terlilit pinjaman online
master99 135Jutaan kata 522890Orang-orang telah membaca serialisasi
《terlilit pinjaman online》
Kemnaker Akan Ambil Langkah Hukum Jika PT GNI Terbukti Langgar K3******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengambil langkah hukum jika PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) terbukti tidak menjalankan norma kerja maupun norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Upaya tersebut merespon insiden bentrokan maut di PT GNI, yang menewaskan dua pekerja.
Tim Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial Kemnaker mulai melakukan pengumpulan data ke PT GNI. Tim menggali informasi secara mendalam terkait pemicu terjadinya kerusuhan pekerja, khususnya yang terkait ketenagakerjaan.
"Apabila terbukti ditemukan perusahaan tidak menjalankan ketentuan ketenagakerjaan baik norma kerja maupun norma K3, tentu akan dilakukan langkah-langkah hukum untuk penegakannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/1).
Untuk memperoleh informasi, tim juga mengadakan rapat dengan jajaran manajemen perusahaan untuk meminta penjelasan tentang permasalahan ketenagakerjaan yang berkembang di media yang menjadi tuntutan serikat pekerja.
Informasi yang berkembang tersebut antara lain tuntutan penerapan prosedur K3 di perusahaan, memberikan APD lengkap kepada pekerja, dan peraturan perusahaan.
Lihat Juga : Dirut Bandara Bali Utara Respons Amukan Megawati |
Lalu, kejelasan pemotongan upah, menyetop Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap, mempekerjakan anggota serikat pekerja yang diputus kontraknya, memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter, serta memperjelas hak-hak pekerja yang sudah meninggal akhir tahun lalu.
Haiyani menuturkan peristiwa bentrokan yang memakan korban itu menjadi pelajaran berharga bagi dunia ketenagakerjaan di masa mendatang. Ia menambahkan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan perbaikan dari manajemen perusahaan atas sejumlah temuan dari timnya.
"Kami ingin agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dan tercipta hubungan industrial yang harmonis di PT GNI," ucap Haiyani.
Bentrokan di PT GNI terjadi pada Sabtu (14/1) malam. Bentrokan itu menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia.
Lihat Juga :Yogyakarta Provinsi Termiskin di Jawa, UMP Masih di Bawah Rp2 Juta |
Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA).
Berdasarkan keterangan Polri, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja.
Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan. Karena dihalangi masuk, pekerja lalu melempari dan merusak kantor security.
"Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mess karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkap Didik.
Polri dan TNI yang tiba di lokasi berusaha untuk menenangkan para pekerja. Kericuhan akhirnya bisa dikendalikan setelah petugas kepolisian melerai dua kelompok pekerja yang terlibat bentrok. Petugas juga mengimbau untuk membubarkan diri.
"Sementara untuk TKA diamankan dan dievakuasi di lokasi smelter 2 PT GNI," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)PHK Lagi, 11 Ribu Karyawan Microsoft Jadi 'Pengangguran'******
Perusahaan teknologi asal AS, Microsoft, kembali akan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 11 ribu karyawan dari berbagai divisi pada awal 2023.
Mengutip Reuters, Sky News melaporkan bahwa Microsoft berencana untuk memangkas sekitar 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 11 ribu orang, mulai dari divisi sumber daya hingga teknik.
"Dari perspektif gambaran besar, putaran PHK yang tertunda di Microsoft menunjukkan lingkungan tidak membaik, dan kemungkinan terus memburuk," kata Analis Morningstar Dan Romanoff, dikutip Rabu (18/1).
Selain itu, Insider melaporkan Microsoft bakal memangkas perekrutan staf sebanyak sepertiga.
Saat ini perusahaan memiliki 221 ribu karyawan penuh waktu, termasuk 122 ribu karyawan di Amerika Serikat (AS) dan 99 ribu lainnya tersebar secara global berdasarkan data 30 Juni 2022.
