pinjaman klik kami

Pegadaian kecil Wanjie

ace99play

Kantor SAR Palu latih 51 orang terkait metode SAR permukaan air******

Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas potensi SAR, karena kegiatan operasi SAR tidak hanya mencakup darat

Palu (ANTARA) - Kantor SAR pencarian dan pertolongan (Kansar) atau Basarnas Palu Sulawesi Tengah melatih sekitar 51 orang tentang metode SAR di permukaan air, guna meningkatkan kompetensi dalam melakukan kegiatan penyelamatan. "Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas potensi SAR, karena kegiatan operasi SAR tidak hanya mencakup darat," kata Kepala Pusat Latihan Basarnas Anggit Mulyo Satoto saat meninjau pelaksanaan pelatihan SAR di Palu, Jumat. Ia menjelaskan, potensi SAR harus memiliki keterampilan dan keahlian rescue, karena dalam kegiatan SAR ada hal-hal teknis dalam melakukan tindakan pencarian serta pertolongan. Maka hal itu diperlukan pengetahuan yang cukup, sehingga dalam melaksanakan operasi bisa cepat, tepat, dan akurat. "Pelatihan ini berkat kerja sama Basarnas dan pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap dari kegiatan ini kapasitas potensi SAR di Palu dan sekitarnya lebih meningkat, sehingga dalam pelaksanaan manajemen operasi lebih kuat," katanya. Peserta pelatihan berasal dari personel TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), maupun Kelompok Pecinta Alam (KPA), dan organisasi kemanusiaan yang berada di Kota Palu. Dalam penguatan kapasitas potensi SAR Basarnas memberikan materi substansial, yakni Medical Frlirts Responder (MFR),dan metode pertolongan di permukaan air, setelah itu dilanjutkan simulasi. "Dalam dunia SAR peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkala, ini dimaksudkan untuk menyegarkan kembali metode-metode penyelamatan yang sudah pernah dipelajari," kata Anggit. Pelaksanaan operasi SAR, katanya, wajib memperhatikan standar operasional prosedur (SOP), dalam artian tindakan penyelamatan dilakukan tidak hanya memperhatikan keselamatan korban, tetapi keamanan dan keselamatan individu juga menjadi bagian penting dalam menjalankan operasi. "Kegiatan ini berlangsung selama tujuh hari, mulai 29 Februari sampai dengan 6 Maret 2024," katanya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Ayah baptis Stadion

pola gacor candy village

Tanggal Tua Belanja Hemat di Transmart, Diskonnya 50% + 20%******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja di tanggal tua tapi ragu karena gajian masih lama? Enggak perlu khawatir asalkan belanjanya diTransmart.

Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede-gedean, ada diskon hingga 50 persen dan masih ada tambahan diskon 20 persen.

Lihat Juga : Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan diboothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Promo ini cuma berlangsung selama satu hari, pada Minggu (21/1) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat. Cus, borong belanjaan yang banyak ya besok di Transmart!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

togel slot

Pemprov DKI perkuat sinergi BUMD untuk wujudkan Jakarta Kota Global******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk mempersiapkan program aksi dalam mewujudkan Jakarta Kota Global. "Jadi tengah mempersiapkan diri menuju 'Jakarta Global City' sejalan dengan pembahasan pembentukan Daerah Khusus Jakarta," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, salah satu yang dapat mendorong terwujudnya hal tersebut adalah peningkatan peran dan kontribusi 14 BUMD DKI Jakarta. Adapun 14 BUMD tersebut, yaitu Bank DKI, Sarana Jaya, Pasar Jaya, PAM Jaya, PAL Jaya, Dharma Jaya, MRT Jakarta, TransJakarta, Jakarta Propertindo, Jakarta Tourisindo, Food Station, Jamkrida Jakarta, JIEP Pulogadung
serta Pembangunan Jaya Ancol.

Baca juga: Sejak berdiri, Bank DKI bukukan laba tertinggi Rp1,02 triliun
 Joko mengapresiasi dan menyambut baik atas inisiasi terbentuknya Chief Financial Officer (CFO) BUMD Jakarta Forum yang terdiri dari 14 BUMD DKI Jakarta. Sebesar 50 persen lebih kepemilikan saham BUMD itu dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pemegang saham pengendali. "BUMD DKI Jakarta perlu terus meningkatkan sinergi antar BUMD, SKPD maupun BLUD Pemprov DKI Jakarta serta tetap menjadi 'agent of development'," ujar Joko. Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI sekaligus Ketua CFO BUMD Jakarta Forum, Romy Wijayanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program kerja yang didasari pada tujuan dibentuknya forum ini. CFO BUMD Forum Jakarta merupakan sebuah forum yang mewadahi interaksi dan komunikasi para Direktur Keuangan BUMD Jakarta terkait kolaborasi bisnis maupun dalam rangka mendukung berbagai program Pemprov DKI Jakarta. "CFO BUMD Jakarta Forum diharapkan dapat berperan dalam memberikan masukan strategis dalam rangka peningkatan kinerja BUMD Pemprov DKI Jakarta melalui kolaborasi digital, hubungan kelembagaan maupun peningkatan program 'Environment', 'Social: dan 'Governance' antar-BUMD," kata Romy.

