judi slot uno

Penyelamat Pesawat

jam gacor mahjong

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang******

... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

erek erek 2d abjad az

Ledakan smelter tewaskan 20 orang, dua pimpinan PT ITSS jadi tersangka******

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengatakan dua orang pimpinan penting PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Kabupaten Morowali, ditetapkan sebagai tersangka ledakan smelter pada Desember 2023. 
 "Dua pejabat tersebut merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal China inisial ZG dan Z," kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono  saat dihubungi di Palu, Senin. Ia mengemukakan, tersangka WNA itu yakni ZG berstatus sebagai Supervisor Furnace PT Zhao Hui Nikel yang diperbantukan ke PT ITSS, dan Z adalah Wakil Supervisor PT OSMI. Ia belum menjelaskan secara terperinci alasan kedua WNA tersebut ditetapkan sebagai tersangka. "Kedua tersangka dijerat Pasal 188, 359 dan 360 KUHP," ujarnya. Ia menjelaskan, dalam kasus tersebut tim penyidik telah memeriksa 27 orang saksi yang merupakan karyawan dan dianggap bertanggung jawab atas peristiwa nahas tersebut. “Saksi yang diperiksa yakni Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun TKA, termasuk ada sejumlah korban yang sudah pulih, kami telah mintai keterangan,” ucapnya. Dari hasil penyelidikan sebelumnya, diduga sejumlah standar operasional prosedur (SOP) yang dilanggar dari sisi petugas, baik metode kerja maupun dari keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2023 itu tercatat 20 korban meninggal dunia, terdiri dari 12 orang pekerja asal Indonesia dan delapan orang merupakan TKA.

Pewarta: Mohamad Ridwan/Kristina Natalia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

penyedia sistem

slot gacor deposit via qris

Tim Dokkes Polri disiagakan 24 jam pada Pemilu 2024******

Tangerang (ANTARA) - Tim Satuan Tugas Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polresta Tangerang, Polda Banten akan disiagakan selama 24 jam untuk membantu mengawasi kesehatan para petugas keamanan dan KPPS pada hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Jadi, di setiap puskesmas tenaga kesehatan disiagakan selama 24 jam, baik dari tenaga kesehatan Kepolisian dan Dinas Kesehatan sebagai pemantau kondisi kesehatan para petugas di TPS," ucap Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono di Tangerang, Senin.

Pengerahan tenaga medis dari tim kepolisian ini, dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses pemungutan suara dengan memantau kondisi kesehatan setiap para petugas penyelenggara serta keamanan yang bertugas.

Dalam hal ini, pihaknya juga bersama unsur terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk tim kesiapsiagaan bidang kesehatan yang akan bertugas di seluruh puskesmas sebagai memantau kesehatan petugas dengan menyangkut data hasil skriningriwayat kesehatannya.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda melakukan layanan kesehatan untuk siap sedia layanan masyarakat. Kami juga sudah menyiapkan layanan Hotlinejika nanti dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Sejauh ini, untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap personel keamanan Polri telah pihaknya lakukan. Dimana, jajaran anggotanya yang bertugas dalam pengamanan pemilu tersebut dipastikan kondisinya baik.

Tim kesehatan perlu memastikan hal itu agar tidak ada personel kepolisian yang tidak sehat karena harus bekerja keras untuk melakukan pengawasan selama masa pencoblosan pemilu.

"Untuk jumlah total Dokkes nanti kami akan kalkulasi lagi, namun dipastikan kita mengerahkan petugas kesehatan untuk membantu petugas di lapangan," ujar dia.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, mengerahkan bantuan sebanyak 292 tenaga kesehatan (nakes) untuk mendampingi petugas penyelenggara pemilihan umum 2024 di tempat pemungutan suara.

