pinjaman online 200rb

Dari ksatria menjadi raja

Viral Gerakan Salam 4 Jari di Media Sosial, Anies dan Ganjar Merespons Begini******

BANDUNG — Di media sosial (medsos), khususnya Twitter atau X, gerakan salam 4 jari muncul dengan latar belakang keyakinan bahwa capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak layak dipilih.

Gerakan salam 4 jari ini dibuat untuk mengajak masyarakat memilih salah satu dari dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sehingga kedua angka itu ditambah menjadi 4.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Mereka juga mengingatkan masyarakat untuk tidak golput dengan mencoblos Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud demi mencegah Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

Capres koalisi perubahan, Anies Baswedan menanggapi munculnya gerakan salam 4 jari tersebut. Dia mengatakan bahwa gerakan ini dapat diartikan semakin banyak masyarakat yang menginginkan perubahan kekuasaan di pemerintahan.

“Itu kan pesan bahwa kita mau perubahan. Apa yang sekarang terjadi itu, [capres-cawapres] 02 kelihatan diasosiasikan dengan keberlanjutan sementara publik inginkan perubahan,” kata Anies, di Bandung, Minggu (28/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Anies menyebut bahwa gerakan yang terjadi saat ini dengan salam 4 jari merupakan sebuah gerakan yang diinterpretasikan sebagai gerakan perubahan.

Lebih lanjut, eks Gubernur DKI Jakarta ini berharap adanya hal ini akan menambah dukungan masyarakat kepada dirinya dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024.

“Mungkin bergeraknya pelan-pelan. Dari tidak mau keberlanjutan saja, kemudian belum tahu mau ke mana, habis itu pelan-pelan ikut rombongan perubahan,” ucapnya.

Sementara, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak banyak berkomentar. Dia hanya meminta publik bersabar karena bisa saja dirinya dan Mahfud MD menang satu putaran.

“Nanti lah, nanti tunggu 14 Februari dulu. Siapa tahu kan nomor 3 (menang) satu putaran,” kata Ganjar usai menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024) siang.

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

PDIP Buka Pintu Maaf Buat Jokowi, Ini Syaratnya******

SOLO —PDI Perjuangan (PDIP) membuka pintu maaf apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berdamai. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Jokowi harus terlebih dahulu meninggalkan kepentingan pribadi. Jokowi harus kembali mendahulukan kepentingan rakyat.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

“Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami,” ujar Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Dia mengeklaim, PDIP merupakan partai wong cilikalias rakyat kecil. Oleh sebab itu, lanjutnya, Jokowi juga harus mementingkan rakyat daripada keluarga atau golongan apabila ingin berdamai dengan PDIP.

“Oh iya [buka pintu damai jika Jokowi berpihak ke rakyat]. Itu kan, tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” katanya.

Sebagai informasi, belakangan hubungan antara PDIP dan Jokowi tampak renggang. Meski demikian, muncul isu Jokowi ingin menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP kerap menarasikan adanya tekanan dari penguasa hingga ketidaknetralan aparat dalam Pilpres 2024. Apalagi, Jokowi semakin buka-bukaan menampakkan kedekatannya dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Terlebih, calon wakil presiden pendamping Prabowo merupakan putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, PDIP mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “PDIP Buka Pintu Maaf untuk Jokowi, Tapi Ada Syaratnya” 

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Musbes Nahdliyin Nusantara Sepakat Kembalikan Netralitas NU di Politik******

SOLO —Musyawarah Besar (Musbes) Nahdliyin Nusantara yang diselenggarakan di Kampung Mataraman Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (27/1/2024), menyepakati untuk mengembalikan netralitas Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik yang sebenar-benarnya sesuai khittah jamiyah.

Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara, Hasan Basri Marwa, dalam konferensi pers seusai musyawarah di Bantul, Minggu (28/1/2024), mengatakan, kesepakatan-kesepakatan sebagai upaya mengembalikan netralitas NU dalam politik tersebut dituangkan dalam keputusan bersama yang dibacakan para kiai.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

“Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyahNU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politikus dari lingkungan NU, agar mentaati khittahNU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU,” kata Hasan sebagaimana dilansir Antara.

Dia mengatakan, Hari Lahir (Harlah) NU dalam waktu dekat ini hendaknya dilaksanakan sesuai amanah AD/ART NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah jamiyahNU. Bukan menjadi alat mengorganisasi dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Sehingga jamiyahmembicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD/ART, seperti kemandirian jamiyah,independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain,” tuturnya.

Dia juga mengingatkanpengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misi, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon sebagai amanah dari Khittah NU.

“Pemihakan kepada salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh jamiyahNU merupakan pelanggaran atas Khittah NU,” ujarnya.

Pihaknya juga memohon kepada pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kiai untuk tidak jatuh kepada politik praktis. Sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang.

