kingdom slot 777

Erha mengembara di dunia lain

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Versi lengkap novel Jueji

Sandiaga Uno Bangun Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata di Danau Toba******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meresmikan pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP) yang akan diberi nama Tourism Creativity Center di Kabupaten Danau Toba, Sumatera Utara, baru-baru ini.

Sandiaga mengatakan, PKDP yang terletak di sebelah Kantor Bupati Toba, Jalan Sutomo Pagar Batu, Kelurahan Silalahi Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba itu sekaligus menjadi etalase produk bagi para pelaku ekonomi kreatif.

"Tahun ini Kabupaten Toba mendapatkan Dana Alokasi Khusus dan kita akan mulai membangun mulai tanggal 21 Juli dan diharapkan selesai tahun ini, yaitu sebuah pusat kreasi destinasi pariwisata atau kita singkat PKDP," kata Sandiaga ketika menghadiri KaTa Kreatif di Kabupaten Toba pada Rabu (19/7/2023).

Foto: Arsip Kemenparekraf.

Direncanakan, saat gelaran F1 Power Boat dimulai pada 2024 mendatang, PKDP itu sudah dapat digunakan sesuai fungsi. Lewat PKDP itu, Sandiaga berharap agar Danau Toba dapat menyumbang 15-20 persen dari target 4,4 juta penciptaan lapangan kerja pada tahun depn, sehingga ekosistem sektor ekonomi kreatif dari Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba pun jadi lebih kuat.

"Kami sangat melihat antusiasme dari masyarakat dan dengan lebih banyaknya kunjungan wisatawan, dan event-event berkualitas nasional dan internasional yang hadir di Kabupaten Toba ini kita harapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Bupati Toba, Poltak Sitorus, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sandiaga di Kabupaten Toba. Poltak yakin, upaya Kemenparekraf membangkitkan semangat sektor ekonomi kreatif itu akan berbuah manis.

"Kami percaya dengan kehadiran Bapak (Sandiaga) di sini akan terjadi peningkatan di ekonomi kreatif yang membawa kesejahteraan masyarakat di sini, karena sekarang kami juga sudah prioritaskan dari segi pembangunan ini kami prioritaskan pariwisata, jadi dengan adanya dorongan untuk menaikkan ekonomi kreatif kita, saya yakin kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," kata Poltak.

Perang Wu Geng Liuli

Pameran AOE 2023 Resmi Ditutup, Bahlil Apresiasi Transformasi Apkasi******

Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2023 resmi ditutup oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, setelah berlangsung selama tiga hari di Hall 3 ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu (22/7).

Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini berhasil menarik perhatian dengan hadirnya transformasi dalam konteks pelayanan publik dan pengembangan ekonomi wilayah.

Dalam pidatonya, Bahlil memberikan apresiasi tinggi terhadap Apkasi karena upaya mereka dalam menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, pada 2023 Presiden memerintahkan target investasi sebesar Rp1.400 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Bahlil juga menyoroti pentingnya hilirisasi dalam sektor industri. Ia memberikan contoh kesuksesan hilirisasi pada sektor bahan baku nikel, yang meningkatkan nilai ekspor hingga 10 kali lipat.

Dia pun menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya tentang meningkatkan nilai tambah, tetapi juga merupakan bentuk kedaulatan negara dan independensi ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan investasi, Bahlil juga berkomitmen untuk membantu daerah di luar Pulau Jawa agar memiliki keunggulan komparatif dan kesempatan yang sama dengan wilayah lain.

Menurutnya, saat ini investasi di luar Pulau Jawa telah meningkat signifikan, mencapai 53 persen. Hal ini menjadi langkah positif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi para bupati di daerah tersebut.

"Indonesia harus menjadi Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris. Saya rubah kebijakan ini untuk menciptakan keadilan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya," imbuh dia.

Dalam kesempatan penutupan, Bahlil memberikan apresiasi kepada Apkasi yang telah menyelenggarakan pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2023.

"Kita harus terus dorong anak-anak kita, generasi muda kita untuk menjadi entrepreneur dalam rangka menciptakan dunia usaha baru yang akan menjaga kedaulatan bangsa kita," tegas Menteri Bahlil dalam penutupannya.

Sebagai informasi, pameran AOE 2023 yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, kementerian, swasta, UMKM, dan media, telah sukses menarik 10 ribu pengunjung.

Acara ini juga dilengkapi dengan beragam side event, termasuk business matching, fashion showWastra Nusantara, dan Anugerah Jurnalistik Apkasi (AJA) 2023 yang memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang telah aktif mempublikasikan liputan tentang pembangunan di daerah.

Dari rangkaian pameran dan acara, berbagai kabupaten telah meraih penghargaan atas standterbaik, kreatif, inspiratif, komunikatif, desain & dekorasi, inovatif, atraktif, edukatif, serta kategori hospitality. Kabupaten Mimika dinobatkan sebagai juara umum dalam AOE 2023.

Pameran ini memberikan gambaran jelas tentang komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi entrepreneur dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Diharapkan, melalui investasi yang baik, Indonesia akan terus maju dan menjaga kedaulatannya di panggung dunia.

Master Pedang Samsara

PUPR Targetkan Jalur Pantai Selatan Yogyakarta Rampung 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Pansela di Provinsi DIY rampung pada 2024.

