togel viral

Novel Mo Ji Jiu Yao

Harta 100 Orang Terkaya di China Anjlok Rp189 T Tahun Ini******

Harta 100 orang terkaya di Chinasusut pada 2023 buntut pelemahan aktivitas ekonomi di negara tersebut.

Dilansir dari Forbes, Kamis (9/11), kekayaan kolektif 100 orang terkaya turun dari US7,1 miliar atau setara Rp14.189 triliun (asumsi kurs Rp15.642 per dolar AS) menjadi US5 miliar atau Rp14 ribu triliun.

Dengan kata lain, harta kolektif 100 taipan itu anjlok US,1 miliar atau Rp189 triliun.

Berdasarkan Data Badan Statistik Nasional China, angka Purchasing Manager Index (PMI) untuk manufaktur pada Oktober 2023 adalah 49,5. Angka ini turun dari level 50,6 pada bulan sebelumnya.

Angka PMI di atas 50 menunjukkan pertumbuhan. Sedangkan di bawah level 50 menunjukkan kontraksi.

Selain itu, merosotnya harta kekeyaan konglomerat China juga didorong oleh penurunan harga real estat yang berkepanjangan. Tak hanya itu, beberapa kasus gagal bayar (default) yang besar juga berdampak buruk pada nasib orang-orang kaya tersebut.

Forbes mencatat, dari 100 orang terkaya di China, 40 diantaranya menjadi lebih miskin.

Chairman JA Solar, Jin Baofang, misalnya. Kekayaan raja tenaga surya itu turun lebih dari setengahnya menjadi US miliar atau sekitar Rp78,21 triliun.

Taipan lain yang hartanya juga merosot adalah Yang Huiyan, ketua pengembang properti Country Garden yang terlilit utang.

Ia pernah menjadi wanita terkaya di Asia. Namun, perusahaan yang ia pimpin gagal bayar bunga obligasi dolar untuk pertama kalinya pada pertengahan Oktober lalu.

Alhasil, kekayaan yang ia miliki bersama keluarganya anjlok hampir 90 persen menjadi US,6 miliar atau sekitar Rp56,31 triliun selama dua tahun terakhir.

Dengan kekayaan yang merosot tersebut, Yang Huiyan turun peringkat dari 24 menjadi 93 orang terkaya di China.

Penurunan harta juga menimpa orang terkaya nomor satu di negara tersebut, yakni Zhong Shanshan. Harta miliarder air kemasan itu turun dari US,3 miliar atau setara Rp974,18 triliun menjadi US,1 miliar atau Rp939,86 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Wamen Tiko Ungkap Aset BUMN Tembus Rp10 Ribu T, Lewati Temasek******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan asetBUMN mencapai US2 miliar atau setara Rp10.155 triliun (asumsi kurs Rp15.576 per dolar AS).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengklaim capaian tersebut melebihi Temasek, BUMN Singapura.

"Jadi kita ini udah lebih besar dari Temasek. Dan mungkin salah satu portofolio terbesar di Asia," ujarnya dikutip CNBC, Senin (6/11).

"Kita ini sudah menjadi portofolio besar dengan skala usaha yang raksasa. Dan ini return-nya juga sudah baik, di mana ROE-nya kita sudah mencapai 10 persen secara average," imbuhnya.

Menurutnya, kinerja cemerlang ini berkat program transformasi BUMN yang dilakukan di setiap sektornya. Dengan begitu, ada nilai tambah dan memberikan kontribusi dividen dan pajak kepada negara.

"Yang paling pertama adalah bagaimana mempunyai prioritas strategis di mana kita tadi menyeimbangkan nilai ekonomi sosial, kemudian melakukan inovasi berbagai bisnis model," katanya.

"Selama empat tahun terakhir banyak sekali proses merger, restrukturisasi, holdingisasi yang kita lakukan," ia menambahkan.

