cara dapat uang gratis

penyelamatan ekstrem

Gelar Banyak Event, Sandi Targetkan 7,4 Juta Kunjungan Wisman di 2023******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman pada 2023 naik dua kali lipat atau sebesar 7,4 juta kunjungan dari tahun sebelumnya 3,6 juta.

Hal ini menyusul kunjungan wisma pada 2022 jauh melebihi target. Sampai dengan November 2022 kunjungan wisman mencapai 4,58 juta dari yang ditargetkan sebesar 3,6 juta kunjungan.

"Kunjungan wisman pada 2022 tercapai. Kita target 3,6 juta, sampai November 2022 sudah 4,58 juta kunjungan. Jadi 2023 kita naikkan dua kali lipat," kata Sandiaga saat visit media di Menara Bank Mega, Selasa (31/1).

"Dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara sampai 7,4 juta tahun ini," ujar Sandiaga.

Adapun acara besar pariwisata ini merupakan forum kerja sama regional antaranggota ASEAN untuk mempromosikan pariwisata di negara masing-masing.

Sandiaga menjelaskan, Yogyakarta dipilih menjadi tuan rumah ASEAN Turism Forum karena merupakan salah satu destinasi super prioritas dan adanya permintaan khusus dari anggota ASEAN sendiri.

"Ini juga akan membuka peluang usaha untuk pelaku ekonomi kreatif bukan hanya di Yogyakarta yang sekarang tinggi, tapi di lima destinasi superpriorotas dan di destinasi-destinasi sekitar termasuk desa wisata," ujar Sandiaga.

Selain itu ada juga event F1 Powerboat yang akan digelar di Danau Toba, Sumatra Utara pada 24-26 Februari 2023, serta ajang FIFA World Cup U-20 yang digelar di Jakarta, Bali, Surabaya, Solo, Bandung, dan Palembang mulai 20 Mei-11 Juni 2023.

Selanjutnya Anoc World Beach Games yang digelar di Bali mulai dari 5-12 Agustus 2023, serta FIBA World Cup yang digelar di Indoor Multifunction Stadium (IMS) Senayan, Jakarta Pusat mulai 25 Agustus-10 September 2023.

"(Event ini) kita harapkan bisa menjadi pemicu dan pemacu kunjungan wisatawan mancanegara dan juga pergerakan wisatawan nusantara," ujar Sandiaga.

Dalam kesempatan ini Sandiaga mengatakan, dalam setiap event tersebut pihaknya akan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih bagi UMKM untuk menampilkan produk kreatif mereka. Hal itu karena UMKM merupakan tulang punggung kebangkitan ekonomi kreatif.

"Kami menghitung dari total lapangan kerja yang diciptakan, 97 persen dari UMKM. Oleh karena itu kita adalah wadah untuk UMKM tampil, hukumnya wajib melibatkan UMKM," ujar Sandiaga.

Adapun sejumlah event yang bakal digelar sepanjang 2023 diprediksi dapat memberikan devisa hingga US0 juta atau Rp7,48 miliar.

Penguasa segala sesuatu

Pemerintah Siapkan 47 Hunian bagi ASN di IKN******

Pemerintah memutuskan akan menyiapkan 47 hunianapartemen di IKN Nusantara bagi para ASN, TNI, dan Polri. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hunian tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5.000," ujar Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari detik.com, Rabu (1/2).

"Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana," imbuhnya.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia nggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

"Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu," lanjut Basuki.

Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran Rp 9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (nilainya) Rp 9,4 triliun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kosong dan kacau

Sofyan Djalil dan Suhardi Alius Diangkat Jadi Komisaris Ancol******

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RISofyan A Djalil diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain itu, Eks Kepala BNPT Suhardi Alius diangkat menjadi komisaris.

Pengangkatan itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (1/2).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, dalam keterangan tertulis Rabu ini.

Fitria mengatakan perubahan susunan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan.

Ia menyebut pengangkatan Sofyan A. Djalil dan Suhardi Alius diharapkan bisa memberikan energi untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah perseroan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan pembaharuan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris mengupayakan percepatan recoverybisnis Perseroan sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Penguasa paling kuat di kota

FedEx Akan Pangkas Jumlah Pejabat dan Direksi Demi Hemat Rp55,1 T******

FedEx akan memangkas atau PHK terhadap lebih dari 10 persen jajaran pejabat dan direkturnya. Hal ini demi menghemat biaya sebesar US,7 miliar atau setara Rp55,1 triliun.

Pemangkasan ini menyusul langkah PHK yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap 12 ribu pekerja sejak Juni tahun lalu. 

