situs hari ini yang gacor

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Erick soal Industri Gula: Dulu Kita Raja, Sekarang Pengimpor Terbesar******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak para pelaku dalam industri gula untuk dapat mencapai program swasembada gulapada 2030.

Melalui akun Instagram resminya, Erick bicara mengenai perjalanan dalam sebuah industri yang dimulai dari menanam, berjualan, hingga menjadi industri. Namun, menurutnya, Indonesia justru mengalami kemunduran.

Erick menyayangkan saat ini Indonesia banyak mengimpor gula. Padahal, kata dia, industri gula di Indonesia seharusnya bisa bersaing dengan produsen dari luar negeri.

Erick mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan komitmen mendukung program swasembada gula melalui Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Hal ini menjadi pendorong dalam meningkatkan produktivitas gula Indonesia yang hanya sebanyak 2,24 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan nasional yang mencapai 7 juta ton.

"Komitmen dari Bapak Presiden dan pemerintah jelas, karena di Perpres itu dilihat, jumlah lahan meningkat, rendemen dihitung, peningkatan perlahan juga terus ditargetkan, jelas di perpresnya. Tinggal kitanya mau atau tidak," tegas dia.

Oleh karena itu, ia meminta BUMN yang tergabung dalam holding pangan atau ID Food untuk berbenah dan menjalin sinergitas dengan lintas sektor, swasta, investor, hingga petani dalam meningkatkan produksi gula nasional.

"Saya menantang kita semua untuk bisa swasembada gula di 2030 dengan roadmap yang kita sepakati bersama. Dan saya berharap kita taruh semua kepentingannya di tengah. Kita jangan terus menjadi bangsa pecundang, yang akhirnya kita menjadi market saja," ucap Erick.

Menurutnya, hilirisasi pangan harus menjadi kekuatan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

Bappebti Catat Pelanggan Aset Kripto Tembus 18,25 Juta******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat jumlah pelanggan aset kripto terdaftar tembus 18,25 juta per November 2023. Setiap bulan, pertumbuhan rata-rata pelanggan mencapai 437,9 ribu pelanggan sejak Februari 2021.

"Pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap aset kripto," ujar Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Sanjaya di Jakarta, Sabtu (17.12), seperti dikutip Antara.

Menurut Tirta, tingginya antusiasme masyarakat terhadap aset kripto perlu dibarengi dengan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat. Terlebih, tahun depan bakal adaBitcoin halvingyang juga diproyeksikan terjadi tahun depan, akan mendorong peningkatan harga dan transaksi aset kripto.

Berdasarkan data historis, harga bitcoin selalu mengalami kenaikan signifikan setelahhalving day. Tak ayal momen tersebut sangat ditunggu-tunggu investor kripto.

"Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan bisa lebih bijak dalam berinvestasi di aset kripto," ungkapnya.

Adapun nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2023 mencapai Rp104,9 triliun. Walaupun angka ini tidak sebesar periode sebelumnya, potensi industri aset kripto masih dinilai sangat besar.

Pasalnya, saat ini Indonesia berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia.

"Kami terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pedagang asosiasi, dan stakeholdersterkait untuk mengembangkan ekosistem dan tata kelola aset kripto. Dengan demikian, kami optimis nilai transaksi ini akan kembali meningkat," tambah Tirta.

Ketua Umum Aspakrindo-ABI dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia-Asosiasi Blockchain Indonesia (Aspakrindo-ABI) Robby mengungkapkan tahun ini menjadi tahun yang penuh tantangan bagi pasar keuangan dan investasi, termasuk aset kripto.

Salah satunya karena isu mengenai platform exchange ilegal yang menyebabkan risiko keamanan bagi investor.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi yakni layanan aset kripto yang masih terbatas pada spot tradingsehingga mempengaruhi minat investor.

"Kurangnya variasi layanan di industri kripto juga dikhawatirkan dapat berdampak pada appetiteinvestor," imbuhnya dala kesempatan yang sama.

Kendati demikian, industri kripto pada 2024 mendatang masih menunjukkan performa positif. Pasalnya, harga bitcoinsebagai salah satu aset kripto terpopuler meningkat hingga 175 persen sejak Januari 2023.

"Tahun 2024 mendatang juga diproyeksi semakin menarik bagi pasar kripto dengan adanyahalvingbitcoin," jelas Robby.

[Gambas:Video CNN]

Gadis, jangan main-main denganku

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

BPS Catat Neraca Dagang RI Surplus US,41 M per November******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatneraca perdagangan RI surplus sebesar US,41 miliar pada November 2023.

Meski masih surplus, angkanya turun sebesar US,06 miliar dibanding bulan lalu.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Jumat (15/12).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang November 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada November ini tercatat US miliar atau turun 0,67 persen dibandingkan Oktober 2023. Sementara, secara tahunan nilai ekspor turun 8,56 persen.