[Gambas:Video CNN]

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

Komisaris BSI Arief Rosyid Mundur Usai 'Ikut' Prabowo******

Muhammad Arief Rosyid Hasan mengundurkan diri dari jabatankomisarisPT Bank Syariah Indonesia (BSI), setelah didapuk menjadi komandan pemilih muda dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Arief, yang juga Ketua Umum PB HMI 2013-2015, telah mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris BSI dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Haddad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya, untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN, yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," katanya dikutip Antara, Selasa (7/11).

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi obyek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subyek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju Rosan Perkasa Roeslani memastikan pejabat publik yang masuk kepengurusan TKN Prabowo-Gibran bakal mengikuti aturan, terutama terkait kewajiban cuti atau mundur dari jabatan.

"Kami akan ikuti semua peraturan yang ada, kalau mereka harus cuti, mereka cuti, seperti Mas Gibran yang hari ini cuti, dan yang kalau di aturan harus mundur, ya (mereka) mundur," kata Rosan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Siapa Saja Penerima BLT El Nino Rp400 Ribu dari Jokowi?******

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai(BLT) El Nino senilai Rp400 ribu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama dua bulan, pada November-Desember 2023. Nantinya, penerima BLT mendapatkan Rp200 ribu per bulan.

"Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023-Desember 2023 kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut, sehingga tak perlu mengumpulkan data baru.

Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino lewat dua cara.

Pertama, dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Kedua, melalui aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.

Berikut caranya:

Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.

2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP

4. Ketik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode

5. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru

6. Klik tombol CARI DATA. Nantinya, sistem akan mencari nama penerima sesuai wilayah yang diinput.

[Gambas:Video CNN]

Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

2. Buat akun baru dan isi kolom data

3. Lampirkan swafoto dan foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos

4. Setelah diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password

5. Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data

6. Klik Cari Data

Oga Emas dari dunia lain

Airlangga Sebut Gaji ke******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengamini pencairan gaji ke-13 PNS yang lebih cepat bikin ekonomi Indonesia di kuartal III 2023 merosot.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi Indonesia di kuartal III 2023 hanya tumbuh 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju pertumbuhan ini melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,73 persen.

"Gaji ke-13 (PNS) kan yang lalu di semester II, jadi (cair) di kuartal ke-II (2023). Jadi, kalau sekarang di kuartal III tidak ada gaji ke-13," katanya dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2023 di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Wanita yang akrab disapa Winny itu menyebut konsumsi pemerintah kontraksi 3,76 persen di kuartal III 2023 imbas penurunan belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial (bansos).

"Seperti yang kita ketahui terdapat pergeseran pembayaran gaji ke-13, di mana pada 2022 pembayaran gaji ke-13 dilakukan di kuartal III. Sedangkan pada 2023 terjadi di kuartal II. Sehingga kemudian konsumsi pemerintah tumbuh 10,57 persen pada kuartal II 2023 dan kontraksi 3,76 persen di kuartal III 2023," ungkap Winny dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan dalam konpers bersama Airlangga bahwa realisasi belanja pemerintah pada kuartal III memang secara musiman negatif. Ia mengatakan beberapa belanja biasanya baru terealisasi pada kuartal IV.

Ani, sapaan akrabnya, menghitung alokasi belanja untuk kuartal terakhir di 2023 masih tersedia Rp1.078 triliun. Di lain sisi, target penerimaan negara menyentuh Rp650 triliun.

"Sehingga net spending, ekspansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kuartal IV kita harapkan akan menjadi offset positive growth di kuartal IV. Dan dengan adanya beberapa policy tambahan kita juga berharap akan bisa memperbaiki outlook (pertumbuhan ekonomi) kuartal IV sehingga kita tetap bisa menjaga di 5 persen," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ikut bersuara soal sengketa kepemilikan Hotel Sultanyang terjadi antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo yang kini belum juga  berakhir.

JK menyebut dalam urusan sengketa tersebut, pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

JK menilai saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya,  belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.