Jika benar, PHK ini menjadi lanjutan dari badai PHK sebelumnya. Microsoft Corp (MSFT.O) sudah memangkas sekitar 1.000 orang karyawan pada Oktober 2022. Kebijakan itu berdampak pada kurang dari 1 persen total pekerja di perusahaan tersebut.
Lihat Juga :Menaker Sebut 2,8 Juta Pengangguran Indonesia 'Pasrah' |
"Seperti semua perusahaan, kami mengevaluasi prioritas bisnis kami secara teratur dan membuat penyesuaian struktural yang sesuai," kata juru bicara Microsoft saat itu.
Pada Juli 2022 lalu, Microsoft juga melakukan PHK terhadap sejumlah kecil karyawan, beberapa hari setelah pembuat perangkat lunak memulai tahun fiskal 2023, imbas dari perubahan struktural. Jumlah karyawan yang di-PHK kurang dari 1 persen dari total karyawan.
Microsoft juga pernah melakukan PHK pada 2017 silam setelah dimulainya tahun fiskal baru. Perusahaan itu memangkas ribuan karyawan karena melakukan penyesuaian terhadap penjualan.
[Gambas:Video CNN]
Label：windi4d、link slot admin、bibit88 slot
Terkait：agen maxwin、slot gacor 5rb、daya4d、rtp slot jam gacor hari ini、slot gacor zeus gledek、situs slot paling rekomendasi、ibox99、qqalot、situs slot versi thailand、situs bo slot terpercaya
bab terbaru：grand188（2024-07-08）
Perbarui waktu：2024-07-08
- Bab 1 situs donasi terpercaya
- Bab 2 olo4d
- Bab 3 pargoy4d
- Bab 4 link slot besar
- Bab 5 fit188 slot gacor
- Bab 6 win slot 77
- Bab 7 akun 77 slot
- Bab 8 dragon 388 slot
- Bab 9 cara pinjam uang di spaylater
- Bab 10 slot member 100
- Bab 11 slot situs dana
- Bab 12 bank 338slot
- Bab 13 bola tangkas slot 888
- Bab 14 hondatoto rtp
- Bab 15 daftar slot mudah menang
- Bab 16 situs slot asli gacor
- Bab 17 pusat313
- Bab 18 pinjol modal ktp
- Bab 19 cara mengajukan pinjaman uang di shopee
- Bab 20 ladang123
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah8398bab
Perhatikan saya
ratu3388 slot
Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEK Indonesia) memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).
Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan ini sebagai bentuk "pemalakan" oleh Pemprov DKI. Ia juga melihat kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti "dipalak" oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Mirah lewat keterangan tertulis, Jumat (20/1).
Rencana ini, dipandang Mirah, akan membebani biaya untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rezeki.
Ia mencontohkan dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) hanya angkutan umum berpelat kuning yang kebal terhadap ERP. Artinya, ojek onlinedan kendaraan kurir yang jumlahnya jutaan akan terbebani biaya ERP ini.
"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya PHK massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," sindirnya.
Lihat Juga :Erick Thohir: Agen BRILink per Bulan Rp20 Juta, Gaji Menteri Rp19 Juta |
Mirah mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah anggota asosiasinya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek onlinedan kurir. Ia mengungkapkan keluhan ini datang dari kelompok yang paling mungkin terdampak.
"Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tegasnya.
Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.
Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.
"Sampai 25 titik nanti bertahap," kata Heru di Jakarta kemarin.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, ERP membidik mobil pribadi dan sepeda motor termasuk ojek online (ojol).
Terkait ojol, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berpelat hitam.
Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.
[Gambas:Video CNN]
Sistem pangan Shiji yang paling kuat
barang yang bisa menghasilkan uang
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Krakatau Steel Tbk mengangkat Purwono Widodo sebagai Direktur Utama pada Rabu (18/11).
Purwono menggantikan Silmy Karim yang dilantik sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mulai Januari 2023.
