situs situs slot online

Gelombang naga di zaman makmur

PUPR Akan Bangun 444 Km Jalan Baru di 2023******

Kementerian PUPRmenargetkan bisa membangun jalanbaru sepanjang 444 kilometer (km) di seluruh wilayah di Indonesia di 2023.

Supaya target itu bisa tercapai, mereka telah mempersiapkan anggaran Rp26,31 triliun. Anggaran itu termasuk untuk revitalisasi jalan yang sudah ada.

Pada tahun ini Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp125,22 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp49,31 triliun bakal digunakan untuk pembangunan di bidang bina marga mulai dari jalan, jembatan, hingga revitalisasi drainase.

Ia merinci selain Jalan Geumpang-Pameue, jalan baru yang bakal dibangun adalah Lahewa Alulu-Bts Nias (Sumut), Teluk Tapang-Bunga Tanjung (Sumber), Toapejat-Rokot-Sioban-Katiet (Sumber), Teluk Buton-Klarik (Kepri), lingkar Utara Jatigede (jabar), Tepus-Jeruk Wudel II (DIY), dan lingkar Tuban dan lingkar Utara Lamongan (Jatim).

Lalu, Rasau-Jasa-Bts Negara (Kalbar), Siding/Seluas-Sekayan/Entikon (Kalbar), Malinau-Semamu (Kaltara), Singaraja-Mengwtani (Bali), Oenaek-Saenam-Numpo (NTT). GORR (Gorontalo) Bypass Mamminasasta (Sulsel), Kei Besar dan Buru (Maluku).

Kemudian, pembangunan jalan di Sofi-Wayabula II (Malut), Towo Hitam-Oksibil (Papua), Kwatisore-Kp Muri (Papua), Kemiri-Depapre (Papua), PLBN Yetelkun (Papua), dan lingkar Sorong (Papua Barat).

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga bakal meningkatkan kapasitas dan preservasi struktur di sepanjang 3.638,36 km jalan yang sudah ada saat ini.

Sedangkan untuk infrastruktur jembatan, kementerian mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,69 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 8.255 meter, serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 106.923,98 meter.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada 2023 juga dialokasikan anggaran sebesar Rp25,03 triliun di bidang cipta karya. Dana ini bakal digunakan untuk pengadaan air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, membangun gedung, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan, hingga sarana olahraga dan pasar.

Selanjutnya anggaran juga dialokasikan sebanyak Rp41,95 triliun untuk bidang sumber daya air, termasuk di proyek IKN. Anggaran bakal digunakan untuk pembangunan bendungan dan danau, irigasi dan rawa, pengadaan tanah, hingga pembangunan embung dan prasarana air baku.

"Jadi di 2023-2024 memang kami fokuskan dioperasikan bangunan yang sudah dibangun, pemeliharaan yang sudah dibangun dan mengoptimalkan mungkin yang belum optimal, dan merehabilitasi yang mungkin sudah perlu diperbaiki," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Serikat Buruh Protes Isu Jalan Berbayar: Seperti Dipalak Pemprov DKI******

Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEK Indonesia) memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan ini sebagai bentuk "pemalakan" oleh Pemprov DKI. Ia juga melihat kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti "dipalak" oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Mirah lewat keterangan tertulis, Jumat (20/1).

Rencana ini, dipandang Mirah, akan membebani biaya untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rezeki.

Ia mencontohkan dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) hanya angkutan umum berpelat kuning yang kebal terhadap ERP. Artinya, ojek onlinedan kendaraan kurir yang jumlahnya jutaan akan terbebani biaya ERP ini.

"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya PHK massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," sindirnya.

Mirah mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah anggota asosiasinya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek onlinedan kurir. Ia mengungkapkan keluhan ini datang dari kelompok yang paling mungkin terdampak.

"Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tegasnya.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.

"Sampai 25 titik nanti bertahap," kata Heru di Jakarta kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, ERP membidik mobil pribadi dan sepeda motor termasuk ojek online (ojol).

Terkait ojol, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berpelat hitam.

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Raja Iblis Abadi

Perusahaan Induk Google, Alphabet PHK 12 Ribu Karyawan******

Perusahaan induk Google, Alphabet, memutus hubungan kerja (PHK) setidaknya 12 ribu orang karyawan atau 6 persen dari total pekerjanya di dunia.

