seribu mimpi 54

Penjahat Generasi Biksu Bunga

boom slot88

Jokowi konfirmasi rencana pertemuan dengan Mahfud pada Kamis sore******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi rencana pertemuannya dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Md di Jakarta pada Kamis.

“Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud,” kata Jokowi di sela-sela kegiatannya meninjau stok dan harga bahan pokok di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis.

Pertemuan itu disiapkan guna merespons permintaan Mahfud Md yang ingin menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi.

Jokowi sendiri menyatakan sangat menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya.

“Ya itu hak demokrasi,” tutur Jokowi.

Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu (31/1).

Pengunduran diri itu berkaitan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md merupakan Calon Wakil Presiden nomor urut 3 mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa surat pengunduran diri akan disampaikan secara langsung begitu dirinya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.

Mahfud Md menyatakan dirinya mundur dari jabatan menteri setelah 4,5 tahun mengabdi karena alasan perbedaan politik, dan tidak ingin mengganggu jalannya pemerintahan.

"Karena pilihan politik yang berbeda, saya harus ke pinggir dulu agar saya tidak mengganggu pemerintahan dan agar saya juga tidak terganggu (sebagai cawapres)," ujarnya.

Terkait kapan proses pergantian dan siapa penggantinya, Mahfud menyatakan bahwa itu tergantung dari hasil pertemuan dengan Presiden.

Karena itu, dirinya harus bertemu langsung dengan Presiden Jokowi perihal pengunduran diri sebagai Menko Polhukam, dan itu sebagai etika dan rasa hormat terhadap Presiden.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Dokter yang Dimanjakan Beracun

5unsur2

Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis petang, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri.

"Baru saja saya diterima Bapak Presiden Joko Widodo, ditemani Mensesneg Pak Pratikno. Saya menyampaikan permohonan untuk berhenti," ujar Mahfud dalam keterangannya usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca juga: Mahfud: Saya tidak akan "tinggal glanggang colong playu"

Dia menyampaikan surat kepada Jokowi yang berisi tiga hal.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat.

Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri.

Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti.

Ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri.

"Alhamdulillah Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Saya tidak akan "tinggal glanggang colong playu"

Mahfud menyatakan pengunduran dirinya akan sah setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden.

Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye.

Ia sudah mendiskusikan langkah mundur itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024 calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Baca juga: Jokowi tegaskan hargai keputusan Mahfud Md

Mahfud menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden.

Mahfud merasa diangkat sebagai menteri oleh Presiden Widodo dengan baik-baik, sehingga ingin pamit dengan baik-baik pula.

Mahfud menyatakan ogah tinggal glanggang, colong playu, yang artinya kira-kira lari meninggalkan tanggung jawab.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan menghargai langkah Mahfud Md untuk mengundurkan diri, dan menilainya sebagai hak yang bersangkutan yang patut dihormati.

Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
Baca juga: Istana sebut tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Berburu Hantu Maoshan

rupiah cepat ojk atau tidak

Jokowi harap revitalisasi terminal dorong penggunaan transportasi umum******

Kalau kita lihat pada hari ini, terminal seperti di Leuwipanjang Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran Rp70 miliar keren banget

Bandung (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan revitalisasi Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu mampu menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum sehingga mengurangi kemacetan di jalan.

Dengan revitalisasi, akan menghilangkan kesan dan persepsi terminal bus yang kotor, kumuh, dan banyak premanisme, berganti dengan kesan modern, nyaman dan banyak fasilitas pendukung.

"Kalau kita lihat pada hari ini, terminal seperti di Leuwipanjang Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran Rp70 miliar keren banget. Ini untuk mendorong masyarakat kembali menggunakan transportasi umum," kata Jokowi saat meresmikan revitalisasi Terminal Leuwipanjang di Bandung, Sabtu.

Dengan penggunaan transportasi umum yang didukung revitalisasi terminal yang menjadi lebih baik, lanjut Jokowi, akan membuat masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi.

"Karena kalau itu diteruskan yang terjadi adalah kemacetan seperti yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari," ucap Jokowi.

Kemacetan, kata Jokowi, akan memberikan kerugian pada masyarakat dan perekonomian. Dia mencontohkan di kawasan Jabodetabek, dalam setahun ada kerugian ekonomi hampir mencapai Rp100 triliun.

"Itu gara-gara macet, dan di semua kota itu kemacetan sudah terasa semua," tuturnya.

Selain menciptakan peralihan penggunaan transportasi, Jokowi juga berharap revitalisasi terminal ini bisa mendorong juga penggunaan transportasi publik lainnya seperti bus kota, kereta api dan lainnya dengan konektivitas yang semakin baik dari Terminal Leuwipanjang maupun Terminal Banjar.

