rtp oricasino 818Jutaan kata 181839Orang-orang telah membaca serialisasi
《agusbet》
Pembangunan PDN dan IKN wujud nyata teknologi dukung keberlanjutan******
Ia mencontohkan untuk PDN misalnya telah menggunakan teknologi untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
“Pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat, telah mendapatkan sertifikasi Green Data Center dengan dilengkapi fitur panel surya, pencahayaan LED, dan sistem pendingin evaporative,” kata Nezar di dalam keterangan resminya yang diterima, Sabtu.
Baca juga: Teknologi energi hijau China untungkan negara-negara peserta BRI
Baca juga: Indonesia usung isu energi hijau di Hannover Messe 2023
Komitmen serupa juga ditunjukkan dalam pembangunan IKN yang dirancang sebagai Smart City atau Kota Pintar yang bakal mengandalkan konektivitas internet.
Menurutnya dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things yang memungkinkan semua layanan publik terintegrasi, nantinya IKN dapat mengurangi emisi karbon.
"Dengan mengadopsi Internet of Things dalam segala pelayanan publik agar dapat menekan emisi karbon,”ujarnya.Wamenkominfo menjelaskan cita-cita pembangunan berkelanjutan selaras dengan semboyan filosofi dalam beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia.
Salah satunya lewat prinsip kehidupan Suku Dayak yaitu "Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata" yang artinya Adil kepada Sesama Manusia, Bercermin ke Surga, Nafas Hidup itu berasal dari Sang Pencipta.
“Dengan mengambil inspirasi dari kearifan lokal itu, saya mengajak kita semua untuk terus berkontribusi dalam menjaga lingkungan sebagai ruang hidup tempat kita dan generasi pendatang bertumbuh,” tuturnya.
Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung prinsip keberlanjutan menurut Nezar dapat berlaku karena teknologi digital memiliki kelebihan penerapan circular design dan efisiensi energi.
Nezar mengambil contoh lebih luas bahwa praktik dekarbonisasi telah nampak terlihat di sektor strategis seperti logistik, manufaktur, pertanian, energi dan konstruksi lewat digitalisasi. Upaya itu disebutkan berpotensi menurunkan emisi CO2 global sebanyak 20 persen.
Maka dari itu, dalam pembangunan proyek-proyek strategis nasional maka Pemerintah juga ikut menerapkan langkah serupa.
Harapannya dengan perspektif pembangunan digitalization for sustainability maka pemerintah dapat ikut berkontribusi mengatasi masalah perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
Baca juga: Indonesia tekankan pentingnya peningkatan pendanaan energi dan iklim
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Garuda Menang Banding di Paris, Lessor Pesawat Greylag Dihukum Rp1,3 M******
Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) menang banding di PengadilanParis atas lessor pesawat Greylag.
Greylag Entities, yakni Greylag 1410 dan Greylag 1446, sebenarnya sudah kalah saat mengajukan sita sementara rekening GIHF. Namun, lessor alias perusahaan leasing pemberi kredit itu tak terima dan mengajukan banding pada 19 April 2023.
"Selanjutnya, pada 22 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding Paris memutus putusan judicial releaseyang juga memenangkan GIHF serta memerintahkan Greylag Entities untuk membayar sejumlah biaya kepada GIHF," kata Plh Direktur Utama Garuda Indonesia Tumpal M. Hutapea dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (27/2).
Tumpal mengatakan Greylag diharuskan membayar 80 ribu euro alias Rp1,35 miliar (asumsi kurs Rp16.988 per euro) oleh Pengadilan Paris. Kewajiban ini dihitung dari putusan tingkat pertama hingga banding.
"Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal," tandasnya.
Pengadilan Paris mulanya membebaskan GIHF dari pengajuan sita sementara yang dilayangkan Greylag karena sudah ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.
[Gambas:Video CNN]
AHY Terpukau dengan IKN dan Mimpi Besar Jokowi: Mahakarya******
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengaku terpukau dengan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan mimpi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini tidak mudah, projectyang besar, mahakarya yang saya katakan. Bahwa kita ingin fokus dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jadi core government-nya ada di sini," ucap AHY di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (28/2).
"Kalau tadi bisa dilihat pandangan kita 360 derajat, saya bisa melihat secara jelas di mana lokasi gedung atau pusat pemerintahan, khususnya untuk kantor presiden, istana presiden, lalu ada 4 blok untuk kemenko (kementerian koordinator), juga ada lokasi perumahan bagi para menteri yang juga nanti akan bekerja full di sini," imbuhnya.
Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan kerja keras membangun ibu kota anyar ini perlu terus dibarengi dengan koordinasi antar-pihak terkait. Ia menekankan Indonesia merupakan bangsa yang besar sehingga harus optimistis dengan pembangunan IKN tersebut.
"Kalau prajurit itu harus siap untuk tinggal dan bertugas di manapun. Saya prinsipnya saat ini sebagai pembantu presiden, saya ingin bersama-sama yang lainnya, tentunya Kabinet Indonesia Maju. Kita ingin mengawal agar semua target pencapaian itu bisa kita wujudkan," ungkapnya soal kesiapan pindah ke IKN.
"Cuacanya juga menyenangkan, penuh dengan tantangan, tetapi pagi-pagi sejuk ya? Besok berarti bisa saya coba olahraga. Jadi, nanti harapannya tentu di sini semakin hijau kalau sudah selesai pembangunan, konstruksi, pasti akan lebih hijau lagi, lebih sejuk lagi. Pohonnya makin besar rasanya makin nyaman," sambung AHY.
Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memahami bahwa pembangunan IKN tidak bisa langsung selesai seluruhnya di bawah rezim Jokowi. Ia menyebut itu adalah sesuatu yang sangat wajar.
Agus menyebut tidak mungkin semua pembangunan tuntas hanya dalam satu atau dua periode kepemimpinan Kepala Negara.
"Itulah yang kita harapkan ada sebuah keberlanjutan kepemimpinan nasional dan seterusnya di tingkat daerah. Artinya, kalau kemudian beliau (Presiden Jokowi) di sini, kita semua harus siap di sini. Dan dengan senang hati karena kita harus sukseskan," tandas AHY.
Ini merupakan kali pertama AHY mengunjungi IKN Nusantara. Tepatnya, selepas Demokrat resmi bergabung ke koalisi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.
[Gambas:Video CNN]
Label:wawasan4d、sukabet、maya4d
Terkait:hokiwin、bayar shopee paylater pakai kredivo、cara pembayaran kta kilat、kredivo tidak bisa transaksi、jpnation、hobi55、datapengeluarantogelsingapore、mpo808、gacor maxwin、info situs gacor hari ini
bab terbaru:arjuna4d 4d(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengaku terpukau dengan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan mimpi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini tidak mudah, projectyang besar, mahakarya yang saya katakan. Bahwa kita ingin fokus dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jadi core government-nya ada di sini," ucap AHY di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (28/2).
"Kalau tadi bisa dilihat pandangan kita 360 derajat, saya bisa melihat secara jelas di mana lokasi gedung atau pusat pemerintahan, khususnya untuk kantor presiden, istana presiden, lalu ada 4 blok untuk kemenko (kementerian koordinator), juga ada lokasi perumahan bagi para menteri yang juga nanti akan bekerja full di sini," imbuhnya.
Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan kerja keras membangun ibu kota anyar ini perlu terus dibarengi dengan koordinasi antar-pihak terkait. Ia menekankan Indonesia merupakan bangsa yang besar sehingga harus optimistis dengan pembangunan IKN tersebut.
"Kalau prajurit itu harus siap untuk tinggal dan bertugas di manapun. Saya prinsipnya saat ini sebagai pembantu presiden, saya ingin bersama-sama yang lainnya, tentunya Kabinet Indonesia Maju. Kita ingin mengawal agar semua target pencapaian itu bisa kita wujudkan," ungkapnya soal kesiapan pindah ke IKN.
"Cuacanya juga menyenangkan, penuh dengan tantangan, tetapi pagi-pagi sejuk ya? Besok berarti bisa saya coba olahraga. Jadi, nanti harapannya tentu di sini semakin hijau kalau sudah selesai pembangunan, konstruksi, pasti akan lebih hijau lagi, lebih sejuk lagi. Pohonnya makin besar rasanya makin nyaman," sambung AHY.
Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memahami bahwa pembangunan IKN tidak bisa langsung selesai seluruhnya di bawah rezim Jokowi. Ia menyebut itu adalah sesuatu yang sangat wajar.
Agus menyebut tidak mungkin semua pembangunan tuntas hanya dalam satu atau dua periode kepemimpinan Kepala Negara.
"Itulah yang kita harapkan ada sebuah keberlanjutan kepemimpinan nasional dan seterusnya di tingkat daerah. Artinya, kalau kemudian beliau (Presiden Jokowi) di sini, kita semua harus siap di sini. Dan dengan senang hati karena kita harus sukseskan," tandas AHY.
Ini merupakan kali pertama AHY mengunjungi IKN Nusantara. Tepatnya, selepas Demokrat resmi bergabung ke koalisi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.
Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.
Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.
Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.
Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.
Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.
"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.
"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) menang banding di PengadilanParis atas lessor pesawat Greylag.
Greylag Entities, yakni Greylag 1410 dan Greylag 1446, sebenarnya sudah kalah saat mengajukan sita sementara rekening GIHF. Namun, lessor alias perusahaan leasing pemberi kredit itu tak terima dan mengajukan banding pada 19 April 2023.
"Selanjutnya, pada 22 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding Paris memutus putusan judicial releaseyang juga memenangkan GIHF serta memerintahkan Greylag Entities untuk membayar sejumlah biaya kepada GIHF," kata Plh Direktur Utama Garuda Indonesia Tumpal M. Hutapea dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (27/2).
Tumpal mengatakan Greylag diharuskan membayar 80 ribu euro alias Rp1,35 miliar (asumsi kurs Rp16.988 per euro) oleh Pengadilan Paris. Kewajiban ini dihitung dari putusan tingkat pertama hingga banding.
"Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal," tandasnya.
Pengadilan Paris mulanya membebaskan GIHF dari pengajuan sita sementara yang dilayangkan Greylag karena sudah ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.
[Gambas:Video CNN]
Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.
Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.
Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.
Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.
Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).
Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.
Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.
Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.
Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.
DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.
Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.
Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.
Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.
Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.
Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.
“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres”
Perjalanan KRL antara Stasiun Pondok Ranji ke Kebayoran terganggu pada Jumat (1/3).
Mengutip informasi yang disampaikan KAI Commuter melalui akun X mereka, gangguan terjadi akibat pohon tumbang.
[Gambas:Twitter]
- KA 1779 (Parung Panjang - Tanah Abang) perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1780 (Sudimara - Rangkasbitung)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.
"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.
Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.
"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.
Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI
Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.
Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.
Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:
Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.
RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.
RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.
Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim
Komisaris
Awan Nurmawan Nuh
Komisaris
Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen
Heri Sunaryadi
Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen
Agus Riswanto
Komisaris Independen
Numaria Sarosa
Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono
Anggota Direksi
Direktur Utama
Sunarso
Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto
Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K
Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro
Supari
Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha
Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto
Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto
Direktur Human Capital
Agus Winardono
Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Konsumer
Handayani
Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto
Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.
Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.
"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.
(rea/rir)《agusbet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot paling royalHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《agusbet》bab terbaru。