qqslo

Kotak Makanan Ogre

674 Ribu Orang Mudik di H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 674.457 orang mudik pada H-6Lebaran 2023atau Minggu (16/4) kemarin, di mana pemudik motormulai bertambah.

Jumlah pemudik pada H-6 meningkat ketimbang hari sebelumnya, yang mencapai 586.270 orang. Angka ini juga naik 17,50 persen jika dibandingkan H-6 Lebaran 2022, yakni 528.850 orang.

"Kami terus mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal sebelum terjadi peningkatan arus kendaraan, yang diprediksi terjadi mulai 18 April sampai dengan 21 April 2023," tutur Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

Meski begitu, ia mengimbau masyarakat tidak menggunakan sepeda motor untuk melakukan perjalanan mudik jarak jauh karena sangat rentan kecelakaan. Kemenhub meminta pemudik menggunakan angkutan umum atau memanfaatkan program mudik gratis.

Adita memprediksi jumlah kendaraan yang bakal keluar Jabodetabek akan terus meningkat menjelang Lebaran 2023. Pada tahun lalu, ia menyebutkan puncak arus kendaraan terjadi pada H-3, di mana sebanyak 226.615 kendaraan melewati jalan tol.

Lihat Juga : ANALISISMelihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi

Ia mengatakan ada kenaikan pergerakan mobil di jalan arteri pada H-6 kemarin. Peningkatan kendaraan tersebut menembus 50,54 persen jika dibandingkan hari normal.

Sejumlah titik pergerakan penumpang dan kendaraan yang dipantau Kemenhub melalui posko meliputi 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 13 daop/divre, 42 gerbang tol, dan 20 ruas jalan arteri.

"Jumlah penumpang tertinggi pada H-6 terjadi di angkutan udara, yakni sebanyak 221.786 penumpang. Persentasenya mencapai 32,88 persen dari total pengguna angkutan umum di semua moda," jelasnya.

Di lain sisi, Adita mengatakan persentase kenaikan jumlah penumpang tertinggi ada di angkutan kereta api sebesar 72,5 persen, disusul angkutan udara, jalan, dan laut.

Berikut rincian pergerakan pemudik H-6 Lebaran 2023:

- Angkutan udara: 221.786 penumpang
Naik 36,38 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 162.620 penumpang.

- Angkutan jalan: 127.313 penumpang
Naik 12,81 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 112.858 penumpang.

- Angkutan kereta api: 135.987 penumpang
Naik 72,25 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 79.040 penumpang.

- Angkutan penyeberangan: 125.042 penumpang
Turun 20,25 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 156.802 penumpang.

- Angkutan laut: 64.329 penumpang
Naik 2,61 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 62.693 penumpang.

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

Jejak Kemiskinan Jateng di Tangan Capres PDIP Ganjar Pranowo******

Calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sejak Agustus 2013. Ia menduduki jabatan selama dua periode.

Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan gemar blusukan ke lapangan. Selain itu, ia juga berhasil mempertahankan perekonomian yang solid selama hampir 10 tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebesar 5,27 persen dan tetap stabil di atas 5 persen sampai 2019. Namun, saat pandemi covid-19 lalu, perekonomian Jateng anjlok jadi minus 2,65 persen pada 2020.

Lalu bagaimana dengan tingkat kemiskinan di Jateng selama di bawah kepemimpinan Ganjar?

Ekonomi yang solid membuat angka kemiskinan di Jateng cenderung turun selama satu dekade terakhir.

BPS mencatat pada 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013.

Setelah setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.

Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya covid-19. Kemudian, pada 2022 sudah berangsur pulih dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.

Berikut rincian angka kemiskinan di Jateng sejak 2013-2022:

2013: 4,86 juta orang atau 14,44 persen
2014: 4,56 juta orang atau 13,58 persen
2015: 4,57 juta orang atau 13,58 persen
2016: 4,50 juta orang atau 13,27 persen
2017: 4,45 juta orang atau 13,01 persen
2018: 3,89 juta orang atau 11,32 persen
2019: 3,74 juta orang atau 10,80 persen
2020: 3,98 juta orang atau 11,41 persen
2021: 4,10 juta orang atau 11,79 persen
2022: 3,83 juta orang atau 10,93 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Lim Hariyanto Jadi Orang Terkaya ke******

Pengusaha Lim Hariyanto Wijaya Sarwono menjadi orang terkayake-5 di Indonesia versi Forbes.

Melansir Forbes Real-Time Billionaires, Selasa (18/4), kekayaan Lim saat ini mencapai US,5 miliar atau setara Rp96,58 triliun.

Peringkat Lim melesat dari posisi Desember 2022 di mana ia duduk di posisi ke-36 orang terkaya di Tanah Air.