Selain direktur utama, perseroan juga mengangkat dua direksi baru yakni Direktur SDM Sriyani Puspa Kinasih dan Direktur Pengembangan Usaha dan Portofolio Agus Nizar Vidiansyah.
"Kami yakin dengan kepengurusan yang baru Krakatau Steel dapat terus meningkatkan kinerjanya dan membawa Krakatau Steel menjadi lebih baik lagi," kata Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (18/1).
Dalam RUPS LB tersebut, perseroan juga membahas agenda lain yaitu terkait laporan perkembangan transformasi bisnis dan pelaksanaan program inisiatif strategis lanjutan.
Lihat Juga :Dirut Bandara Bali Utara Respons Amukan Megawati |
Dengan perubahan susunan pengurus Krakatau Steel, berikut susunan kepengurusan perseroan:
Komisaris Utama: Suhanto
Komisaris: Yudha Mediawan
Komisaris: I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris Independen: Isfan Fajar Satryo
Komisaris Independen: David Pajung
Komisaris Independen: Tjuk Agus Minahasa
Direktur Utama: Purwono Widodo
Direktur SDM: Sriyani Puspa Kinasih
Direktur Keuangan & Manajemen Resiko: Tardi
Direktur Komersial: Melati Sarnita
Direktur Infrastruktur & Penunjang Bisnis: Djoko Muljono
Direktur Pengembangan Usaha & Portofolio: Agus Nizar Vidiansyah
[Gambas:Video CNN]
Ahli seni bela diri pertama
pusatjudiAsosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEK Indonesia) memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).
Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan ini sebagai bentuk "pemalakan" oleh Pemprov DKI. Ia juga melihat kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti "dipalak" oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Mirah lewat keterangan tertulis, Jumat (20/1).
Rencana ini, dipandang Mirah, akan membebani biaya untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rezeki.
Ia mencontohkan dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) hanya angkutan umum berpelat kuning yang kebal terhadap ERP. Artinya, ojek onlinedan kendaraan kurir yang jumlahnya jutaan akan terbebani biaya ERP ini.
"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya PHK massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," sindirnya.
Lihat Juga :Erick Thohir: Agen BRILink per Bulan Rp20 Juta, Gaji Menteri Rp19 Juta |
Mirah mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah anggota asosiasinya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek onlinedan kurir. Ia mengungkapkan keluhan ini datang dari kelompok yang paling mungkin terdampak.
"Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tegasnya.
Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.
Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.
"Sampai 25 titik nanti bertahap," kata Heru di Jakarta kemarin.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, ERP membidik mobil pribadi dan sepeda motor termasuk ojek online (ojol).
Terkait ojol, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berpelat hitam.
Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.
[Gambas:Video CNN]
Zhanye Panjang
sumber88Perusahaan teknologi asal AS, Microsoft, kembali akan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 11 ribu karyawan dari berbagai divisi pada awal 2023.
Mengutip Reuters, Sky News melaporkan bahwa Microsoft berencana untuk memangkas sekitar 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 11 ribu orang, mulai dari divisi sumber daya hingga teknik.
"Dari perspektif gambaran besar, putaran PHK yang tertunda di Microsoft menunjukkan lingkungan tidak membaik, dan kemungkinan terus memburuk," kata Analis Morningstar Dan Romanoff, dikutip Rabu (18/1).
Selain itu, Insider melaporkan Microsoft bakal memangkas perekrutan staf sebanyak sepertiga.
Saat ini perusahaan memiliki 221 ribu karyawan penuh waktu, termasuk 122 ribu karyawan di Amerika Serikat (AS) dan 99 ribu lainnya tersebar secara global berdasarkan data 30 Juni 2022.
Jika benar, PHK ini menjadi lanjutan dari badai PHK sebelumnya. Microsoft Corp (MSFT.O) sudah memangkas sekitar 1.000 orang karyawan pada Oktober 2022. Kebijakan itu berdampak pada kurang dari 1 persen total pekerja di perusahaan tersebut.