Menurut Pudji, penurunan ekspor pada November didorong oleh penurunan ekspor non-migas terutama pada golongan barang bahan bakar mineral atau HS27, lemak dan minyak hewani atau nabati dengan HS15 dan, pulp dari kayu dengan HS47.

Secara total, ekspor non-migas naik 7,42 persen dengan nilai US,78 miliar.

"November 2023 nilai ekspor non-migas mengalami penurunan secara tahunan pada semua sektornya. Penurunan terdalam terjadi pada sektor pertambangan dan lainnya yang turun 27,47 persen," kata Pudji.

Lihat Juga : Misteri Pemerintah Pakai Acuan Lama Hapus Miskin Ekstrem di 2024

Secara kumulatif pada periode Januari sampai dengan November 2023 total ekspor mencapai US6,41 miliar atau turun 11,83 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rinciannya, ekspor non-migas mencapai US1,96 miliar atau turun 12,47 persen. Sedangkan, ekspor migas mencapai US,44 miliar atau turun 0,67 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar US,59 miliar atau naik 4,89 persen dibandingkan Oktober 2023. Sementara, dibandingkan November 2022 nilai impor naik 3,29 persen.

Tercatat pada November 2022 nilai impor mencapai US,96 miliar.

Lebih rinci, Pudji menuturkan impor migas November 2023 mencapai US,49 miliar. Angka ini naik 8,79 persen dibanding bulan sebelumnya.

"Impor migas terjadi peningkatan nilai impor minyak mentah hasil minyak dan gas yang masing-masing sebesar 9,39 persen kemudian 10,77 persen dan 11,55 persen," kata Pudji.

Adapun untuk impor non-migas mencapai US,10 miliar atau naik sebesar 4,08 persen.

Peningkatan impor non-migas secara bulanan ini disebabkan oleh peran komoditas. Pertama, besi dan baja atau HS72 yang naik 16,34 persen. Kedua, ampas dan sisa industri makanan atau HS23 naik 31,98 persen. Ketiga, pupuk atau HS31 naik 76,58 persen.

Perkembangan impor secara kumulatif pada periode Januari sampai dengan November 2023 mencapai US2,78 miliar atau turun 6,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Rinciannya, untuk impor non migas mencapai US0,32 miliar atau turun sebesar 5,57 persen. Sedangkan impor migas mencapai US,46 miliar atau turun sebesar 12,78 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Bulog Siapkan Bansos Beras untuk 22 Juta Keluarga******

Perum Bulogakan menyiapkan bantuan sosial (bansos) berasuntuk dibagikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyebut jumlah KPM ini merupakan tambahan 8 persen dari jumlah sebelumnya, yakni 21,4 KPM.

"Keluarga penerima manfaat dari Menko PMK sebesar 21,4 juta KPM. Ini terus dilakukan update Menko PMK, akan bertambah 8 persen jadi totalnya menjadi 22 juta KPM," imbuh Tomi dalam diskusi di Kantor Perum Bulog, Jumat (15/12), dilansir dari detikfinance.

"Insya Allah kalau APBN cukup terus akan terealisasi sampai enam bulan ke depan," kata dia.

Saat ini, Bulog memastikan bahwa jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai, yakni 1,4 juta ton, aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog sudah menggelontorkan beras operasi pasar dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total per kemarin (14/12) sebanyak 1,1 juta ton dan kegiatan ini juga terus berlanjut digelontorkan sampai harga stabil," jelas Tomi.

Bansos beras sendiri merupakan program penyaluran bantuan dari pemerintah melalui CBP. Jadi, setiap KPM akan menerima beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.

Tambahan jumlah penerima bansos beras ini juga telah diungkapkan oleh Jokowi sebelumnya. Pengkinian data ini, kata Jokowi, menyesuaikan kondisi terkini di lapangan sehingga keluarga yang berhak menerima bantuan ini secara merata.

"Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Itu dikarenakan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras yang diakibatkan oleh menyusutnya produksi beras akibat bencana El Nino yang melanda seluruh dunia", kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya ke Gudang Bulog di Pekalongan (13/12) dan Malang (14/12), seperti dikutip dari keterangan resmi Bulog.

"Program bantuan ini akan dilanjutkan tahun depan dengan terus dilakukan update data penerima dan untuk tahun depan ada penambahan sekitar 8 persen dari penerima sekarang agar ibu dan bapak yang terdampak semuanya tidak terlalu dibebani oleh kenaikan harga yang ada," sambungnya di hadapan warga.

[Gambas:Video CNN]

Era Kitab Para Dewa

Susah Dapat Kredit, Pengusaha Desak Pemerintah Atur Perdagangan Kratom******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.

"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.

Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.

Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.

Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.

Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.

Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.

Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.

"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.

Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.

Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.

"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.

Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.

"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.

[Gambas:Video CNN]