slot demo 898

Grup Peri WeChat

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Memecahkan rekor

Bursa Karbon Catatkan Nilai Transaksi Rp29,45 M Sejak Diluncurkan******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi di bursa kabron telah mencapai Rp29,45 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan angka itu akumulasi sejak bursa karbon diluncurkan pada 26 September 2023 lalu.

"Akumulasi nilai transaksi sebesar Rp29,45 miliar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (20/11).

Terpisah, Jokowi berharap kehadiran bursa karbon bisa berkontribusi untuk melawan krisis iklim.

Berdasarkan catatannya, Jokowi menyebut Indonesia memiliki potensi kredit karbon sebanyak 1 gigaton karbon dioksida yang bisa ditangkap.

Jika dikalkulasi, potensi Bursa Karbon Indonesia diperkirakan melampaui Rp3.000 triliun.

Bursa Karbon juga menjadi langkah konkret untuk Indonesia mencapai Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Lihat Juga : Erick soal Pilot Garuda Pose 3 Jari Bareng Mahfud: Mereka Bukan ASN

"Hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," katanya.

Bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. BEI sudah mendaftarkan sebagai penyelenggara bursa karbon.

Sebelumnya, BEI secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) lalu. Ia menambahkan BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK.

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara.

SEOJK Nomor 12 Tahun 2023 berisi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

UMP Sulut 2024 Naik 1,67 Persen Jadi 3,5 Juta******

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menetapkan UMPSulut 2024 naik sekitar 1,67 persen dari Rp3,4 juta ke Rp3,5 juta.

"Saya kira sangat kondusif. Karena pengusaha dan serikat pekerja juga memahami, ekonomi kita membaik, tapi kan masih menanjak terus," kata Dolly pada Selasa (21/11).

Selain itu, upah juga mengacu Surat Edaran Menaker perihal Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

Kendati demikian, besaran kenaikan UMP Sulut 2024 masih di bawah tuntutan buruh sebesar 15 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

OIKN Ungkap 12 Nama Investor Groungbreaking di IKN Desember 2023******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantaramengatakan groundbreaking ketiga di ibu kota baru akan dilakukan pada Desember 2023.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan nilai investasinya sebesar Rp10 triliun dari 12 investor groundbreaking.

Para peserta tersebut di antaranya Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, dan Green Movement: Sabuk Hijau Nusantara.

"Kemudian berbagai lembaga negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan. Ini masih daftar tentative, tergantung jadwal bapak presiden kita bisa lakukan berapa banyak," katanya dalam media briefing, Senin (20/11).

Agung menjelaskan saat ini total investasi yang suda terealisasi di IKN telah mencapai Rp35 triliun yang berasal dari 21 investor domestik yang terbagi di dua groundbreaking.

Groundbreaking pertama pada 21 September lalu dengan nilai Rp23 triliun dan groundbreaking kedua pada 1 November sebesar Rp12 triliun.

Sementara untuk investor asing masih berproses, termasuk yang akan membangun perumahan dengan skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), di antaranya, CITIC Construction dari China yang akan membangun 60 tower Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Lalu Maxim dari Malaysia yang akan bangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia yang akan membangun 20 tower hunian ASN.

"Saya tidak mengatakan akan groundbreaking dalam waktu dekat tapi mereka paling mendekati dalam tahapan untuk KPBU perumahan ASN. Kira-kira kapan, kita targetkan awal tahun depan tapi ini sangat tergantung prosesnya bukan hanya di investornya, tapi juga pemerintah Indonesia," kata Agung.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

Promo Sepeda Listrik di Transmart, Ada Potongan Sampai Rp2 Juta******

Transmart Full Day Sale kembali hadir pada Minggu (26/11) dengan diskon besar-besaran untuk berbagai produk, salah satunya sepeda listrik.

Sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 8.0 dari harga normal Rp9.550.000, diskon jadi Rp7.640.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.910.000.

Lihat Juga : TV Hingga AC Jadi Incaran Warga saat Transmart Full Day Sale

Sementara di luar Jawa, sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp11.300.000, diskon jadi Rp9.040.000 per unit. Pembeli hemat Rp2.260.000.

Selain sepeda listrik, sepeda gowes biasa juga tak luput dari diskon. Sepeda gowes dijual mulai Rp879.200 dari harga normal Rp1.099.000 per unit. Harga tersebut berlaku di seluruh Transmart khusus Pulau Jawa.

Sementara luar Pulau Jawa, sepeda gowes dihargai mulai Rp966.400 dari harga normal Rp1.208.000 per unit.

Semua diskon sepeda tersebut bisa Anda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale!

Di seluruh langit

Buruh Ancam Lumpuhkan 100 Ribu Pabrik Jika UMP Naik di Bawah 15 Persen******

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut 5 jutaburuhakan mogok nasional pada 30 November hingga 13 Desember mendatang.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan aksi mogok nasional dilakukan untuk memprotes kebijakan pemerintah menaikkan upah buruh 2024 di bawah 15 persen.

Ia memperkirakan 100 ribu pabrik lumpuh akibat aksi itu.

"Aksi akan dilakukan di antara 30 November - 13 Desember 2023, selama 2 hari. Tujuannya adalah melumpuhkan ekonomi secara nasional, melumpuhkan pabrik dan perusahaan, agar pemerintah mau berunding. Karena kita sudah meminta dengan baik namun tidak diindahkan, sehingga kita akan melawan dengan mogok nasional," imbuhnya.

Said mengatakan KSPI menolak keputusan pemerintah menaikkan upah buruh tahun depan di bawah 15 persen. Penolakan salah satunya dilakukan terhadap rencana penetapan upah buruh di DKI Jakarta.

Ia menuturkan ada tiga rekomendasi dari Dewan Pengupahan DKI yang telah disampaikan kepada Pj Gubernur DKI Heru Budi.Pertama, Serikat Buruh mengusulkan kenaikan upah tetap 15 persen ditambah kenaikan upah minimum sektoral, yang nilainya minimal 5 persen dari kenaikan 15 persen

Sementara dari pihak pengusaha yang diwakili oleh Apindo DKI meminta kenaikan upah berkisar 3 hingga 4 persen. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang mewakili pemerintah mengusulkan angka kenaikan hampir sama dengan Apindo.

"Bilamana usulan unsur dari Serikat Buruh tidak diterima, maka kami akan melakukan mogok nasional," kata Said.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan UMP DKI Jakarta diumumkan paling lambat Selasa (21/11) besok.

"Iya iya, paling lambat. Besok, 21 (November) paling lambat," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).

Meski begitu, Heru enggan membeberkan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta. Ia hanya mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Tadi ada rapat dengan Kemendagri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, mengacu ke PP 51 2023," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]