baka88

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

ASDP Tutup 53 Rute Penyeberangan Kupang Imbas Cuaca Ekstrem******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Kupang, NTT menutup sementara jalur penyeberangan dari Kupangke sejumlah daerah pada Selasa (27/12). Hal itu buntut cuaca buruk di NTT yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Ada 53 jalur penyeberangan yang ditutup sementara," kata General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang Syamsudin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Dia menjelaskan penutupan sementara rute pelayaran tersebut akibat cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah NTT selama beberapa waktu terakhir.

Dia mengungkapkan penutupan sejumlah rute tersebut karena memang perusahaan lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan penumpang yang akan berlayar.

Pasalnya, lanjut Syamsudin, tinggi gelombang di wilayah perairan NTT berkisar dari 1,5 hingga 2,5 meter sehingga membahayakan penyeberangan.

Dia mengklaim masyarakat NTT juga sudah paham dengan cuaca seperti saat ini. Tak ayal, penutupan rute ini dimaklumi oleh masyarakat.

Lebih lanjut kata dia, saat ini ada enam kapal milik ASDP yang hanya terparkir di Pelabuhan Bolok. Sedangkan ada tiga kapal lain yang berada Kalabahi, Kabupaten Alor, dan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan Maumere, Kabupaten Sikka.
.
"Belum bisa memastikan kapan rute penyeberangan dari Kupang akan ditutup sementara karena cuaca saat ini berubah-ubah," jelasnya.

"Apalagi sudah ada imbauan dan peringatan dini dari BMKG," imbuhnya

Dia belum bisa pastikan sampai kapan penutupan pelayaran tersebut, tetapi ASDP selalu memperhatikan maklumat pelayaran. Perusahaan juga memantau informasi dari BMKG, sebelum memutuskan untuk berlayar.

Syamsudin juga menambahkan pihaknya berusaha agar mengambil keputusan dengan tepat, sebelum memutuskan kapal yang dikelolanya berlayar atau tidak.

"Kasihan, kalau kita suruh berlayar, lalu tiba-tiba gelombang tinggi di jalan, maka otomatis kapal akan kembali ke pelabuhan. Kasihan juga kalau sampai kembali kapalnya," tambah dia.

Dia merinci selain enam kapal milik ASDP, ada juga kapal milik Pemprov NTT dan Swasta yang juga terparkir di Pelabuhan Bolok.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Nestle Respons BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki******

PT Nestle Indonesia mengatakan produk kopisaset Starbucks impor dari Turki yang ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) tidak diimpor perusahaan maupun PT Sari Coffee Indonesia.

"Kami juga ingin menekankan bahwa semua produk yang dipasarkan di Indonesia oleh PT Nestle Indonesia & PT Sari Coffee Indonesia telah disetujui oleh BPOM," kata Direktur Corporate AffairsPT Nestle Indonesia Sufintri Rahayu kepada CNNIndonesia, Selasa (27/12).

Ia mengatakan Nestle dan Sari Coffee Indonesia berkomitmen untuk memastikan kualitas, keamanan serta integritas produk-produknya.

Kemarin, BPOM menarik sejumlah produk kopi bubuk saset dengan merek Starbucks dari Turki.
Ada enam varian yang ditarik yakni Capuccino, Cafe Latte, Toffee Nut Latte, White Mocha, Caramel Latte, dan Vanila Latte.

"Jadi tanpa izin edar. Seharusnya dengan izinnya BPOM, kalau ada apa-apa seperti yang baru terjadi di negeri kita, dikaitkan dengan cemaran. Kita membutuhkan pengawasan BPOM dari awal, harus registrasi produk apapun yang masuk ke Indonesia," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, Senin (26/12).

Lihat Juga : Alasan BPOM Tarik Kopi Saset Starbucks Impor dari Turki

Penny menyebut izin edar penting karena jika ditemukan zat yang berbahaya pada produk yang telah beredar, BPOM dapat segera menelusuri dan menarik produk-produk tersebut dari masyarakat.

"Setelah ini, kelihatannya kita harus menginformasikan kepada perusahaan importir-nya Starbucks. Nanti dia mungkin mengontak mitranya yang ada di Turki dalam hal ini," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Keadilan One Piece

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Saya seorang pemain besar

Remaja Perokok Naik 10 Persen, YLKI Dukung Larangan Jual Rokok Eceran******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung wacana presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melarang penjualan rokokketengan. Pasalnya, jumlah perokok pemulaterus mengalami kenaikan. Pada 2020, perokok baru berusia remaja naik 10 persen.

Jumlah tersebut mengacu pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.

