lele togel 2d

anjing slot 747Jutaan kata 248834Orang-orang telah membaca serialisasi

《lele togel 2d》

Jokowi sebut pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi "jembatan"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2), untuk menjadi “jembatan” atau menjembatani sesuatu.

“Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi ‘jembatan’, yang paling penting kan nanti partai-partai lah,” ujar Jokowi usai peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin.

Ia tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan menjadi “jembatan”. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, dia hanya mengatakan dirinya ingin menjadi “jembatan” bagi semua pihak. “Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya, karena urusan, urusan apa itu, urusan politik itu urusan partai-partai,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu

Adapun dia dalam kesempatan itu juga menyebut pertemuannya dengan Paloh adalah pertemuan politik biasa untuk membicarakan masalah politik.

Ia merasa tidak perlu menjelaskan siapa yang mengundang atau diundang dalam pertemuan tersebut. Yang terpenting, kata dia, pertemuan itu akan bermanfaat bagi perpolitikan nasional dan negara. “Saya kira dua-duanya (diundang dan mengundang), tidak perlu siapa yang undang, siapa yang (diundang), nggak perlu. Yang penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu,” jelas dia.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membenarkan ada pertemuan antara Jokowi dan Paloh, Minggu malam (18/2). Iamenjelaskan bahwa pertemuan itu bermula dari permohonan Paloh untuk bertemu dengan Jokowi.

Baca juga: Istana benarkan Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh

Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, ujar dia, Jokowi mengalokasikan waktunya pada Minggu malam untuk menemui Paloh di Istana Merdeka, Jakarta.

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, menjelaskan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi untuk memenuhi undangan makan malam. Ia mengatakan, kehadiran Paloh ke Istana adalah sebatas memenuhi undangan, bukan meminta waktu untuk bertemu secara khusus.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi isu beredar yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

Herzaky menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata dia, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

“Reshufflekabinet hak prerogatif Presiden. Kami menghormati betul hak Bapak Presiden. Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, lalu siapa menterinya, tentu beliaulah yang tahu. Silahkan ditanyakan kepada beliau,” kata Herzaky dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam

Dia mengatakan sebagai orang yang pernah menjadi prajurit militer, AHY selalu mendarmabaktikan hidup bagi bangsa dan negara.

“Jika negara memanggil, mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik. Ke depannya, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku mendengar adanya isu Menteri ATR Hadi Tjahjanto akan segera dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bappilu Demokrat sebut belum tahu pembicaraan antara Jokowi-AHY

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Baca juga: Spekulasi "reshuffle" kabinet mencuat usai pertemuan Jokowi dan SBY

Seiring kabar Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai Menko Polhukam, beredar isu AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam.

Presiden mengatakan dirinya akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif, yang berasal dari kalangan non partai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari non partai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2) lalu.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut Jokowi terus evaluasi menteri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam, Malaysia.

“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat, Senin.

Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan.

Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan.

Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam, di mana mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh.

Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.

“Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,” kata Taha, seperti dilaporkan Bernama.

Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi.

Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.

Baca juga: Polisi Malaysia tembak mati tersangka pembunuh WNI di Petaling Jaya
Baca juga: Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot gacor 138、cara pinjam uang、lantai6 slot

Terkait：panen138 login、eie88、indiana paito、link slot asli、playwin123、game slot pasti menang、hujan hoki slot、puncak138、erek erek ular 3d、basic 4d slot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：erek 21（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

link slot gacor hari ini

situs slot777 deposit pulsa tanpa potongan

cara dapat uang 500rb sehari tanpa modal

daftar pinjol resmi ojk 2023

cara pasang togel pemula

kotaBacaan TerkaitMore+

Bepergian melintasi surga

abadichas

KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi******

Jadi begini, misal, angka 3 itu terbaca 8, itu yang diakurasi menjadi 3. Misalnya, angka 2 itu terbaca 7, itu yang 'diakurasi' menjadi 2

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan data yang ditampilkan Sirekap dalam situs resmi KPU tertunda lantaran petugas tengah melakukan sinkronsasi jumlah suara.

Hal tersebut menjadi alasan data yang ditampilkan Sirekap dalam situs resmi KPU tidak berubah pada Minggu (18/2).

"Sirekap nya karena dia sedang diakurasiagar prosesnya menjadi lancar, maka untuk sementara tampilan publik-nya masih menggunakan tampilan yang terakhir di kemarin lusa," kata Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut Idham, proses sinkronisasi suara harus dilakukan agar data yang terekam di Sirekap akurat. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi perolehan suara yang akurat dari situs resmi KPU.

Dia pun mengakui ada beberapa kendala yang dialami petugas penyelenggara kecamatan (PPK) saat memasukkan data ke Sirekap.

Salah satunya yakni angka yang ditulis tangan di formulir C tidak bisa terekam dengan jelas oleh teknologi kamera milik KPU.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition, OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition, OCR).

