lg slot

slot88 online 188Jutaan kata 167736Orang-orang telah membaca serialisasi

《lg slot》

Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi******

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berupaya memperkuat sikap generasi muda terhadap keberagaman dan toleransi antar sesama umat beragama dengan menghadirkan ustaz Habib Husein Ja'far Al Hadar, ulama muda. "Mudah-mudahan, kehadirannya bisa menjadi inspirasi anak muda di Kudus yang mayoritas santri sehingga memiliki bekal keberagamaan dan toleransi yang kuat," kata Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie didampingi Habib Husein Ja'far di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat. Setidaknya, kata dia, para generasi muda nantinya juga bisa mendakwahkan ajaran Islam secara santun dan toleran, serta bisa menghargai antar sesama umat beragama. Habib Husein Ja'far mengakui sikap toleransi dan tradisi terasa sekali kehangatannya. Termasuk warga Kudus juga memberikan sambutan yang sangat ramah.

Baca juga: Habib Jafar hingga Seto Mulyadi hadiri Haul ke-14 Gus Dur

Baca juga: Habib Ja'far ajak GenZI lakukan perubahan meski sambil rebahan Menurut dia saat ini di berbagai kabupaten/kota sedang menghadapi bonus demografi, termasuk Kabupaten Kudus. Sehingga generasi tua dituntut bisa mentransfer tradisi secara pengetahuan bisa dipahami, dijalankan, dan dikuatkan oleh anak mudanya. Sementara generasi muda itu, kata dia, banyak membawa tradisi baru yang tidak lebih baik dari tradisi lama atau bersikap apriori terhadap tradisi lama. "Untuk itu, generasi muda diedukasi soal tradisi dan memiliki akselerasi, sehingga tradisi harus dipegang sebagaimana dulu, tetapi dilakukan kontekstualisasi sesuai keinginan anak-anak muda," ujar Habib Husein Ja'far Bondowoso, Jawa Timur. Ia berharap kudus menjadi inspirasi kabupaten/kota lain di Indonesia, sehingga anak mudanya menjadikan media sosial sebagai media untuk mensosialisasikan tradisi di Kudus kepada masyarakat luas. "Tentunya banyak tradisi baik, khususnya toleransi yang perlu diketahui untuk menjadi inspirasi orang lain," ujar Habib Husein Ja'far, ulama muda, yang kini banyak mengisi ruang-ruang media digital, khususnya di kanal YouTube.*

Baca juga: Habib Jafar: Generasi muda adalah tumpuan peradaban bangsa Indonesia

Baca juga: Habib Jafar Husein ajak dai perkaya konten dakwah lewat Medsos

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa******

Kementerian PUPR telah membangun lima ruas Jalan Pansela sepanjang 1.313 km dari target keseluruhan panjang 1.543 km. (Foto: ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun lima ruas Jalan Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 1.313 kilometer (km) dari target keseluruhan panjang 1.543 km.

Jalur Pansela sendiri merupakan jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa.

Pemanfaatan jalur Pansela ini dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Banten hingga Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

1. Provinsi Banten ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170 km.

2. Provinsi Jawa Barat ruas Batas Provinsi Banten-Sindang Barang sepanjang 416 km.

3. Provinsi Jawa Tengah ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet-Glonggong sepanjang 215 km.

4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ruas Karangnongko-Legundi-Duwet sepanjang 112 km.

5. Provinsi Jawa Timur ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger-Glenmore sepanjang 396 km.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu ruas Jalan Pansela yang belum selesai terbangun adalah sepanjang 230 km. Di antaranya di Yogyakarta masih tersisa 6 km dan di Jawa Timur tersisa 224 km yang belum terbangun.

Di luar fungsinya mendukung konektivitas, jalur ini melewati berbagai pemandangan yang indah yang memanjakan mata, mulai dari tebing hingga pantai.

Ada sekitar delapan objek wisata pantai dilewati Jalur Pansela di antara lain Pantai Congot, Pantai Pandansimo, Pantai Glagah, Pantai Parangtritis, Pantai Soge, Pantai Laguna Glagah, Pantai Kuwaru, dan Pantai Bantul.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri******

Kediri (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat merekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga BM (14), santri Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia.

Anggota KPAI bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya, Aris Adi Leksono, mengatakan dalam perkara anak perlindungan akan diberikan terutama bagi anak korban. Dalam kasus ini adalah keluarga BM, karena korban meninggal dunia.

"Kami mendorong adanya pendampingan dari pihak terkait secara psikologis dan juga mendorong adanya kepedulian sosial, santunan, karena itu juga bagian dari perintah UU Perlindungan Anak," katanya di Kediri, Jumat.

