pinjol bisa dicicil

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

agusbet

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Era Abadi: Penjaga

pinjol legal yang masuk bi checking

LKBN ANTARA buka peluang kolaborasi dengan Jamkrindo******

Jakarta (ANTARA) - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA membuka peluang kolaborasi yang bersifat timbal balik dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang jasa keuangan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN ANTARA Nina Kurnia Dewi mengatakan, terdapat dua peluang kerja sama yang dapat dikembangkan dari masing-masing pihak baik dari sisi perusahaan dan konsultan media maupun dari sisi penyedia produk jaminan.

"Kita harus menjunjung tinggi nilai 'AKHLAK', khususnya adalah aspek kolaborasi. Dengan Jamkrindo ini, kami belum pernah kolaborasi atau kerja sama jangka panjang karena keluarga BUMN harus saling membantu," kata Nina usai pertemuan dengan Jamkrindo di Jakarta, Selasa.

Mengingat pentingnya sinergi antar-BUMN, Perum LKBN ANTARA menghadiri pertemuan dengan jajaran direksi Jamkrindo di Gedung Jamkrindo, Jakarta, Selasa. Agenda tersebut menandai pertemuan perdana yang secara resmi dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi serta Direktur Komersil dan IT Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta juga turut hadir bersama jajaran manajemen.

Baca juga: Dirut LKBN ANTARA ingatkan perlu inovasi pers di era disrupsi digital

Nina mengatakan, jumlah pemberitaan terkait Jamkrindo di kanal ANTARA masih terbilang sedikit. Padahal, menurut dia, Jamkrindo termasuk lembaga penjamin dengan rekam jejak yang sehat di lanskap industri keuangan dalam naungan Indonesia Financial Group (IFG).

Oleh sebab itu, Nina beserta jajaran direksi memperkenalkan produk jurnalistik ANTARA beserta layanan turunannya ke Jamkrindo. Sementara di sisi lain, imbuh dia, ANTARA juga memerlukan kerja sama asuransi penjaminan (surety bond) seiring dengan semakin meningkatnya bisnis komersil perusahaan.

"Tentu saya sangat mengharapkan adanya kerja sama di bidang konsultasi media antara Jamkrindo dengan Perum LKBN ANTARA. Harapan kedua, ANTARA dapat di-back-upjaminannya untuk pengadaan barang dan jasa oleh Jamkrindo," ujar Nina.

Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari  memiliki fokus untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Akan tetapi, pemberitaan kegiatan perusahaan kurang tersebar luas di masyarakat.

Baca juga: LKBN ANTARA kembangkan kawasan Pasar Baru bersama asosiasi pedagang

Merespon situasi tersebut, Bari menilai, terdapat beberapa potensi kerja sama dengan ANTARA di masa mendatang terkait distribusi pemberitaan. Selain itu, Jamkrindo juga dapat memberikan pendampingan asuransi penjaminan kepada ANTARA.

"Kami sudah mendengar ada beberapa potensi yang bisa digarap. Dari sisi ANTARA, juga ada yang bisa dikerjasamakan. Jadi win solution-nya, kita bisa berkolaborasi dalam rangka untuk penguatan di masing-masing," kata Bari.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

evo 89 slot login

PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024******

Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima

Surabaya (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta semua pihak menghormati hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena merupakan pilihan dari rakyat.

"Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima. Kita ucapkan selamat bagi yang menang. Yang belum menang, medan pengabdian bisa dipilih, banyak sekali. Mereka orang hebat semua," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf saat dihubungi di Surabaya, Rabu.

Menurut Gus Ipul,, sapaan akrabnya, hasil Pilpres merupakan pilihan rakyat yang harus dihormati bersama, sebab kontestasi tersebut tidak terjadi kali ini saja, namun setiap lima tahun sekali.

Ia menilai sistem pemilihan umum (Pemilu) sudah dibangun, dilengkapi dan disempurnakan, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan semakin kecil.

