livecina

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Mahfud: Utang ke Jusuf Hamka Akan Diselesaikan, Tak Usah Buru******

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap utang negara senilai Rp800 miliar kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akan diselesaikan walau target waktunya masih dalam tinjauan.

"Kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya, karena ini masalah negara yang jg harus diselesaikan. Tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang kepada negara, tapi kewajiban negara utang negara terhadap rakyat diambangkan terus," cetus dia, usai Salat Iduladha di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Kamis (29/6).

Sebelumnya, Jusuf Hamka sempat bertemu dengan Mahfud MD membahas utang negara kepada sang pengusaha pada Selasa (13/6). Pertemuan itu pun diklaim berlangsung kondusif meski belum ada kepastian soal waktu pembayarannya.

"Kenapa? Karena begitu [Jusuf] laporan, terus Bu Sri Mulyani ke luar negeri, ke London, ke Paris, dan sebagainya. Sementara saya kunjungan kerja ke berbagai daerah," sindirnya.

Namun demikian, Mahfud mengaku pihaknya masih cari waktu yang pas untuk membahas masalah pembayaran utang ini secara jernih. 

"Karena ini hubungan keperdataan utang piutang nanti diselesaikannya tidak usah buru-buru, dalam arti kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jernih," urainya.

"Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana harus segera ditindak, penegakan hukum pidana tidak boleh dihalang-halangi oleh aparat, siapa pun," tukas Mahfud.

Selain dengan Mahfud, Jusuf juga sempat bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada Minggu (18/6) usai makin panasnya isu sengketa utang Rp800 miliar itu.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Utang pemerintah kepada Jusuf Hamka itu bermula dari deposito PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998 kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah beralasan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkan gugatan. Meski begitu, Jusuf belum juga dapat kejelasan pembayaran utang meski sudah berkeliling ke berbagai kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kian membengkak itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Ani, beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Toko dunia lain

Bahlil: Terima Kasih Pak SBY Selesaikan Utang Kita ke IMF******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena telah berhasil membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.

Ia mengatakan kebebasan Indonesia dari jerat utang IMF sangat berarti. Pasalnya, rekomendasi yang diberikan lembaga itu kepada negara yang dapat pinjaman dari mereka banyak yang merugikan.

Termasuk bagi Indonesia saat menghadapi krisis ekonomi pada 1998 lalu. Saat itu kata Bahlil, IMF menerapkan beberapa syarat yang merugikan Indonesia kalau mau mendapatkan gelontoran pinjaman dari mereka.

Akibatnya, banyak industri di Indonesia yang kolaps. 

"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi yaitu di zamannya Pak SBY karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF. Karena  (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak, paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," katanya Jumat (30/6) lalu.

Bahlil mengatakan karena kebebasan Indonesia dari jerat utang itu, pemerintah tak mau lagi kejadian serupa terjadi pada Indonesia. Hal itu diperlukan supaya Indonesia bisa bebas menentukan kebijakannya dalam mensejahterakan rakyat.

Termasuk, mensejahterahkan rakyat melalui kebijakan larangan ekspor nikel Cs. Sebagai pengingat, baru-baru ini IMF memang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Permainan kiamat akan datang

Pemerintah Tak Akan Talangi Pengembalian Dana Nasabah Indosurya Cs******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masdukimengatakan pemerintah tidak akan menalangi dana nasabah korban penipuan sejumlah koperasi bermasalah belakangan ini.

Koperasi-koperasi tersebut di antaranya KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Saat ini tidak ada solusi jangka pendek untuk menalangi uang mereka yang dirampok oleh pengurus koperasinya. Pemerintah tidak ada skema itu," kata Teten di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (5/7).

"Kita akan terus mengontrol proses hukum di kejaksaan, kepolisian, pengadilan," kata Teten.

Selain itu, agar kasus serupa tak terjadi, pemerintah juga akan merevisi Undang-undang (UU) Koperasi juga akan direvisi. Salah satu poin yang diatur adalah dibentuknya otoritas pengawas koperasi.

