trik slot paling gacor

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Tarif Tol Cinere******

Tarif Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) naik dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu atau sebanyak Rp6.000. Tarif Tol Cijago ini resmi naik sejak Jumat (5/1) silam.

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No.1916/KPST/M/2023 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besaran Tarif Tol, dan Sistem Pengumpulan Tol pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi pada 18 Desember 2023.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Ali Rachmadi Nasution menyebut sosialisasi terkait kenaikan tarif tol ini telah dilakukan 14 hari.

Sebagian seksi dari Tol Cijago sendiri baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (8/1) lalu. Sebelumnya, Jokowi meresmikan tiga seksi tol di dua ruas yang masuk ke dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2.

Tol yang dimaksud termasuk seksi 2 ruas Serpong-Cinere dan seksi 2 dan 3 ruas Cinere-Jagorawi. Tiga seksi tol ini menghubungkan Pamulang hingga Bogor Raya sepanjang 14 kilometer (km).

Jokowi berharap tol ini membuat masyarakat memiliki banyak pilihan atau alternatif untuk melakukan mobilitas di kawasan sekitar Jakarta. Misalnya ke Cibubur, Tangerang, Bogor, ataupun ke Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan tol ini, Jokowi menegaskan macet di Jakarta akan berkurang lantaran masyarakat tak mesti berkendara ke tengah kota terlebih dahulu.

Berikut daftar perubahan tarif pada Tol Cinere-Jagorawi:

1. Golongan I dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu

2. Golongan II dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

3. Golongan III dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

4. Golongan IV dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

5. Golongan V dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

Kemenperin Gandeng Polda Sulteng Usut Ledakan Smelter ITSS Morowali******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkoordinasi secara intens dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) terkait penanganan kasus meledaknya tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menyebut pihaknya bakal memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab ledakan tersebut, usai keluar hasil penyelidikan oleh Puslabfor Polda Sulteng.

"Nanti setelah ada hasil penyelidikan, mungkin nanti dari Keputusan Perindustrian akan memberikan rilis dengan Polda Sulawesi Tengah. Jadi saat ini kita masih menunggu hasil dari penyelidikan koordinasi antara Polda dengan Kemenperin," kata Andi dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Desember 2023 di Hyatt Regency Bali, Kamis (28/12).

"Saat ini tim Kemenperin sedang berkoordinasi intens dengan Puslabfor Polda Sulteng. Jadi seperti prosedur pada umumnya, apabila terjadi kecelakaan maka kepolisian, dalam hal ini Polda Sulteng menurunkan tim dari pusat laboratorium forensik," jelas Andi lebih lanjut.

Lebih lanjut, Andi mengatakan Kemenperin saat ini terus memantau perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik maupun oleh TKP yang dilakukan oleh Polda Sulteng.

Kemenperin juga sebelumnya sudah menurunkan tim khusus penanganan kecelakaan kerja meledaknya tungku smelter PT ITSS tersebut.

"Kamu mendapat laporan bahwa pasca-kecelakaan ini, para korban ditangani dengan baik. Kami juga berharap perusahaan kooperatif dengan tim investigasi kecelakaan kerja yang diturunkan ke lokasi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, Minggu (24/12).

Ia menyampaikan tim bakal melakukan investigasi kecelakaan tersebut. Hasil investigasi itu nantinya untuk mengetahui penyebab musibah yang menewaskan sembilan orang itu. Selain itu, hasil investigasi juga dapat menjadi evaluasi untuk perusahaan dalam pengawasan dan pengendalian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Jadi Standard Operation Procedure (SOP) benar-benar dijalankan dengan benar, termasuk yang berkaitan dengan pekerjanya dan teknologi yang digunakan," jelas dia.

Sebelumnya, tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak saat pekerja memperbaiki bagian tungku. Saat tungku tersebut sedang tidak beroperasi dan dalam proses perbaikan, terdapat sisa slag atau terak dalam tungku yang keluar, lalu bersentuhan dengan barang-barang yang mudah terbakar di lokasi.