“Memohon kepada pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan, dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan,” ucapnya.

Menurut dia, sesuai dengan prinsip asas politik Ahlussunnah wal Jamaah(Aswaja) karakter kepemimpinan jamiyahNU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kiai di daerah.

Pihaknya memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU.

“Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh khittahNU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah,” katanya.

lagu sebenarnya

Soal Presiden Boleh Kampanye, Puan Maharani: Biar Rakyat yang Menilai******

MAKASSAR –Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara terkait Presiden Joko Widodo bisa ikut berkampanye dengan alasan aturannya ada di dalam Undang-undang Pemilu. Dia mengatakan hal itu akan diserahkan kepada rakyat untuk menilai.

“Biar rakyat yang menilai, sebaiknya itu, presiden itu apakah menjadi Presiden Republik Indonesia ataukah kemudian diperbolehkan untuk memihak,” kata Puan seusai menghadiri acara memperingati Harla PPP ke-51 tahun di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1/2024).

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Sebab, kata Puan, hal ini berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak sulung dari Jokowi.

Hal ini berkenaan dengan penyataan Presiden Jokowi sebelumnya mengenai presiden boleh berkampanye untuk menjawab pertanyaan wartawan dan menganggap itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dipantau di Jakarta.

Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukkin [menunjukkan kertas]. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas dalam pasal 299 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” ujar Presiden.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait presiden boleh melakukan kampanye adalah ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pemilu.

“Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-undang Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.

Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Calon Presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan bagi pejabat yang sedang mengemban jabatan.

“Buat kami integritas paling utama, buat kami jabatan itu bukanlah selama-lamanya, jabatan itu ada batasnya. Maka, siapapun yang memegang jabatan di republik ini ada batasnya, maka ketika semua mendapatkan amanah, haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan,” katanya saat menghadiri Hajatan Rakyat Cirebondi Stadion Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024), dilansir Antara.

Karena itu, lanjutnya, dia menegaskan siapa pun yang mengemban jabatan maka harus melaksanakan amanah konstitusi dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut mengingatkan terkait hak setiap orang untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan berbagai referensi tertentu.

“Gimana cara lihatnya [siapa seharusnya yang dipilih]? Lihatnya debat para calon [presiden dan wakil presiden], karena bapak ibu akan melihat satu persatu apa pertanyaannya, bagaimana cara menjawabnya, tahu atau tidak, atau barang kali memang tidak tahu. Maka, itulah yang menjadi referensi bapak ibu untuk memilih,” ujar dia.

Ganjar mengajak masyarakat untuk mencoblos nomor 03. Dia juga meminta para relawan untuk menyampaikan program-program Ganjar-Mahfud Md yang memastikan upaya pengentasan kemiskinan dan tidak melupakan rakyat kecil.

“Ajak masyarakat untuk latihan nyoblos agar mereka paham siapa yang harus dicoblos. Kita akan berjuang bersama memenangkan Pemilu 2024,” ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Menjauhlah dari telur nagaku

Bela Gibran, Sejumlah Menteri Jokowi Bersamaan Serang Tom Lembong******

JAKARTA — Nama Thomas ‘Tom’ Lembong menjadi sorotan publik usai berulang kali disebut Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat cawapres akhir pekan lalu. 

Tom Lembong disebut Gibran dalam posisinya sebagai Co-Captain Timnas AMIN, atau tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Saat itu, Gibran menyebut Tom Lembong sering membicarakan Lithium Ferro-Phosphate (LFP) dan menyebut Tesla tidak menggunakan nikel. 

“Yang sering ngomong Lithium Ferro-Phosphate (LFP) itu timsesnya tapi Cawapresnya [Cak Imin] tidak paham, Tesla tidak pakai nikel ini kan kebohongan publik, mohon maaf Tesla itu pakai nikel pak,” kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta, Minggu (21/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Kemudian, Gibran kembali menyebut nama Tom Lembong saat Cak Imin dinilainya tidak menguasi pertanyaan yang diajukan soal pembangunan bioregional. 

“Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang disampaikan ke saya, mungkin itu dapat contekan dari Pak Tom Lembong ya,” tuding Gibran saat Debat Cawapres di Jakarta, Minggu (21/1/2024). 

Tom Lembong Tabuh Genderang Perang 

Mendengar namanya berulang kali disebut Gibran, Tom Lembong merespons dengan sebuah cuitan di akun X pribadinya yang mengungkit pengalaman masa lalunya saat masih menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Ah, the good ol’ memories…” cuit @tomlembong, Minggu (21/1/2024). Dalam cuitan tersebut, eks Kepala BKPM periode 2016-2019 itu menyematkan sebuah video yang diunggah seorang warganet yang menampilkan dirinya diminta Jokowi menjawab pertanyaan di sebuah forum internasional. 