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

"Jadi begini, misal, angka 3 itu terbaca 8, itu yang diakurasimenjadi 3. Misalnya, angka 2 itu terbaca 7, itu yang diakurasi menjadi 2," jelas Idham.

Walaupun proses sinkronisasi data ke Sirekap tertunda, dia memastikan proses rekapitulasi suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) tidak tertunda.

Proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK masih berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Baca juga: PKB sebut simpang siur Sirekap tidak perlu timbulkan kekhawatiran

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

"Kata dia (PPK, red) kemarin rekapitulasi di Jakarta tetap berlangsung dan banyak tempat daerah berlangsung dan bahkan di hari kemarin ada 33 kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi," jelas dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

erek erek ikan patin

Enam orang rampungkan tahap pertama kursus dan seleksi penilai wasit******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak enam wasit terpilih yaitu Fariq Hitaba, Muhammad Khisfan, Maslah Ihsan, Juhandri Setiana, Oky Dwi Putra dan Aries Papuling telah merampungkan tahap pertama kursus dan seleksi penilai wasit yang dilakukan oleh PSSI di Jakarta, Sabtu (17/2) kemarin. Dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu, rangkaian kursus dan seleksi penilai wasit tahap pertama ini ditutup dengan agenda 'role play' atau bermain peran dalam sebuah video pertandingan yang disajikan. Mereka disuguhkan beberapa video pertandingan oleh Instruktur Wasit FIFA Mohamad Rodzali untuk dianalisa bersama kemudian memberikan penjelasan mengenai hasil analisanya yang didampingi oleh Jimmy Napitupulu, Purwanto dan Agus Haryono. Pada agenda bermain peran tersebut, satu berperan sebagai penilai wasit, dua orang sebagai wasit dan dua lainnya sebagai asisten wasit. Hal itu dilakukan secara bergantian, hingga keenamnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan sebagai penilai wasit. Satu di antara wasit peserta kursus ini, Fariq Hitaba mengatakan dirinya mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan bermain peran ini dan diharapkan dapat menerapkan ilmu tersebut ketika ia bekerja sebagai penilai wasit. "Sebagai penilai wasit, dalam role playhari ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan pandangan bagaimana nantinya saya akan bertugas menjadi penilai wasit. Jadi kita harus terus melakukan pendekatan serta berkomunikasi secara profesional dengan wasit dan asisten wasit, sebelum, saat jeda waktu dan sesudah laga," ungkap Fariq. Baca juga: Sebanyak enam peserta lolos tes seleksi kursus penilai wasit PSSI Sementara itu, salah satu pendamping dalam kegiatan ini, Purwanto menjelaskan, keenam wasit ini akan kembali dinilai dan penilaiannya mencakup antara lain mengenai pemahaman terhadap teknologi informasi dan juga pemahaman terhadap Law of The Game. "Siapa yang akan terus lanjut hingga akhir dan bergabung dengan peserta baru lainnya, namun nanti kami berharap semuanya bisa terus lanjut hingga akhir dan bisa menambah jumlah serta kualitas penilai wasit di Indonesia," jelas Purwanto. Kursus dan seleksi ini masih akan terus berlanjut, dengan beberapa penambahan wasit serta asisten wasit baru sebagai calon penilai wasit dan keenam orang ini akan terus mengikuti kegiatan hingga akhir. Tanggal 22-25 Februari 2024, seleksi dan kursus penilai wasit kembali dimulai. Selain itu pada 26-29 Februari 2024, ada kegiatan akhir serupa juga untuk implementasi sistem. Agar kegiatan dan ilmu yang disampaikan oleh Instruktur FIFA dapat efektif, maka PSSI membaginya menjadi dua gelombang (untuk tanggal 22-25 Februari dan 26-29 Februari 2024) karena jumlah peserta nantinya kurang lebih 30 orang.

Baca juga: PSSI targetkan seleksi penilai wasit menyentuh standar Liga Inggris

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Kacamata ajaib dunia film

admin slot gacor hari ini

Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat******

Manokwari (ANTARA) - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.

"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.

Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU

Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.

Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal

Legenda manusia ikan besar

situs slot gacor terbaik

Bapanas: Impor beras dari Thailand dua juta ton jika produksi kurang******

Ini bisa jadi (langkah) antisipasi melalui rakornas dan ratas, tentunya dengan persetujuan Presiden dan Menteri

Bandung (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan bahwa Indonesia akan melakukan impor beras asal Thailand sebanyak dua juta ton jika produksi dalam negeri kurang.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan rencana impor beras dari Thailand ini, adalah untuk menanggulangi harga bahan pokok tersebut yang tinggi bahkan lebih tinggi lagi.

