slot ratu 89 949Jutaan kata 814781Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot yang lagi bagus》
Luhut Klaim E******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim kehadirane-kataloguntuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengurangi kasus korupsi.
"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).
Menurut dia, penggunaan belanja produk dalam negeri dengan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.
"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.
Di sisi lain, proses belanja tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satunya memastikan efisiensi dan produk tersebut memang produk dalam negeri.
"Jadi kita harus betul target, jadi UMKM itu harus betul menikmati penggunaan produk dalam negeri yang (mencapai) Rp1.600 triliun. Dan angkanya itu terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi kita," imbuhnya.
Selain itu, belanja produk dalam negeri memanfaatkan sistem digital yang merupakan bagian inovasi teknologi pemerintah (government technology) juga memberi ruang lebih besar efisiensi, efektivitas dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi kebocoran.
Misalnya, Luhut menjelaskan dengan teknologi pemerintah tersebut belanja untuk subsidi pupuk hingga alokasi bantuan sosial (bansos) sesuai dengan target sasaran.
"Tapi dengan sekarang kita sedang berjalan ke arah tadi gov tech itu yang sekarang sedang dikerjakan, dan kita harap paling tidak sampai Dukcapil itu bisa selesai bulan Juli ini, itu akan membuat Indonesia lebih maju lagi satu langkah. Jadi orang yang mau korupsi-korupsi ya makin susah," tegasnya.
Adanya transparansi dan digitalisasi belanja produk dalam negeri itu, kata Luhut, juga mulai ditiru negara lain. Misalnya Kenya yang 100 persen menerapkan hal yang sama.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Viral Potret Haji Isam Berkaos Oblong saat Beli Pesawat Boeing Rp1,5 T******
Nama pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam kembali menjadi perbincangan publik usai foto lamanya beredar dan viral di media sosial.
Foto yang dimaksud adalah potret Haji Isam yang tengah membeli pesawat Boeing pada 2018 lalu. Yang menjadi perhatian, dalam foto tersebut Haji Isam tampak hanya mengenakan kaus oblong berwarna coklat.
Sementara, orang-orang dari pihak Boeing berpakaian rapi lengkap mengenakan jas dan dasi. Foto tersebut teruji kebenarannya. Bahkan, turut dimuat di situs resmi Boeing.
Dilansir dari berbagai sumber harga satu unit BBJ MAX 7 mencapai sekitar US1,5 juta atau setara Rp1,58 triliun (asumsi kurs Rp15.645 per dolar AS).
Kala itu, Haji Isam ditemani oleh anggota DPR asal Kalimantan Selatan fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi dan CEO Seacons Trading Ltd Dudy Purwagandhi. Haji Isam pun tampak berada di tengah sembari memegang plakat pembelian.
"Kami sangat gembira mengumumkan pesanan BBJ MAX 7," kata Dudy Purwagandhi dalam keterangan resmi Boeing 2018 silam.
Ia mengatakan pihaknya memilih BBJ Max 7 karena menawarkan lebih banyak ruang dan jangkauan yang lebih luas.
Menurut Dudy, BBJ MAX 7 memiliki fitur dan kemampuan yang memungkinkan kami memenuhi kebutuhan penerbangan internasional jarak jauh dan menuntut dengan kenyamanan penumpang terbaik di kelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Senior Penjualan dan Pemasaran Komersial The Boeing Company Ihssane Mounir mengaku senang Seacons Trading telah memilih kemampuan terbaik di kelasnya dari BBJ MAX.
"Keluarga BBJ MAX sangat cocok untuk pasar jet pribadi yang menuntut dengan kemampuannya dalam jangkauan yang unggul, efisiensi bahan bakar, dan ruang kabin yang lebih besar," katanya
Dikutip dari berbagai sumber, Haji Isam merupakan pengusaha pemilik PT Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.
Perusahaan induk ini menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, hingga PT Jhonlin Batu Mandiri.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara pola maxwin、buy 123 slot、situs slot pasti gacor
Terkait:link slot gacor pagi hari、bni4d demo、virtueslot、pola maxwin olympus hari ini、permainan slot gacor、tokopedia cicil、rajacuan69、akun bet slot、slot gacor bonus 100 di depan、nagaqq
bab terbaru:tafsir mimpi naik bus togel(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Memilikisertifikat hak milik(SHM) atas lahan yang ditempati tentu menjadi hal yang diinginkan setiap pemilik rumah.
