erek erek dokter

Kiamat memupuk kegilaan

Tutup Pekan, IHSG Berpeluang Menguat Terbatas******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) berpeluang menguat terbatas pada Jumat (9/6).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan hari ini pergerakan indeks saham akan diwarnai rilis data perekonomian cadangan devisa yang disinyalir menunjukkan hasil yang baik.

"Sentimen dari masih tercatatnya capital inflowsecara ytd (year to date) juga akan turut menopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," terang William dalam risetnya.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, JSMR, ITMG, TLKM, UNVR, BBRI, AALI, dan WIKA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memprediksi indeks saham bergerak di rentang konsolidasi atau datar hari ini.

Menurut Ivan, secara teknikal indeks, saham berdasarkan indikator Moving Average Convergence Divergence(MACD) dalam kondisi netral.

"Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support6.542 dan resistance6.767 hari ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 46,5 poin atau minus 0,7 persen ke level 6.666 pada akhir perdagangan Kamis (8/6) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,57 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,4 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

TransJakarta Curhat Pengadaan Bus Listrik Lebih Mahal 30 Persen******

Direktur Utama PT TransJakarta Welfizon Yuza mengatakan pengadaan bus listrik untuk operasionalTransJakarta lebih mahal dibanding bus berbahan bakarsolar yang beroperasi saat ini.

Hal ini disampaikan Welfizon dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/6).

"Bus listrik ini kan saat ini kita bayar lebih kurang 30 persen lebih mahal dibandingkan (bus) solar," kata Welfizon.

"Harusnya insentif-insentif ini kan dari semua instansi dan lembaga juga memberikan dukungan, seperti yang sekarang misalnya mengenai PPn dan segala macam yang sedang dibahas," ujarnya.

Welfizon mengatakan saat ini TransJakarta telah mengoperasikan 30 unit bus listrik. Rencananya, terdapat tambahan 70 unit bus hingga akhir tahun.

Ia menyebut setelah pengadaan 100 unit bus listrik, pihaknya akan melakukan evaluasi, baik dari sisi bisnis finansial, operasional dan layanan hingga sisi teknis.

"Perkembangan teknologi terkait dengan bus listrik ini sangat cepat sekali, kami harus hati-hati, sehingga nanti tidak ada risiko sudah melakukan pengadaan begitu banyak bus listrik, ternyata ada perubahan regulasi, perubahan bisnis, dan yang lainnya," katanya.

"Makanya kita lihat 100 unit bus listrik kita jalankan dulu, kita evaluasi, sambil mendorong regulasi-regulasi terkait relaksasi bus listrik ini bisa berjalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

PUPR Kucurkan Rp62,27 T untuk Pembangunan IKN Hingga 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).

Ia juga mengatakan Kementerian PUPR tengah membangun infrastruktur dasar di IKN pada tahun ini. Adapun anggaran untuk pembangunan ini sebesar Rp26,67 triliun yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.

Rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi sebesar Rp1,14 triliun. Anggaran itu untuk pembangunan drainase utama dan pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Intake Sungai Sepaku.

[Gambas:Video CNN]

Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp9,72 triliun. Uang itu digunakan untuk pembangunan jalan kerja logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur dan Barat, jalan tol IKN, pembangunan lingkar sepaku, jalan akses persemaian Mentawir pembangunan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan jalan akses bandara, dan pembangunan dermaga logistik.

Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi Rp11,58 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun kantor presiden, masjid negara, Sekretariat Negara, 4 kantor Kementerian Koordinator, penyiapan KIPP I dan II, penataan sumbu kebangsaan, pembangunan beranda kawasan Nusantara, pembangunan gedung PUPR, pembangunan IPA dan jaringan pembangunan IPAL, serta pembangunan TPST.

Ditjen perumahan mendapat alokasi sebesar Rp4,20 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan rumah tapak jabatan Menteri, serta pembangunan rumah susun (rusun) ASN dan Hankam.

Lalu, Dirjen Bina Konstruksi mendapat alokasi Rp0,03 triliun untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) di IKN, manajemen pengadaan barang, dan jasa terkait kinerja UKPBJ IKN.

