63 togel

megawin188 slot 449Jutaan kata 688820Orang-orang telah membaca serialisasi

《63 togel》

Kemenhub pimpin persiapan delegasi RI di Sidang IMO MEPC******

Indonesia senantiasa memanfaatkan forum MEPC dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai negara anggota, tetapi juga statusnya sebagai anggota Dewan IMO

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mulai melakukan persiapan dalam rangka menyambut Sidang ke-81 Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee/MEPC) di kantor pusat Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Persiapan meliputi penyiapan posisi delegasi Republik Indonesia yang akan mengikuti sidang dan akan berlangsung di kantor pusat IMO di London, Inggris Raya, pada tanggal 18 sampai 22 Maret 2024.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan selain penyiapan posisi delegasi RI, kegiatan ini juga bertujuan membahas berbagai usulan dari negara anggota IMO berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim.

“Selama ini Indonesia senantiasa memanfaatkan forum MEPC dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai negara anggota, tetapi juga statusnya sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk menyuarakan kepentingan nasional mengenai aspek kemaritiman. Hal ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak,” kata Hartanto dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Sidang MEPC ke-81 ini akan membahas 10 agenda utama, yaitu Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments; Harmful aquatic organisms in ballast water; Air pollution prevention; Energy efficiency of ships; Reduction of green-house gas emissions from ships; Follow-up work emanating from the Action Plan to address marine plastic litter from ships; Pollution prevention and response; Reports of other sub-committees; Identification and protection of Special Areas, Emission Control Areas and Particularly Sensitive Sea Areas; dan Technical cooperation activities for the protection of the marine environment.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengamanatkan setiap Negara untuk menegakkan kedaulatan di wilayah perairannya.

“Penegakan kedaulatan negara di bidang perlindungan lingkungan maritim harus menjadi perhatian setiap pemangku kepentingan tidak hanya di lingkungan Kementerian Perhubungan, tetapi juga kementerian dan lembaga lainnya yang berkepentingan dengan pelestarian lingkungan laut dan segala sumber dayanya,” tegasnya.

Hartanto berharap seluruh peserta dapat proaktif dan memberikan masukan yang akan menjadi bekal bagi delegasi Indonesia yang akan hadir dalam sidang MEPC ke-81.

Sebagai informasi, Dewan IMO kategori C terdiri dari 20 negara dengan menempatkan Indonesia bersama dengan Singapura, Malta, Saudi Arabia, Turki, Mesir, Mexico, Filipina, Chili, Indonesia, Malaysia, Bahamas, Siprus, Maroko, Denmark, Qatar, Bangladesh, Kenya, Peru, Finlandia dan Jamaika dimana merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis.


Baca juga: Kemenhub komitmen tunjukkan peran aktif jelang audit wajib IMO 2025
Baca juga: Indonesia terpilih kembali jadi anggota Dewan IMO kategori C 2024-2025
Baca juga: Indonesia dan Korsel menjajaki potensi kerja sama bidang kemaritiman

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Airlangga: Indonesia sebagai salah satu negara dengan inflasi rendah******

Tentu kerja sama yang baik antara pusat, pemerintah daerah Bank Indonesia dan TPID-TPID

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara dengan inflasi rendah pada 2023 jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
 "Kita lihat dibandingkan dengan negara lain kita menjadi salah satu dari negara dengan inflasi rendah, yang di bawah kita hanya Jepang yang angkanya mirip dengan kita kemudian Saudi, Italia dan China," kata Menteri Airlangga di Jakarta, Senin. Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam konferensi pers hasilHigh Level Meeting(HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 tercatat rendah sebesar 0,41 persenmonth to month(mtm) sehingga inflasi IHK 2023 menjadi 2,61 persen secara tahunan atauyear on year(yoy). Sementara dibandingkan dengan negara G20 lain, Indonesia lebih baik dari Argentina, Turki, Rusia, India bahkan Amerika Serikat. Capaian inflasi Indonesia di tahun 2023 yang besarnya 2,61 persen itu terjaga di dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen. Menko Airlangga menuturkan pencapaian inflasi Indonesia 2023 tersebut merupakan kerja sama seluruh pihak terkait, termasuk di dalamnya pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik serta kementerian/lembaga lain. "Tentu kerja sama yang baik antara pusat, pemerintah daerah Bank Indonesia dan TPID-TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) ini menjadi contoh kerja sama yang solid," ujarnya. Inflasi 2023 menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 yang tercatat di level 5,51 persen. Menko menuturkan di luar periode terdampak pandemi (2020-2021), realisasi inflasi tahun ini merupakan yang terendah sejak tahun 2000. Beberapa negara yang masih mengalami inflasi di atas sasaran target di antaranya Eropa (2,4 persen), Jepang (2,8 persen), Amerika Serikat (3,1 persen), Korea Selatan (3,2 persen), Jerman (3,2 persen), Inggris (3,9 persen), Rusia (7,5 persen), Turki (62,0 persen), dan Argentina (160,9 persen).

Baca juga: TPIP perkuat ketahanan pangan jaga inflasi 2024 sebesar 2,5-1 persen
Baca juga: Rupiah awal pekan meningkat saat pasar nantikan rilis inflasi domestik

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil******

Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot maxwin、daftar main slot online、amer 88 slot

Terkait：nekoslot88、siap4d super、link alternatif slot hoki、slot gacor terpercaya 2022、pinjol ringan pinjam、pinjaman online bulanan bunga rendah、situs link gacor hari ini、juragan69 rtp live、ratu3388、laliga

---

---

bab terbaru：mantap 123 slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07