maya4d

Teknik Bintang Kuno

Pemerintah Naikkan Subsidi Konversi Motor Listrik Jadi Rp10 Juta******

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengklaim insentif konversi motor listriknaik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta per unit.

Menurutnya, kenaikan insentif konversi motor listrik sudah berjalan.

"Rp10 juta yang diputuskan untuk yang konversi. Mulai sekarang juga sudah jalan," ucap Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/11).

Terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menuturkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan insentif konversi motor listrik.

Ia menyebut peluang tersebut masih tetap diusahakan. Pihaknya pun mengaku masih menghitung lebih rinci berapa kenaikan yang dibutuhkan.

"Kami usahakan. Kami lagi hitung. Jadi belum diputuskan, tapi itu sesuatu yang kami pertimbangkan," ucap Rachmat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat.

Rachmat menilai biaya konversi masih tinggi. Oleh karena itu, meski sudah mendapat insentif sebesar Rp7 juta, minat masyarakat masih sedikit.

"Jadi kalau masih di-supportRp7 juta itu orang masih mikir," katanya.

Menurut dia, minat masyarakat untuk mengikuti konversi motor listrik masih rendah. Padahal, pemerintah menargetkan pemberian insentif Rp7 juta per motor untuk 50 ribu unit tahun ini dan 2024 sebanyak 200 ribu unit.

Kebijakan pemerintah menaikkan subsidi konversi motor listrik menjadi Rp10 juta per unit tak lain karena minat masyarakat yang masih rendah. Tujuan insentif tersebut agar meringankan biaya konversi bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik yang mencapai sekitar Rp14 juta per unit.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menduga rendahnya partisipasi masyarakat dalam konversi motor listrik disebabkan karena kurangnya sosialisasi, harga yang cukup mahal, hingga kekhawatiran komponen motor listrik.

Kehidupan pastoral di Amerika

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Dewa Pedang Kekacauan

IHSG Tergelincir ke 7.059 Jelang Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger di posisi 7.059 pada Jumat (1/12) sore. Indeks saham melemah 20,83 poin atau 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,88 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 31,09 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 217 saham menguat, 338 saham terkoreksi, dan 204 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia terpantau bervariasi. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,25 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 0,17 persen, dan indeks Straits Times di Singapura menguat 0,45 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,57 persen dan indeks DAX di Jerman plus 0,49 persen.

Sementara bursa Amerika bervariasi. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,38 persen, indeks Dow Jones menguat 0,50 persen, sedangkan indeks NASDAQ Composite minus 0,23 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Mayoritas Harga Pangan Mahal Awal Desember, Cabai Merah Naik 17 Persen******

Mayoritas harga panganmasih mahal pada pekan pertama Desember ini, Senin (4/12). Harga cabai-cabaian terus naik, terutamacabai merahbesar yang melejit paling tinggi.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata nasional cabai merah besar naik 17 persen atau sebesar Rp11.300 menjadi Rp78.150 per kg.

Cabai merah keriting juga masih mahal. Harganya naik 8,14 persen menjadi Rp74.400 per kg.

Selain cabai, bawang merah dan bawang putih juga terpantau naik 1 persen menjadi Rp32.700 per kg dan Rp37.850 per kg.

Gula pasir lokal naik 1,1 persen ke Rp17.450 per kg, lalu yang kualitas premium naik 1,4 persen ke Rp17.550 per kg.

Selanjutnya, harga minyak juga naik tipis di bawah 1 persen. Minyak goreng curah kini dibanderol Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp21.100 per kg.

Sementara itu, harga daging-dagingan cenderung stabil. Daging ayam ras segar dijual Rp34.900 per kg.

Selanjutnya, daging sapi kualitas 1 dihargai Rp138 ribu per kg dan daging sapi kualitas 2 Rp130.050 per kg.

Komoditas perberasan terpantau stagnan. Beras kualitas bawah I Rp13.700 per kg, beras kualitas bawah II Rp13.550 per kg.

Sedangkan, beras kualitas medium I Rp14.700 per kg, beras kualitas medium II Rp14.500 per kg, dan beras kualitas super I Rp16 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Sistem penurunan peti harta karun

Zulhas Respons Harga Cabai Kian 'Pedas': Nggak Apa Mahal Sesekali******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menilai wajar harga cabai di pasaran kini meroket, bahkan di tembus Rp100 ribu per kilogram (kg) di beberapa daerah.

"Cabai nggak apa-apa mahal sekali-sekali," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di The Manohara Hotel, Sleman, DIY, Senin (6/11).

Zulhas menyebut kenaikan harga cabai juga demi membantu para petani, yang belakangan ini merugi akibat anjloknya hasil pertanian.

"Kasihan petaninya tanahnya dijual, utang banknya enggak bisa bayar," imbuh Ketua Umum PAN tersebut.

"Jadi sekarang kalau lagi mahal, ya dalam setahun beberapa naik enggak apa-apa. Karena kalau murah sekali juga mereka (petani) kan jual tanahnya, enggak bisa bayar bank," sambungnya.

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) sebelumnya mengungkapkan harga cabai rawit di pasar kini sudah menembus Rp100 ribu per kg.

Ketua AACI Abdul Hamid mengatakan data tersebut dihimpunnya langsung dari kunjungan ke pasar di Depok, Jawa Barat, akhir Oktober 2023 lalu. Menurutnya, harga cabai yang makin 'pedas' imbas hujan yang belum kunjung tiba.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP AKR Hingga Vivo

"Benar, harga di pasar end user, Pasar Agung Depok sudah Rp100 ribu per kg. Penyebabnya, kalau untuk cabai rawit utamanya penyakit yang tidak dapat dikendalikan dan kurang air karena hujan belum datang," ujar Abdul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

"Perkiraan (lonjakan harga) untuk cabai rawit merah akan cukup lama, diperkirakan sampai dengan akhir tahun (2023). Kecuali mencari daerah yang kelebihan produksi, seperti di Sulawesi yang masih ada penanaman cabai rawit merahnya atau Sidrap dan sekitarnya," imbuhnya.

Meski begitu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), mencatat harga cabai rawit di level pedagang eceran belum menembus Rp100 ribu per kg. Per hari ini, harga cabai rawit hijau Rp53.050 per kg dan cabai rawit merah Rp72.550 per kg. Lalu, cabai merah keriting harganya Rp59.050 per kg dan cabai merah besar Rp52.550 per kg.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan kenaikan harga disebabkan oleh penurunan produksi hingga 30 persen.

"Ternyata memang El Nino berdampak ke produksi. Ini kan lagi panas-panasnya, memang produksi agak menurun," kata Ketut, Selasa (31/10).

Untuk mengatasi kondisi itu, Ketut mengatakan salah satu cara yang dilakukan Bapanas adalah dengan mendistribusikan cabai dari daerah yang produksinya surplus ke pasar induk Jakarta. Sejumlah daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Ia mengatakan sudah masuk 30 ton cabai ke pasar induk Jakarta dari daerah-daerah itu dan ditargetkan akan terus bertambah.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan ruang pendingin (cold storage) di sentra-sentra produksi sehingga bisa menyimpan cabai lebih lama saat panen melimpah. Dengan cold storage, masa simpan cabai ditargetkan bisa sampai tiga bulan.

"Sehingga saat masa panen raya atau panen melimpah, harga relatif masih wajar. Sehingga ke depan harga tetap bisa dikendalikan," katanya.

Bapanas juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menggalakkan gerakan menanam cabai. Gerakan menanam cabai diharapkan bisa dilakukan setiap keluarga.

[Gambas:Video CNN]