nomor maxwin

Keseharian saya

Target Juni 2023, Kemenhub Pastikan Kawal Proyek KCJB Hingga Tuntas******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan terus mengawal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga tuntas.

Saat ini, pembangunan konstruksi telah mencapai sekitar 84 persen. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan proyek KCJB rampung pada Juni 2023, dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada Juli 2023.

"Pak Luhut (Menkomarves), Pak Erick (Menteri BUMN), dan saya ditugaskan bapak Presiden untuk mengawal proyek ini. kereta ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa kita," ujar Budi saat meninjau proyek KCJB di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Budi mengungkapkan, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta cepat yang berkecepatan hingga 360 km/jam. Kereta ini dibangun dengan teknologi tinggi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman SDM di bidang perkeretaapian.

"Pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat yang berteknologi tinggi, dapat menjadi laboratorium bagi anak bangsa untuk belajar. Di negara Eropa, Jepang, dan lainnya sudah biasa membangun. Oleh karenanya, kita harus melakukan suatu hal yang baru, agar kita memiliki pengalaman dan bisa membangun infrastruktur transportasi publik dengan lebih baik lagi ke depannya," tutur Budi.

Dalam mempersiapkan operasional KCJB, pemerintah menggandeng dua perusahaan konsultan asal Inggris, yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Pengerjaan proyek KCJB pun dipastikan terus berlangsung untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti track laying, sistem listrik aliran atas, dan penyiapan akses dan integrasi antar moda yang memudahkan akses masyarakat.

Turut hadir pada peninjauan KCJB adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.

Bagaimana menghadapi transformasi

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.

Jin Ke Ru Giok

Buwas Buka Suara soal Sebab Mentan Tak Ikut Rapat Beras dengan Jokowi******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan alasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak hadir dalam rapat terbatas mengenai persediaan beras bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

Dalam rapat itu, Buwas hadir bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

Buwas kemudian menjelaskan rapat itu hanya membahas distribusi beras sehingga Syahrul Yasin Limpo yang mengurus bagian produksi tidak hadir.

Ia pun menjelaskan Jokowi hanya rapat bersama dirinya Zulkifli Hasan dan Arief Prasetyo karena mereka lah yang bertugas mengurus stabilitas ketersediaan dan harga beras.

"Iya (bertiga saja) karena yang mengurus stabilisasi kan saya, Pak Arief, Pak Mendag," ujarnya.

Buwas pun menegaskan rapat tersebut hanya membahas soal beras dan tidak membahas hal lain. Ia mengatakan dalam rapat itu Jokowi menugaskan agar beras Bulog segera didistribusikan. Selain itu, Jokowi juga disebut meminta agar cadangan beras petani (CBP) dipenuhi dengan mengutamakan dari produksi beras dalam negeri.

Di sisi lain, Buwas juga menanggapi kabar dirinya akan menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Buwas mengatakan saat ini ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai dirut Bulog.

Kendati demikian, ia mengatakan sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih sebagai Dirut Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah, enggak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya.

"Dari dulu saya kalau diberikan amanah ya saya kerjakan," lanjutnya.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet menguat beberapa pekan terakhir. Nama Syahrul masuk dalam daftar menteri yang diusulkan PDIP untuk dicopot.

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Minyakita Langka di Berbagai Daerah Tembus Rp20 Ribu, Konsumen Teriak******

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual beragam dan di atas HET mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Salah satu pedagang, Darwis menuturkan bahwa sudah lebih seminggu ini tokonya tak menyediakan minyak goreng dengan harga eceran Rp14 ribu per liter. Namun, untuk minyak kemasan lainnya, stoknya masih melimpah dengan harga yang lama.

"Minyak curah langka sudah seminggu, Minyakita lebih satu minggu. Minyakita ecerannya Rp20 ribu, refillRp18 ribu. Minyak curah sisa satu botol 1 setengah liter itu Rp25 ribu. Bimoli masih tetap Rp25.000," kata Darwis, Sabtu (28/1).