"Ini bisa jadi (langkah) antisipasi melalui rakornas dan ratas, tentunya dengan persetujuan Presiden dan Menteri. Tahun lalu 2,8 juta ton, tahun ini rencananya 2 juta ton, tetapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup berarti impor itu tidak jadi," kata Sarwo dalam keterangan di Bandung, Minggu.

Terkait dengan harga beras yang tinggi di pasaran dalam beberapa waktu terakhir sendiri, Sarwo mengatakan bahwa Bapanas menilai hal tersebut diakibatkan oleh tingginya ongkos produksi, hingga dampak El Nino 2023, yang membuat waktu tanam mundur.

"Pertama, memang ongkos produksinya naik, di pupuknya naik, kemarin dampak dari El Nino kekeringan, kemudian air juga kurang, panennya itu berkurang, sehingga hasilnya berkurang, otomatis harga naik," ujar Sarwo dalam keterangannya.

Sarwo juga menegaskan, kenaikan harga beras ini tidak ada kaitanya dengan waktu yang menjelang Ramadhan, tetapi memang dampak waktu tanam mundur dan El Nino.

"Enggak, karena memang waktu tanam kita mundur, sehingga waktu panen kita juga mundur. Itu sebagai konsekuensi itu dari adanya el nino," tegasnya.

Disinggung terkait adanya potensi penimbunan beras karena harga sedang tinggi, Bapanas menjelaskan tidak ada penimbunan dan diharapkan dalam waktu dekat harga beras bisa normal kembali.

"Sampai saat ini belum. Jadi masih berjalan normal, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa normal," tuturnya menambahkan.

Baca juga: BPS catat impor beras pada Januari 2024 capai Rp4,3 triliun
Baca juga: Pemerintah impor 1,6 juta ton beras untuk penuhi kebutuhan domestik

pembuluh darah jahat

alladdin666

Uni Afrika larang perdagangan kulit keledai******

Harare, Zimbabwe (ANTARA) - Uni Afrika melarang perdagangan kulit keledai yang menjadi tanda untuk mengakhiri pembantaian ratusan ribu keledai di seluruh Benua Afrika selama bertahun-tahun.

Larangan itu disepakati dalam pertemuan kepala negara Uni Afrika pada 17-18 Februari di Addis Ababa, Ethiopia, dalam Sidang Biasa Majelis Uni Afrika ke-37 yang bertujuan untuk meratifikasi sejumlah mosi, termasuk larangan penjualan kulit keledai pekan lalu.

Pada November, Komite Teknis Khusus Uni Afrika untuk Pertanian, Pembangunan Pedesaan, Perairan dan Lingkungan mengusulkan larangan tersebut.

Selama dekade terakhir, populasi keledai di Benua Afrika “musnah” lantaran permintaan ejiao dari China.

Ejiao adalah gelatin yang digunakan dalam pengobatan tradisional China yang dibuat dari rebusan kulit keledai, menurut kelompok perlindungan hewan Brooke - Action for Working Horses and Donkeys.

“Diyakini mempunyai khasiat kesehatan yang tidak signifikan, permintaan ejiao telah memusnahkan populasi keledai di China, sehingga mendorong industri ekspor besar-besaran ke negara lain yaitu Afrika dan Amerika Selatan,” katanya.

Namun demikian, sekitar dua pertiga dari estimasi 53 juta keledai di seluruh dunia berada di Afrika.

Masyarakat di komunitas pedesaan termiskin memanfaatkan keledai sebagai alat transportasi dan digunakan untuk membawa air, makanan dan barang lainnya.

Baca juga: Vietnam larang perdagangan satwa liar untuk kurangi risiko pandemi
Baca juga: Unpad dorong penguatan pemberitaan media tentang topik konservasi
Baca juga: Ahli hukum: Ganti rugi perdagangan satwa dilindungi bisa berbeda

Sumber: Anadolu

Penyihir Ekstradimensi

dipo4d

KPK tetapkan lebih dari 10 tersangka dalam kasus pungli Rutan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menerangkan penetapan para tersangka tersebut dilakukan setelah proses investigasi terhadap kasus pungli tersebut kini naik ke tahap penyidikan.

"Saat ini sudah disepakati naik pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut juga meminta kepada publik untuk bersabar dan memastikan lembaga antirasuah akan merampungkan proses hukum terhadap perkara pungli tersebut.

"Sekarang sedang berproses, KPK sudah membentuk tim dari unit Biro SDM, Biro Umum, Biro Hukum yang ada di Sekjen, termasuk inspektorat untuk membentuk satu tim menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas(Dewas) KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai lembaga antirasuah itu bersalah dalam perkara pungutan liar di Rutan KPK.

"Jadi yg disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Tumpak kemudian menambahkan, 12 di antaranya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut

"Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewas tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbankyang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.
Baca juga: Pungli di Rutan KPK seharusnya masuk ranah korupsi
Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

《lele togel 2d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，trik menang 48dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lele togel 2d》bab terbaru。