link slot gacor gampang menang

Wu Po Jiu Huang

link bo slot terpercaya

Kemenhub pastikan kesiapan Bandara Soetta menjelang libur panjang******

Saya juga mengecek pelayanan kereta layang, fasilitas lift, eskalator dan kebersihan toilet yang ada di terminal, semua nyaman dan bersih

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kesiapan sarana dan prasarana Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menjelang libur panjang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek 2024.

"Mendekati libur panjang, kegiatan operasional di Bandara Soekarno-Hatta akan meningkat. Kami ingin memastikan bahwa semua fasilitas dan layanan di bandara siap melayani para penumpang dengan baik," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Kristi menginspeksi Bandara Soetta pada Jumat (2/2) untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana di bandara itu menghadapi lonjakan jumlah penumpang.

Kristi juga berinteraksi dengan petugas keamanan, petugas counter checkin, dan manajemen bandara untuk memastikan aktivitas operasional penerbangan dan pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, ia juga mencoba mengecek pelayanan dan kenyamanan kereta layang (Kalayang) atau yang biasa disebut sky train, sebagai salah satu alternatif transportasi umum gratis menghubungkan terminal keberangkatan di Bandara Soetta.

Baca juga: Kemenhub catat 17 rute penerbangan perintis beroperasi di Tarakan

Baca juga: Kemenhub kucurkan Rp15 miliar di 2024 ini untuk Terminal Leuwipanjang

"Saya juga mengecek pelayanan kereta layang, fasilitas lift, eskalator dan kebersihan toilet yang ada di terminal, semua nyaman dan bersih," ungkapnya.

Bandara Soetta sebagai gerbang utama penerbangan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan konektivitas udara yang lancar dan aman, khususnya selama libur nasional.

"Kami berterima kasih kepada seluruh tim yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta telah bekerja keras untuk memastikan semua operasional berjalan dengan lancar," ujar Kristi.

Baca juga: BPTJ Kemenhub rencanakan tambah lintasan "Skybridge" Bojonggede

Baca juga: Tahun ini Kemenhub bangun "skybridge" Stasiun KA ke Pelabuhan Ketapang

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

iplaybet

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Membombardir dunia misterius

tafsir mimpi 00 99

Asa "nyoblos" lewat jalur Daftar Pemilih Khusus di Kuala Lumpur******

Bagi mereka yang sama sekali tidak masuk dalam DPTLN atau di DPTbLN tetap dapat menyalurkan suara dengan masuk dalam DPKLN.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Hari pemungutan suara Pemilu 2024 makin dekat. Bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri, sebagian tentu sudah ada yang menyalurkan hak suara melalui metode pos.

Ada pula yang akan menyalurkan hak suara melalui kotak suara keliling (KSK), di mana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) akan menyambangi lokasi-lokasi yang telah ditentukan, yang terdapat banyak WNI.

Metode selanjutnya tentu dengan melakukan pencoblosan surat suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) sesuai yang telah ditetapkan, layaknya penyaluran suara di Indonesia.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur melalui rapat pleno telah menetapkan 447.258 orang dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN). Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk menegaskan angka itu sudah final.

Mereka yang masuk dalam DPTLN Kuala Lumpur adalah WNI yang ada di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Selangor, Perak, Terengganu, dan Kelantan.

Dari jumlah tersebut, PPLN Kuala Lumpur kemudian menetapkan 156.367 orang menyalurkan suara lewat pos, 67.946 orang melalui KSK, dan yang terbanyak yakni 222.945 orang akan mencoblos dengan mendatangi TPSLN.

PPLN Kuala Lumpur juga telah menetapkan hari pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di Kuala Lumpur pada Minggu (11/2), yang dilaksanakan sejak pagi hingga petang.

Berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya, kali ini PPLN Kuala Lumpur menetapkan lokasi pelaksanaan pemungutan suara terpusat hanya di satu titik, yakni World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur yang berada di kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur.

Akses menuju lokasi cukup mudah bagi mereka yang tidak menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua karena jarak tempuh berjalan kaki cukup dekat dengan Stasiun Light Rrapit Transit (LRT) PWTC di Jalur Ampang-Sri Petaling.

Sejumlah hotel dan pusat perbelanjaan juga hanya berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari tempat itu. Dan hanya sekitar 10-20 menit berjalan untuk sampai ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) yang berdekatan dengan Stasiun Komuter Putra (KTM Komuter) yang melayani jalur Seremban-Port Klang.

Menurut anggota PPLN Kuala Lumpur Puji Sumarsono, harapannya tingkat partisipasi lebih tinggi karena melihat pelaksanaan Pemilu 2014 maupun 2019, jumlah WNI yang "mencoblos" di Kuala Lumpur memang kurang dari 50 persen dari yang ada dalam DPTLN.

Meski demikian, antisipasi tetap harus dilakukan guna memastikan proses penyaluran hak suara pada Pemilu 2024 berjalan lancar dan damai.

