slot gacor kemarin

Penguasa Istana Kesepuluh

Menteri PUPR Sebut Tol Bocimi Bisa Dilalui Mulai Rabu Besok******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang longsor sudah bisa kembali dilalui mulai besok, Kamis (11/4). Namun, operasional hanya untuk satu lajur saja.

Menurutnya, perbaikan Tol Bocimi akibat longsor langsung dilakukan dan hari ini, Rabu (10/4) akan dilakukan pembersihan.

Setelah meninjau secara langsung, Basuki memastikan longsor ini dikarenakan curah hujan tinggi.

"Kita lihat di sana longsorannya, ini bukan gerakan tanah, tapi memang longsoran, tanah timbunan pada saat pembangunan, karena curah hujan yang tinggi," imbuhnya.

Peristiwa longsor itu terjadi pada Rabu (3/4) sekitar pukul 20.00 WIB di Tol Bocimi Km 64-600 A, tepatnya di Tol Parungkuda arah Sukabumi.

[Gambas:Video CNN]

kehilangan masa remaja

Harga Gabah yang Diserap Bulog Naik, Berlaku hingga 30 Juni******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabahkering panen (GKP) dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah,

"Mulai hari ini Rabu (3/4/2024) sampai 30 Juni 2024, kita putuskan adanya fleksibilitas HPP bagi Bulog. Ini agar Bulog dapat meningkatkan stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang berasal dari produksi dalam negeri, jadi tidak hanya bersumber dari importasi saja," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp9.950 per kg di-fleksibel-kan menjadi Rp11 ribu per kg.

Arief berharap, dengan perubahan batas fleksibilitas harga, Bulog bisa menjadi jaring pengaman bagi petani dan harga terjaga dengan baik.

"Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga," ucap Arief.

Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam, sehingga pemerintah hadir memastikan bersama Perum Bulog yang telah tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP.

Menurut Arief, feksibilitas perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Sebagaimana kerangka sampel area (KSA) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sambung Arief, potensi luas panen padi Maret dapat mencapai 1,247 juta hektar atau setara dengan beras sebanyak 3,83 juta ton.

Sementara, potensi luas panen padi di April 2024, estimasi maksimal mencapai 1,587 juta hektare atau setara beras 4,90 juta ton. Pada Mei 2024 potensi luas panen padi sebesar 1,172 juta ha atau setara beras 3,35 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras dari Maret sampai Mei dapat mencapai 12,08 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju keabadian itu sulit

Harno dan Cerita Perantau Tak Mau Mudik Karena Mau Mengejar Cuan******

Momen mudikselalu dirindukan oleh para perantaudi ibu kota.

Pada momen ini, mereka berbondong-bondong pulang kampung demi merayakan Lebaran dan melepas rindu bersama dengan para sanak saudara.

Macet dan harga tiket mahal, sering tidak menjadi halangan bagi mereka untuk mudik ke kampung halaman. Meski demikian, ada juga yang masih senang bertahan di Jakarta di tengah hiruk pikuk mudik itu.

Langkah itu dilakukan pria berusia 57 tahun yang menjual beragam keperluan sehari-hari seperti beras, roti, aneka minuman, sabun mandi, pewangi pakaian sejak 10 tahun lalu itu dengan satu tujuan; menambah aliran cuan ke kantongnya.

Lelaki yang membuka gerainya di Kampung Melayu sejak 2010 itu berterus terang tak memiliki niatan mudik pada Lebaran ini karena ingin tetap jualan. 

"Sekarang nggak pulang (mudik). Masih ingin jualan di sini (Jakarta) dulu aja," bincang Suharno kepada CNNIndonesia.com tengah hari.

Keputusan ini kata Harno bukan tanpa alasan. Selama Ramadan ia mengaku dagangannya laris. Jumlah omzet yang diterimanya naik dan sudah menyentuh Rp50 juta.

"Kalau itu (omzet) ya Alhamdulillahbisa dapat Rp40 juta-Rp50 juta lah," tuturnya sambil senyum tertawa.