Namun, belakangan ramai diperbincangkan seorang nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) alih-alih SHM.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat masyarakat sebenarnya bisa mengubah HGB menjadi SHM.
Kedua,dapat diwariskan dari generasi ke generasi sesuai hukum yang berlaku. Ketiga,bisa menjadi aset karena SHM bisa dijual, digadaikan, hingga menjadi jaminan bank.
Melansir aplikasi 'Sentuh Tanahku', milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Senin (27/11), masyarakat dapat mengurus perubahan HGB menjadi SHM di Kantor Pertanahan.
Terdapat beberapa persyaratan yang harus disiapkan, yaitu:
1. Mengisi formulir permohonan dan menandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Sertifikat HM/HGB/HP
8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 meter kubik
Selain itu, masyarakat juga harus mengisi keterangan seperti:
- Identitas diri
- Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- Pernyataan tanah tidak sengketa
- Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik
Adapun proses penyelesaian perubahan HGB menjadi SHM itu memerlukan waktu selama lima hari.
Sementara, tarif yang harus dibayar adalah sebesar Rp50 ribu per sertifikat hak atas tanah.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim kehadirane-kataloguntuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengurangi kasus korupsi.
"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).
Menurut dia, penggunaan belanja produk dalam negeri dengan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.
"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.
Di sisi lain, proses belanja tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satunya memastikan efisiensi dan produk tersebut memang produk dalam negeri.
"Jadi kita harus betul target, jadi UMKM itu harus betul menikmati penggunaan produk dalam negeri yang (mencapai) Rp1.600 triliun. Dan angkanya itu terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi kita," imbuhnya.
Selain itu, belanja produk dalam negeri memanfaatkan sistem digital yang merupakan bagian inovasi teknologi pemerintah (government technology) juga memberi ruang lebih besar efisiensi, efektivitas dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi kebocoran.
Misalnya, Luhut menjelaskan dengan teknologi pemerintah tersebut belanja untuk subsidi pupuk hingga alokasi bantuan sosial (bansos) sesuai dengan target sasaran.
"Tapi dengan sekarang kita sedang berjalan ke arah tadi gov tech itu yang sekarang sedang dikerjakan, dan kita harap paling tidak sampai Dukcapil itu bisa selesai bulan Juli ini, itu akan membuat Indonesia lebih maju lagi satu langkah. Jadi orang yang mau korupsi-korupsi ya makin susah," tegasnya.
Adanya transparansi dan digitalisasi belanja produk dalam negeri itu, kata Luhut, juga mulai ditiru negara lain. Misalnya Kenya yang 100 persen menerapkan hal yang sama.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)LRT Jabodebek mengalami gangguan hari ini (21/2). Akibatnya penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran. Kejadian ini terjadi pada, Rabu (21/2).
Pukul 11.42 WIB LRT mendadak berhenti dan sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung jalan.
Setelah berhenti cukup lama, kemudian ada pengumuman dari operator yang menyebut adanya gangguan perjalanan karena masalah teknis. Lalu, pada 12.02 WIB, semua penumpang diminta untuk turun dan beralih ke transportasi umum lainnya.
Saat penumpang turun, petugas juga meminta untuk tidak menunggu LRT kembali beroperasi karena gangguan tak diketahui sampai berapa lama.
Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun. Gangguan ini bukan pertama kalinya, beberapa kali LRT mengalami hal yang sama.
Hingga pukul 12.14 WIB, LRT yang tersedia hanya sampai Stasiun Pancoran. Karena itu, penumpang yang tujuan akhirnya di Kuningan hingga Dukuh Atas terpaksa menyambung dengan angkutan lainnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Edaran ini tidak melarang menggunakan pengeras suara. Silakan Tadarrus Al Quran menggunakan pengeras suara untuk jalannya syiarJakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie menegaskan bahwa edaran pedoman penggunaan pengeras suara tidak melarang penggunaannya dan membatasi syiar Ramadhan.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
《situs slot yang lagi bagus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara pasang togel biar menang terusHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot yang lagi bagus》bab terbaru。