judi slot gacor malam ini

Penguasa paling kuat di kota

Kementerian PUPR Siapkan Rp2,7 T Bangun Bandara VVIP di IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp2,7 triliun untuk membangun bandara very very important person(VVIP) di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan pihaknya mendapat tugas untuk membangun bagian lapangan terbang (airstrip), mulai dari landasan penghubung (taxiway) hingga landasan pacu (runway).

"Kalau di PU (Kementerian PUPR) hanya Rp2,7 triliun untuk airstrip, untuk taxiway dan runway. Kalau (Kementerian) perhubungan di terminalnya," ujar Basuki usai menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (26/7).

Selain untuk pembangunan fasilitas pendukung di IKN, tambahan anggaran itu juga untuk membangun proyek infrastruktur nasional, termasuk fasilitas di empat provinsi baru di Papua.

Keempat provinsi itu antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Total anggaran untuk membangun kantor gubernur hingga perumahan PNS di provinsi baru itu mencapai Rp11 triliun. Sebesar Rp3 triliun dikucurkan tahun ini dan Rp8 triliun pada 2024.

"Tadinya, Rp128 triliun sesuai surat yang kemarin, hari ini diputuskan Rp138,39 triliun untuk tambahan-tambahan IKN, airport VVIP, infrastruktur proritas, pasar-pasar yang beliau kunjungan kerja, ada sekitar 32 pasar terus renovasi 22 stadion," terang Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Mencuri Surga

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta******

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabayaberpotensi besar dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan dari surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

Meski demikian, Wahyu mengakui meski jadi dibangun di tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target di 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

Selain Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, proyek yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN adalah Pelabuhan Ambon. Lagi-lagi dikarenakan karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

"Pelabuhan Ambon juga itu sudah pasti didrop. Karena kembali lagi, waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah, ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

PUPR Gelontorkan Rp110 M untuk Perbaiki Jalan Rusak Penyangga IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp110,2 miliar untuk memperbaikijalan rusakdi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adapun ruas jalan yang dimaksud adalah jalan daerah akses wisata Goa Batu Tapak Raja di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan penanganan jalan-jalan daerah yang rusak tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Lebih rinci, biaya Rp110,2 miliar itu terdiri dari penanganan Jalan Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam dua paket pekerjaan, yakni Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp34 miliar.

Lalu, perbaikan Jalan Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai Rp33,2 miliar. Basuki menargetkan perbaikan jalan ini bisa rampung pada Desember 2023 mendatang.

Selanjutnya, ada perbaikan Jalan Riko-Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak Rp43 miliar. Ketiga ruas tersebut merupakan jalan daerah pada kawasan penyangga IKN Nusantara.

Lebih lanjut, Basuki menyampaikan perbaikan Jalan Akses Wisata Goa Batu - Tapak Raja mulai dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR setelah terkontrak 25 Juli 2025 lalu.

Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja-Sepaku menuju Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Destinasi Wisata Goa Batu Tapak Raja, termasuk permukiman transmigran Semoi-Sepaku di Desa Wonosari.

Menurut Basuki, jalan tersebut adalah jalan milik Kabupaten Penajam Paser Utara yang melayani jalur transmigrasi. Karenanya, di daerah tersebut banyak perkebunan, pertanian, dan peternakan.

"Kalau jalannya baik, tentu akan mudah membawa hasil perkebunan dan pertanian. Saya berharap nantinya dari kawasan ini bisa menghasilkan dan mengirimkan dengan mudah seperti telur, ayam, hingga sayuran ke kawasan IKN," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta******

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabayaberpotensi besar dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan dari surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

Meski demikian, Wahyu mengakui meski jadi dibangun di tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target di 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

Selain Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, proyek yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN adalah Pelabuhan Ambon. Lagi-lagi dikarenakan karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

"Pelabuhan Ambon juga itu sudah pasti didrop. Karena kembali lagi, waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah, ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

Reseller Ungkap Motif Sebut Nabidz 'Wine Halal'******

Resellerminuman Nabidz, Aditya Dwi Putra, mengungkap alasan dibalik penyebutan produk jualannya sebagai 'wine halal' yang belakangan iniviral di media sosial.

Menurut Aditya, kata 'wine halal' yang disematkan dalam unggahan video viralnya tersebut bukanlah arti yang sebenarnya. Sebab, minuman Nabidz yang dipamerkan bukan wine sungguhan.

"Terkait penyebutan wine, itu ada di mindset saya yang saya sadur dari reviewbeberapa rekan yang sudah mencoba. Mereka menyebut ini sama seperti wine tanpa rasa alkohol," ujarnya kepada detikcom yang dikutip pada Rabu (26/7).

"Ini murni kealpaan saya, yang saya sharedi medsos saya. Karena banyak teman-teman saya bilang ini aroma dan rasanya mirip wine, 'ini wine halal ini' sambil guyon," imbuhnya.

Adit menjelaskan Nabidz sebetulnya produk minuman berupa jus buah anggur, yang terbuat dari varietas anggur hitam Italia dan Australia, kemudian diracik sedemikian rupa agar menjadi non-alkohol.

Ia mengklaim minuman ini memiliki manfaat kesehatan, mulai dari melancarkan peredaran darah, meningkatkan hormon dan gairah seksual memperlancar saluran pencernaan, dan menguatkan jantung.

Lihat Juga : Basuki Bakal Jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN

Adit menyebut produk ini buatan Profesor Beni Yulianto. Jus anggur ini pun mendapat sertifikasi halal oleh Kementerian Agama dengan nama produk Jus Buah Anggur Nabidz dan nomor sertifikasi ID31110003706120523.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membantah telah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham membetulkan memang memberikan sertifikasi halal, namun untuk produk jus buah merek Nabidz, yang telah diajukan pada 25 Mei 2023 melalui mekanismeself declaredengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

Ia merinci pengajuan tersebut telah diverifikasi dan divalidasi pada 25 Mei 2023, dengan produk yang diajukan berupa jus atau sari buah anggur merek Nabidz.

Namun, karena heboh video tersebut, maka sertifikasi halal produk minuman Nabidz diblokir.

"Ini kami lakukan sampai dengan proses investigasi tim pengawasan selesai. Ini bagian tanggung jawab BPJPH dalam melaksanakan tugas jaminan produk halal," kata Aqil.

[Gambas:Video CNN]

Kitab Neraka

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]