Pengumuman disampaikan langsung oleh CEO Alphabet Sundar Pichai melalui surat kepada seluruh pegawai.

"Ini adalah momen penting untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan bakat dan modal kami ke prioritas tertinggi kami," ujar Pichai dikutip dari moneycontrol.com, Jumat (20/1).

Meski demikian, Pichai mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pegawai yang terdampak dengan membantu mencari peluang kerja baru.

Untuk perusahaan di AS, perusahaan dikatakan bakal membayar karyawan selama periode masa pemberitahuan secara penuh (minimal 60 hari).

Selain itu, perusahaan juga menawarkan paket pesangon mulai dari gaji 16 minggu ditambah dua minggu untuk setiap tahun dan mempercepat setidaknya 16 minggu vesting GSU.

PHK yang dilakukan Alphabet mengikuti langkah sejumlah perusahaan teknologi lainnya yang mengatakan ingin memperbaiki arah bisnisnya. Beberapa diantaranya yang sudah melakukan pemangkasan pegawai adalah Microsoft, Platform Meta, Twitter, dan Amazon.com.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Sihir

Lebih dari 3 Ribu Hektare Sawah di Kudus Puso karena Banjir Lama******

Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tidak hanya berdampak pada pemukiman penduduk, tapi lahan tanaman padiseluas 3.489 hektare juga mengalami puso akibat tergenang dalam waktu lama.

"Ribuan hektare lahan tanaman padi yang puso tersebut tergenang banjir hingga tanggal 15 Januari 2023 yang tersebar di sejumlah kecamatan. Mulai dari Kecamatan Jati, Mejobo, Kaliwungu, Jekulo, dan Undaan," kata Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah, Minggu (22/1) seperti dikutip dari Antara.

Pihaknya mencatat lahan tanaman padi yang tergenang akibat banjir pada awal Januari 2023 mencapai 3.756 hektare, namun yang mengalami gagal panen seluas 3.489 hektare. Sedangkan potensi kerugiannya berkisar Rp50,1 miliar.

"Penghitungan potensi kerugian tersebut merupakan rata-rata karena varian umur tanaman padi yang puso bervariasi," ujarnya.

Lihat Juga : Sejumlah Wilayah Aceh Terendam Banjir, Ribuan Warga Mengungsi

Sementara itu ketinggian genangan banjir yang terjadi juga bervariasi. Ketika genangan berlangsung terlalu lama, batang tanaman padi dipastikan membusuk alias puso.

Dinas Pertanian dan Pangan Kudus juga sudah mengajukan bantuan benih kepada Pemerintah Pusat dan sebagian diajukan klaim asuransinya karena ada yang mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Tanaman padi puso yang mengikuti program AUTP seluas 407 hektare, sedangkan yang diusulkan mendapatkan bantuan benih karena dampak perubahan iklim ke Kementerian Pertanian seluas 3.401 hektare.

Lihat Juga : Jokowi Sapa Ganjar di Solo, Warga NU Bersorak-sorai

mitos dan legenda kuno

21 Komoditas Jadi Prioritas Hilirisasi, Target Investasi Rp8.234 T******

Pemerintah menetapkan delapan sektor yang menjadi prioritas dalam peta jalan hilirisasiinvestasi strategis Indonesia 2023-2035. Target investasinya mencapai US5,3 miliar atau sekitar Rp8.234 triliun (asumsi kurs Rp15.100 per dolar AS).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan delapan sektor prioritas itu terbagi menjadi 21 komoditas, di antaranya mineral batu bara, minyak gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan.

"Total investasinya yang kalau kita bisa capai itu sebesar US5,3 miliar. Ini angka yang tidak sedikit, tapi ini salah satu syarat untuk negara kita bisa lepas dari negara berkembang menjadi negara maju," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/1).

Bahlil menambahkan hilirisasi di Indonesia tidak hanya akan berfokus pada nikel. Namun, nikel disebut menjadi contoh nyata hasil hilirisasi, di mana ekspor nikel naik dari US,3 miliar pada 2017-2018 menjadi US,9 miliar pada 2020-2021.

"Kami tidak ingin berakhir di nikel karena sumber daya alam kita banyak. Maka kita breakdown (21 komoditas) dengan peluang-peluang investasi yang ada," ujar Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil mengatakan banyak negara maju tidak ingin negara berkembang seperti Indonesia melakukan hilirisasi dengan pelarangan ekspor bahan baku. Namun ia mengatakan Indonesia harus optimis dan tidak ragu karena investasi asing sudah banyak masuk ke Indonesia.

