pemprov beri 1.000 paket bantuan untuk warga terdampak banjir Barsel

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.

"Untuk itu, kami berkewajiban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir, termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan lainnya," kata Deddy.

Ia juga meminta camat dan kepala desa agar tetap melayani masyarakat meskipun dalam kondisi banjir, karena sudah menjadi tugas dari pemerintah hadir untuk melayani dan melindungi masyarakatnya.

Baca juga: BNPB: Banjir di Barito Selatan membuat 15.268 jiwa terdampak

Menurut Deddy, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Forkopimda untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Barito Selatan.

"Kita berdoa, semoga banjir yang terjadi di sejumlah tempat di daerah ini segera surut, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal," ujar Deddy Winarwan.

Pewarta: Kasriadi/Bayu Ilmiawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan mutlak

emp4d
PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. ANTARA/HO-PBNU
Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut Erick Thohir berinisiatif mengajukan permohonan nonaktifnya sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) karena terlibat dalam pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Erick kepada PBNU menjelaskan permohonannya untuk nonaktif sebagai Ketua Lkpesdam untuk menjaga muruah PBNU dan jamaah.

"Saya dihubungi Pak Erick terkait penonaktifan dirinya dari jabatan beliau sebagai Ketua Lakpesdam PBNU," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat.

Saifullah Yusuf, yang juga populer dengan sapaan Gus Ipul, menyampaikan Erick Thohir mencari cara yang dapat dibenarkan oleh peraturan organisasi untuk terlibat dalam politik.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Gus Ipul juga menilai Erick telah mematuhi rambu-rambu yang ditetapkan oleh PBNU.

Erick, menurut Gus Ipul, ingin memberi contoh secara aturan organisasi karena NU merupakan perkumpulan modern yang mengikat para pengurus dan anggotanya dengan rule of the gameyang solid.

"Saya sebagai Sekjen PBNU dapat memahami pendekatan yang dilakukan Pak Erick. Dengan begitu, penegakan dan sikap patuh pada aturan organisasi, adalah sesuatu yang niscaya," kata Gus Ipul.

Dia juga memuji langkah pengurus lainnya yang juga berinisiatif memohon untuk nonaktif.

"Alhamdulillah, teman-teman telah menunjukkan rasa tanggungjawab yang tinggi," kata Gus Ipul.

Baca juga: Peneliti BRIN beberkan alasan Erick disorot usai dukung Prabowo-Gibran

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menerima permohonan nonaktifkan Erick Thohir dari jabatan Ketua Lakpesdam PBNU pada Rabu (24/1).

Erick Thohir bersama dengan 64 pengurus lainnya nonaktif dari sejumlah jabatan di PBNU karena menjadi tim sukses atau relawan capres-cawapres dan calon legislatif serta DPD RI di Pemilu 2024.

Erick dan pengurus lainnya itu dinonaktifkan sebagaimana surat keputusan bernomor 285.a/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Surat itu merupakan pembaruan dari surat penonaktifan yang diterbitkan PBNU pada 21 Januari 2024.

"SK No 285.a merupakan perbaikan dari SK 285 terdahulu," kata Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni di Jakarta, Jumat.

Amin Said menerangkan SK 285.a itu juga mengoreksi nama Inayah Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Fuad Nurhasan, dan Imron Rosyadi. Tiga nama tersebut dikeluarkan dari daftar karena ada klarifikasi dari mereka bukan bagian dari tim sukses capres-cawapres.

"Dan menambahkan nama Erick Thohir (relawan capres), Andi Salahuddin, dan Gus Hilmy Muhammad (calon DPD)," kata Amin Said.

Baca juga: Boy Thohir: 1/3 penyumbang ekonomi RI siap menangkan Prabowo-Gibran

Hingga kini, PBNU telah menonaktifkan sedikitnya 64 nama fungsionaris dari jajaran pengurus harian dan pleno PBNU.

Amin Said menambahkan, penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya proses Pemilu 2024.

"Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat Keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka," katanya.

Nama-nama pengurus yang nonaktif, di antaranya Herman Deru (Timnas Amin), Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud), KH Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud), Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas Amin), KH Asep Saifuddin Chalim, Ali Masykur Musa, Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran), Nasyirul Falah Amru, dan Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud).

Baca juga: Prabowo optimistis menang didukung relawan Erick Thohir alumni AS
Baca juga: Gerindra yakin dukungan Erick-Khofifah menangkan Prabowo-Gibran

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Peri dan Setan Daqin

dunia188
Kamis, sebagian besar Jakarta akan berawan pada pagi dan malam hari
Ilustrasi - Suasana gedung pusat perkantoran dan bisnis di Jakarta yang latar belakang langit Jakarta yang cerah berawan. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Kamis di sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan berawan pada pagi dan malam hari.

Pada Kamis pagi hampir seluruh wilayah DKI Jakarta akan mengalami berawan dengan suhu rata-rata 25 dan 30 derajat Celcius, kecuali Kepulauan Seribu yang akan mengalami hujan ringan dengan suhu 27 derajat Celcius.

Selanjutnya memasuki siang hari sebagian besar wilayah Jakarta masih akan berawan dengan suhu rata-rata 28 dan 29 derajat Celcius, kecuali Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang akan mengalami hujan ringan dengan suhu 29 derajat Celcius.

Untuk sore hari sebagian wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 28 dan 29 derajat Celcius, kecuali Jakarta Barat akan berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masih hujan ringan dengan suhu 30 derajat Celcius

Kemudian pada malam hari seluruh wilayah Jakarta mengalami cerah berawan dengan suhu rata-rata 27 dan 28 derajat Celcius.

Sementara itu, pada Jumat (26/1) dini hari seluruh wilayah Jakarta akan mengalami berawan dengan suhu 24 dan 27 derajat Celcius. Adapun tingkat kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 75 hingga 100 persen.

Baca juga: Jakarta Selatan dan Timur diprakirakan hujan Selasa siang
Baca juga: Sebagian wilayah DKI diprakirakan hujan ringan pada Senin siang
Baca juga: BMKG prakirakan sebagian DKI akan hujan ringan saat debat cawapres

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

bbo303 rtp
KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa (23/1/2024). (ANTARA/HO-Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)
Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk tidak melibatkan anak-anak yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye maupun aktivitas politik lainnya.

“Kami sampaikan kepada peserta pemilu, jangan libatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Yang boleh menjadi peserta kegiatan kampanye adalah mereka yang memiliki hak pilih,” ujar Idham saat ditemui usai acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

“Dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k dijelaskan bahwa pelaksana kampanye tidak boleh warga negara yang tidak memiliki hak pilih dan itu bisa terkategori pada tindak pidana,” tutur Idham.

Selain itu, sambung dia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

“Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah usianya 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik secara langsung,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya adalah anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg, maupun kelompok tim capres dan cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye, jadi kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," paparnya di Jakarta, Senin.

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye. Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," kata dia.

Baca juga: KPU tegur capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi

Baca juga: KPU evaluasi capres/cawapres keluar podium saat debat Pilpres 2024

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024