Tak berhenti di sana, dalam sebuah dialog di CNBC Indonesia, Tom kembali menyindir Gibran usai disebut memberikan contekan ke Muhaimin alias Cak Imin saat debat cawapres. 

“Saya sangat apresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali kali sebut nama saya. Tentunya selama tujuh tahun buat contekan nulis pidato untuk ayahnya; presiden, saya deteksi sebuah rasa rindu mungkin karena saya tak di situ lagi untuk memberi masukan berkualitas,” katanya dikutip dari video CNBCIndonesia TV bertajuk Your Money Your Vote. 

Merasa pelak dengan pernyataan tersebut, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai ‘mengeroyok’ Tom Lembong, di antaranya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BKPM/Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 

Respons Menohok Luhut dan Bahlil 

Luhut menyanggah sejumlah klaim yang disampaikan Tom Lembong salah satunya soal jasanya memberikan ‘contekan’ ke Presiden Jokowi. 

Dia menegaskan bahwa hampir seluruh jajaran di kabinet melakukan hal yang sama yakni memberikan catatan alias ‘contekan’ kepada sang Presiden. 

Bahkan, jelas dia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi menteri yang paling sering memberikan catatan kepada Jokowi, khususnya dalam setiap pertemuan bilateral. 

“Anda [Tom Lembong] jangan ge-er [gede rasa/terlalu percaya diri] juga. Bilang kasih note kepada ayahnya mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang berikan itu,” ungkapnya dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. 

Di samping itu, kata Luhut, tidak hanya Presiden Jokowi yang menerima catatan dari menterinya. Semua kepala negara, jelasnya, mendapatkan catatan dari para menteri yang duduk di belakangnnya dalam setiap pertemuan bilateral. 

“Apakah karena hebat Anda melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan pada saat itu, sebagai kepala BKPM.”  

Luhut juga menyinggung capaian Tom Lembong selama berada dalam kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. 

Dia membeberkan bahwa Tom Lembong keluar dari kabinet dengan meninggalkan pekerjaan rumah, yaitu program Online Single Submission (OSS). 

Program OSS ini, tegas Luhut, baru rampung setelah Tom Lembong tidak lagi menjabat sebagai Kepala BKPM. 

“Coba tanya dirimu, Waktu Anda di BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda ‘kan yang ditugaskan untuk OSS? Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu,” jelas Luhut. 

Sebelum Luhut angkat bicara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia lebih dulu bersuara atas sederet pernyataan Tom Lembong. 

Bahlil mengklaim telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan Tom saat melepas kursi Kepala BKPM. 

Bahlil menyatakan bahwa Kepala BKPM terdahulu menolak OSS ada di BKPM. Alhasil, sambungnya, OSS baru rampung di bawah kepemimpinannya. 

“Nah, pada 2018–2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemimpin BKPM terdahulu menolak OSS ada di BKPM, makannya sempat di Kemenko [Perekonomian]. Waktu itu trouble, dan banyak pengusaha yang mengeluh terhadap hal ini,” katanya, usai konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Rabu (24/1/2024). 

Bahlil mengklaim pihaknya berhasil merampungkan investasi mangkrak yang diwariskan era kepemimpinan Tom Lembong di BKPM. 

Dia mengatakan, investasi mangkrak yang berhasil diselesaikan adalah sebesar Rp558,7 triliun atau mencapai 78,9% dari total proyek mangkrak yang diwariskan sebesar Rp708 triliun. 

“Saya diwariskan oleh pemimpin terdahulu saya dengan investasi mangkrak Rp708 triliun. Alhamdulillah, dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi Rp558,7 triliun atau 78,9%,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (24/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ramai-ramai Pembantu Jokowi ‘Keroyok’ Tom Lembong”

Apakah itu sungai atau danau?

Mahfud Md Sebut Hukum Indonesia Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan dirinya akan fokus membenahi aparat penegak hukum apabila terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo.

Dia menyadari hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Antaradi Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md dalam dialog Tabrak Prof bersama masyarakat Lampung yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.

Di hadapan milenial, gen z, dan masyarakat umum yang hadir dalam acara tersebut, Mahfud dengan tegas menyebut hukum Indonesia masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

“Hukum di Indonesia tumpul ke atas itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum sering tidak berjalan,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan kondisi seperti itu membuat masyarakat kecil tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terutama dari aparat penegaknya.

“Misalnya tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang resmi. Itu rakyat tidak dilindungi. Kalau mengadu, diusir katanya ini bukan tanahmu padahal dia dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud menekankan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakan secara struktural. Sehingga hukum tak lagi hanya tumpul ke atas.

“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakan hukum. Ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum,” kata Mahfud.

Mahfud Md berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang memiliki keberpihakan hukum Indonesia kepada rakyat.

“Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai dalam lima tahun ke depan, terutama mulai dari jantung masalahnya,” tuturnya.