Pemanfaatan jalur Pansela ini diharapkan dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

Asisten Pelaksana Pelaksanaan Jalan Nasional DIY BBPJN Jawa Tengah-DIY Wahyu Widiantoro mengatakan penyelesaian pembangunan Jalur Pansela di Provinsi DIY diharapkan rampung seluruhnya pada 2024.

Adapun progress fisik pembangunan Jalan Tepus-Jerukwudel II tersebut saat ini telah mencapai 70,75 persen. Wahyu menambahkan, jalur tersebut memiliki total nilai kontrak sebesar Rp269,45 miliar.

Sementara untuk TA 2023-2024, terdapat dua paket pekerjaan yang saat ini masih dalam proses persiapan. Antara lain, paket pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sepanjang 5,64 km, dan paket pembangunan Jembatan Pandansimo.

Lihat Juga : Pelita Air Buka Rute Jakarta-Pontianak

"Paket Pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sedang dalam persiapan kontrak dengan nilai sebesar Rp261,61 miliar. Sementara, untuk Jembatan Pandansimo statusnya masih proses persiapan lelang," ujarnya.

Sebagai informasi, JJLS alias Jalur Pansela ini merupakan jaringan jalan yang melintas di pesisir selatan Pulau Jawa, dan membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Adapun ruas Pansela di Provinsi Banten membentang dari ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,5 km. Kemudian, Provinsi Jawa Barat dengan ruas dari Batas Provinsi Banten-Sindang Barang hingga Batas Provinsi Jawa Tengah sepanjang 417,1 km.

Selanjutnya, di Provinsi Jawa Tengah dengan ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet hingga Glonggong sepanjang 212,5 km. Lalu, Provinsi DIY dengan ruas Karang Nongko-Legundi-Duwet sepanjang 117,13 km. Terakhir, Provinsi Jawa Timur dengan ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger hingga Glenmore sepanjang 627,6 km.

[Gambas:Video CNN]

tujuh belas lagi

Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons kebijakanIndia menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, Indonesia perlu hati-hati menyikapi langkah India tersebut.

Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balance atau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapanas.

Kendati begitu, ia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.

"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.

Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan pak presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutipReuters, Jumat (21/7).

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

Pak Luhut, Kalau Gampang Dilacak Kenapa Ada Bijih Nikel Diselundupkan?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan tidak sulit menelusuri pelakupenyelundupanbijihnikel atau mineral mentah lainnya yang terjadi di dalam negeri.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya dalam acara Stranas PK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Namun, nyatanya pernyataan Luhut tersebut tak sesuai dengan fakta. Buktinya masih terjadi ekspor ilegal. Terbaru, sebanyak lima juta ton bijih nikel berhasil diselundupkan ke China.

Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Intip Anjlok Ranking Logistik RI yang Bikin Luhut Marah ke Bank Dunia

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman membenarkan yang disampaikan oleh Luhut mengenai gampang menelusuri pelaku ekspor ilegal. Namun, pada praktiknya hal tersebut tidak dilakukan karena ia menduga ada pihak lain yang berkuasa di balik tindakan tersebut.

Yusri mengatakan jika pemerintah tidak bisa mengungkapkan hal yang mudah ditelusuri, artinya ada mafia yang bekerja. Apalagi bijih nikel yang diselundupkan jumlahnya sangat banyak.

"Karena untuk mengangkut sejumlah 5,3 juta wet metric ton bijih nikel itu butuh 250 ribu dump truk mondar mandir dari tambang ke smelter. Itu di luar kebutuhan smelter loh. Masa begitu banyak lalu lalang dump truk tidak terpantau aparat? Tidak masuk akal," ujarnya saat dihubungi.

"Jadi menurut saya, diduga keras pemilik smelter terlibat langsung dengan menggunakan pelabuhan khusus mereka. Itu paling mungkin terjadi," imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, maka ia menduga dalang dibalik kegiatan ekspor bijih nikel tersebut bukan orang sembarangan. Sebab, hal yang sebetulnya mudah ditelusuri menjadi sulit untuk diungkapkan.

"Sebetulnya gampang mengurainya. Periksa data di KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), cocokkan data RKAB setiap tambang dan rekomendasi ekspor dari Ditjen Minerba ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri, cek data Bea Cukai, cek GACC (General Administration China Custom), seharusnya akan terungkap kegiatan ilegalnya," jelasnya.

Yusri sangat mengapresiasi sikap KPK yang berani mengungkapkan praktik ilegal ekspor bijih nikel, yang masih dalam penyelidikan. Menurutnya, KPK terbentur 'tembok tebal' dalam penelusuran, sehingga publikasi menjadi cara paling jitu meski ada kemungkinan pelaku mencari cara agar bisa lepas dari semua tuduhan.

"Sebab lazimnya KPK tidak boleh membuka ke publik proses penyelidikan adanya dugaan kegiatan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Jika dibuka akan jadi bumerang bagi KPK mengungkapkan kejahatan itu, lantaran pihak-pihak yang terlibat berupaya keras menghilangkan jejak atau memusnahkan barang bukti," ungkapya.

Karenanya, ia menyarankan agar niat baik KPK ini didukung oleh pemerintah. Sebab, mafia akan sulit dihilangkan jika tidak ada ketegasan dari pemimpin.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Dugaan ada mafia, pemerintah diminta tegas