slot gacor gampang menang maxwin

Pertempuran Galaksi

Prospek Saham GoTo Diprediksi Masih Menjanjikan Jelang Lock Up******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) akan memasuki berakhirnya periode pengunciansaham alias lock up pada 30 November mendatang.

Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana berpendapat prospek saham GoTo masih menjanjikan dan investor tetap bisa cuan. Caranya dengan memanfaatkan swing untuk periode jangka pendek.

"Jadi bagaimanapun tetap ada swing. Dia turun terus naik lagi. Investor yang memang orientasi jangka pendek dan ya memang sudah paham dengan risikonya bisa memanfaatkan swing tersebut untuk mendapatkan cuan. Tentu bukan berarti saham-sahamnya GoTo jelek sekali," katanya, dikutip dari detikcom, Selasa (25/10).

"Tapi kenyataannya tiap ada berita positif, dia growth atau naik. Tapi kalau mendekati pertumbuhan tidak sesuai ekspektasi, atau kondisi-kondisi yang membuat saham turun, saham akan terkoreksi," katanya.

Maka dari itu, Wawan menyarankan investor yang akan masuk ke saham GoTo untuk mengatur exit strategi yang jelas.

"Tapi tujuannya, kalau masuk ke GoTo harus punya exit strategi yang jelas. Misal udah masuk profit 10-20 persen saya akan jual. Kedua cut loss, ini penting juga, harus punya. Misalnya 8 persen," jelasnya.

Sementara itu, GoTo disebut sedang melobi investornya yaitu Alibaba Group Holding Ltd dan SoftBank Group Corp untuk tidak buru-buru menjual kepemilikan sahamnya.

Dua investor itu diketahui menguasai saham GoTo sekitar US miliar atau sekitar Rp15 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Kronologi Dugaan Penipuan di Net89 yang Kini Seret Atta Halilintar******

Atta Halilintar, dan sejumlah figur publik lainnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu (26/10) kemarin karena diduga terlibat dalam dugaan kasus penipuan investasirobot trading Net89.

Kelima publik figur yang dipolisikan itu yakni Atta Halilintar, Taqy Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, hingga Mario Teguh. Laporan disampaikan M Zainul Arifin selaku kuasa hukum dari 230 korban.

"Kita buat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89," kata Zainul di Bareskrim Polri.

Lepas dari pelaporan yang menyeret figur di atas, kasus robot trading Net89 sendiri telah berlangsung lama. Pada Februari 2022, Bappebti juga telah memblokir Net89 dan diduga telah terjadi penipuan investasi berkedok trading.

Saat ini delapan petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Adapun total korban penipuan investasi robot trading ini diperkirakan mencapai 300 ribu orang dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Para pelaku menggunakan modus menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi robot trading berkedok MLM Ebook (Net89).

Lalu bagaimana kronologi dugaan penipuan dana investasi di Net89?

Salah satu member robot trading Net89, Bambang Lukman Hadi pada bulan lalu bercerita kepada CNN Indonesia tentang kasus yang ia alami.

Awalnya ia yakin menjadi member robot trading Net89 yang diselenggarakan oleh PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) pada Juni 2019 silam. Keyakinan ia dapat setelah kurang lebih enam bulan mengamati aktivitas para member yang terlebih dahulu ikut pada sebuah grup Whatsapp.

"Januari-Juni saya ada di grup tersebut, saya amati percakapan, masalah, profit, wajar sekali. Background saya profesional (di dunia trading), enam bulan di grup tersebut, bagi saya sudah cukup pengamatan; ini (Net89) sebuah bisnis yang wajar," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com,Senin (19/9).

Bambang karena itu kemudian memutuskan bergabung dan menginvestasi dana sebesar Rp1 miliar, sebagian hasil jual rumah, untuk trading.

Ia menuturkan untuk menjadi nasabah Net89, seseorang terlebih dahulu membeli paket e-bookNet89 dengan jumlah tertentu, serta mendaftar ke brokeryang dirujuk PT SMI.

Setelah itu, calon memberakan mendapat link yang secara otomatis untuk diikutsertakan ke dalam robot trading forex.

Trading Forex Robotik Net89 sendiri merupakan kegiatan trading forexeuro-dolar AS dengan broker luar negeri, yakni Maxglobal, Zentrade, Global Premier, dan Blafx. Hasil trading memberNet89 dikenakan profit sharingsesuai paketnya.

Bambang menuturkan selama proses tradinghingga berakhir pada 27 Januari 2022, sama sekali tidak ada masalah. Bahkan menurutnya, semuanya berjalan sesuai kondisi pasar dan tidak ada skema ponzi. Namun belakangan aktivitas Net89 dihentikan.

Penghentian proses trading Net89 sendiri terjadi saat Bareskrim Polri memerintahkan para penyelenggara trading forex robotik menghentikan aktivitasnya dengan alasan marak skema ponzi. Ditambah lagi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir Net89 pada Februari 2022 silam.

PT SMI pun merespons pemblokiran dan larangan itu dengan mengarahkan seluruh member Net89 untuk segera mengikuti program Withdraw All (penarikan semua dana) dari broker masing-masing.