"Bahwa ada yang setuju enggak setuju, itu urusan mereka. Kita ini, pemerintah, bukan memuaskan semua orang global. Bahwa ada yang setuju enggak setuju, biasa saja," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Murka Mega Soal Bandara Bali Utara dan Perlunya Evaluasi Proyek Jokowi******

Pembangunan proyek infrastruktur di era Jokowi memicu kemarahan. Tak tanggung- tanggung, kemarahan langsung meledak dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang merupakan partai utama pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

Kemarahan ia arahkan pada pembangunan Bandara Bali Utara.

Mengutip laman resmi KPPIP, Bandara Bali Utara merupakan salah satu dari 8 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Hanya saja, mengacu pada Permenko Nomor 9 Tahun 2022, proyek tersebut dicoret dari daftar PSN.

Selain Bandara Bali Utara, proyek yang dicoret dari PSN yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Bendungan Tiro di Aceh, proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL), proyek Kereta Api Kalimantan, dan Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur.

"Itu sudah diberi warning perpanjangan, tapi tidak ada progress sehingga dikeluarkan," ujar Wahyu dalam konferensi pers Selasa (26/7) lalu.

Selain karena tidak ada kemajuan, kurangnya dukungan masyarakat sekitar juga menjadi alasan mengapa 8 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN.

Misalnya, proyek Bendungan Tiro di Aceh dikeluarkan karena masyarakat setempat tidak setuju dengan pembangunan bendungan tersebut.

"Ini tidak akan bisa dipaksakan, sehingga kita keluarkan dan Kementerian PUPR sedang mencari opsi yang lain," ujar Wahyu.

Adapun, sesuai Permenko Nomor 9 Tahun 2022, saat ini jumlah PSN menjadi 200 proyek dan 12 program.

Menanggapi sejumlah PSN yang dicoret, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bandara memang sudah terlalu banyak dan perencanaan bandara yang kurang matang bisa mengakibatkan beban anggaran dalam jangka panjang, bahkan pendapatan operasional tidak bisa menutup pengeluaran rutin.

Sementara untuk proyek kereta api perlu, Bhima mengatakan dipertimbangkan kembali untuk dihapus dari daftar PSN karena pengembangan daerah di Kalimantan membutuhkan transportasi logistik dan penumpang yang baik.

"Daripada kereta cepat Jakarta-Bandung, harusnya infrastruktur di luar jawa yang berkaitan dengan konektivitas logistik seperti kereta dan pelabuhan yang perlu dibangun masif," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Kemudian, PSN berupa bendungan jika dihapus menurut Bhima harus melihat kebutuhan terhadap bendungan itu, karena masalahnya di berbagai daerah ada bendungan, tapi terdapat masalah di irigasi. Sementara kawasan ekonomi kreatif sebaiknya didorong yang sudah ada, tanpa perlu clustering dari awal.

Di sisi lain, Ekonomi Core Yusuf Rendy mengatakan beberapa PSN yang dicoret memang berdasarkan alasan teknis di mana dinilai kurang strategis ataupun prospektif. Selain itu, terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembangunan dari PSN tersebut.

"Saya pikir kedua alasan itu dapat diterima dan sah-sah saja karena pertama tentu pemerintah menghitung masa kepemimpinan pemerintahan saat ini dan yang tidak kalah penting masalah ketersediaan dana," ujar Yusuf.

Yusuf menilai dengan terbatasnya waktu yang tersedia untuk membangun PSN itu, maka dengan dicoretnya sejumlah PSN akan lebih relevan dengan kondisi di tahun ini dan juga di tahun depan karena pemerintah berupaya untuk melakukan konsolidasi fiskal dan salah satu muara dari dampak ini adalah lebih selektifnya pemerintah dalam mengalokasikan beragam pos belanja dan termasuk di dalamnya pos pembangunan infrastruktur.

"Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang efisiensi belanja terutama di masa konsolidasi fiskal ini maka saya pikir langkah pemerintah untuk membatalkan atau mencoret beragam PSN yang disebutkan di atas relatif tepat," ujarnya.

Perlu pemikiran matang dalam membangun banda udara baru di Bali