Omzet itu katanya masih bisa melesat saat Lebaran.

"Itu membuat semangat," katanya.

Selain masalah omzet, ia juga memilih tak mudik karena memang keluarganya banyak yang tinggal di Jakarta.

"Saya tidak mudik mas, sebagian keluarga juga di sini," katanya.

Senada dengan Harno, pedagang minuman keliling bernama Iwan (29) yang berasal dari Garut memilih tak mudik dan memanfaatkan hiruk pikuk ramai mudik untuk mendulang rezeki.

Rindu kampung halaman dan handai taulan sudah pasti. Tapi itu semua, ia kesampingkan.

Ia memilih mengundur masa pulang kampungnya dan mencari cuan lebih dulu kala lebaran. Apalagi katanya, sebagian besar keluarga juga berada di Jakarta.

"Karena jualannya lumayan naik ya mas, bisa Rp1 juta (per hari) lebih kalau mangkalnya di dekat stasiun gitu," ujar Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Ekonom Ramal Ekspor RI Melambat di 2023, Surplus Perdagangan Turun******

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memprediksi eksporIndonesia bakal mengalami perlambatan pada 2023 sehingga berdampak terhadap penurunan surplus perdagangan.

Faisal menyebut tahun ini Indonesia mengalami surplus perdagangan yang paling tinggi sepanjang sejarah. Ia memprediksi Indonesia bakal tetap mengalami surplus pada 2023, hanya saja lebih sempit dibandingkan tahun ini.

"Ekspor mulai melambat tahun depan dan efeknya surplus perdagangan itu juga menyempit. Dari sisi surplus perdagangan, ekspor ini ada tekanan global karena beberapa negara tujuan ekspor utama kita, seperti AS dan Eropa, diprediksi lebih rendah pertumbuhan ekonominya," kata Faisal dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn, Rabu (23/11).

Batu bara dianggap sebagai pilihan energi yang lebih murah. Sehingga, dalam track record ekspor Indonesia tetap mengalami peningkatan ke Uni Eropa, salah satunya ditopang oleh ekspor batu bara.

Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menjelaskan batu bara masih akan menjadi penyumbang pendapatan negara tahun depan.

"Pemerintah harus mengelola pertambangan batu bara yang notabene di Indonesia mencapai ratusan bahkan ribuan, berbeda dengan negara eksportir lainnya. Sehingga saya melihat di 2023 pemerintah masih akan didukung tinggi atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak lainnya dari batu bara," katanya.

Singgih mengamini pernyataan Faisal, ia melihat batu bara akan ditempatkan sebagai komoditas pada tahun depan dengan tujuan mendorong pendapatan negara di saat harga komoditas tinggi.

Sebelumnya, BPS mencatat ekspor Indonesia per Oktober 2022 naik 0,13 persen ke US,81 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US,78 miliar. Jika dibandingkan Oktober 2021, nilai ekspor RI naik 12,30 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto merinci capaian ekspor Indonesia pada bulan ini yang ikut menyumbang surplus US,67 miliar atau setara dengan Rp88,25 triliun (asumsi kurs Rp15.565 per dolar AS) secara bulanan pada Oktober 2022.

"Jadi neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US,67 miliar. Jadi neraca perdagangan sampai Oktober 2022 ini membukukan surplus selama 30 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," papar Setianto dalam konferensi pers, Selasa (15/11).

Kinerja meningkat karena ekspor minyak dan gas (migas) naik 4,93 persen dari bulan sebelumnya yang US,31 miliar menjadi US,38 miliar. Namun, ekspor nonmigas turun 0,14 persen dari US,47 miliar menjadi US,43 miliar.

Peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor hasil minyak 9,02 persen menjadi US4,6 juta dan gas 8,34 persen menjadi US1,2 juta. Kendati demikian, ekspor minyak mentah turun 20,43 persen menjadi US9,3 juta.

[Gambas:Video CNN]

Monster Apartemen Sehari-hari

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]