Beberapa tabung oksigen di sekitarnya juga ikut meledak hingga menimbulkan kobaran api.

Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut terjadi ledakan secara tiba-tiba.

Akibat kejadian ini, sedikitnya 13 orang tenaga kerja tewas. Mereka terdiri dari empat orang tenaga kerja asing (TKA) asal China, dan sembilan tenaga kerja Indonesia (TKI).

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Bos Bulog Ungkap Biang Kerok Harga Beras Tak Turun Meski Banjir Impor******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi membongkar biang kerok kenapa lonjakan harga beraspada 2023 kemarin susah dikendalikan oleh pemerintah.

Ia mengatakan sejatinya pemerintah sudah mengeluarkan penugasan impor ke Bulog sebanyak 3,5 juta ton pada tahun lalu agar lonjakan harga itu bisa diredam. Dari jumlah itu, 3 juta sudah tereksekusi pada tahun kemarin.

Sementara itu, 500 ribu lainnya akan masuk pada tahun ini. Beras tersebut berasal dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan.

"Harus diakui bahwa bantuan pangan dan beras SPHP belum berhasil menurunkan harga, tapi berhasil menurunkan inflasi, tapi harga berasnya masih relatif tinggi. Jadi artinya harga beras itu stabil tapi relatif tinggi," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

"Mengapa belum berhasil menurunkan harga karena memang kondisi produksi situasinya masih berat bahkan berlanjut sampai dengan saat ini," imbuhnya.

Karena belum berhasil itulah, pemerintah membuka keran impor beras lagi untuk tahun ini. Ia mengatakan Bulog sudah mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengimpor 2 juta ton lagi tahun ini. 

Namun, ada kemungkinan jumlah tersebut bertambah.

"Intinya kita saat ini 2 juta ton untuk neraca pangan, sudah dibicarakan ada kemungkinan untuk lebih dari 2 juta," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengatakan Bulog hanya menguasai delapan hingga sembilan persen dari suplai beras nasional. Sementara sisanya dikuasai oleh swasta baik penggilingan kecil maupun besar yang berkisar 190 ribu penggilingan.

Meski hanya mengusai delapan hingga sembilan persen beras, Bayu menyebut jumlah tersebut sudah cukup. Jika ingin mengusasai lebih besar lagi, sambungnya, Bulog, tentu membutuhkan biaya tambahan.

"Dan kita juga tidak mau mematikan para pelaku yang ada dari swasta," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

Jasa Marga: 376 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Tahun Baru******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat kenaikan jumlah kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek sebesar 13,24 persen menjelang perayaan Tahun Baru 2024pada Minggu (31/12).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan total terdapat 376.949 kendaraan meninggalkan Jakarta pada periode Jumat (29/12) dan Sabtu (30/12).

Lisye mengatakan, angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) utama yang meliputi GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Berikut rincian distribusi lalu lintas meninggalkan Jabodetabek.

1. Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

Total lalu meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung sebanyak 186.797 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 93.933 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 92.864 kendaraan.

2. Arah Barat (Merak)

Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak mencapai 97.989 kendaraan.

3. Arah Selatan (Puncak)

Lalu lintas kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 92.163 kendaraan

Lisye menambahkan pihaknya memprediksi puncak arus balik libur Natal dan tahun baru akan terjadi pada Senin (1/1) besok. Jasa Marga memprediksi mayoritas arus balik akan berasal dari arah Timur atau dari arah Trans Jawa dan Bandung yang mencapai 140 ribu kendaraan.

"Kami mengimbau pengguna jalan yang masih diberikan kelonggaran untuk melanjutkan periode mudiknya agar menghindari pulang bersamaan di hari Senin dan Selasa, 1 dan 2 Januari 2024 dengan menggeser waktu perjalanan dengan pilihan hari ini, 31 Desember 2023 maupun di hari Rabu, 3 Januari 2024," pungkasnya.

Memanggil dewi dari dunia lain

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal