slot gacor maxwin terpercaya
slot situs online 112Jutaan kata 890300Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor maxwin terpercaya》
PHRI soal Larangan Hotel Bagi Non Suami******
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons wacana larangan check in hotelbagi pasangan bukan suami istri bisa berujung pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
"Terkait rencana undang-undang itu bahwa diharapkan orang yang akan check in itu adalah suami istri dan jika tidak, itu pidana. Jujur ini masih polemik yah," tutur Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Rabu (26/10).
"Ini menjadi sesuatu yang tidak pantas dipersoalkan. Apalagi, ada unsur yang membidik pasar orang asing. Kalau orang asing juga mau check in tidak ada surat nikahnya juga dipersoalkan," lanjutnya.
"Ini agak susah, jadi ini sesuatu yang sangat personal. Agak repot buat kita jika bepergian itu suami-istri harus bawa surat nikah," jelasnya.
Anggiat berharap wacana tersebut tidak menjadi suatu kewajiban, namun hanya bersifat imbauan sehingga bisa mencegah perzinahan, karena agama juga menekankan hal itu.
"Tapi bukan berarti dilarang orang check in bukan suami-istri. Seberapa repotnya kita nanti, kalau semua ditanya minta surat nikahnya. Berarti kita hotel jadi catatan sipil nantinya. Jangan diundangkan, tetapi imbauan boleh, agar tidak jadi persoalan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.
"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.
Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.
"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.
Lihat Juga :PHK Hantui Pabrik Tekstil dan Sepatu, Banyak Orderan Batal dari Buyer |
Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.
PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.
"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.
Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.
Lihat Juga :Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata |
Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.
Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.
Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.
Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.
[Gambas:Video CNN]
Label：gospin123 demo、fix4d、judi slots
Terkait：angka jitu vip、fafaslot88、nirmalabet、situs slot online terbaru、slot yang gacor hari ini、rtp juragan69 hari ini、web judi slot、oregon 3 paito angkanet、idcash88 login、wishbet88
bab terbaru：slot 100 di depan（2024-07-02）
Perbarui waktu：2024-07-02
- Bab 1 cara cicilan lazada
- Bab 2 cas 77 slot
- Bab 3 golnesia
- Bab 4 voucher sogo
- Bab 5 link gacor member baru
- Bab 6 slot gacorhariini
- Bab 7 bocoran admin riki slot hari ini
- Bab 8 emasslot
- Bab 9 petir777
- Bab 10 daftar ojk online
- Bab 11 pasti slot88
- Bab 12 gacor57
- Bab 13 cicilan di kredivo
- Bab 14 menangqq
- Bab 15 sukabet365
- Bab 16 slot server thailand gacor pragmatic play
- Bab 17 slot paling bagus dan gacor
- Bab 18 slot cepat wd
- Bab 19 link slot judi terpercaya
- Bab 20 pinjaman 50 juta cepat cair
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah1336bab
Guru Surgawi yang Tersembunyi
pinjaman online 15 juta langsung cairKementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.
"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.
Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.
"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.
Lihat Juga :PHK Hantui Pabrik Tekstil dan Sepatu, Banyak Orderan Batal dari Buyer |
Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.
PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.
"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.
Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.
Lihat Juga :Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata |
Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.
Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.
Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.
Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.
[Gambas:Video CNN]
penyedia sistem
trik main slot maxwin
Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendadak jadi sorotan. Bukan karena kinerjanya, melainkan cuitannya di Twitter.
Cuitan Dede tersebut mengenai plesetan diksi khilafah menjadi khilaf*ck yang diunggah pada Minggu (23/10) di akun Twitter pribadinya @kangdede78.
Dede menulis, "Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih Capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas".
Lalu siapakah Dede Budhyarto?
Saat ini pria yang akrab disapa Kang Dede ini menjabat sebagai komisaris independen di PT Pelni sejak diangkat pada 2020 lalu.
Pemilik nama asli Kristia Budiyarto merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.
Lihat Juga :Erick Thohir Buka Alasan Tak Bakal Terpilih Jadi Presiden: Tren Jawa |
Berdasarkan website pelni.co.id, Dede ditunjuk sebagai komisaris PT Pelni berdasarkan surat keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020.
Dede lahir di Cirebon dan merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.
