situs slot untung

erek 06 173Jutaan kata 574325Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot untung》

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Pelunasan biaya haji tahap 1 diperpanjang hingga 23 Februari 2024******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jamaah calon haji reguler, hingga 23 Februari 2024 yang sebelumnya dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. "Setelah melihat progres pelunasan sampai hari ini, masa pelunasan biaya haji bagi jamaah reguler kita perpanjang hingga 23 Februari 2024," ujar Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie di Jakarta, Senin.
Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 orang. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 orang.

Kuota ini terbagi menjadi 213.320 peserta calon haji reguler dan 27.680 peserta calon haji khusus. Hingga Senin sore, sudah ada 188.765 orang yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan dan melunasi biaya haji.

"Total jamaah yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan hingga sore ini berjumlah 202.153 orang. Artinya ada 13.388 orang yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan tapi belum melakukan pelunasan biaya haji," kata dia.

Anna mengimbau jamaah calon haji yang sudah memenuhi syarat istithaah untuk segera melunasi biaya hajinya pada masa perpanjangan pelunasan tahap pertama.

Demikian juga jamaah calon haji yang berhak melunasi tahun ini tapi belum memeriksakan kesehatan, agar bisa segera melakukannya hingga memenuhi syarat istithaah dan bisa melunasi biaya haji.

Sehubungan diperpanjangnya kesempatan jamaah untuk melunasi biaya haji pada tahap I, maka proses pelunasan tahap II juga mengalami penyesuaian. Tahap II yang semula dibuka pada 5-26 Maret 2024, disesuaikan menjadi 13-26 Maret 2024.

Menurut Anna, pelunasan tahap II akan diperuntukkan bagi empat kategori, yaitu pertama, jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem.

Kedua, pendamping jamaah calon haji lanjut usia. Ketiga, jamaah penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah. Keempat, pendamping jamaah penyandang disabilitas

"Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera meng-input data usulan jamaah yang akan melunasi pada tahap II. Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas yang semula berakhir 27 Februari 2024 disesuaikan menjadi 7 Maret 2024," kata Anna.

Baca juga: Calon jamaah haji diingatkan segera lunasi Bipih, terakhir 12 FebruariBaca juga: Kemenag: 147 ribu orang sudah lunasi biaya haji 2024 hingga hari ini
Baca juga: Kemenag sebut calon haji lunasi Bipih masih rendah, baru 4.438 orang

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Diduga salah prosedur KPU Makassar tarik logistik dari pulau******

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terpaksa menarik kembali logistik pemilu kotak suara dan surat suara yang sudah tiba di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkkarang karena diduga salah prosedur belum dipacking usai dikirim menggunakan kapal ke Pulau Barrang Lompo.

"Jadi, yang belum dipacking. Dipacking dulu baru didistribusikan kembali hari ini," kata Anggota KPU Makassar Mohammad Abdi Goncing membenarkan saat dikonfirmasi wartawan, Senin.

Saat ditanyakan apakah kekeliruan atau ada salah prosedur mengirimkan logistik Pemilu 2024 ke Kecamatan Kepulauan Sangkarang karena kotak suara masih terlipat dan surat suara dibungkus terpisah yang seharusnya dimasukkan dalam kotak suara lalu disegel, kata dia, membenarkan hal tersebut.

Humas KPU Makassar ini berdalih pengiriman logistik atas pertimbangan efisiensi mengingat kapal yang membawa logistik tersebut bisa memuat seluruh barang bawaan dan tidak basah saat tiba di gudang PPK Kecamatan Sangkarrang sebab menempuh jalur laut.

"Jadi, efisiensi yang dimaksud di sini bukan soal efisiensi anggaran, tapi lebih ke efisiensi kotak suara yang jika bertumpuk ditakutkan penyok atau rusak. Apalagi, dalam kotak suara itu juga, jika sudah dipacking, berisi surat suara dan seluruh logistik yang berada dalam kotak suara," katanya

Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah kepada wartawan mengatakan pihaknya telah mendapatkan kabar dan mengirim surat meminta KPU Makassar memberikan penjelasan apa yang menjadi dasar pengembalian logistik tersebut setelah sampai di gudang kantor kecamatan setempat.

"Kalau misalkan sudah menjawab surat kami, dan kami menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait tata cara prosedur maupun mekanisme, maka kami dapat menetapkan sebagai temuan. Kalau itu ada dugaan terkait dengan pelanggaran tata cara dan mekanismenya," kata Dede menegaskan.

Namun demikian sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan apakah ada pelanggaran lebih lanjut dalam kejadian tersebut, sebab, aturannya mengirimkan surat ke KPU Makassar untuk memberikan penjelasan terkait pengembalian logistik dari gudang PPK kecamatan kepulauan Sangkarrang ke Kota Makassar.


 

 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Makassar Rizal Suaib menambahkan bahwa dirinya ikut mengantarkan pengiriman logistik menggunakan kapal ke gudang PPK Kecamatan Sangkarrang.

"Dari kronologinya, sebenarnya tengah malam setelah tiba lalu kami diskusi bersama 14 petugas tps di kelurahan bahwa ada masalah logistik pemilu yang dikirim kpu pagi tadi harus dikembalikan ke kota, karena kami belum tahu informasi detailnya malam itu," ucap Rizal.

Selanjutnya, pagi tadi, seluruh logistik yang ada di lantai tiga gudang penyimpanan logistik kantor kecamatan dibawa turun meskipun sudah ada sebagian kotak suara dirakit untuk dibawa ke dermaga Pulau Barang Lompo untuk di bawa kembali ke gudang logistik di Kota Makassar.

"Seluruh logistik di bawa ke dermaga untuk dibawa pulang tadi pagi. Itu ditarik semua, ada sebanyak 41 tps di sana. Hal Itu sebagaimana bahasan pak ketua, kemungkinan kesalahan prosedur, atau secara umum, ada mungkin regulasi yang dilanggar," ucapnya.

Menurut Rizal, soal tafsiran KPU Makassar belum dipacking, kata dia, pada prinsipnya semua logistik masih murni sebagaimana keluar dari gudang. Khusus surat suara dalam kotak coklat tersegel dan kotak suara masih seperti dari pabrik belum dirakit.

"Berdasarkan prosedur kan itu sudah harus ada isinya, apa-apa saja sesuai Undang-undang, kemudian disegel baru dikirim. Ini mungkin yang dianggap belum sesuai prosedurnya, jadi balik lagi.Saya pikir seperti itu sejauh ini," katanya menjelaskan.

Baca juga: KPU Manggarai Barat pakai truk-kapal motor distribusi logistik pemilu

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：update slot gacor、pinjol buat mahasiswa、wso slot gacor

Terkait：uslot88、unibet99、bingo4d login、daftar pinjol semi legal、slot withdraw、slot paling gacor hari ini、bonanza 138 slot、gacor89、primbon mimpi togel、akun slot 5000

---

---

bab terbaru：4dsetan（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10