sultanbet88

Benua Soochow

Aplikasi Kencan Bumble Bakal PHK 350 Karyawan******

Perusahaan aplikasi layanan jejaring sosial 'kencan', Bumble, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 350 karyawan.

Dilansir Reuters,Rabu (28/2), langkah itu diambil setelah CEO Bumble Lidiane Jones melihat profit perusahaan yang tidak memuaskan di kuartal pertama lantaran turunnya minat beli dari penggunanya.

Perusahaan mengestimasi tanggungan maksimal US juta atau sekitar Rp391 miliar (asumsi kurs Rp15.673 per dolar AS). Sebagian dana tanggungan itu akan diperoleh pada paruh pertama tahun ini.

Analis Third Bridge Jamie Lumley mengungkapkan fokus perusahaan tertuju pada menghidupkan kembali pertumbuhan rata-rata pendapatan per pengguna dan melakukan ekspansi pasar di negara lain.

Dari keseluruhan rancangan, perusahaan melihat pertumbuhan pendapatan tahunan mereka senilai 8 hingga 11 persen.

Mereka berharap mendapat US2 juta hingga US8 juta atau sekitar Rp4 triliun pada kuartal ini.

Jumlah pengguna berbayar perusahaan naik jadi 4 juta pada kuartal IV 2023, dibandingkan 3,4 juta di 2022.

Namun, perusahaan hanya bisa mendapatkan US3,6 juta atau Rp4,2 triliun pada kuartal terakhir tahun lalu, nyaris menyentuh dari prediksi analis sebesar US5,3 juta atau Rp4,3 triliun.

Derita berlanjut, perusahaan juga mencatat kerugian sebesar 19 sen per saham, lebih besar dari analis yang memprediksi 12 sen per saham.

Uniknya, Match Group, lawan berat dari Bumble justru ingin fokus pada target baru, yaitu pengguna muda dengan trik pemasaran yang tajam.

[Gambas:Video CNN]

Tetangga saya adalah succubus

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

Pendaftar Bakal Calon Anggota MWA UNS Solo Sudah Penuhi Kuota******

Setelahnya PPA MWA UNS akan melakukan Pleno Khusus Senat Akademik (SA) untuk menetapkan calon anggota MWA UNS yang lolos seleksi administrasi pada 7 Februari besok.

Kemudian pada 12 Februari, PPA MWA UNS menyampaikan nama calon anggota MWA UNS disertai kelengkapan dokumen kepada masing masing entitas atau unsur.

“Besok pada 15 Februari akan digelar Sidang Pleno Khusus SA untuk pemilihan calon anggota MWA UNS wakil dari masyarakat dan wakil dari SA,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Selasa (6/2/2024).

Lalu pada 16–17 Februari akan dilakukan rapat pemilihan calon anggota MWA UNS, wakil dari alumni (rapat pengurus ikatan alumni UNS), wakil dari tenaga kependidikan (rapat tenaga kependidikan), dan wakil dari mahasiswa (rapat pengurus DEMA UNS).

Jamin menambahkan sidang pleno khusus SA untuk penetapan calon anggota MWA  UNS terpilih dari semua unsur akan dilakukan pada 21 Februari. 

Dilanjutkan pada 22 Februari mendatang, SA bakal mengusulkan calon anggota MWA UNS terpilih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek). 

“Mohon doa dan dukungannya, semoga tahapan pemilihan anggota MWA UNS tahun 2024-2029 berjalan dengan lancar,” tutup dia.

Reinkarnasi terlarang

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Zaman Hebat Senjata Ajaib

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Netizen Sebut Ahok Kuda Putih Jokowi, Ini Sebabnya******

Salah satunya adalah Ahok dan Anies Bawedan. Masih hangat dalam ingatan tentang kasus penistaan agama yang menimpa Ahok. Mantan Gubernur DKI itu dilaporkan atas tuduhan penistaan agama jelang Pilkada DKI 2017. Imbasnya, Ahok divonis penjara selama dua tahun.

Usut punya usut, ternyata ada satu pernyataan Ahok yang membuat netizen membuat teori demikian. Pernyataan tersebut sempat menjadi caption unggahan Ahok di momen ulang tahun Presiden Jokowi pada tanggal 21 Juni 2023 lalu.

Dalam foto yang diunggah, mantan Gubernur DKI tersebut tampak tertawa lepas dengan Jokowi. Bahkan, Ahok menyinggung masalah loyalitas. Ahok mengatakan bahwa sebagai kawan dari Jokowi, dia akan selalu loyal.

“Selamat ulang tahun ke-62 Bapak Presiden @jokowi, Tetap sehat dan selalu ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai seluruh hidupnya. Panjang umurnya dan diberkati dalam hidupnya. A Friend is always loyal,” tulis Ahok di akun Instagramnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menampik anggapan yang menyebut Ahok merupakan Kuda Troya atau kuda putih dari Jokowi. Anggapan tersebut menilai Jokowi sengaja menempatkan Ahok untuk mencegah kubu Ganjar bergabung dengan kubu Anies ke depan.

“Enggak ada kuda putih. Tapi itu [dukungan Ahok ke Ganjar-Mahfud] mengejutkan, kemungkinan besar mengejutkan Pak Jokowi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Terungkap, Ini yang Bikin Netizen Yakin Ahok “Kuda Putih” Jokowi”