Sejak awal karirnya, Dede berkecimpung dalam dunia siaran radio yang dimulai dari lembaga penyiaran negara, radio RRI untuk area Kendari, Sulawesi Selatan dan berpindah ke sejumlah radio swasta.
Lihat Juga :PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel |
Perjalanan panjang membawa Kristia perlahan menuju posisi sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio untuk area Makassar (2005-2008), Bandung (2008-2009) dan Jakarta (2009-2011) sebelum berpindah karir menjadi General Manager di e-Commerce PT Planet Tecno.
Selain itu, Dede juga diketahui aktif di bidang politik sejak terlibat sebagai relawan Jokowi (Presiden Joko Widodo) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama.
Tak hanya itu, Dede juga lanjut menjadi relawan Jokowi di dua periodenya yakni, saat pemilihan presiden (pilpres) 2014 dan 2019. Saat itu, Dede berperan sebagai koordinator tim media sosial, sehingga aktif di Twitter.
[Gambas:Video CNN]
dewa serigala liar
turbo303
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Kejaksaan Agung untuk memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur.
"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (25/10).
Iskandar mengatakan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tak lepas dari dukungan pihak-pihak terkait.
Koordinasi dilakukan sebagai dasar untuk bekerja cepat dan tepat dalam rangka pengamanan pembangunan strategis terkait pendampingan infrastruktur PUPR serta memahami proses pembangunan infrastruktur dan potensi permasalahan hukum yang muncul di lapangan.
Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada para jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.
Lihat Juga :China Permudah Swasta Utang dari Luar Negeri Imbas Yuan Anjlok |
"Para Kepala Balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," kata Amir.
Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan Agung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Lihat Juga :Unilever Tarik Sampo Kering Dove hingga TRESemme di AS |
Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.
[Gambas:Video CNN]
Puncak Valoran
dp slot 5000
Konglomerat Thailanddan advokat hak transgender bernama Anne Jakkaphong Jakrajutatip membeli lisensi Organisasi Miss Universe seharga US juta atau setara Rp311,23 miliar (asumsi kurs Rp15.561).
Dengan pembelian ini, Thailand akan menjadi tuan rumah kontes kecantikan internasional. Setelah pembelian itu, Jakkaphong akan mengembangkannya dengan memperluas cakupan di Asia.
"Kami berusaha tidak hanya untuk melanjutkan warisannya dalam menyediakan platform bagi individu yang bersemangat dari berbagai latar belakang, budaya, dan tradisi, tetapi juga untuk mengembangkan merek untuk generasi berikutnya," kata Jakkaphong seperti dikutip dari CNN Business, Kamis (27/10).
Ia juga secara blak-blakan mengatakan dirinya seorang transgender. Kini, Anne Jakkaphong bekerja dalam advokasi untuk hak-hak transgender di Negeri Seribu Pagoda itu.
Pembelian tersebut menjadikan Jakkaphong sebagai wanita pertama pemilik Organisasi Miss Universe.
Kontes kecantikan Miss Universe merupakan salah satu kontes kecantikan yang paling banyak ditonton di dunia. Kontes ini juga telah berlangsung sejak 1952.
Lihat Juga :Ajaib Buka Suara Soal Disanksi BEI karena Tak Taat Aturan |
Seperti banyak kontes kecantikan besar lainnya, Miss Universe harus memperhitungkan tuntutan publik terkait keragaman, representasi, dan inklusivitas yang lebih besar selama dekade terakhir.
Sementara itu, CEO dan presiden Organisasi Miss Universe mengatakan pihaknya bersemangat untuk melanjutkan evolusi Organisasi Miss Universe dengan JKN.
"Pendekatan progresif kami terus memposisikan kami di garis depan industri kami," kata dia.
Transgender Terkaya ke-3 Dunia
Mengutip Bangkok Post, Jakkaphong merupakan transgender terkaya ketiga di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih US0 juta atau setara Rp3,26 triliun pada 2020.
Lihat Juga :Petugas KAI Disiram Kuah oleh Penumpang yang Belum Vaksin Booster |
Ia berada di belakang Martine Rothblatt, kepala eksekutif perusahaan bioteknologi United Therapeutics yang kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai US0 juta.
Sedangkan pada urutan pertama ditempati oleh Jennifer Pritzker, salah satu pewaris jaringan Hyatt Hotel, yang kekayaan bersihnya tercatat sebesar US,9 miliar.
[Gambas:Video CNN]
Darah kerajaan
buku mimpi 42
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil putusan banding pengadilan soal besaran upahminimum provinsi (UMP) 2023.
"Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kita lihat nanti berikutnya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10).
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.
Andri mengatakan saat ini pengadilan sudah menetapkan majelis hakim yang akan memproses banding tersebut. Sesuai ketentuan, 30 hari setelah penetapan majelis hakim bakal ada putusan terkait banding tersebut.
Di sisi lain, rumusan UMP tahun depan juga masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi terbaru Oktober 2022. Angka pertumbuhan ekonomi bakal dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 7 November mendatang.
Lihat Juga :Daftar Terbaru Negara dengan Inflasi 'Selangit' |
"Kami sedang menunggu ya, nilai atau angka pertumbuhan ekonomi. Memang inflasinya sudah ada, 4,5 persen," ungkap dia.
Setelah angka-angka itu keluar, nantinya Pemprov DKI bersama Dewan Pengupahan akan menggelar sidang untuk merumuskan besaran UMP tahun depan. Sementara itu, menurut Andri saat ini UMP tak lagi ditetapkan pada 1 November, melainkan 20 November.
"Tambahan, saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Infinity dimulai dengan horor
akun resmi slot
Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mencurigai adanya motif bisnisdi balik isukrisis panganyang dihembuskan sejumlah kalangan belakangan ini.
Dalam acara Indonesia's Strategic Role in G20, Kamis (27/10), Andreas mengaku tidak datang sebagai perwakilan akademisi atau atas nama IPB. Ia menentang tegas isu krisis pangan demi membela petani Indonesia.
Menurutnya, isu krisis pangan atau global food crisisadalah hal yang bisa terjadi karena satu faktor besar, yakni penurunan produksi serealia dunia. Serealia merupakan sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya yang kemudian digunakan sebagai sumber karbohidrat dan pati.
"Produksi serealia dunia pada 2020 justru mencapai rekor produksi tertingginya. Bagaimana disimpulkan food crisis?" tanya Andreas keheranan, Kamis (27/10).
Ia mengatakan gambaran krisis pangan global sebenarnya bisa dilihat pada 1972 hingga 1974 di mana produksi serealia dunia turun 10 persen.
Lalu pada puncak krisis pangan 2011 yang menghancurkan berbagai rezim di Afrika Utara dan Timur Tengah dan mengakibatkan produksi serealia turun 14 persen.
[Gambas:Video CNN]
Andreas curiga isu krisis pangan dihembuskan untuk kepentingan bisnis berdasar pengamatannya pada 2007 dan 2008 lalu.
"Ketika terjadi global food crisis pada 2007 dan 2008, yang untung adalah pemain-pemain besar di perdagangan dunia. Mereka untung 120 persen," jelasnya.
"Pemain-pemain besar di bidang benih dan pestisida untung 40 persen. Pemain-pemain di industri fertilizer untungnya 60 persen. Jadi Indonesia harus hati-hati terhadap isu global food crisis," tegas Andreas.
Lihat Juga :Tak Taat Aturan, Ajaib dan Stockbit Kena Sanksi BEI |
Andreas menjelaskan saat ini perdagangan global diatur oleh 5 multinational corporationyang menguasai 90 persen perdagangan dunia.
Produsen pangan dunia saat ini didominasi negara-negara maju. Berbeda ketika sampai tahun 1980-an di mana negara-negara berkembang relatif tidak masalah dengan urusan pangan.
"Tapi sejak 1990-an, sekitar 70 persen negara-negara berkembang bergantung dengan impor pangan dari negara maju. Posisi saat ini perdagangan pangan dunia lebih dari 70 persen diproduksi negara maju," paparnya.
"Kini 90 persen pangan yang diperdagangkan dunia diimpor oleh negara-negara berkembang. Jadi mohon hati-hati terkait isu pangan global. Apakah negara maju atau multinational corporation yang ingin mengambil untung berlebih dengan menelurkan isu krisis pangan global?" pungkas Andreas.
Lihat Juga :Ajaib Buka Suara Soal Disanksi BEI karena Tak Taat Aturan |
《slot gacor maxwin terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，dolar138 demoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor maxwin terpercaya》bab terbaru。