cara mudah kredit hp

usia fantasi

TikTok Bantah Membuka Project S di RI Buat Saingi UMKM Lokal******

TikTok membantah bakal membuka bisnis lintas batas alias Project Sdi Indonesia untuk menyaingi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Tanah Air.

Project S adalah platform elektronik niaga yang diluncurkan oleh perusahaan induk TikTok, ByteDance, di Inggris pada Juni 2023. Berbeda dengan TikTok Shop, konsep Project S menjual langsung dagangannya kepada konsumen dari lintas negara, seperti yang dilakukan Amazon.

"Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," ujar Kepala Komunikasi TikTok Indonesia Anggini Setiawan, dikutipAntara, Rabu (26/7).

"Sejak awal ketika meluncurkan TikTok Shop di Indonesia, kami memutuskan untuk tidak membuka bisnis lintas batas atau cross border (Project S) di Indonesia. Ini komitmen kami," ia menegaskan.

Anggini mengklaim TikTok Shop mendukung misi pemerintah Indonesia untuk memberdayakan UMKM lokal. Menurutnya, 100 persen penjual di TikTok Shop adalah pebisnis lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan Project S TikTok mengancam UMKM lokal.

Lihat Juga : Menaksir Gaji Ahok Kalau Jadi Dirut Pertamina

Ia menyebut algoritma TikTok dapat membaca kebiasaan penggunanya, sehingga dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujarnya usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta Selasa (11/7) lalu.

Menurut Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commercedi dalamnya, sehingga menjadi platform social commerce.

Saat ini, Teten menjelaskan perdagangan online saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Namun, regulasi itu hanya mencakup perdagangan die-commerce, bukan social commerce.

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk merevisi Permendag tersebut karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan, yakni pertama, menyetop perdagangan online cross border melalui e-commerce untuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

"Ini kan enggak fair, karena kalau misalnya produk UMKM kalau mau jualan, dia harus dapat izin BPOM izin edarnya, sertifikasi halal dan sebagainya, bayar pajak di sini dan sebagainya. Sementara mereka langsung dari luar negeri dengan ritel online bisa langsung jualan, itu kan enggak bener. Karena itu, kami minta setop," kata Teten.

[Gambas:Video CNN]

Buku Domesday

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi Jamkrindo******

MenteriBUMNErick Thohir merombak susunan jajaran komisarisdan direksi di PT Jamkrindo dengan mengangkat Angger P. Yuwono sebagai komisaris.

Selain perubahan susunan jajaran komisaris, ia juga melakukan perubahan pada susunan serta nomenklatur jajaran direksi PT Jamkrindo dengan mengangkat Akhmad Purwakajaya sebagai Direktur Utama PT Jamkrindo menggantikan almarhum Hendro Padmono.

Akhmad sebelumnya tercatat sebagai executive vice president PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dia telah berkarir sebagai bankir BRI sejak 1999.

Dengan perombakan itu, berikut susunan jajaran komisaris dan direksi Jamkrindo terbaru:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Krisna Wijaya
Komisaris Independen: Hernita Alius
Komisaris: Desty Arlaini
Komisaris Independen: M. Muchlas Rowi
Komisaris: Ari Wahyuni f.
Komisaris: Angger P. Yuwono

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama: Akhmad Purwakajaya
Direktur Bisnis Penjaminan: Henry Panjaitan
Direktur Operasional dan Jaringan: Suwarsito
Direktur Kelembagaan dan Layanan: Abdul Bari
Direktur Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan serta Manajemen Risiko: Achmad Ivan Sutrisna
Direktur Keuangan dan Investasi: Alia Nur Fitri

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan Bapak Hendro Padmono dan juga Bapak Kadar Wisnuwarman. Segenap manajemen IFG juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Angger P. Yuwono, Akhmad Purwakajaya dan Ibu Alia Nur Fitri dalam jajaran Komisaris dan Direksi PT Jamkrindo. IFG mempunyai harapan tinggi kepada jajaran Komisaris dan Direksi Jamkrindo saat ini untuk melakukan peningkatan kinerja serta melanjutkan proses transformasi yang sudah berjalan baik di Jamkrindo," ujar Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (31/7).

Ia mengatakan perubahan komisaris dan direksi Jamkrindo merupakan langkah dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas operasional serta strategi bisnis yang berkelanjutan di anak perusahaan.

Kapitalis Misterius

Waspada Banjir Produk China, Teten Bentuk Satgas Penindak Barang Impor******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bakal membentuk satuan tugas (satgas) penindak barang impor, termasuk dari China.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," kata Teten saat menghadiri Opening Ceremony Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Teten menjelaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) sudah dibahas sejak lama.