Dia pun mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan mengikuti semua proses sampai pengumuman pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tidak perlu ada pengerahan massa, tidak perlu ada hal-hal yang mungkin mengganggu proses ini. Biar ini pilihan rakyat kita hargai dulu. Kalau ada kecurangan, dikumpulkan bukti dan diproses sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Bagi pendukung yang menang, lanjut dia, mari iringi dengan berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa mudah-mudahan kemenangan ini membawa manfaat untuk rakyat.

"Jadi yang menang mari berdoa, bagi yang kalah, mari kita terima sebagai sebuah pilihan rakyat," katanya. 

Baca juga: Gus Ipul harap pencoblosan berjalan lancar

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejauh ini masih unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) sementara dari beberapa lembaga survei.

Beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, KedaiKOPI, dan Populi Center dalam hasil hitung cepat (quick count)mereka memprediksi pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Lembaga-lembaga itu, berdasarkan hasil hitung cepat, juga memperkirakan pemilihan presiden-wakil presiden berlangsung satu putaran dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

pakaian wanita

aktif4d

LKBN ANTARA buka peluang kolaborasi dengan Jamkrindo******

Jakarta (ANTARA) - Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA membuka peluang kolaborasi yang bersifat timbal balik dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang jasa keuangan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN ANTARA Nina Kurnia Dewi mengatakan, terdapat dua peluang kerja sama yang dapat dikembangkan dari masing-masing pihak baik dari sisi perusahaan dan konsultan media maupun dari sisi penyedia produk jaminan.

"Kita harus menjunjung tinggi nilai 'AKHLAK', khususnya adalah aspek kolaborasi. Dengan Jamkrindo ini, kami belum pernah kolaborasi atau kerja sama jangka panjang karena keluarga BUMN harus saling membantu," kata Nina usai pertemuan dengan Jamkrindo di Jakarta, Selasa.

Mengingat pentingnya sinergi antar-BUMN, Perum LKBN ANTARA menghadiri pertemuan dengan jajaran direksi Jamkrindo di Gedung Jamkrindo, Jakarta, Selasa. Agenda tersebut menandai pertemuan perdana yang secara resmi dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi serta Direktur Komersil dan IT Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta juga turut hadir bersama jajaran manajemen.

Baca juga: Dirut LKBN ANTARA ingatkan perlu inovasi pers di era disrupsi digital

Nina mengatakan, jumlah pemberitaan terkait Jamkrindo di kanal ANTARA masih terbilang sedikit. Padahal, menurut dia, Jamkrindo termasuk lembaga penjamin dengan rekam jejak yang sehat di lanskap industri keuangan dalam naungan Indonesia Financial Group (IFG).

Oleh sebab itu, Nina beserta jajaran direksi memperkenalkan produk jurnalistik ANTARA beserta layanan turunannya ke Jamkrindo. Sementara di sisi lain, imbuh dia, ANTARA juga memerlukan kerja sama asuransi penjaminan (surety bond) seiring dengan semakin meningkatnya bisnis komersil perusahaan.

"Tentu saya sangat mengharapkan adanya kerja sama di bidang konsultasi media antara Jamkrindo dengan Perum LKBN ANTARA. Harapan kedua, ANTARA dapat di-back-upjaminannya untuk pengadaan barang dan jasa oleh Jamkrindo," ujar Nina.

Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari  memiliki fokus untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Akan tetapi, pemberitaan kegiatan perusahaan kurang tersebar luas di masyarakat.

Baca juga: LKBN ANTARA kembangkan kawasan Pasar Baru bersama asosiasi pedagang

Merespon situasi tersebut, Bari menilai, terdapat beberapa potensi kerja sama dengan ANTARA di masa mendatang terkait distribusi pemberitaan. Selain itu, Jamkrindo juga dapat memberikan pendampingan asuransi penjaminan kepada ANTARA.