Ia menambahkan, pendampingan juga diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan pemulihan, kemudian rehabilitasi sosial.

Dia mengatakan, KPAI juga sepakat untuk mendorong proses hukum yang sekarang sedang diproses. Untuk keputusan seperti apa, nantinya diharapkan juga harus didukung bersama.

Untuk itu dia juga meminta komitmen dari Kementerian Agama dan instansi terkait untuk membantu polisi. Pondok pesantren juga diharapkan memberikan informasi selengkapnya.

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

"Karena ini persoalan anak, sesuai dengan UU harus cepat selesai, harus cepat tertangani, keadilan untuk keluarga korban bisa diwujudkan sambil hak lain baik keluarga maupun anak yang berkonflik hukum dengan status tersangka maupun saksi," kata dia.

Terkait dengan informasi soal pemindahan santri karena pondok pesantren tidak berizin, Aris mengatakan harus dipikirkan lebih panjang, sebab memindahkan anak tidak semudah yang diperkirakan.

"Saya kira lebih objektif untuk dilakukan asesmen awal. Dilihat, dipetakan mana anak yang perlu mendapatkan layanan pendampingan klasikal atau layanan pendampingan personal baik psikis, mental maupun pendampingan lainnya. Kalau itu bisa dipetakan maka bagaimana perlakuannya, intervensinya akan objektif," kata dia.

Sebelumnya, penganiayaan terjadi terhadap santri PPTQ Al Hanifiyyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berinisial BM oleh seniornya hingga berujung meninggal dunia di area pondok.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengungkapkan penganiayaan dilakukan beruntun yakni 18 Februari, 21 Februari dan 22 Februari 2024 sampai 23 Februari 2024 dini hari.

Empat tersangka yakni AF (16) asal Denpasar Bali, MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Nganjuk, dan AK (17) asal Surabaya mempunyai peran dalam penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan kematian korban.

Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun oleh dokter yang memeriksa dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (23/2) pagi. Dokter yang memeriksa juga mengungkapkan di tubuh korban luka yang banyak ditemukan pada anggota tubuh bagian atas.

Hingga saat ini Polres Kediri Kota telah memeriksa sembilan orang saksi. Untuk pengasuh pesantren, saat pemanggilan tidak datang sehingga dijadwalkan ulang untuk dimintai keterangannya.

"Jadi, pengasuh pondok pesantren yang ikut mengantarkan jenazah pada hari H saat ini sudah kami monitor sedang koordinasi dengan keluarga korban di Banyuwangi. Dalam waktu dekat kami akan adakan pemeriksaan khususnya yang langsung saat itu mengetahui, menyaksikan dan mengantarkan ke Banyuwangi," kata Kapolres.

Baca juga: KemenPPPA kawal kasus kekerasan terhadap santri berujung meninggal

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Label：receh138、totobet slot、situs tergacor 2023

Terkait：gacor 888、jayaspin、rezeki123、pola gacor aztec gems hari ini、slot baru rilis、gacorx500、trik main slot koi gate、gacor 88 slot login、bo mudah jp、masterslot188

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot 888（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

situs dominoqq online terbaik terpercaya

link gacor siang hari ini

cara pasang togel olxtoto

situs slot yang sering maxwin

sgp 77 slot

galeri555

qqsloy

situs slot paling gacor gampang menang

qq820

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

cupang 88 slot

Manajemen jelaskan tambahan opsi pelatihan Prakerja tahun ini******

Medan (ANTARA) - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan dalam pelaksanaan program Prakerja 2024 terdapat beberapa perbedaan untuk para peserta yang masuk dalam gelombang tahun ini, termasuk pilihan pelatihan model baru.

"Kalau untuk nilai bantuan tidak ada, kalau dilihat dari model pelatihan yang disediakan ada tambahan satu, yaitu dengan model asinkronus atau on demand video atau kadang orang menyebutnya sebagai pembelajaran mandiri atauself paced learning," ujar Denni ketika ditemui ANTARA usai rangkaian acara Program Kartu Prakerja di Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Terkait apakah ada perubahan lain dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada 2024, Denni mengatakan pihak manajemen pelaksana akan melakukan konsultasi dengan Komite Cipta Kerja.

Untuk pelaksanaan Prakerja pada tahun ini pemerintah menargetkan sekitar 1,1 juta orang yang akan mendapatkan manfaat dari program peningkatan kompetensi tersebut. Pendaftaran pertama untuk tahun ini atau gelombang penerimaan ke-63 sejak 2020 telah dibuka pada 23 Februari 2024.

Masing-masing peserta akan mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp4,2 juta per orang, dengan rincian Rp3,5 juta untuk dana pelatihan, Rp600 ribu insentif dan Rp100 ribu setelah mengisi survei.