Bambang mengatakan di sini lah masalah mulai terjadi di mana untuk tahap awal Withdraw All dibatasi jumlahnya maksimal US0 per orang.

Meski demikian, nyatanya hanya 7 persen dari total sekitar 200 ribu member yang bisa melakukan Withdraw All. Itu pun tidak semua bisa mengambil US0 atau setara Rp7,49 juta (asumsi kurs Rp14.994 per dolar AS). Beberapa hanya bisa mengambil uang di bawah angka tersebut.

Sementara Bambang sendiri baru bisa mengambil dana sebesar US0 atau setara Rp5,24 juta dari total dana Rp1 miliar.

Ia mengatakan sudah lebih dari enam bulan PT SMI belum memberikan kejelasan. Hadi merasa aneh mengapa Withdraw All pun dibatasi hanya US0.

"Aneh sekali, kalau memang betul niatan dari siapapun pihak broker atau PT SMI, ingin bantu kenapa tidak dibuka secara langsung, itu kan dana kami," kata Bambang.

Ia pun menceritakan bahwa Komisaris Utama PT SMI Andreas Andreyanto menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan broker. Namun, broker tidak memberikan respons.

Bambang menuturkan bahwa Andreas seolah-olah perlahan 'cuci tangan' dan mengkambinghitamkan broker. Bahkan, manajemen pun sudah mewacanakan munculnya risiko gagal bayar oleh broker.

Menurut Bambang, program Withdraw All Net89 adalah rekayasa PT SMI. Program ini hanya upaya mengulur waktu dari PT SMI untuk menyelamatkan diri sendiri dari penyalahgunaan deposit member Net89 di broker.

Ia juga menilai program tersebut juga merupakan 'exit plan' PT SMI dari dugaan penyalahgunaan deposit member Net89 di broker.

"Besaran dana juga kami konservatif, kami ambil rata-ratanya saja, yang paling kecil itu kan US0. Ada yang US0 ribu, US.000, US ribu, US ribu, US ribu, US0 ribu, itu lumayan banyak juga. Kami cukup US0 saja itu kalau di rata-ratakan (kerugian) bisa Rp10 triliun lebih," jelasnya.

Menurutnya, sudah banyak member Net89 yang kesulitan hingga menjual harta-benda untuk bertahan hidup. Selain itu, masa depan keluarga para member ikut terancam karena penurunan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan.

Bantahan Atta Halilintar dan Bangun Tempat Penghafal Alquran

pengamat dunia

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

DKI Tunggu Putusan Banding Pengadilan soal Besaran UMP 2023******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil putusan banding pengadilan soal besaran upahminimum provinsi (UMP) 2023.

"Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kita lihat nanti berikutnya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Andri mengatakan saat ini pengadilan sudah menetapkan majelis hakim yang akan memproses banding tersebut. Sesuai ketentuan, 30 hari setelah penetapan majelis hakim bakal ada putusan terkait banding tersebut.

Di sisi lain, rumusan UMP tahun depan juga masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi terbaru Oktober 2022. Angka pertumbuhan ekonomi bakal dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 7 November mendatang.

"Kami sedang menunggu ya, nilai atau angka pertumbuhan ekonomi. Memang inflasinya sudah ada, 4,5 persen," ungkap dia.

Setelah angka-angka itu keluar, nantinya Pemprov DKI bersama Dewan Pengupahan akan menggelar sidang untuk merumuskan besaran UMP tahun depan. Sementara itu, menurut Andri saat ini UMP tak lagi ditetapkan pada 1 November, melainkan 20 November.

"Tambahan, saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Buruh Yogyakarta Tuntut UMK Naik Hingga Rp4,2 Juta******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) di Yogyakartamenuntut pemerintah daerah (pemda) menaikkan upahminimum kabupaten/kota (UMK) jadi Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta per bulan.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang tergabung dalam MPBI Irysad Ade Irawan menyebut kenaikan upah perlu dilakukan karena harga-harga bahan pokok naik.

Kondisi itu kian memberatkan pekerja. Sebab, buruh di Yogyakarta hanya dibayar Rp2,15 juta per bulan.

Irysad juga mengatakan dengan UMK yang rendah, angka kemiskinan di Yogyakarta kian meningkat.

"Sebagai contoh sepanjang 2019-2021, UMK Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY dan pada saat itu pula tingkat kemiskinan Gunungkidul merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya," katanya.

Menurut Irysad, dalam kondisi tersebut penetapan upah menjadi sangat penting dalam program strategi pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi meminta agar buruh bersabar. Sebab, pengumuman UMP 2023 baru akan diumumkan bulan depan.

Ia mengatakan dalam penentuan UMP dan UMK ini pihaknya akan melakukan komunikasi baik dengan pekerja maupun dengan unsur pengusaha.

"Nantinya mengerucut pada PP 36 yang nanti regulasinya kan PP 36. Dasar pengupahan, nggak ada yang bocor ditunggu saja," tandas Aria.

[Gambas:Video CNN]