Pembahasan beleid itu bahkan saat Muhammad Lutfi masih menjadi menteri perdagangan. Namun, revisi beleid untuk melindungi produk dalam negeri itu tak kunjung rampung.

"Sekarang harusnya sudah harmonisasi, sudah selesai harusnya (revisi permendag). Kemarin waktu rapat kabinet di Istana dibahas secara khusus untuk pembentukan satgas digital ekonomi," ungkap Teten.

Selain itu, ia ingin pemerintah menetapkan batasan minimum harga barang impor yang diperjualbelikan di Indonesia. Menurutnya, angka US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) adalah patokan ideal, di bawah itu kudu dilarang.

Lihat Juga : Langka di Medan, Bobby Minta Pertamina Jamin Pasokan LPG 3 Kg

Teten ogah jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, apalagi yang bisa diproduksi di tanah air. Menurutnya, UMKM lokal sudah mahir membuat barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

"Susah kalau (pembatasan) produk, mending kita mainnya di harga saja. Sehingga barang-barang impor ke sini yang masih jual peniti gitu kan ngapain, di dalam negeri juga bisa," tegasnya.

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tutup Teten.

[Gambas:Video CNN]

Ahli alkimia

Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua******

Litsky Li, seorang fotografer terpaksa beralih profesi setelah menerima tawaran yang lebih baik. Ia memutuskan berhenti bekerja dan menjadi salah satu dari sekian banyak anak muda China yang dibayar oleh keluarga mereka untuk tinggal di rumah.

Li yang kini berusia 21 tahun, menghabiskan waktunya berbelanja bahan makanan untuk keluarganya di kota tengah Luoyang dan merawat neneknya yang mengalami demensia. Orang tuanya membayarnya dengan gaji sebesar 6.000 yuan atau setara US5 per bulan. Besaran upah itu setara dengan gaji kelas menengah di daerahnya.

"Alasan mengapa saya berada di rumah adalah karena saya tidak tahan dengan tekanan untuk pergi ke sekolah atau bekerja," kata Li, lulusan SMA seperti dikutip dari CNN.com, Kamis (27/7).

Frasa itu muncul untuk menggambarkan bahwa mereka kembali pulang karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Laporan CNN Business mengungkap angka pengangguran di China untuk usia 16 hingga 24 tahun di daerah perkotaan naik hingga 21,3 persen pada Juni 2023. Angka itu adalah rekor tertinggi.

Tingkat pengangguran pemuda telah menjadi salah satu tantangan besar selain konsumsi domestik yang lemah, penarikan diri industri swasta, dan pasar properti yang berjuang, bagi kepemimpinan China ketika pemulihan pasca-covid negara ini redup.

Masalah tersebut mungkin jauh lebih besar dari yang diindikasikan oleh data resmi.

Lihat Juga : Luhut soal Pengusaha Keberatan Devisa Diparkir di RI: Mereka Tak Paham

Profesor Universitas Peking Zhang Dandan menulis dalam sebuah opini pekan lalu untuk media berita Caixin bahwa jika 16 juta pemuda tinggal di rumah atau mengandalkan orang tua mereka juga dihitung, dan tidak aktif mencari pekerjaan, maka tingkat pengangguran sebenarnya mencapai 46,5 persen pada Maret.

Sosiolog mengatakan pengalaman traumatis China dengan langkah-langkah pandemi yang ketat telah berkontribusi pada jumlah orang muda yang secara radikal mempertimbangkan kembali tujuan hidup mereka dan orang tua yang mendukung mereka.

"Mental dan psikologis, orang di daratan China masih pulih dari pandemi covid-19," kata Fang Xu, seorang dosen tetap di Universitas California Berkeley.

"Saya percaya keinginan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang dicintai, kontemplasi tentang makna hidup atau apa yang paling penting dalam hidup masih ada," tambahnya.

Tren "anak-anak profesional" juga merupakan tanda bahwa para pemuda menghadapi peluang yang semakin berkurang dalam ekonomi yang sebelumnya telah berkembang pesat selama beberapa dekade, memperkaya generasi yang kini mendukung generasi muda.

Lihat Juga : Luhut Pede Wajib Parkir Dolar Dongkrak Cadangan Devisa RI Jadi US0

Setelah awal tahun ini dimulai dengan kegiatan yang cukup aktif, pemulihan ekonomi China telah melambat dan keyakinan bisnis tetap lemah.

Sektor swasta, tulang punggung ekonomi dan sumber lapangan kerja terbesar, telah terkena dampak keras dari penindakan regulasi yang meluas sejak akhir 2020.