Oleh karena itu pula Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono meminta PPLN melakukan simulasi pelaksanaan pemilu di WTC, guna memastikan puluhan hingga ratusan ribu WNI yang hendak menyalurkan suaranya dapat terakomodasi dengan baik dan berjalan lancar.

Ada 223 TPSLN yang akan menjadi tempat menyalurkan hak suara WNI di WTC. TPSLN tersebut tentu tidak hanya akan mengakomodasi mereka yang ada dalam DPTLN, karena masih ada mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) dan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Para pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pesta demokrasi kali ini tentu juga harus sudah memperhitungkan betul risiko ketika ratusan ribu orang berkumpul di satu lokasi, dan memiliki rencana cadangan untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Antisipasi tentunya tidak hanya pada teknis proses penyaluran suara di TPSPLN yang akan dilakukan para WNI, tetapi juga aspek keamanan dan ketertiban dari semua pihak termasuk perwakilan partai politik yang memiliki kepentingan memperoleh suara harus dijaga.


Pindah memilih

Sejumlah keluhan datang dari WNI yang ada di Malaysia karena ternyata tidak masuk dalam DPTLN Kuala Lumpur. Namun angka 447.258 itu sudah angka final yang diputuskan dalam rapat pleno yang juga dihadiri perwakilan partai politik hingga Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur.

PPLN dan Panwaslu LN Kuala Lumpur memang telah mengimbau masyarakat yang tidak masuk dalam DPTLN untuk mengecek lagi secara daring di situs cekdptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor atau nomor paspor lama jika memang sudah ada pergantian.

Bagi mereka yang ternyata tercantum dalam DPT di Indonesia namun tidak bisa pulang melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di tempat asal sesuai KTP-el, bisa mengajukan pindah memilih di TPS lain, termasuk ke TPSLN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengaturnya dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Alasan pindah memilih karena memang bertugas di tempat lain saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan, menjalani rehabilitasi narkoba, tugas belajar atau menempuh pendidikan, pindah domisili, bekerja di luar domisilinya dan atau menghadapi keadaan tertentu di luar ketentuan di atas.

KPU masih membuka kesempatan bagi mereka yang masuk dalam DPT namun hendak pindah lokasi menyalurkan suara paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara, pukul 23.59 waktu setempat. Pemilih yang hendak pindah lokasi “nyoblos” di Kuala Lumpur perlu mendatangi PPLN dengan membawa KTP-el dan atau paspor dan atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Atau bisa pula dengan mendaftar melalui tautan pplnkl.id/Cekdpt/tamah-pemilih_pindah paling lambat 4 Februari 2024, kata Juru Bicara PPLN Kuala Lumpur Puji Sumarsono.

Saat mendatangi TPSLN nanti, mereka yang masuk dalam DPTbLN juga perlu membawa KTP-el dan atau paspor dan atau SPLP, bila perlu surat keterangan yang menguatkan alasan untuk pindah lokasi memilih.

Mereka yang sudah mendaftar untuk pindah lokasi memilih di Kuala Lumpur, menurut Puji, sudah akan dapat melihat pembaruan datanya pada awal Februari melalui situs cekdptonline.kpu.go.id.


“Nyoblos” jalur DPKLN

Bagi mereka yang sama sekali tidak masuk dalam DPTLN atau di DPTbLN tetap dapat menyalurkan suara dengan masuk dalam DPKLN.

Puji mengatakan PPLN membuka Pojok Pemilu PPLN Kuala Lumpur di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur sehingga mereka masih bisa mendaftar di sana untuk masuk dalam DPKLN.

Namun ternyata ada juga WNI yang terkejut karena saat mendatangi Pojok Pemilu di KBRI ternyata belum ada petugas di tempat itu.

PPLN Kuala Lumpur memberikan alternatif lain dengan membuka pendaftaran untuk DPKLN secara daring melalui tautan pplnkl.id/Cekdpt/tambah-pemilih.

KPPSLN nanti akan mencatat DPKLN dalam daftar hadir di TPSLN pada hari pemungutan suara dan dilaporkan kepada PPLN. Tentu saja mereka harus membawa KTP-el, paspor, atau SPLP asli dengan alamat tempat tinggal luar negeri.

Puji mengatakan mereka yang tidak ada dalam DPT, DPTLN, atau DPTbLN juga dapat datang langsung ke WTC dengan membawa KTP-el, paspor, atau SPLP. “Yang belum ter-cover, insya-Allah bisa masuk DPK."

Terkait dengan ketersediaan surat suara untuk mereka yang masuk dalam DPKLN, ia mengatakan dapat menggunakan dua persen surat suara cadangan yang ada.

DPKLN inilah yang menjadi harapan WNI di Kuala Lumpur yang tidak masuk dalam DPTLN dan DPTbLN untuk tetap dapat menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu 2024 nanti, mengingat daftar pemilih tetap sudah final.