Lim merupakan pengusaha perkebunan kelapa sawit melalui bendera Bumitama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura. Bersama mitranya asal China, Lim membentuk grup Harita, pemilik smelter nikel di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Grup Harita milik keluarganya itu juga memiliki mayoritas saham perusahaan tambang bauksit, yakni Cita Mineral Investindo.

Kemudian, pekan lalu, perusahaan pemrosesan nikel terintegrasi milik Lim, PT Trimegah Bangun Persada Tbk, juga resmi melantai di bursa saham dengan raupan dana mencapai Rp9,99 triliun.

Emiten berkode NCKL tersebut menjadi perusahaan tercatat ke-31 yang tercatat di bursa pada 2023.

Harita menawarkan 7,99 miliar saham atau setara dengan 12,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga penawaran umum yang ditetapkan Rp1.250 per saham. 

Dengan kekayaannya, Lim menyalip peringkat bos Barito Pacific Prajogo Pangestu dengan harta US,9 miliar.

Namun, posisinya berada di bawah Sri Prakash Lohia sebagai orang terkaya di Indonesia. Sri Prakash berada di posisi keempat orang paling tajir di RI dengan kekayaan mencapai US,4 miliar.

Selanjutnya, ada Michael Hartono di posisi ketiga dengan jumlah kekayaan mencapai US,8 miliar. Posisi kedua ada Budi Hartono dengan kekayaan US miliar.

Sementara itu, posisi pertama masih ditempati oleh Low Tuck Kwong. Pengusaha batu bara bara itu tercatat memiliki kekayaan senilai US,4 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Indonesia Jalin Kerja Sama Investasi US,9 M di Hannover Messe 2023******

Ajang Hannover Messe 2023 terbukti membawa dampak positif terhadap tingkat investasi di Indonesia. Kementerian Perindustrian menyebut, ada 27 kesepakatan kerja sama yang akan ditandatangani pemerintah dengan nilai komitmen hingga lebih dari US,9 milar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, perjanjian kerja sama merupakan salah satu tujuan keterlibatan Indonesia sebagai Partner CountryHannover Messe 2023, yaitu mewujudkan kerja sama industri dan penanaman modal asing.

Salah satu perjanjian adalah antara pemerintah Indonesia dengan Jerman atau Government to Government(G to G). Kemudian, ada empat kesepakatan secara Government to Business(G to B) atau pemerintah dengan pelaku bisnis, dan 22 kesepakatan secara Business to Business(B to B) atau kerja sama antar perusahaan.

Selanjutnya, pada lingkup kerja sama secara G to B, perjanjian kerja sama antara lain meliputi peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan dan transformasi industri 4.0, pengelolaan limbah menjadi energi, pengelolaan limbah menggunakan sirkular ekonomi, serta kolaborasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada area kerja sama secara B to B, perjanjian kerja sama yang dilakukan terkait pengelolaan teknologi energi yang berkesinambungan, investasi tentang penggunaan energi solar, hingga pengembangan semikonduktor, peralatan medis dan keamanan industri manufaktur.

Selain itu, ada pula kerja sama terkait pengelolaan limbah menjadi energi, pengadaan pusat pabrik kimia dan molding, pendirian pusat pembelajaran, serta kerja sama pada ekosistem pengisian ulang kendaraan listrik (electric vehicle-EV) dan informasi digital industri 4.0.

"Selain itu, pengembangan Internet of Things(IoT), mesin Computerized Numerical Control(CNC) millingdan sistem pembelajaran tentang ventilator medis, solusi digital untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan servis secara digital, serta kerja sama pembuatan radar. Para pihaknya terdiri dari berbagai macam perusahaan swasta dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," papar Agus.

Menurut Agus, Hannover Messe 2023 sebagai ajang kelas dunia kerap menjadi peluang untuk memperkenalkan kekuatan teknologi industri nasional, serta mendorong keterhubungan industri Indonesia dengan jejaring rantai suplai global.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memiliki nilai sebagai negara yang memiliki potensi kekuatan pasar dunia, namun juga arti dan peranan penting dalam kontribusi pengembangan teknologi industri beserta pendukungnya.

Pada gelaran Hannover Messe kali ini, Indonesia mencanangkan empat agenda utama. Pertama, memperkenalkan visi Indonesia pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Berikutnya, mempromosikan kerja sama industri.

Ketiga, mempromosikan investasi dan ekspor. Terakhir, peningkatan hubungan kerjasama bilateral dengan Jerman dan memasuki jejaring rantai suplai global.

Dalam kesempatan yang sama, Agus pun menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia. Agus yakin, upaya tersebut dapat mengakselerasi daya saing industri lebih tinggi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penandatanganan kerja sama industri ini dapat membawa banyak perubahan dalam peningkatan industri di berbagai bidang, dan juga membuka akses pasar industri yang lebih luas," ujarnya.