djarumtoro

Kebangkitan Taikoo

Kemenhub Akan Bangun Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Rp1,98 T******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Proving GroundBalai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) di Bekasi dengan nilai investasimencapai Rp1,98 triliun.

Besaran itu berasal dari skema pengembalian investasi availability paymentsebesar Rp 339,9 miliar per tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan balai pengujian itu akan dibuka mulai tahun depan.

Budi mengatakan pengujian kendaraan akan mengikuti standar United Nation Economic Commission for Europe Vehicle Regulations (UNR).

Proyek ini pun dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini pun didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia.

Dalam pembangunan proyek ini pemerintah telah menetapkan konsorsium meliputi PT Gobel International, PT Bintang Pradipa Persada, PT Hutama Karya, Japan Overseas Infrastructure, Toyota Tsusho Corporation, dan Astra Daihatsu Motor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan pembangunan BPLJSKB merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional.

"Ruang lingkup proyek yaitu perancangan dan pembangunan fasilitas pengujian dan penunjang, pengadaan peralatan, pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Hendro Sugianto.

Adapun fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia yang bertaraf internasional tersebut dilandasi oleh Association of Southeast Asia Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

KAI Kejar Dokumen Aset hingga ke Belanda******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atauKAI bekerja sama dengan National Archives of The Netherlands (NAN) untuk mengejar dokumen aset hingga ke Belanda. Kerja sama itu diharapkan bisa memperkuat pengamanan aset negara tersebut.

Melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU), KAI dan NAN akan bekerja sama dalam bidang pelatihan, penelitian, dan pertukaran salinan arsip dengan informasi lain yang terkait dengan aset di Indonesia selama era kolonial. Kerja sama ini berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan bersama dan timbal balik manfaat.

"KAI sangat serius untuk mengupayakan pengamanan aset-aset yang dimiliki. Kolaborasi dengan NAN ini sebagai langkah yang sangat penting untuk penelusuran dokumen kepemilikan aset era Hindia Belanda guna melengkapi bukti kepemilikan aset perusahaan," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rilis resmi, dikutip pada Jumat (28/10).

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, aset-aset perkeretaapian milik Pemerintah Hindia Belanda kemudian dialihkan kepada KAI yang pada saat itu bernama Djawatan Kereta Api (DKA).

Arsip-arsip yang berkaitan dengan perkeretaapian di Indonesia diklaim masih banyak tersimpan di Belanda. Diperkirakan sekitar 20 persen dari total dokumen kepemilikan aset yang belum ditemukan di KAI akan ditelusuri NAN serta dimintakan salinannya sebagai bukti penguat kepemilikan aset.

Kerja sama dengan NAN menjadi salah satu langkah KAI untuk mengamankan aset-asetnya sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk perusahaan.

KAI akan terus melakukan berbagai upaya melalui penjagaan, penertiban, dan pensertifikatan asetnya dalam rangka menjaga amanah pemerintah kepada KAI untuk mengamankan aset-aset negara.

Hingga Oktober 2022, KAI telah melakukan penertiban aset berupa tanah seluas 799.582 m2 dan bangunan seluas 45.723 m2 di berbagai wilayah. Sementara, luas tanah KAI yang telah bersertifikat baru 50 persen yakni 135 juta m2 dari total seluas 270 juta m2.

"Dengan adanya sinergi antara KAI dengan NAN yang terjalin dengan baik, maka KAI akan semakin optimistis dalam mengamankan serta mengoptimalkan seluruh aset perusahaan untuk memajukan perkeretaapian nasional," tutup Didiek.

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Wamenaker Pastikan UMP Naik Tahun Depan******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan upah minimumprovinsi (UMP) pasti naik di tahun depan. Nilai besarannya akan disesuaikan dengan inflasi. 

Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Namun, ia berharap para pekerja bisa menerima keputusan pemerintah terkait dengan UMP 2023. Sebab, kenaikan tarif yang nantinya dirilis adalah hasil pembahasan dengan buruh dan pengusaha.

"Jadi saya berharap ini, terutama para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan pembahasan UMP 2023 sudah berlangsung dengan pengusaha dan buruh. Perhitungan UMP 2023 dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sama seperti tahun ini.

Dalam pasal 26 aturan itu, nilai upah minimum 2023 ditetapkan berada di antara batas atas dan bawah pada wilayah yang bersangkutan.

"Saya kira ini adalah tahun kedua kita menerapkan penetapan upah berdasarkan PP 36/2021. Sebelumnya di 2022 ini kita sudah menetapkan dengan menggunakan formula ini," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/8).

Sementara, untuk kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum, maka dapat memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan pemerintah dalam menetapkan upah.

