pinjaman 500 ribu langsung cair tanpa ktp

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura******

Eksporpasir laut Indonesia punya sejarah kelam yang membuat pulau-pulau di Indonesia hilang. Sebagian pasir tersebut digunakan untuk memperluas wilayah Singapura.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu itu.

Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelum dilarang ekspor, Indonesia pemasok utama pasir laut ke Singapura.

MengutipReuters,Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (31/5).

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

Pada 2007 lalu, Freddy Numberi yang saat itu menjabat sebagai Menteri KKP mengakui bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan dua pulau milik Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan larangan ekspor tersebut.

"Pulau Nipah dan Sebatik sempat hilang, karena pasir yang ada dikeruk untuk dijual ke Singapura. Jadi, ekspor pasir laut itu merugikan, karena itu saya hentikan," tegasnya pada Mei 2007, dikutip dari Antara.

"Jadi, Indonesia nggak mendapatkan apa-apa dari ekspor pasir laut itu karena Indonesia juga dirugikan. Ada pulau yang hilang, lingkungan rusak, dan Indonesia harus keluar uang banyak untuk memulihkan," sambung Freddy.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pulau Hilang Demi Perluas Singapura

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

IHSG Diproyeksi Lesu Jelang Libur Panjang******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Rabu (31/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat gerak IHSG di hari terakhir pekan pendek jelang libur panjang masih dalam tekanan. Meski begitu, ia menilai masih ada potensi teknikal rebound.

"Namun, potensi tekanan jangka pendek masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Sehingga masih adanya risiko koreksi wajar tetap harus diwaspadai oleh para investor," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ICBP, BBCA, AKRA, ITMG, GGRM, CTRA, dan AALI.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyebut ada peningkatan nilai transaksi meski tidak signifikan. Ia menyarankan investor melakukan buy on weaknesskarena IHSG dianggap sedang masuk fase reakumulasi.

"Memperhatikan faktor-faktor di atas, hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixedcenderung menguat," ungkapnya.

William memproyeksi IHSG bisa unjuk gigi dengan pergerakan di rentang 6.635-6.754.

IHSG anjlok ke posisi 6.636 pada perdagangan Selasa (30/5). Indeks saham melemah 44,67 poin atau minus 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,87 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggonoakhirnya buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkanekspor pasir lautlagi.

Menurutnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"IKN misalnya, di sampingnya banyak sekali. Di Batam banyak yang kami tutup (reklamasi). Ada yang bikin resort di Pulau Bawah ditutup, kalau nggak ada izin karena menurut pandangan kami itu merusak lingkungan," katanya, Rabu (31/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Pelaku usaha juga diizinkan untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimuat dalam Pasal 9 PP tersebut.

Bertalian dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10, Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

Pemerintahan Indonesia, tepatnya saat era Presiden Megawati Soekarno Putri pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Namun, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satu kehidupan

Kemenhub Beberkan Alasan 2 Pesawat Asing Parkir di Kertajati 1 Tahun******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait dua pesawat asingterparkir di Bandara Kertajati, Jawa Barat, sekitar setahun lebih.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati membenarkan bahwa memang kedua pesawat asing tersebut ada sejak tahun lalu di Kertajati. Namun, secara legal alias sudah mendapatkan izin.

Menurutnya, izin diajukan oleh PT Jasa Angkutan Semesta (JAS) dalam rangka pemeliharaan (maintenance) oleh GMF Aero Wisata (GMF).

Adita menjelaskan kedua pesawat tersebut adalah pesawat sipil Perancis tipe A340-200 dengan kode registrasi F-HFDD dan F-HLMG. Kedua pesawat telah berada di Bandara Kertajati sejak 10 April 2022.

"Kedua pesawat sipil asing tersebut telah keluar dari wilayah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan tujuan Amman, Jordania (registrasi TZ-DTA dan TZ-DTC) setelah memperoleh persetujuan Flight Clearance (FC)sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, sosial media dihebohkan dengan terparkirnya dua pesawat asing di Bandar Udara Kertajati, Jawa Barat, yang diperkirakan sudah lebih dari setahun.

Kabar parkirnya dua pesawat itu awalnya diunggah akun Twitter @BabakTaghvaee1 yang mengungkapkan keduanya merupakan pesawat bekas dari Angkatan Udara Prancis dengan tipe Airbus A340-212.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Luhut Belum Terima Laporan BPKP soal Impor KRL Bekas Jepang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengaku selama ini dirinya belum pernah mendapatkan laporan langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal rencana impor KRL bekas dari Jepang.

"KRL (impor KRL bekas Jepang) kita tunggu saja hasil audit dari BPKP. Nanti malam merekabriefsaya. Nanti kita bikin rapat, kita umumkan, gampang kok. Gini ya, satu yang saya minta, saya belum pernah dilaporin(laporan hasil audit BPKP)," ungkapnya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Luhut menegaskan tidak ada permintaan audit ulang soal impor KRL kepada BPKP. Ia hanya mengatakan malam ini baru akan mendengar detail hasil kajian BPKP tersebut.

"Nggak. Dia (BPKP) audit, saya mau dengar detail laporannya. Jadi semua yang kita lakukan basisnya data. Saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data tuh katakan begitu, ya begitu," tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim sempat mengatakan pihaknya hanya tinggal menunggu tindak lanjut dari hasil kajian rencana impor KRL tersebut. Kendati demikian, ia tidak menegaskan apakah benar laporan tersebut belum sampai di tangan Luhut langsung.

Azwad hanya menekankan tidak ada perubahan rekomendasi dari hasil temuan awal. Ia menyebut BPKP tetap tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Reviewkami masih itu, kami tunggu apa tindak lanjutnya mereka," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5) lalu.

Hasil kajian rencana impor KRL ini pernah disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto pada Kamis (6/4) lalu. Berdasarkan data BPKP itu, Seto menyebut jajaran eselon 1 Kemenko Marves langsung menggelar pertemuan.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," kata Seto.

[Gambas:Video CNN]

Mengorbankan gunung dan sungai

KKP Bentuk Tim Tentukan Ekspor Pasir Laut, Ajak Walhi******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir lautsedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak,"  katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5).

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]