Adapun dari ratusan tenaga kesehatan yang telah disiagakan itu, terdiri dari 90 dokter, 110 perawat dan 92, driverambulance. Mereka nantinya akan ditugaskan di setiap posko yang ada di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

"Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menerjunkan 292 orang petugas kesehatan," ujar Pj Bupati Tangerang Andi Ony.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiagakan seluruh rumah sakit daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Tangerang sebagai membantu penanganan medis.

"Termasuk seluruh puskesmas kita siagakan, karena ini penting sebagai melihat dari pengalaman sebelumnya yaitu pemilu 2019. Maka, kami akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan daftar pemilih tetap berkelanjutan yang diperbarui sebanyak 2.353.825 jiwa, dengan rincian 1.188.969 orang pemilih laki-laki dan 1.164.856 orang pemilih perempuan.

Data itu diambil dari hasil Pemilu 2019 yang telah dipadukan dengan data kependudukan secara nasional.

Pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 9.016 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 274 desa/kelurahan.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

dindongtogel

Ketua PBNU: Siapapun yang jadi presiden wajib didukung masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menegaskan siapapun yang kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden wajib didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Mari tetap bersama-sama kompak sejalan membangun bangsa dan negara Indonesia lebih maju dan makmur di masa depan," ujar Ahmad Fahrur Rozi yang biasa dipanggil Gus Fahrur melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Indonesia sebelumnya telah menyelenggarakan pemilu, Rabu (14/2), guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan.

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024

Gus Fahrur mengimbau masyarakat di Indonesia agar tetap tenang menikmati masa pencoblosan Pemilu 2024 yang sudah selesai dengan damai dan aman.

Ia juga berpesan kepada masyarakat agar bisa menerima hasil yang ada. Artinya, yang kalah tetap menjaga persatuan, kedamaian, kerukunan, dan yang menang jangan euforia berlebihan

"Mari tetap saling menghargai. Hormati hasil Quick Countdan tetap sabar bersama-sama menunggu hasil Real Countdari KPU dengan tetap menjaga kondusivitas masyarakat," katanya.

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Senada dengan Gus Fahrur, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengajak masyarakat menghormati hasil pemilu seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden.

"Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom.

Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Kemenag imbau khutbah Jumat besok diisi pesan persaudaraan pascapemilu

Ia pun mendorong masyarakat agar kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya.

"Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Darah kerajaan

depo 25 bonus 25

Ledakan smelter tewaskan 20 orang, dua pimpinan PT ITSS jadi tersangka******

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengatakan dua orang pimpinan penting PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Kabupaten Morowali, ditetapkan sebagai tersangka ledakan smelter pada Desember 2023. 
 "Dua pejabat tersebut merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal China inisial ZG dan Z," kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono  saat dihubungi di Palu, Senin. Ia mengemukakan, tersangka WNA itu yakni ZG berstatus sebagai Supervisor Furnace PT Zhao Hui Nikel yang diperbantukan ke PT ITSS, dan Z adalah Wakil Supervisor PT OSMI. Ia belum menjelaskan secara terperinci alasan kedua WNA tersebut ditetapkan sebagai tersangka. "Kedua tersangka dijerat Pasal 188, 359 dan 360 KUHP," ujarnya. Ia menjelaskan, dalam kasus tersebut tim penyidik telah memeriksa 27 orang saksi yang merupakan karyawan dan dianggap bertanggung jawab atas peristiwa nahas tersebut. “Saksi yang diperiksa yakni Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun TKA, termasuk ada sejumlah korban yang sudah pulih, kami telah mintai keterangan,” ucapnya. Dari hasil penyelidikan sebelumnya, diduga sejumlah standar operasional prosedur (SOP) yang dilanggar dari sisi petugas, baik metode kerja maupun dari keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2023 itu tercatat 20 korban meninggal dunia, terdiri dari 12 orang pekerja asal Indonesia dan delapan orang merupakan TKA.

Pewarta: Mohamad Ridwan/Kristina Natalia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kamp pelatihan iblis

info jam gacor zeus hari ini

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024