Pedagang lainnya Aan mengaku hanya mendapatkan satu karton Minyakita yang berisi 12 liter dari distributor selama satu pekan terakhir. Padahal sebelumnya, dirinya mendapatkan pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat dari saat ini.

"Karena ada pembatasan. Biasa ambil dua jerigen, sekarang satu jerigen. Kalau Minyakita juga dibatasi, ambil di distributor minimal 1 dus isi 12 liter langsung habis satu hari. Harga jualnya Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu," ungkapnya.

Sedangkan pedagang lainnya, Roslina mengaku memiliki stok Minyakita dan minyak curah. Namun, menurut dia stok minyak goreng yang dimilikinya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan dari distributor terhenti sejak seminggu lalu.

"Sudah tidak mencukupi, karena terakhir masuk minggu kemarin. Harusnya minggu ini ada, tapi menunggu beberapa hari tidak ada masuk dari distributor," kata Roslina.

Roslina menyebutkan Minyakita dijual seharga Rp18 ribu per liter di kiosnya. Sementara minyak goreng refilldijual seharga Rp16 ribu per liter.

Konsumen menjerit

Ilustrasi. Banyak konsumen yang mengeluhkan kelangkaan dan naiknya harga Minyakita di pasaran. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Tak hanya di Makassar, kenaikan harga Minyakita juga terjadi di berbagai pasar di Jakarta. Misalnya di Pasar Pulogadung, Jakarta Timur.

Seorang pembeli, Awlia (27) mengaku kecewa dengan pemerintah lantaran kocek yang harus dikeluarkan untuk membeli Minyakita saat ini lebih besar dari biasanya.

"Saya kecewa banget sama pemerintah. Sekarang dapat Rp15 ribu aja sudah untung. Kadang harus beli Rp16 ribu atau Rp17 ribu, kadang malah seliter," ujar Awlia di Pasar Pulogadung, Jakarta Timur,

Ia berharap stok dan harga Minyakita dapat kembali aman dan stabil.

Lihat Juga : Langka, Minyakita di Makassar Tembus Rp20 Ribu Per Liter

Sementara itu, pembeli lain, Lena (55) menyoroti harga Minyakita yang naik dan susahnya mendapatkan ketersediaan stok di pasaran.

"Minyak itu harganya naik, enggak sesuai sama di kemasannya Rp14 ribu. Sudah naik harganya, susah juga stoknya," ujar Lena.

Akibatnya, Lena sering kehabisan stok minyak di pasaran. Hal ini membuatnya terpaksa beralih ke minyak curah.

Dia meminta agar pemerintah segera menyediakan stok sehingga tak menyusahkan masyarakat kecil. Apalagi, tujuan awal diluncurkannya Minyakita adalah untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang sempat melonjak dan hilang di pasaran.

One Piece: Mencuri Langit

BPS: Inflasi Januari Capai 5,28 Persen Imbas Harga Makanan dan Rokok******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 5,28 persen (year on year/yoy) pada Januari 2023. Pemicu utama inflasi pada Januari adalah kenaikan harga makanan hingga rokok kretek filter. 

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan untuk inflasi bulanan mencapai 0,34 persen. Ia mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan kelompok andil deflasi adalah transportasi. Secara month to month, andil terbesar berasal dari beras, cabai merah, ikan segar, cabai rawit, dan rokok kretek filter," katanya dalam konferensi pers, Rabu (1/2).

Berdasarkan provinsi, secara month-to-month, inflasi terjadi di 80 kota sementara 10 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pulau Sumatra berada di Kota Gunungsitoli dengan 1,87 persen.

Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kota Singkawang sebesar 0,45 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Cirebon sebesar 1,17 persen. Inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Waingapu sebesar 1,16 persen.

Selanjutnya, inflasi di Sulawesi tertinggi ada di Luwuk sebesar 0,74 persen. Lalu, di Maluku dan Papua inflasi tertinggi ada di Sorong sebesar 0,96 persen.

[Gambas:Video CNN]