mobile slot

Kaisar Xuan kembali

situs slot online terlengkap

Kapal Sabuk Nusantara angkut logistik pemilu ke Kepulauan Masalembu******

Sumenep (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Sabtu, mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Kepulauan Masalembu dengan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 92.

"Sesuai prosedur tetap pengamanan, proses distribusi dikawal polisi sejak keluar dari gudang KPU hingga ke lokasi. Kapal bertolak ke Pulau Masalembu dari Pelabuhan Kalianget sekitar pukul 09.00 WIB," kata anggota KPU Kabupaten Sumenep Rafiqi.

Logistik Pemilu 2024 yang dikirim ke Kepulauan Masalembu diangkut menggunakan lima truk dari gudang KPU Sumenep.

Sesuai data KPU Sumenep, terdapat 95 tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 di Kecamatan Masalembu yang tersebar pada empat desa di tiga pulau, masing-masing Desa Masalima dan Sukajeruk di Pulau Masalembu, Desa Masakambing di Pulau Masakambing, dan Desa Karamian di Pulau Karamian.

"Kalau sudah tiba di Pelabuhan Masalembu di Pulau Masalembu, nantinya logistik untuk tiga desa yang diturunkan dari kapal," kata Rafiqi.

Baca juga: KPU Sumenep kirim logistik ke kepulauan menggunakan kapal reguler

Sementara logistik untuk TPS di Desa Karamian tidak diturunkan dulu karena rute kapal selanjutnya ke Pulau Karamian.

"Logistik untuk Desa Karamian langsung dibawa mumpung ada jadwal kapal ke Pulau Karamian. Sementara logistik untuk Desa Masakambing akan diangkut menggunakan perahu dan teknisnya diatur oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Masalembu," jelasnya.

Rafiqi memastikan setiap proses distribusi logistik akan dikawal oleh aparat kepolisian dan jajarannya, termasuk personel Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep.

Baca juga: KPU Sumenep sediakan kapal khusus kirim logistik ke kepulauan

Kabupaten Sumenep, satu dari empat kabupaten yang berada di Pulau Madura, terdiri atas 27 kecamatan, yakni 18 kecamatan di wilayah daratan dan sembilan kecamatan kepulauan.

Masalembu adalah salah satu kecamatan kepulauan terjauh di Kabupaten Sumenep yang terdiri atas tiga pulau berpenghuni, yakni Pulau Masalembu (2 desa), Pulau Masakambing (1 desa), dan Pulau Karamian (1 desa).

Dalam kondisi cuaca laut normal, waktu tempuh perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep daratan) ke Masalembu sekitar 12 jam.

Sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, hari pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pada 14 Februari 2024.

Sementara daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Sumenep sebanyak 877.135 orang, dengan rincian 414.340 laki-laki dan 462.795 perempuan. Mereka tersebar di 3.863 tempat pemungutan suara (TPS) pada 334 desa/kelurahan di 27 kecamatan.

Baca juga: Pemilu 2024 di Sumenep membutuhkan 23.192 personel penyelenggara
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura

Pewarta: Abd Aziz/ Slamet Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

panen123

Panglima tegaskan TNI netral terlepas presiden kampanye atau tidak******

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan TNI tetap netral terlepas dari kemungkinan Presiden RI Joko Widodo memutuskan berkampanye atau tidak.

Agus menyampaikan TNI berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang TNI yang jelas mengatur TNI tidak punya hak pilih, netral, dan tidak berpihak selama pemilihan umum.

"Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 dikatakan bahwa kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu," kata Panglima TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024

Agus melanjutkan selama tahapan pemilu seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pemilu, bahkan TNI sendiri aktif mengawasi para prajurit. "Dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan saat pencoblosan," katanya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan bahwa presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi saat itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai aturan teknis menteri yang berkampanye selama pemilu.

Baca juga: Timnas AMIN ingin TNI-Polri netral hingga pemilu selesai

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi selepas menyaksikan penyerahan unit ke-4 C-130 J Super Hercules dan beberapa pesawat angkut lainnya dari Kementerian Pertahanan RI ke TNI.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi, yang saat acara itu didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye
Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

pulau beluga

prediksi togel laos

KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap memproses dugaan korupsi terkait mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej usai putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam forum bersama pimpinan komisi antirasuah, struktural penindakan, dan tim Biro Hukum KPK.

“Telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut dengan lebih dahulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Ali dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Ali menjelaskan bahwa perkara peradilan hanya menguji aspek formil, sementara substansi materi dugaan perbuatan Eddy dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham itu, masih perlu diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan Tipikor dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim pra peradilan yang diajukan pemohon EOSH,” tutur Ali.

Terlepas dari itu, KPK menghormati putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi.

“Perkembangan akan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan KPK pada masyarakat,” ujar Ali.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

pacar sekretarisku

kakek zeus apk

BPS catat total kunjungan wisman sepanjang 2023 capai 11,68 juta******

Naik 98,30 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara (wisman) periode Januari-Desember 2023 mencapai 11,68 juta kunjungan.

"Naik 98,30 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022," ujar Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti saat pemaparan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Kamis.

Amalia mengatakan jumlah tersebut sudah melewati jumlah kunjungan wisman secara total di 2022 yang hanya mencapai 5,89 juta kunjungan.

Pada Desember 2023, kunjungan wisman mencapai 1,14 juta atau naik sebesar 22,91 persen dibandingkan November 2023. Peningkatan jumlah kunjungan terjadi pada Desember 2023 setelah adanya penurunan jumlah wisman sejak September 2023.

Dibandingkan dengan Desember 2022, kunjungan wisman masih tetap mengalami kenaikan. Namun jumlahnya masih di bawah saat sebelum pandemi COVID-19 terjadi, pada Desember 2019 mencapai 1,38 juta kunjungan.

Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 2023 didominasi oleh warga negara Malaysia (18,45 persen), Singapura (16,41 persen) dan Australia (11,87 persen).

Baca juga: BPS: Kenaikan harga beras akibat faktor cuaca dan akses infrastruktur

Baca juga: BPS: Beras alami inflasi 0,64 persen pada Januari 2024

Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nasional (wisnas) selama tahun 2023 mencapai 7,52 juta perjalanan. Jumlah tersebut naik drastis sebesar 112,26 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,54 juta perjalanan.

"Peningkatan jumlah perjalanan wisnas sudah mulai terlihat pada awal 2022. Di tahun 2023, jumlah perjalanan wisnas tercatat selalu di atas 500 ribu perjalanan setiap bulan," kata Amalia.

Jumlah perjalanan wisnas tertinggi tercatat di bulan Juli 2023 sebanyak 816,08 ribu perjalanan, sedangkan jumlah wisnas terendah tercatat di bulan Juni 2023 sebanyak 508,25 ribu perjalanan.

Lebih lanjut, negara-negara di Asia tenggara masih mendominasi daftar 10 negara paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nasional dari Indonesia.

Malaysia menjadi negara tujuan utama wisnas dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu sebesar 27,98 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, diikuti oleh sembilan negara lainnya yang menjadi tujuan perjalanan wisnas terbanyak, yaitu Arab Saudi, Singapura, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Jepang, Tiongkok, Australia dan Korea Selatan.

Arab Saudi menjadi negara tujuan terbanyak kedua setelah Malaysia, yaitu sebesar 17,41 persen.

Negara tujuan terbanyak ketiga yaitu Singapura, sebesar 17 persen wisnas selama tahun 2023. Rata-rata lama Perjalanan wisnas di tahun 2023 adalah 15,05 malam per perjalanan.

Baca juga: BPS: Emas dan harga rumah penyumbang utama inflasi Januari 2024

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kurir dunia bawah

buku erek erek togel

Ducati ingin perpanjang kontrak Bagnaia sebelum MotoGP 2025******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Umum Ducati Corse Gigi Dall’Igna mengungkapkan tim sedang berupaya memperpanjang kontrak salah satu pembalap utamanya sekaligus juara dunia dua kali Francesco Bagnaia sebelum MotoGP musim 2025 dimulai.

Dikutip dari laman resmi MotoGP, Kamis, kontrak Bagnaia akan berakhir pada akhir musim ini dan jelas bahwa Ducati ingin mengikat pembalap berusia 27 tahun itu sebelum dimulainya musim baru sekaligus berambisi membukukan gelar juara ketiga secara beruntun.

“Akankah dia memperbarui kontraknya sebelum Qatar (2025)? Itulah tujuannya, meski kontrak juara dunia dua kali itu selalu rumit,” kata Dall’Igna.

Lebih lanjut, ia juga memberikan pertanda bahwa susunan pembalap untuk tim pabrikan di tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan Bagnaia dan Enea Bastianini sebagai dua pembalap utama mereka.

“Saya melihatnya lebih tenang dibandingkan awal musim lalu,” kata Dall’Igna, merujuk pada Bastianini yang perlahan-lahan bangkit dari cedera parahnya pada musim lalu.

Mengenai penandatanganan kontrak bintang baru di tim satelit Ducati, Marc Marquez (Gresini Racing), Dall'Igna menyoroti sikap rendah hati yang diterapkan oleh juara dunia delapan kali itu setelah kepergiannya dari Honda.

“Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cerdas,” ujar dia.

Baca juga: MotoGP Argentina 2024 dibatalkan

Pria asal Italia itu juga berbicara tentang situasi teknis untuk musim 2024. Menurutnya, tahun ini akan menjadi lebih menantang dengan banyaknya perubahan regulasi, formasi pembalap, dan tim teknis secara keseluruhan.

“Ini akan menjadi tahun yang penuh tantangan karena peraturan berubah pada akhir tahun lalu. Sekarang kami sedikit kalah dengan rival kami. Mereka akan memiliki lebih banyak konsesi dan kemungkinan untuk mengembangkan motor lebih jauh selama musim ini,” ungkap Dall’Igna.

“Justru karena alasan itu, kami mungkin harus memulai tahun ini dengan kecepatan yang mungkin lebih baik dibandingkan 2022 dan 2023. Ini akan menjadi tantangan yang signifikan,” ujarnya menambahkan.

Meskipun memiliki seorang juara dunia di dalam timnya, Dall’Igna mengaku tidak ingin cepat puas karena menurutnya masih banyak ruang untuk memperbaiki dan mengembangkan tim serta motor.

“Selalu ada ruang untuk perbaikan dan itu harus menjadi tujuan kami. Dalam bidang aerodinamis, mungkin, kami telah mengambil langkah maju,” kata Dall’Igna.

Sementara itu, setelah melakoni rangkaian sesi uji coba resmi MotoGP 2024 di Sepang dan Qatar, ajang balap motor kelas premier musim mendatang pun akan dibuka dengan grand prix pertama di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, pada 8-11 Maret.

Baca juga: Acosta nantikan debut dengan motor terbaru Red Bull GASGAS Tech3
Baca juga: Morbidelli dirawat di rumah sakit usai alami kecelakaan di Portimao

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Dinasti Kaisar Qianyuan

cara nyicil di kredivo

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024