pinjaman online cepat cair

Dewa Gila Xingtian

dunia188

Sabang hadirkan Rumah Nemo sebagai spot wisata baru******

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Sabang, Aceh menghadirkan Rumah Nemo sebagai destinasi wisata baru di kawasan Teupin Ciriek, desa atau Gampong Krueng Raya, Sabang.

Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi, Sabtu, mengatakan Rumah Nemo menjadi salah satu bukti komitmen masyarakat Sabang, khususnya Gampong Krueng Raya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar kawasan Pantai Teupin Ciriek.

"Ini suatu langkah yang sangat positif karena memang kekuatan Sabang itu justru berasal dari alamnya yang di jaga dan terpelihara dengan baik. Itulah yang justru keunggulan Sabang yang menjadi daya tarik wisata cukup menarik, berbasis konservasi," kata Reza di sela-sela peresmian spot bahari Rumah Nemo dalam rangkaian Sabang Marine Festival 2024 di Kota Sabang.

Reza berharap Rumah Nemo yang merupakan wisata bawah air melihat ikan badut tersebut menambah daftar destinasi wisata unggulan daerah Pulau Weh.

Diversifikasi produk wisata perlu terus dilakukan, Reza melanjutkan, sehingga turis memiliki semakin banyak pilihan, terutama dalam hal berbelanja dan akan tinggal lebih lama di Pulau Weh sehingga akan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat Sabang.

"Kami dari Pemerintah Kota akan terus melakukan pembinaan dari sisi tata kelolanya. Karena ini berbasis komunitas masyarakat, jadi destinasi ini akan dikelola dengan baik oleh masyarakat juga, dengan standar-standar pelayanan yang memang sangat dibutuhkan wisatawan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pokdarwis Mandiri Krueng Raya Irwansyah menjelaskan terdapat delapan titik di Rumah Nemo dengan delapan jenis ikan badut yang sudah teridentifikasi. Di mana masing-masing titik berada di kedalaman yang berbeda.

"Ini baru tahap persiapan, jadi identifikasi, penandaan spot, dan peresmian yang sudah dilakukan Pj wali kota hari ini, untuk ke depan, ini masih menjadi pekerjaan rumah kita juga bersama teman-teman. Sebenarnya masih banyak spot, ada beberapa spot lagi yang belum bisa kita identifikasi, ke depan kita akan meminta dukungan DKP Kota Sabang untuk mengidentifikasi lebih lanjut," ujarnya.
 

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Legenda di zaman modern

seribu buku mimpi

Persija akhiri rentetan hasil buruk seusai hajar Dewa United 4******

Jakarta (ANTARA) - Persija Jakarta mengakhiri rentetan hasil buruk seusai menghajar Dewa United dengan skor 4-1 pada pekan ke-27 Liga 1 Indonesia di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Menurut catatan Liga Indonesia, sebelumnya Persija Jakarta harus rela menelan tiga kekalahan beruntun dari Borneo FC, Madura United dan Arema FC. Pada pertandingan ini, kemenangan Persija Jakarta hadir berkat masing-masing dua gol dari Marko Simic dan Ryo Matsumura, sementara Dewa United sempat membalas lewat penalti Risto Mitrevski. Kemenangan ini juga mengantarkan Persija Jakarta naik ke peringkat tujuh dengan 35 poin dari 27 pertandingan, sedangkan Dewa United turun ke posisi delapan dengan poin sama. Pada babak pertama Dewa United  memiliki peluang terlebih dahulu lewat tendangan Alex Martins, namun dapat dihadang kiper Persija Andritany Ardhiyasa. Persija sukses unggul terlebih dahulu pada menit ke-15 setelah sepak pojok Ryo Matsumura dapat dikonversikan menjadi gol lewat sundulan Marko Simic sehingga skor berubah menjadi 1-0. Macan Kemayoran kembali memiliki peluang, kali ini lewat tendangan Resky Fandi di kotak penalti Dewa, namun bola dapat ditepis kiper Sonny Stevens.