Baca juga: Moeldoko tanggapi isu kelanjutan program kartu prakerja untuk 2025

Baca juga: Moeldoko: Prakerja pendekatan hadapi tren kebutuhan industri

Sejak 2023 Program Kartu Prakerja sendiri sudah mulai menerapkan skema normal setelah sebelumnya menjadi semi-bansos dalam masa pandemi COVID-19.

Penerimaannya juga menjadi lebih inklusif, tidak hanya pencari kerja dan pekerja korban pemutusan hubungan kerja, tapi juga pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Adanya perubahan skema yang semakin fokus pada pelatihan tersebut, Denni memastikan pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan bahwa saat Prakerja fokus pada pelatihan.

"Orang kalau kemudian mau mendaftar misalnya tahun ini pasti di dashboard, di depan sendiri sudah ada pengumuman bahwa ini skema normal," katanya.

Baca juga: Manajemen Prakerja ingatkan alumni internet buka ragam potensi kerja

Baca juga: Moeldoko minta alumni Prakerja manfaatkan kompetensi yang didapat

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Seratus ribu cerita pendek

situs slot gacor pengguna baru

Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi******

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Arena Manju

togel 62

Longsor putus akses lintas Sulawesi di Gorontalo Utara******

Hingga saat ini material longsor belum berhasil dibersihkan sehingga menyebabkan ratusan kendaraan antre di titik longsor

Gorontalo (ANTARA) - Bencana tanah longsor memutus akses jalan lintas Sulawesi di bagian barat Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo pada Jumat (1/3) malam.

"Hingga saat ini material longsor belum berhasil dibersihkan sehingga menyebabkan ratusan kendaraan antre di titik longsor di Desa Kasia, Desa Mebongo dan Desa Puncak Mandiri Kecamatan Sumalata. Longsor terparah terjadi di Dusun Mata Putih Desa Mebongo," kata Kepala Desa Kasia Andri Usu.

Menurutnya situasi terkini terus dilaporkan ke pimpinan tertinggi untuk percepatan penanganan, karena pembersihan material longsor sementara dikerjakan secara manual oleh warga di tiga desa ini meski hujan terus mengguyur wilayah tersebut.

Motor sudah dapat melintas meski harus diangkat oleh warga. Termasuk mobil ambulans yang mengangkut mayat menuju Kecamatan Biau.

Terpaksa kata Andri, mayat harus dipindahkan ke mobil penjemput agar bisa melintas.

"Kami berharap penanganan dapat dipercepat mengingat akses jalan ini terputus sejak Jumat dini hari. Kondisi ini sempat sulit kami laporkan sebab jaringan telekomunikasi putus total dan baru kembali aktif pada Jumat sore sekitar pukul 13:00 WITA," katanya.

Baca juga: Jalur Majene yang tertimbun longsor sudah dapat dilalui

Baca juga: Longsor tinggi 25 meter tutup akses lintas Sulawesi di Gorontalo Utara

Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe dihubungi melalui telefon mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan untuk mendatangkan bantuan alat berat.

Ada satu unit alat berat milik seorang kontraktor di lokasi longsor namun terkendala tidak adanya mobil pengangkut (tronton) sehingga tidak dapat digunakan.

"Kami terus mengupayakan alat berat mengingat ada lima titik longsor di kecamatan ini, seluruhnya di kawasan perbukitan sehingga memerlukan alat pengangkut untuk alat berat," katanya.

Pihak Balai Jalan menginformasikan kata Sila, dua unit alat berat sementara bergerak dari wilayah Kota Gorontalo dan Paguyaman Kabupaten Gorontalo.

"Kita berdoa agar alat berat tersebut segera tiba di lokasi untuk membersihkan longsor khususnya memindahkan bebatuan besar yang menutup badan jalan," imbuhnya.

Antrean panjang kendaraan di titik longsor Desa Kasia dan Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, pada Jumat (1/3) malam. (ANTARA/Susanti Sako)

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

slot penghasil uang dana

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Barisan Bintang Penyihir

daftar situs slot resmi

Bos Buka Suara soal Beras Bulog Ditempeli Stiker Prabowo******

Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulog ditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran. (Foto: Rachman Haryanto/Detikcom)

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulogditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi Perum Bulog.

Lihat Juga :

Isi Lengkap 'Amarah' Luhut ke Tom Lembong soal Contekan-Nikel Jokowi

Menurutnya, ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. Meski begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun.

"Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," tuturnya.

Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melalukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Kecantikan Yan Xiaoyun

baru slot

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

《lg slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot mudah menang jackpotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lg slot》bab terbaru。