Teten mengatakan masalah koperasi saat ini disebabkan karena pengawasannya yang dilakukan oleh pihak internal. Ia menyebut koperasi simpan pinjam saat ini sudah semakin besar, tetapi tata kelolanya buruk.

"Itu kan banyak pengawasnya dibentuk asal-asalan juga. Ini enggak boleh lagi," kata Teten.

Sebelumnya, Teten mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah sebesar Rp26 triliun. Namun, hingga kini yang dikembalikan baru Rp 3,4 triliun.

Teten menjelaskan itu semua terjadi karena kendala penjualan aset, pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan. Hal itu membuat likuidasi aset menjadi sulit.

[Gambas:Video CNN]

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Setelah Libur Panjang, IHSG Diperkirakan Menguat******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan dibuka menguat setelah melewati libur panjang Iduladha pada perdagangan, Senin (2/7).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG di awal semester II-2023 akan dipengaruhi oleh data inflasi yang bakal dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada siang ini.

"Rilis data inflasi akan memberikan warna pada pergerakan IHSG hari ini tentunya dapat menjadi salah satu penopang kenaikan bagi IHSG hingga beberapa waktu mendatang, sehingga hari ini IHSG berpotensi menguat," ujar William dalam riset hariannya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG bakal dibuka netral pagi ini. Hal ini dikarenakan pada akhir perdagangan pekan lalu ditutup melemah di bawah garis normal.

"IHSG membentuk candle spinning top dan masih ditutup di bawah garis SMA-20 yang mengindikasikan bahwa tren turun bisa berlanjut menuju 6.589," kata Ivan.

Lihat Juga : Bahlil Sebut IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU

Menurutnya, hari ini level support IHSG berada di 6.589, 6.542 dan 6.509. Sementara level resistennya di 6.717, 6.767, 6.815 dan 6.884.

Sebelumnya, IHSG ditutup pada level 6.661 pada Selasa (27/6). Indeks saham melemah 2,78 poin atau 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,052 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,51 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 260 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan.

Terpantau, lima dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi, yakni minus 1,55 persen. Sedangkan, enam lainnya menguat dipimpin oleh sektor keuangan naik 1,14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

Terdampak Longsor, Perjalanan KA Pangrango Bogor******

PT KAI Daop 1 mengumumkan perjalanan KA Pangrango lintas Bogor-Sukabumi terpaksa dibatalkan. Pembatalan terjadi imbas tanah longsor di jalur rel Km 17 antra Stasiun Cicurug, Kabupaten Sukabumi dengan Stasiun Maseng, Kab. Bogor.

Pelaksana Harian Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih mengatakan perjalanan awalnya dijadwalkan pukul 19.55 WIB. Namun, tanah longsor membuat jadwal tersebut dibatalkan.

Lihat Juga : Sempat Terhenti, KAI Daop 6 Pastikan Perjalanan Aman Usai Gempa DIY

Proses pembatalan bisa dilakukan hingga 7 hari mendatang. Calon penumpang perjalanan KA Pangrango sementara bisa beralih ke moda transportasi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Calon pengguna yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket 100 persen di Stasiun Bogor/Paledang dan Sukabumi, dan stasiun lainnya," tuturnya seperti diberitakan detikcom. 

Ia pun mengatakan proses perbaikan saat ini masih terus dilakukan tim Daop 1 Jakarta bersama instansi terkait.

Penumpang, kata Feni Novida, juga bisa menghubungi layakan kontak KAI jika membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perjalanan KA Pangrango serta prose pembatalan tiket.

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Erick Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN ke Kejagung******

Menteri BUMNErick Thohir akan melaporkan dugaan korupsidana pensiun (dapen) di BUMN ke Kejaksaan Agung hukum akhir bulan ini.

Ia mengaku tengah mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi tersebut. 

"Yang mungkin akhir bulan ini pun kita akan punya laporan konkret siapa yang kita lihat memang kondisinya baik, siapa yang tentu ada fraudatau ada korupsi," katanya seperti dikutip dari detik.com, Rabu (5/7).

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem' yang digelar awan tahun lalu.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya.

Erick menyebutkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua diantaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacyini," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

[Gambas:Video CNN]