Pertama, berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut selama tiga tahun terakhir. Dengan catatan, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kedua, bisa juga menggunakan perhitungan berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi di kabupaten/kota bersangkutan dalam tiga tahun terakhir. Dengan catatan, nilai ekonominya selalu positif atau lebih tinggi dari provinsi.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Kadin Jawa Barat Minta Pekerja Upgrade Skill Demi Cegah PHK******

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Jawa Barat Tubagus Raditya Indrajaya meminta para pekerja untuk meningkatkan kemampuannya (upgrade skill) untuk mencegah PHKdi tengah ancaman resesiglobal.

"Kami berharap dari pekerja, harus bisa menaikkan kemampuannya, karena kita tidak bisa menghalangi sebuah perubahan zaman yang sangat cepat," ujarnya seusai acara Business Gathering dan Penandatangan MoU dengan Financial Center Incorporated Sdn Bhd di Kota Bandung, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Senin (31/10).

Apalagi, ia mengingatkan pengusaha di sektor industri padat karya saat ini banyak yang sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam menjalankan operasional perusahaannya, seperti mesin canggih yang meminimalkan peran manusia.

"Sehingga tidak bisa dipungkiri dan kebetulan banyak yang bicara soal resesi 2023. Jadi, sebagai landasan atau alasan, kita memang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi disrupsi perubahan yang sangat besar," terang Raditya.

Kadin Jawa Barat, lanjut dia, juga mendorong pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk meng-upgrade kualitas sumber daya manusia (SDM).

Langkah tersebut, kata dia, telah dilakukan oleh Bangladesh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif di negara tersebut.

"Karena Bangladesh berhasil menaikkan SDM-nya dan dikirim ke luar negeri, seperti Abu Dhabi, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura. Itu banyak sekali menggunakan SDM dari Bangladesh. Jadi marilah kita meng-upgrade diri, dan kita bisa bicara kepemerintahan untuk menyalurkan," tutur Raditya.

[Gambas:Video CNN]

Kosong dan kacau

Stok Kedelai Aman, Pemkot Bandung Minta Perajin Tahu******

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) KotaBandung meminta perajintahu dan tempe tak melakukan aksi mogok. Pasalnya, stok kacang kedelaidi Kota Bandung aman dan terkendali.

"Seluruh anggota perajin tahu tempe yang masuk ke Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Kopti) Kota Bandung berjumlah 576 orang sudah mendapatkan subsidi harga kacang kedelai sebesar Rp1.000 per kg yang dimulai dari bulan April," kata Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah di Balai Kota Bandung, Jumat (28/10).

Elly menuturkan, Bulog juga telah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai penyalur untuk subsidi tersebut.

Harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama tempe dan tahu masih menanjak. Dari sebelumnya berkisar Rp11.000-Rp12.000 per kg, naik menjadi Rp12.800-Rp13.000 per kg.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Disdagin telah berdiskusi dengan pihak Bulog Cabang Bandung dan pengurus Kopti Kota Bandung semasa aksi mogok pertama yang tidak jadi dilaksanakan.

"Hasil kesepakatannya, Kopti Kota Bandung tidak akan mogok. Untuk kali ini pun Ketua Kopti Kota Bandung telah mengeluarkan surat resmi pada kami yang menyatakan jika mereka tidak akan ikut mogok produksi," ujarnya.

Ia menyayangkan jika para perajin tahu dan tempe mogok berproduksi. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan subsidi kacang kedelai tanpa membatasi jumlahnya.

"Berapapun kebutuhan kacang kedelai para perajin tahu tempe di Kota Bandung itu akan terus dipenuhi. Biasanya per bulan kita butuh 3.000 ton kacang kedelai. Kalau lebih pun tidak masalah," katanya.

Menurut Elly, kondisi ini tak hanya dialami perajin tahu tempe di Kota Bandung, tapi juga seluruh dunia. Apalagi bagi negara yang mayoritas kebutuhan kacang kedelainya berasal dari impor.

"Ini bukan permasalahan di Indonesia saja, tapi juga sedunia. Karena kita impor kacang kedelainya dari Kanada dan Amerika Serikat. Biaya logistik, harga kacang kedelai, prosesnya juga menjadi faktor naiknya harga," tuturnya.

Sehingga, Elly mengimbau agar para perajin tahu tempe di Kota Bandung tetap berproduksi seperti biasanya tanpa perlu khawatir dengan stok kacang kedelai. Sebab, jika seluruh perajin melakukan mogok produksi, maka akan banyak pihak yang terkena dampaknya.

"Kalau mogok produksi itu khawatirnya jadi berdampak ke produk kuliner lainnya. Apalagi Kota Bandung ini kan kota kuliner ya. Banyak jajanan yang bahannya dari tahu tempe seperti batagor, kupat tahu, gehu, dan pusat oleh-oleh di Kosambi seperti cemilan tempe kan akan berdampak juga," katanya.

Elly menjelaskan, jika para perajin tahu tempe mengalami kendala, Pemkot Bandung sangat terbuka untuk menerima aspirasi.

"Silakan disampaikan saja kepada pemerintah jika ada kendala, kita selesaikan bersama, sehingga tidak perlu ada mogok produksi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Era Sihir Super Abadi

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]