 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

dunia yang berbakat

lokasi4d

Polresta Cirebon buat tugu udang dari knalpot bising hasil razia******

Cirebon (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat menggunakan ratusan knalpot bising dari hasil razia selama 11-31 Januari 2024 sebagai bahan pembuatan tugu udang untuk mengedukasi masyarakat agar patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kepala Polresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni mengatakan dalam proses pembuatan ini sejumlah perajin lokal turut dilibatkan, guna menyusun sebanyak 800 knalpot bising menjadi dua buah tugu dengan bentuk udang yang merupakan ikon Cirebon. “Dari dua tugu itu memerlukan kurang lebih 800 buah knalpot. Progresnya sekarang sedang dirakit oleh seniman lokal,” kata Sumarni saat ditemui di Cirebon, Kamis. Rencananya, kata dia, tugu yang sedang dirakit akan memiliki tinggi sekitar dua sampai empat meter sehingga dapat dilihat masyarakat dari kejauhan. Sumarni menyebut pemasangan tugu udang dari knalpot bising ini, nantinya ditempatkan pada salah satu pos polisi dan di area Mapolresta Cirebon. “Harapan kami dengan adanya tugu ini agar masyarakat ingat tidak boleh menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, karena sangat mengganggu kenyamanan,” ujarnya. Selain membuat tugu udang, menurut dia, sebagian knalpot bising sudah dimusnahkan menggunakan mesin pemotong agar tidak bisa digunakan kembali. Ia mengatakan dalam kurang lebih satu bulan razia, pihaknya berhasil menyita 1.246 knalpot bising yang tidak sesuai spesifikasi standar. Sumarni menekankan alasan dilakukannya razia tersebut salah satunya karena banyak masyarakat di Cirebon merasa terganggu akibat suara bising yang dihasilkan dari bunyi knalpot tersebut. “Ya pastinya, ini kan membuat masyarakat tidak nyaman. Ketika masyarakat tidak nyaman, ada rasa emosi yang tinggi, bisa memicu pertengkaran dan lain-lain,” tuturnya. Sementara itu Bupati Cirebon Imron mengaku sangat mendukung upaya yang dilakukan Polresta Cirebon dalam memanfaatkan knalpot bising menjadi tugu udang. Selain menjadi solusi cukup kreatif, kata Imron, pembuatan tugu udang ini nantinya bisa memberikan efek edukasi yang lebih mengena kepada masyarakat. “Saat mereka melihat tugu udang, mereka bisa tersadar kalau memakai knalpot bising tidak diperbolehkan,” ucap dia. Imron menegaskan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen menjalin sinergisitas bersama kepolisian, dalam menanggulangi keberadaan knalpot bising di jalan raya.

Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah
Baca juga: KPU Kota Serang larang knalpot brong saat kampanye terbuka

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

mahjong ways demo 1

BPK serahkan dua LHP penghitungan kerugian negara ke Jaksa Agung******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada Kejaksaan Agung (KA) di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Penyerahan LHP dilakukan oleh Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Hasil pemeriksaan tersebut ialah LHP investigatif dalam rangka PKN atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013–2019.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI ke para debitur yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar,” ujar Wakil Ketua BPK.

Baca juga: BPK lakukan "entry meeting" dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenkop

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp20,49 miliar.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” kata Hendra.

Sebagai informasi, peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), disebutkan bahwa BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Baca juga: BPK memeriksa LK Kemenperin dan Kemenkeu berdasarkan pendekatan risiko

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Raja Sembilan Matahari

mustang303 link

Jokowi tanggapi isu suasana kabinet tidak nyaman******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menanggapi isu yang menyebut suasana Kabinet Indonesia Maju di tengah kontestasi Pilpres 2024 saat ini tidak nyaman.

Menurutnya, kabinet berjalan biasa saja, meski ada perbedaan pilihan politik dari masing-masing menteri.

"Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan,” jelas Presiden setelah menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Presiden juga mengatakan tidak ada masalah terkait soliditas dalam kabinet berkaitan dengan mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

 

Menurutnya, semua menteri melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.

 

“Wongkabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, ya kunjungan ke daerah. Saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini Kongres Ke-16 GP Ansor,” kata Presiden.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam kesempatan terpisah menekankan tidak ada sekat-sekat suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet maupun rapat paripurna di tengah kontestasi Pilpres 2024.

 

"Saya kira tidak ada sekat-sekat suasana Pemilu 2024 di dalam rapat kabinet," kata Ari Dwipayana di Jakarta (31/1).

 

Ari menyampaikan suasana di antara para menteri sebelum, saat dan setelah rapat kabinet maupun sidang paripurna sangat akrab, sangat dekat, dan sangat cair, terlepas dari perbedaan partai maupun pandangan politik para menteri.

 

"Sebelum rapat kabinet, di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi saling sapa, kemudian bahkan ada yang bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu, ngeriung begitu, ngopi menikmati hidangan sambil ngobrol," kata Ari.

 

Ari membantah ada ketidaknyamanan suasana dalam rapat kabinet belakangan ini, layaknya kabar beredar, termasuk soal pemeriksaan ketat para menteri yang akan menghadiri rapat dengan presiden.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024