Penginapan Youyaoqi

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T******

Bos jalan tolJusuf Hamka mengatakan sebenarnyautang pemerintah kepadanya bukan Rp800 miliar, melainkan Rp1,25 triliun jika merujuk hitungan Mahkamah Agung(MA).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), di Bank Yakin Makmur alias Yama, sebesar Rp78 miliar dan Rp79 miliar.

Namun, ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apes, uang deposito Jusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Tapi saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yangfair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," imbuhnya.

Jusuf bersyukur pemerintah mengakui adanya utang Rp179 miliar tersebut. Kendati demikian, ia ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam dua minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu. Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," ungkapnya.

Jusuf juga kecewa dengan sikap Menkeu Sri Mulyani yang irit bicara soal utang Rp800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama. Bos CMNP itu mengaku sudah pernah bertemu dengan sang Bendahara Negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut.

"Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya," tutup Jusuf.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Kendati, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," tuturnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

Menteri PUPR soal Kabar Waskita******

MenteriPUPR Basuki Hadimuljono buka suara terkait kabar penggabungan dua BUMN konstruksi, Waskita Karyadan Hutama Karya (HK). Menurutnya, hal tersebut memang tengah jadi perbincangan pemerintah.

Basuki mengakui para menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan apakah ada kemungkinan kedua BUMN tersebut menjadi satu. Tujuannya, agar mengurangi jumlah perusahaan negara yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

"Itu lagi wacana-wacana, kan sekarang ada 8 atau 9 (BUMN) karya, itu kita evaluasi bisa enggak itu kita gabung-gabungkan. Ini masih wacana, belum (diputuskan)," katanya di Gedung DPR yang dikutip dari CNBCIndonesia, Rabu (7/6).

Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat, yaitu menyelesaikan Trans Sumatera.

"Cuma untuk opsi itu kita memastikan restrukturisasi selesai dulu, karena kan Hutama Karya itu tugasnya berat, harus selesaikan Trans Sumatera. Kita make surerestrukturisasi selesai dulu baru dilakukan itu (inbreng saham)," kata Tiko.

Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.

"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-biddi mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat projectrugi terus," papar Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Pakar Ungkap Kerugian Fatal RI Jika Izinkan Keruk Pasir Laut******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menjelaskan sederet kerugian dan dampak pengerukan dan ekspor pasir laut yang direstui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.

Pertama, kata Zulhamsyah, bakal muncul lubang permanen imbas penyedotan pasir laut. Kedua, lumpur dan pasir laut bakal bercampur sehingga membuat air laut keruh.

"Lalu (ketiga), lumpur mengandung nutrien yang merupakan sumber primer untuk fitoplankton, produktivitas perikanan tangkap. (Ekspor pasir laut) untuk perikanan sangat tidak baik. Traffic Separation Scheme (TSS) semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk, tidak terjadi fotosintesis," ujar dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

"Ini terdampak ke Jakarta sekalipun, main island. Pulau Pramuka akan terjadi abrasi, pohon-pohon mangrove bisa roboh. Di Papua, Mimika pohon-pohon tinggi roboh, akibatnya abrasi," katanya soal ancaman kelima.

Keenam, Zulhamsyah mewanti-wanti pulau kecil di Indonesia akan hilang. Ia merinci ada 24 pulau kecil tenggelam sejak 2005. Jika pengerukan dan ekspor pasir laut dilanggengkan, ia menyebut Indonesia tinggal menunggu waktu melihat langsung kota-kota dan pulau tenggelam.

"Ada 24 pulau kecil sudah tenggelam sejak 2005. Apakah akan kita tenggelamkan lagi pulau-pulau kita dan pindahkan ke negara lain? Apakah kita berpikir negara akan rugi hanya untuk kepentingan kapitalis? Bicara banjir rob, kota tenggelam tinggal menunggu waktu. Bisa dipercepat dengan proses ini," katanya.

Lihat Juga : 5 Alasan Walhi dan Greenpeace Tolak PP Soal Sedimentasi Pasir Laut

Selain itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan praktik bisnis barbar dengan mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut.

Ia pun meminta pemerintah mengakui bahwa beleid tersebut merugikan lingkungan. Menurutnya, pemerintah jangan menganggap rakyat dan nelayan bodoh soal dampak eksploitasi pasir laut.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," kata Dani.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.