"Riskesdas mencatat hingga 2020 sebanyak 10,61 persen remaja mulai merokok," kata Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, industri rokok akan menentang wacana ini. Meski begitu, Agus meminta pemerintah tidak mengendorkan sikap terkait kebijakan ini.

"Penjualan ketengan adalah shortcutmeremajakan konsumennya. Mereka menggaet perokok baru menggantikan perokok lama yang sudah sakit-sakitan," katanya.

Tak cuma melarang penjualan rokok ketengan, Agus menyebut kebijakan pengendalian rokok lainnya perlu dilakukan demi efektivitas kebijakan.

"Contohnya pelarangan iklan rokok secara total, penerapan kawasan tanpa rokok, kenaikan cukai dan perluasan peringatan kesehatan bergambar," imbuh Agus.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Ini diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

Selain memuat larangan menjual rokok batangan, ada enam poin yang diatur antara lain ketentuan rokok elektronik, pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Lalu penegakan dan penindakan, serta pengaturan kawasan tanpa rokok juga akan diatur. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.

Aturan baru rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Menhub Tawarkan Bandara Kertajati ke India hingga Arab Saudi******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan tengah menawarkan saham Bandara Internasional Kertajati ke India dan Arab Saudi.

Budi mengaku meminta secara khusus kepada Arab Saudi untuk mendedikasikan penerbangan langsung dari Arab Saudi ke Bandara Kertajati. Hal tersebut ia ungkap dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

"Bahkan, kami bersama Pemda Jawa Barat menawarkan kepada India dan Arab Saudi jika berminat membeli saham dari Bandara Kertajati, dengan harapan ada interestkhusus di masyarakat internasional sehingga konektivitas di Bandara Kertajati bertambah," ungkapnya, Selasa (27/12).

Di lain sisi, Budi mendapat masukan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bahwa konektivitas udara sangat menentukan pertumbuhan wisatawan.

Oleh karena itu, ia mengunjungi India, Arab Saudi, Abu Dhabi dan Dubai di UEA, dan Qatar untuk meminta jumlah penerbangan internasional bisa jauh lebih besar. Kendati, ia menegaskan tidak hanya berfokus di sektor udara.

"Di India kami sempat bertemu dengan swasta terbesar di India, bicara tentang Pelabuhan Kuala Tanjung. InsyaAllah perusahaan itu akan mengoperasikan Kuala Tanjung karena India butuh batu bara dan CPO, jadi itu relevan untuk dilakukan. Kami juga mendorong India berinvestasi di sektor-sektor selain itu," ungkapnya.

Budi juga menyinggung soal penjajakan investasi atau kerja sama di sektor darat dan kereta api kepada negara-negara yang dikunjungi.

Meski tidak secara khusus berfokus pada sektor darat dan kereta api, ia mengklaim mendapat sambutan baik dan sesumbar bakal menyusul keberhasilan kerja sama dengan beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Jepang.

[Gambas:Video CNN]

Super ajaib serba bisa

Dirjen KA Kemenhub Blak******

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengklarifikasi soal tarif KRL untuk 'orang kaya' yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi.

Menurut Risal, konsep yang diusung adalah subsidi tepat sasaran. Ia menegaskan subsidi public service obligation(PSO) diberikan kepada pengguna yang layak.

"Untuk kawan-kawan yang sudah memiliki pendapatan lebih dapat membayar sesuai harga operasi komersial kereta api (KA)," tegas Risal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Kendati ada kemungkinan 'orang kaya' beralih dari KRL dan kembali menggunakan kendaraan pribadi, Risal tak mengharapkan hal tersebut terjadi.

"Pola pikir teman-teman yang memiliki ekonomi jauh lebih baik, mereka kami yakini paham dengan adanya perubahan ini nantinya," ujarnya.

Senada, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan saat ini rencana perbedaan tarif KRL tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Namun, Adita menegaskan apa yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi bukan mengotak-kotakkan antara si kaya dan miskin. Ia menegaskan aturan baru tersebut untuk masyarakat dengan kemampuan finansial tinggi.

"Saat ini sedang dipersiapkan, belum ada yang bisa disampaikan lebih detail. Nanti akan disampaikan jika sudah ada yang bisa dipublikasikan," tutur Adita.

Budi sebelumnya mengatakan akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Jadi, tarif KRL tidak naik di 2023. Namun, ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) averagesampai 2023 kami rencanakan tidak naik," ucapnya di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Meski belum ada rincian kenaikan tarif pasti, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub sempat mengusulkan tarif dasar KRL Commuter Line naik Rp2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk jarak 25 kilometer (km) pertama.

Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap Rp1.000 atau tidak ada kenaikan.

[Gambas:Video CNN]