Baca juga: Pemprov DKI minta BUMD bangun pusat pembelajaran pegawai Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menjelaskan, "Kick Off dan Workshop CFO BUMD Jakarta Forum" ini memberikan manfaat bagi rencana besar mewujudkan Jakarta sebagai kota global. "Dengan adanya CFO BUMD Forum Jakarta ini juga diharapkan akan terbangun komunikasi yang baik melalui 'sharing session', 'transfer knowledge' dan muncul solusi seiring dengan persiapan Jakarta menjadi kota global," ujar Arie. CFO Forum terdapat diskusi panel dengan tema "Peran BUMD Menuju Jakarta Global City" dengan panelis dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas.Sumedi Andono Mulyo, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania serta Managing Director dan Senior Partner Boston Consulting Group, Edwin Utama. Dalam acara tersebut juga dilakukan pembahasan program kerja sinergi antar BUMD yang diikuti oleh 14 direktur utama dan 14 direktur keuangan BUMD bersama para anggota forum lainnya.

Sinergi itu diharapkan bisa mengimplementasikan sinergi BUMD menjadi lebih solid sebagai media komunikasi dan penyelesaian berbagai masalah yang ada di BUMD Jakarta.

Baca juga: Legislator sarankan tiga BUMD berkolaborasi stabilkan harga pangan Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengharapkan BUMD yang tergabung dalam CFO BUMD Jakarta Forum semakin meningkat kinerjanya secara sehat, baik dan berkelanjutan serta dapat menjadi "flagship company" di bidang usahanya masing-masing. CFO BUMD Jakarta Forum diharapkan dapat menjadi orkestrasi potensi BUMD dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. BUMD diharapkan dapat lebih bersinergi untuk saling mendukung dan menggarap potensi bisnis bersama serta terkoneksi dalam satu ekosistem.

"Sehingga, ekosistem BUMD DKI Jakarta dapat berkembang lebih luas lalu terkoneksi dengan berbagai ekosistem yang ada di kota Jakarta sehingga memberikan manfaat bagi warga Jakarta," kata Nasruddin.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

gelandang jenius

homtogel

Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengacara kondangHotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajakhiburan 40-75 persen.

Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

"Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," tambah dia.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

(skt/del)

Raja Naga datang ke dunia

arisan4d

Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan.

Pernyataan Cak Imin itu dilontarkan dalam debat jilid 4, Minggu (21/1) malam. Saat itu, ia mengatakan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA).

Cak Imin juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

"Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

Lihat Juga : Bos Sampoerna Buka Suara Usai Diklaim Boy Thohir Siap Dukung Prabowo

Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

"Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang gak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," imbuh Luhut.

Terkait klaim Cak Imin hilirisasi tak berdampak pada warga sekitar, Luhut memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

Luhut juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemerintah telah membangun politeknik di sana. Dengan begitu warga sekitar pun bisa menimba ilmu.

"Dan guru-gurunya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana. Dan mereka (masyarakat) langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi," kata Luhut.

"Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita mana pernah ada politeknik bermutu di luar Jawa. Ayo tunjukan coba, jangan bohong, pergi lihat sana," sambung Luhut.

[Gambas:Instagram]

Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/skt)

Pengumuman terakhir China Entertainment

angka jitu dari pusat

Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan perkembangan pembentukan komite untuk nantinya mengawasi berjalannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau PerpesPublisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo (Dirjen IKP) Usman Kansong mengatakan komite tersebut nantinya akan bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Pers namun para anggotanya akan diajukan oleh Dewan Pers dan perwakilan pemerintah.

"Nah saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) sedang rapat untuk menjajaki siapa yang akan diusulkan untuk menjadi anggota komite sebagai perwakilan masyarakat atau pun pakar," kata Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Dalam Perpres nomor 32 tahun 2024 pembentukan Komite Pengawas diatur khusus dalam BAB IV dan harus berjumlah gasal maksimal 11 orang.

Unsur keanggotaan Komite itu tertulis dalam Pasal 14 dengan susunan harus terdiri atas unsur Dewan Pers yang tidak mewakili perusahaan pers, kementerian, serta pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.

Untuk perwakilan pakar seperti diatur dalam Pasal 14 poin (5) disebutkan bahwa perwakilan tersebut harus diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Usman menegaskan nantinya setiap nama yang diusulkan untuk menjadi komite pengawas Perpres baik dari Dewan Pers dan Kementerian dipastikan tidak akan memiliki hubungan dengan perusahaan media maupun platform digital sehingga dapat dipastikan independensinya.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

"Setiap pengusul nantinya Dewan Pers, Kementerian Kominfo, dan Kemenkopolhukam bakal diminta mengusulkan nama dua kali dari jumlah. Misalnya Dewan Pers nanti perwakilannya ada lima, maka mereka bisa usulkan sepuluh nama. Begitu juga dengan Kemenkopolhukam dan Kementerian Kominfo," ujar Usman.

Nama-nama itu bakal diseleksi secara khusus oleh task force yang dibentuk oleh Dewan Pers sehingga nantinya dapat memenuhi ketentuan dalam Perpres 32/2024.

Adapun dalam Perpres diatur bahwa anggota komite pengawas dari perwakilan Dewan Pers maksimal berjumlah lima orang, lalu untuk perwakilan pakar dan profesional yang diajukan oleh Kemenkopolhukam maksimal berjumlah lima orang, dan perwakilan dari Kementerian Kominfo berjumlah satu orang.

Baca juga: Merunut awal mula lahirnya regulasi Publisher Right

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024