Ya-wen Lei, seorang profesor sosiologi di Universitas Harvard, berharap fenomena anak-anak profesional ini tidak akan bertahan lama.

"Dukungan yang mereka terima dari orang tua mereka dalam konteks ini tidak mengherankan, karena banyak orang tua di China membantu anak-anak mereka dengan berbagai aspek kehidupan, seperti perumahan, biaya pernikahan, dan pengasuhan anak," katanya. 

Lihat Juga : Mendag Jamin RI Tak Impor Garam Lagi Usai Diprotes Petani Madura

Namun, Peneliti China Centre di Universitas Oxford dan Universitas SOAS London George Magnus mengatakan ini bukanlah solusi yang layak untuk masalah pekerjaan di China.

"Ini mungkin menjadi solusi jangka pendek agar mereka memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan pendapatan keluarga sebagai tukar menukar," katanya.

Tetapi jika para pemuda tidak berada di pasar tenaga kerja untuk memperoleh keterampilan dan mencari peluang yang lebih baik, mereka kemudian dapat menjadi sulit dipekerjakan.

"Baik karena sudah lama menganggur, atau karena tidak berhasil mempertahankan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan," kata Magnus.

"Ini adalah kondisi di mana gangguan jangka pendek, misalnya, di pasar tenaga kerja, menjadi permanen," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Jokowi Minta Mendag Era SBY Godok Pendanaan Global hingga Harga Karbon******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan menteri perdagangan era Susilo Bambang Yudhoyono, Mari Elka Pangestu, ke Istana Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan Jokowi memberikan tugas kepada Mari berkaitan dengan forum Global Blended Finance (GBF) Alliance yang diluncurkan Indonesia saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.

Menurut Luhut, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu ditugaskan untuk mengorganisir forum pendanaan campuran tersebut.

Dalam mengorganisir forum GBF, Mari Elka juga mendapat tugas menjadi utusan khusus Jokowi pada forum antar negara tersebut. Selain itu, Mari juga akan menangani isu harga karbon.

"Nanti sekaligus dari Global Blended Finance juga nanti juga merangkap pada carbon pricing, teknologi hasil G20 juga nanti di masukan ke situ," kata Luhut.

GBF Alliance diluncurkan untuk bisa membangun kapasitas pembiayaan campuran yang lebih baik di seluruh wilayah, baik antar negara, sektor swasta, dan filantropi.

Selain itu, GBF juga diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang berbasis Prinsip G20.

Selanjutnya, GBF diposisikan untuk membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara yang masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.

"Nanti akan kami atur segera ratas (rapat terbatas) untuk menyiapkan itu, sehingga dengan cepat Bu Mari bisa bekerja dengan tim nya," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Luhut soal Pengusaha Keberatan Devisa Diparkir di RI: Mereka Tak Paham******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan buka suara soal keberatan pengusaha batu baraterkait aturan yang mewajibkan eksportir untuk memarkir dolar di dalam negeri minimal tiga bulan.

"DHE itu sangat penting. DHE itu bisa dana yang diputar tinggal di Indonesia dari ekspor, dari tambang-tambang sampai US miliar per tahun," kata Luhut di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (27/7).

Luhut menjelaskan yang diwajibkan untuk menaruh dolar di dalam negeri adalah yang memiliki nilai ekspor di atas US0 ribu.

Menurutnya, para pengusaha yang mengkritik kebijakan DHE adalah yang tidak paham soal aturan tersebut.

"Mereka tidak paham semua. Pemerintah sangat awaremengenai (DHE) itu. Jadi sudah lama kami diskusikan dengan para pengusaha. Tadinya yang (nilai ekspor) US0 ribu ke bawah mau dikenakan, tapi tidak jadi. Karena seperti sektor perikanan itu marginnya mereka tipis. Jadi kita juga tidak ingin sampai kena (aturan DHE)," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Lihat Juga : Indef Minta Jualan Barang Impor di E-commerce Kena Biaya Admin Tinggi

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," katanya.

Pandu mengatakan harga batu bara terus turun sejak semester II 2022, sedangkan biaya operasional meningkat. Ia memperkirakan biaya operasional penambang bisa bengkak 20 persen hingga 25 persen di tahun ini imbas kenaikan bahan bakar hingga inflasi.

Ia juga mengeluhkan soal kenaikan tarif royalti. Tarif royalti pemegang izin usaha pertambangan (IUP) naik dari 3 persen-7 persen menjadi 5 persen hingga 13 persen, sedangkan tarif royalti tertinggi bagi pemegang IUPK-kelanjutan operasi produksi menyentuh 28 persen.

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

[Gambas:Video CNN]