"Ini juga akan sangat-sangat mengurangi kemacetan yang ada di jalan yang kita miliki, dan semoga Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Provinsi Jabar ini bisa mempercepat mobilitas orang dari satu kota ke kota lain atau di dalam kota," tuturnya.

Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar secara daring, pada Sabtu di Terminal Leuwipanjang, Bandung.

Dalam peresmian itu, hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliyono serta Forkopimda Jabar dan Kota Bandung.

Agenda peresmian di Leuwipanjang tersebut, diakhiri dengan bagi-bagi baju kaos dan buku pada masyarakat yang memadati gerbang masuk Terminal Leuwipanjang.


Baca juga: Menhub cek Terminal Leuwipanjang Bandung di Hari Kesaktian Pancasila
Baca juga: Diprediksi 7.000 penumpang berangkat dari Leuwipanjang H+7

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

secara bersaing

slot online semua bank

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

situs slot gampang menang

Presiden sebut Menko Polhukam definitif dari kalangan non******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan akan segera menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan non-partai politik.

“Secepatnya (ditunjuk menteri definitif). (Tokohnya) dari non (partai politik),” ujar Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan, di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, sebagaimana tayangan video yang disaksikan di Jakarta.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi Keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Dalam keterangannya di Bandung, Presiden menyatakan Tito ditunjuk lantaran memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pernah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan kini menjabat Menteri dalam Negeri.

“Sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang Menko Polhukam, saya kira nggak ada masalah,” ujarnya.

Dia menyampaikan yang terpenting saat ini adalah organisasi di Kementerian Polhukam berjalan dengan baik.

Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Baca juga: Mahfud serahkan surat pengunduran diri setelah balik dari Aceh

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Pahlawan yang Berakhir

slot 2020 online

Polresta Cirebon buat tugu udang dari knalpot bising hasil razia******

Cirebon (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat menggunakan ratusan knalpot bising dari hasil razia selama 11-31 Januari 2024 sebagai bahan pembuatan tugu udang untuk mengedukasi masyarakat agar patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kepala Polresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni mengatakan dalam proses pembuatan ini sejumlah perajin lokal turut dilibatkan, guna menyusun sebanyak 800 knalpot bising menjadi dua buah tugu dengan bentuk udang yang merupakan ikon Cirebon. “Dari dua tugu itu memerlukan kurang lebih 800 buah knalpot. Progresnya sekarang sedang dirakit oleh seniman lokal,” kata Sumarni saat ditemui di Cirebon, Kamis. Rencananya, kata dia, tugu yang sedang dirakit akan memiliki tinggi sekitar dua sampai empat meter sehingga dapat dilihat masyarakat dari kejauhan. Sumarni menyebut pemasangan tugu udang dari knalpot bising ini, nantinya ditempatkan pada salah satu pos polisi dan di area Mapolresta Cirebon. “Harapan kami dengan adanya tugu ini agar masyarakat ingat tidak boleh menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, karena sangat mengganggu kenyamanan,” ujarnya. Selain membuat tugu udang, menurut dia, sebagian knalpot bising sudah dimusnahkan menggunakan mesin pemotong agar tidak bisa digunakan kembali. Ia mengatakan dalam kurang lebih satu bulan razia, pihaknya berhasil menyita 1.246 knalpot bising yang tidak sesuai spesifikasi standar. Sumarni menekankan alasan dilakukannya razia tersebut salah satunya karena banyak masyarakat di Cirebon merasa terganggu akibat suara bising yang dihasilkan dari bunyi knalpot tersebut. “Ya pastinya, ini kan membuat masyarakat tidak nyaman. Ketika masyarakat tidak nyaman, ada rasa emosi yang tinggi, bisa memicu pertengkaran dan lain-lain,” tuturnya. Sementara itu Bupati Cirebon Imron mengaku sangat mendukung upaya yang dilakukan Polresta Cirebon dalam memanfaatkan knalpot bising menjadi tugu udang. Selain menjadi solusi cukup kreatif, kata Imron, pembuatan tugu udang ini nantinya bisa memberikan efek edukasi yang lebih mengena kepada masyarakat. “Saat mereka melihat tugu udang, mereka bisa tersadar kalau memakai knalpot bising tidak diperbolehkan,” ucap dia. Imron menegaskan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen menjalin sinergisitas bersama kepolisian, dalam menanggulangi keberadaan knalpot bising di jalan raya.

Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah
Baca juga: KPU Kota Serang larang knalpot brong saat kampanye terbuka

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024