Mengutip Reuters, kabar PHK di level senior ini diberitahukan langsung oleh FedEx kepada para karyawannya melalui email. Kendati, tidak dirinci pasti berapa banyak bos-bos FedEx yang harus menjadi pengangguran.

Subramaniam menambahkan bahwa FedEx sedang mengkonsolidasikan beberapa tim dan fungsi yang ada di perusahaan. Ia menyalahkan penurunan bisnis global sebagai biang kerok keputusan PHK ini.

Dalih CEO FedEx tersebut diungkap ketika para pengamat melihat datarnya permintaan bahkan cenderung melambat dan tekanan keuntungan yang berkelanjutan dari unit bisnis FedEx yang mahal dan dijalankan secara terpisah.

Sementara itu, Juru Bicara FedEx Rachael Simmons mengungkap bahwa sebagian besar PHK terjadi adalah attrition dan upaya manajemen dalam mengelola jumlah karyawan.

Uniknya, saham FedEx malah naik 3,4 persen setelah pengumuman tersebut. Para investor diklaim memuji langkah berani perusahaan mem-PHK para karyawan senior.

Pada 2021, FedEx juga sempat melakukan PHK massal. Perusahaan pengiriman tersebut mengurangi tenaga kerja di Eropa antara 5.500 hingga 6.300 karena menyelesaikan integrasi dengan TNT Express.

FedEx mengakuisisi TNT pada 2016, menggunakan perusahaan pengiriman Belanda untuk memperluas jaringan pengiriman jalan daratnya di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

kaisar naga merah

Salah Siapa Minyakita Langka dan Mahal di Pasaran?******

Minyak goreng besutan pemerintah yang diluncurkan tahun lalu, Minyakita, mendadak langka di sejumlah daerah. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak hingga Rp20 ribu per liter.

Di pasar tradisional Pa'baeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya harga Minyakita dijual mulai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Begitu pula di beberapa pasar di Jakarta. Di Pasar Santa dan Pasar Warung Buncit, banyak pedagang yang tidak lagi menjual Minyakita. Beberapa penjual memang terpantau masih menjual Minyakita, namun harganya di atas Rp14 ribu per liter.

Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Tudingan Zulhas soal B35 yang membuat Minyakita langka dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan program B35 tidak mengganggu pasokan minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi, seperti minyak goreng.

"Kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi," katanya.

Bahkan Airlangga mengatakan suplai minyak sawit berlebih. Menurutnya, pemerintah sudah meningkatkan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl.

Di lain sisi, tekanan pasar ekspor di Eropa juga akan mengurangi permintaan, yang kemudian dikompensasikan dengan kehadiran B35.

Program B35 bukan lah satu-satunya yang diklaim Zulhas sebagai penyebab Minyakita langka. Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Alasan lainnya adalah realisasi DMO bulanan yang turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas.

Lantas benarkah program biodiesel B35 jadi biang kerok Minyakita langka?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengaku kurang yakin persoalan Minyakita terletak pada program B35.

Menurutnya, suplai bahan baku program tersebut sudah diperhitungkan oleh Pertamina, terlebih program B35 sudah lebih dulu ada dibanding Minyakita.

"Yang menjadi persoalan justru Kemendag gagal memberikan jaminan bahan baku untuk program Minyakita, sehingga saat permintaan tinggi, suplainya justru menyusut dan mengerek harga jual di pasaran," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny menilai Kemendag gagal memberikan kepastian pasokan Minyakita kepada pasar maupun bahan bakunya sehingga harga melonjak di atas HET.

Ia pun tidak yakin kualitas Minyakita menjadi alasan masyarakat menyerbu minyak tersebut, seperti yang diklaim Zulhas. Jika harga minyak curah jauh lebih murah, Ronny yakin akan banyak juga masyarakat yang membeli minyak curah.

Menurutnya, masyarakat memilih Minyakita karena harganya yang memang cukup kompetitif untuk sebuah produk minyak kemasan. Hal itu sejalan dengan tujuan pemerintah meluncurkan minyak tersebut di mana Minyakita digunakan untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang mahal di tahun lalu dengan strategi dual price, yakni Minyakita hadir dengan harga baru atau HET Rp14 ribu per liter.

"Jadi jangan disalahkan masyarakat yang ramai-ramai mengonsumsi Minyakita karena targetnya memang itu. Jadi yang salah adalah pemerintah karena gagal memberikan jaminan pasokan Minyakita dan pasokan bahan bakunya, sehingga harta naik di atas HET," ujar Ronny.

Masalah kompleks CPO belum kelar