sensasi777 154Jutaan kata 273649Orang-orang telah membaca serialisasi
《dorahoky》
PSI klaim amankan 10 kursi DPRD di Maluku******
Ronald mengungkapkan bahwa perolehan kursi DPRD di Maluku mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Pada Pemilu 2019, PSI hanya memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
"Pada Pemilu 2019 PSI Maluku hanya memperoleh satu kursi di Kabupaten Maluku Tengah, pada Pemilu 2024 perolehan meningkat 1.000 persen,” kata Ronald dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pengalaman pada Pemilu 2019 membuat struktur di internal partai jauh lebih solid dan lebih siap menghadapi Pemilu 2024.
Namun, dia mengatakan bahwa pengaruh terbesar datang dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Karena karakter dari putra bungsu Presiden RI Joko Widodo menarik simpati masyarakat Maluku.
"Mas Kaesang adalah sosok anak muda yang memberikan teladan dengan sikap santun dan kesederhanaan yang khas. Karakter pemimpin seperti inilah yang membuat rakyat Maluku makin terpukau dan menyukai PSI," tuturnya.
Baca juga: PSI amankan enam kursi DPRD Kota Tangerang
Baca juga: Faktor Kaesang dongkrak perolehan suara PSI di Solo
Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.
Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.
"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).
Lihat Juga :![]() |
Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.
"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.
Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.
"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.
Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.
Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.
"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.
"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.
Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.
Lihat Juga :![]() |
"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.
Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.
Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.
Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.
Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).
(kum/wis)JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas******
Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.
"Dari delapan rekening BCA yang kami dakwakan kepada saudara, tercatat keseluruhan 254 kali transaksi setor tunai masuk jumlahnya Rp22,76 miliar. Tetapi sebanyak Rp20 miliar yang diterima tidak ada identitas pengirim," ujar JPU KPK dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi Pramono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat.
Jaksa menyebutkan dari hasil analisa forensik, terdapat 19 rekening dalam perkara yang terafiliasi dengan dugaan penerimaan gratifikasi Andhi. Dari banyaknya rekening tersebut, tercatat delapan rekening BCA yang terafiliasi dengan Andhi menerima setor tunai sebanyak Rp22,76 miliar dalam rentang waktu 22 Maret 2012 hingga 18 Mei 2022.
Ia menjelaskan rentang waktu tersebut merupakan saat Andhi Pramono menjabat sebagai Pj Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat hingga Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.
Setelah diidentifikasi, Jaksa mengatakan beberapa transaksi setoran tunai dengan nilai fantastis tersebut telah terungkap identitas pengirimnya, yakni terkait penerimaan dari Johannes Komarudin, Yanto Anda Sucipto, PT Marinten dan PT Yuris Maju Bersama, Rudi Hartono, serta penukaran valas Taufik Hidayat.
Kendati demikian, lanjut dia, terdapat setoran tunai senilai Rp20 miliar ke delapan rekening tersebut yang tidak ada identitas pengirimnya.
Menanggapi hal itu, Andhi mengaku sudah tidak ingat dengan berbagai transaksi tersebut lantaran jumlahnya yang banyak dan sudah cukup lama.
"Tetapi kalau setoran tunai ke rekening yang saya pakai mungkin itu merupakan perputaran uang dalam melakukan hasil usaha dengan Pak Salem," ucap Andhi.
Adapun terkait banyaknya transaksi mencurigakan dalam rekening Andhi, dirinya mengklaim beberapa transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis dengan pihak swasta bernama Sia Leng Salem di luar perannya sebagai pejabat pemerintahan. Andhi mengaku berinvestasi pada perusahaan Sia Leng Salem.
Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri
Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:caisar888、beli hp cicilan di shopee、slot tanpa dana premium
Terkait:bank simpan pinjam、situs situs slot terbaik、magnum777、link slot zeus gacor、voucher garuda、star88 slot、situs new member to kecil、pasar jackpot slot、hoki777、jp paus sgp kamis
bab terbaru:cara pinjam uang di motionbanking(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75 persen.
Kebijakan kenaikan pajak hiburan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Lihat Juga :![]() |
"Makanya, sekarang mumpung menjelang 14 Februari, gerakkan semua agar Perppu keluar. Itu cara terbaik untuk pertama dulu. Kalau Perppu sudah keluar, nanti MK akan lebih mulus," imbuhnya.
Hotman mengajak seluruh pelaku usaha yang terdampak kebijakan ini bergerak dan menyuarakan penolakan. Menurutnya, aksi penolakan ini harus bisa menarik perhatian Jokowi.
"Ya, you knowIndonesia. Kalau semakin banyak postingan, semakin banyak di media, media mendukung, itu akan mendapat perhatian. Kamu harus dapat perhatian pemerintah sebelum 14 Februari, kamu perlu Perppu. Tapi kalau Perppu keluar itu sudah menang 60 persen," ujarnya.
Lihat Juga :![]() |
Hotman menilai pajak hiburan 40 persen hanya akan mematikan industri Pariwisata. Ia mencontohkan saat harga tiket pesawat mahal pada Desember 2023 lalu, kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata menurun.
"(Akibatnya) Itu akan sangat fatal, lihat saja nanti. Sekarang aja gara-gara tiket mahal pariwisata berkurang di Bali," katanya.
Lebih lanjut, Hotman mengaku khawatir wisatawan mancanegara tak akan mau datang lagi ke Indonesia, khususnya Bali. Menurutnya, mereka justru memilih berlibur ke Thailand.
"Sudah terjadi, karena ongkos ke Thailand cuma Rp1 juta. Sekarang ini pergi ke Turki nggak sampai Rp15 juta sudah bisa ke Turki," ujarnya.
Lihat Juga :![]() |
Sebelumnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.
Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Sementara itu pengusaha spa telah mendaftarkan gugatan ke MK terkait aturan baru ini.
(kdf/fra)Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menyalurkan program bantuan pangan El Nino di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1).
Ia menegaskan program bantuan pangan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari era Pandemi Covid-19 pada 2020. Oleh karenanya, Airlangga heran apabila program bansos dituding tiba-tiba diadakan hanya untuk kepentingan Pemilu 2024.
Airlangga mengatakan setelah pemberhentian bantuan, pemerintah tetap memantau situasi di masyarakat sebagai ajang evaluasi. Hasilnya, kata dia, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pangan lantaran kondisi pertanian yang terdampak El Nino.
Ia mencontohkan, Kabupaten Manggarai Barat yang seharusnya menjadi lumbung beras bagi provinsi NTT, tapi saat ini tidak bisa optimal dikarenakan El Nino serta adanya program renovasi waduk.
"Oleh karena itu (bantuan) sejak bulan September dilanjutkan kembali, apalagi kita liat kondisi pertanian terganggu," jelasnya.
Airlangga lantas menyindir balik pihak yang menuding program bansos untuk masyarakat sebagai alat politik. Menurutnya, pihak tersebut justru tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19.
"Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia," pungkasnya
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.
"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).
"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(tfq/pta)Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
《dorahoky》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara pasang togel lewat transferHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dorahoky》bab terbaru。