Baca juga: Ryo: Kemenangan atas Dewa United akan kembalikan mental Persija Jual beli serangan terus terjadi, kali ini giliran Dewa yang memiliki peluang emas lewat tendangan keras mendatar Egy Maulana Vikri yang masih ditahan Andritany. Persija sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 29 setelah umpan tarik Reyhan Hannan dapat disambar oleh Simic ke gawang Dewa yang sudah tak terjaga. Dewa mampu memperkecil ketertinggalannya pada menit 37 setelah eksekusi tendangan penalti Risto Mitrevski sukses membobol gawang Persija dan mengubah skor menjadi 1-2. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Persija berhasil mengubah skor menjadi 4-1 hanya dalam kurun waktu lima menit lewat dua gol yang dicetak oleh Ryo Matsumura menit 51 serta 56. Tertinggal tiga gol, Dewa berusaha untuk kembali memperkecil ketertinggalannya, akan tetapi penampilan sigap Andritany mematahkan peluang tersebut. Persija sempat memiliki peluang emas lewat eksekusi tendangan bebas Rizky Ridho, namun dapat dihalau kiper Dewa Sonny Stevens. Pada waktu yang tersisa kedua tim tetap memperagakan permainan menyerang, namun tak ada yang matang sehingga skor 4-1 untuk kemenangan Persija tetap bertahan sampai berakhirnya pertandingan. Selanjutnya Persija Jakarta akan melakoni partai berat kontra Persib Bandung pada pekan ke-28, sedangkan Dewa United menjamu Persikabo 1973.
Baca juga: Thomas Doll targetkan tiga poin penuh usai kalah di tiga pertandingan
Baca juga: Doll nilai Persija sudah maksimal ketika ditekuk Madura United

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

uap baja dan api

slot 123 gacor

Layanan SIM keliling Polda Metro ada di dua tempat******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pada Minggu membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di dua tempat.

Melalui akun media sosial @TMCPpoldaMetro, diinformasikan bahwa layanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

Dua lokasi SIM Keliling hari ini, yaitu:

1. Jalan Raden Inten, Kalimalang samping MCD Duren Sawit, Jakarta Timur
2. Jalan Panjang, depan Bank BJB Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

Masyarakat yang akan mengakses layanan SIM Keliling membawa SIM lama dan KTP masing-masing disertakan fotokopi.

Saat di lokasi gerai pemohon akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi. Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Baca juga: Volkswagen Club Indonesia gelar keselamatan jalan di Polda Metro Jaya
Baca juga: Bubar konser Ed Sheeran, jalan sekitar JIS sangat padat

Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

Sebagai informasi, pengendara yang tidak dapat memperlihatkan SIM yang masih berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi maksimal yang bisa dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
Baca juga: Polisi imbau penonton konser Ed Sheeran gunakan transportasi umum

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Sentuhan emas naga

trik jitu slot duo fu duo cai

Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan tepat karena untuk menjaga keamanan perairan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Di IKN memang harus ada concrenkepada upaya membangun pertahanan dan keamanan yang lebih kuat dan efektif," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: TNI AL tingkatkan status Lanal Balikpapan seiring pemindahan ibu kota

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur

Oleh karena itu, dia menilai TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Lanal Balikpapan menjadi Lantamal.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Oleh karena itu, setelah didapuk menjadi lantamal nanti, dia berharap TNI AU melengkapi pangkalan utama Balikpapan itu dengan fasilitas pemantauan yang lengkap hingga kualitas prajurit yang mumpuni.

Baca juga: Kasal sebut belum semua lantamal jadi kodamar pada 2024

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Baca juga: Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

peternakan ajaib

harga voucher axis 5gb 7 hari

IDI diskusikan konsolidasi etik kedokteran******

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar seminar etik kedokteran bertema ‘Dilema Terapi Kedokteran dengan Pendekatan Penelitian Berbasis Pelayanan’ untuk mengkonsolidasi soal etik dalam profesi kedokteran.

“Seminar etik sekaligus sebagai upaya untuk konsolidasi etik di dalam profesi kedokteran, karena saat ini di dalam aspek pelayanan kesehatan diperlukan inti di dalam pelayanan, yakni etik profesi. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yakni upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Adib menjelaskan dalam pelayanan kesehatan, etika profesi kedokteran menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi.

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Baca juga: Menkes harap IDI bantu wujudkan transformasi sistem kesehatan

Pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya, serta tetap memperhatikan etika profesi, menjadi jaminan bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.

Berdasarkan tema yang diangkat pada seminar ini, IDI menyoroti soal dilema etik yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, baik di Indonesia maupun secara global. Era digitalisasi, sosial media, dan regulasi yang berlebihan telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dalam pelayanan kesehatan.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menjadi lembaga otonom yang bertugas menjaga etika profesi kedokteran.

“Dalam unsur organisasi profesi, kita bicara soal berbagai permasalahan internal dan yang paham adalah kelompok sebayanya. Jadi kenapa ada majelis kehormatan etik? Karena untuk menjaga profesi ini tetap di dalam koridor yang juga kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Adib.

Seminar ini juga menjadi wadah bagi dokter untuk memahami betapa pentingnya menjaga etika dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan memperkuat pemahaman tentang etika profesi, diharapkan dokter dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan menjadi teladan yang baik bagi profesi kedokteran.

“Perlindungan soal pelayanan kepada masyarakat, perlindungan juga supaya menjamin dokter dokter di Indonesia tetap menjadi dokter yang baik, dokter yang sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.

Baca juga: Kode etik dan disiplin tak beri jaminan dokter hati-hati bertugas
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju kebangkitan

bandarjudi4d

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024