Lihat Juga :Menaker Sebut 2,8 Juta Pengangguran Indonesia 'Pasrah' |
"Seperti semua perusahaan, kami mengevaluasi prioritas bisnis kami secara teratur dan membuat penyesuaian struktural yang sesuai," kata juru bicara Microsoft saat itu.
Pada Juli 2022 lalu, Microsoft juga melakukan PHK terhadap sejumlah kecil karyawan, beberapa hari setelah pembuat perangkat lunak memulai tahun fiskal 2023, imbas dari perubahan struktural. Jumlah karyawan yang di-PHK kurang dari 1 persen dari total karyawan.
Microsoft juga pernah melakukan PHK pada 2017 silam setelah dimulainya tahun fiskal baru. Perusahaan itu memangkas ribuan karyawan karena melakukan penyesuaian terhadap penjualan.
[Gambas:Video CNN]
Lintasan penguasa dunia komik Amerika
slot rajawali 303
Anggota Komisi VIDPRAndre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus ApartemenMeikarta di mana konsumen tak kunjung menerima unit sejak 2019.
"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) tahun 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay4 tahun," ujar Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rabu (18/1).
Andre juga menyinggung PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre pun menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.
Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holderterkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.
Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.
"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam kesempatan yang sama.
Lihat Juga :21 Komoditas Jadi Prioritas Hilirisasi, Target Investasi Rp8.234 T |
Sementara itu, Konsumen Apartemen Meikarta mengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cash kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.
"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana.
Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cash maupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.
Sejak gagal terima unit, Aep mengatakan konsumen sudah berusaha meminta penjelasan kepada PT MSU, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Aep menyebut selama ini konsumen hanya dipertemukan dengan sales Meikarta, sedangkan manajemen perusahaan tidak pernah menemui konsumen.
"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.
CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
[Gambas:Video CNN]
Hubungi Rasul Terakhir
situs slot sering kasih maxwin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dipercepat.
Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.
Menurut Jokowi, RUU PPRT sudah dibahas selama 19 tahun. Namun, belum ada titik terang pengesahan aturan tersebut.
Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini mengatakan urgensi RUU PPRT adalah mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.
Selain itu, Lita menekankan bahwa lingkup pekerjaan PRT harus diatur agar kedua belah pihak, yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.
Lihat Juga :Bappebti 'Nawar' ke Zulhas soal Waktu Penetapan Harga Acuan CPO |
Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Hak yang dimaksud untuk PRT, seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.
Berdasarkan data BPS, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga (ART) pada Desember 2022 naik 0,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari Rp437.066 menjadi Rp437.416.
Sementara itu, upah riil Desember 2022 dibanding bulan sebelumnya turun sebesar 0,58 persen, yaitu dari Rp387.100 menjadi Rp384.855.
Lihat Juga :Kemenkeu Sulit Jual Aset Milik Tommy Soeharto dan Jiwasraya |
Catatan detik.com yang mengutip salah satu situs penyalur ART, kisaran upah pekerja rumah tangga atau ART per bulan berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:
ART Sumatra Utara Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Barat Rp2 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Selatan Rp2 juta
ART Jawa Barat Rp1,8 juta - Rp2,3 juta
ART DKI Jakarta Rp2,3 juta-Rp2,5 juta
ART Bali Rp2,3 juta
ART Lombok Rp2 juta
ART Banten Rp1,8 juta - Rp3,2 juta
ART Bali Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Kepulauan Riau Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Riau Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Jawa Tengah Rp2 juta - Rp2,5 juta
ART Jawa Timur Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Jambi Rp2 juta
ART Sulawesi Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Timur Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Kalimantan Tengah Rp2,2 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
[Gambas:Video CNN]
《terlilit pinjaman online》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot gacor depo 5kHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《terlilit pinjaman online》bab terbaru。