"Kami sudah mendengar ada beberapa potensi yang bisa digarap. Dari sisi ANTARA, juga ada yang bisa dikerjasamakan. Jadi win solution-nya, kita bisa berkolaborasi dalam rangka untuk penguatan di masing-masing," kata Bari.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

evo slot

Abdee Slank harap pemimpin terpilih dapat terhindar dari KKN******

Jakarta (ANTARA) - Pemain gitar grup band Slank Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank berharap pemimpin yang terpilih nantinya tidak masuk ke dalam jerat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang jadi ujian terberat sebuah negara. "Ujian sebuah negara itu paling berat jika tersangkut Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), banyak negara yang bisa gagal jadi negara maju kalau pemerintahannya termasuk masyarakat masuk dalam jerat KKN," kata Abdee usai menyalurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu. Meski sedang sakit, Abdee tetap memilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) dan menaruh harapan besar bagi pemerintahan yang akan datang. Baginya, era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memberikan fondasi yang baik untuk diteruskan oleh pemimpin selanjutnya agar pembangunan Indonesia semakin maju dan dilihat oleh mata dunia.
Baca juga: Kaka Slank harap pendidikan bisa gratis pada Pemilu 2024

Baca juga: Bimbim Slank salurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot
 Ia pun meyakini jika pemimpin terpilih selanjutnya memiliki visi dan misi yang sama, Indonesia bisa menjadi negara maju yang diakui dunia dalam 15 tahun ke depan. "Nahkoda ini harus orang yang benar-benar tahu bagaimana membawa kita ke negara maju itu, orang yang punya rekam jejak yang bagus terbukti kerjanya dan yang paling penting kita mencari pemimpin yang punya visi kedepannya," ucap Abdee. Sementara itu, Abdee sempat kebingungan ketika melihat kertas suara calon legislatif untuk DPR RI, DPD dan DRPD yang memiliki calon kandidat yang banyak. Namun ia mengaku telah mencari latar belakang beberapa kandidat agar bisa mengenal visi misinya, yang juga ia sebut sebagai salah satu tanggung jawab dirinya sebagai masyarakat yang akan memilih calon wakil rakyat agar tidak asal. "Kalau asal pilih kita jadi memilih orang yang mungkin bukan yang terbaik. Kalau sebagai warga mencari orang yang terbaik untuk menjadi wakil kita," katanya. Selain Abdee, anggota Slank lainnya yang menyalurkan hak suara di TPS yang sama adalah sang vokalis Kaka, penabuh drum Bimbim, serta Bunda Iffet yang datang terpisah.
Baca juga: Kaka Slank tunggu janji pemimpin terpilih soal lingkungan

Baca juga: Berbaju putih, Bimbim Slank mencoblos bareng keluarga

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

bunga cicilan di kredivo

Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras******

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab dalam memastikan harga beras tetap stabil di pasaran tanpa merugikan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran hukum ya itu tugasnya kepolisian, Bulog enggak ikut, karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap undang undang merek, pelanggaran terhadap misalnya undang undang soal penimbunan,” kata Bayu,

Bayu menyatakan bahwa Bulog mengutamakan perannya dalam menjaga stabilitas harga pasar, juga memperhatikan kualitas dan ketersediaan beras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau Bulog gaya fighting-nya kan fighting market. Kita fighting-nya adalah fightingsupaya antara langkah dia (distributor, ritel, pedagang) secara bisnis dengan kita justru tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit takingyang berlebihan,” kata Bayu.

Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun data menunjukkan sejumlah penjualan beras telah melebihi harga eceran tertinggi (HET), baik di tingkat pedagang, petani maupun di penggilingan, namun, Bulog berupaya mengendalikan agar tidak terjadi spekulasi harga yang berlebihan.

“Kita berkoordinasi erat dengan beliau-beliau (Satgas Pangan), tapi tugas Bulog utamanya adalah dari sisi marketnya,” tutur Bayu.

Sebelumnya Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoringdi hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.

Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin (12/2) mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya.

"Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya.

Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Baca juga: Bulog Lampung bersama Satgas Pangan cegah beredarnya beras oplosan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024