slot terpercaya dan gacor

slot gacor member baru 245Jutaan kata 337574Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot terpercaya dan gacor》

Lebih dari 76 ribu WNI gunakan hak pilih pemilu 2024 di Hong Kong******

Beijing (ANTARA) - Sebanyak 76.481 warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong dan Makau telah menggunakan hak suara mereka dalam Pemilihan Umum 2024, baik secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun melalui pos.

"Antusiasme WNI dalam pemilu kali ini tergolong sangat tinggi, tercatat peningkatan sebesar 64,5 persen dari jumlah total 46.491 pemilih pada 2019," kata Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong dan Makau Agustinus Guntoro, Rabu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Beijing, Agustinus mengatakan 753 pemilih mencoblos langsung di empat TPS, yang dipusatkan di gedung KJRI Hong Kong pada Selasa (13/2).

Jumlah tersebut merupakan 31,5 persen dari total 2.390 Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS.

"Pencoblosan di TPS berjalan dengan lancar berkat kerja sama PPLN, panitia pengawas, dan pihak lainnya," katanya, menambahkan.

Penerimaan surat suara yang sudah tercoblos dari pemilih melalui pos akan terus berlangsung hingga 15 Februari 2024.

Sejauh ini, tercatat 75.728 surat suara yang telah diterima kembali oleh PPLN Hong Kong dan Makau.

Pemilu di Hong Kong dan Makau 2024, menurut Agustinus, dilaksanakan berbeda dari pemilu sebelumnya.

Tahun ini, ujarnya, pemerintah China, Hong Kong, dan Makau hanya memberikan izin penyelenggaraan pemilu di gedung KJRI Hong Kong.

"Sementara kapasitas, sarana, dan prasarana yang tersedia di gedung KJRI Hong Kong sangatlah terbatas, sehingga tidak dapat menampung jumlah partisipan Pemilu dalam jumlah yang signifikan," ungkap Agustinus.

Penentuan lokasi penyelenggaraan pemilu tersebut didasarkan atas penilaian Hong Kong Police Force (HKPF) dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Dengan pertimbangan tersebut, pada pada 28 Desember 2023, KPU RI memutuskan untuk mengubah alokasi metode Pemilu di Hong Kong," kata Agustinus.

Sebelumnya, ada 31 TPS dengan 76.174 pemilih dan sembilan Kelompok Pos dengan 88.517 pemilih dan kemudian menjadi empat TPS dengan 2.390 pemilih dan 36 pos dengan 162.301 pemilih.

Seluruh komposisi WNI pemilih, baik yang menyampaikan hak suaranya secara langsung di TPS maupun melalui Pos, diputuskan oleh KPU RI.

Dengan 164.691 WNI yang tercatat sebagai DPT, Hong Kong dan Makau menjadi wilayah ketiga terbesar pemilu di luar negeri.

Untuk memastikan pemenuhan hak suara masyarakat Indonesia di Hong Kong dan Makau, PPLN telah melakukan sosialisasi intensif terkait peraturan yang berlaku dalam Pemilu 2024.

Sosialisasi dilaksanakan antara lain melalui dialog interaktif secara rutin di media sosial dan kerja sama dengan simpul-simpul masyarakat di Hong Kong dan Makau guna menyebarkan informasi.

Sesuai peraturan perundang-undangan, penghitungan suara untuk pemilih langsung akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, pukul 14.15 waktu setempat.

Sementara itu, penghitungan surat suara melalui pos akan dilaksanakan mulai Jumat, 16 Februari 2024, pukul 09.00 waktu setempat.

Baca juga: PPLN: 76 ribu WNI di Hong Kong dan Makau salurkan suara lewat TPS-pos

Baca juga: PPLN Beijing manfaatkan libur Imlek gelar pemilu pada 14 Februari

Melihat kesiapan TPS di ujung barat Indonesia

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Panglima mutasi 61 perwira, di antaranya Kadispenau, Danpuspenerbad******

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, memberikan promosi, dan merotasi 61 perwira TNI dari tiga matra, termasuk di antaranya Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Danpuspenerbad) dan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan mutasi itu ditujukan untuk 33 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 13 perwira tinggi TNI Angkatan Laut, dan 15 perwira tinggi TNI Angkatan Udara.

Dalam Surat Keputusan (SK) bernomor Kep/168/II/2024, yang diteken oleh Panglima pada 7 Februari 2024, Mayjen TNI A. Jaka Tandang menjabat sebagai Danpuspenerbad menggantikan Mayjen TNI Toto Nugroho.

Jabatan lama Mayjen Jaka sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kepala Staf TNI AD (Kasad) pun diisi oleh Brigjen TNI Drajad Brima Yoga yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Komandan Pusat Pendidikan Teritorial Pusat Teritorial TNI AD (Danpusdikter Pusterad).

Panglima pun menunjuk Kolonel Inf. Boemi Ario Bimo sebagai pengganti Brigjen Drajad Brima.

Kemudian, Mayjen TNI Gabriel Lema yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kasad saat ini menjadi Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI. Jabatan Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) II Jakarta Mahkamah Agung juga berganti yang sebelumnya diisi oleh Brigjen TNI Faridah Faisal saat ini diemban oleh Laksamana Pertama Tuty Kiptiani.

Tidak hanya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, jabatan Kadilmilti I Medan juga saat ini diisi oleh Kolonel Laut (H) Hari Aji Sugianto yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Kolonel Chk Esron Sinambela yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakadimilti III Surabaya saat ini naik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Sementara itu, Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar yang sebelumnya menjabat Danpomdam Jaya pun mendapatkan promosi sebagai Kepala Oditurat Militer Tinggi (Kaotmilti) II Jakarta. Brigjen TNI Safrin Rachman yang sebelumnya menjabat sebagai Kaotmilti II Jakarta saat ini menjadi Staf Khusus Kasad. Tidak hanya Safrin yang saat ini mengisi jajaran staf khusus Kasad, ada juga Mayjen TNI Roni Pasaribu yang dirotasi dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli Kasad bidang industri teknologi militer dan siber.

Posisi itu pun saat ini diisi oleh Brigjen TNI Jamallulael. Jabatan dia sebelumnya sebagai Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) TNI sejauh ini pun kosong.

Baca juga: Panglima TNI mutasi 183 pati, termasuk pangdam dan kapuspen

Dari jajaran TNI AL, Panglima TNI memutasi Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli saat ini menjadi staf khusus Panglima TNI. Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi Panglima saat ini mengisi jabatan Oni sebagai perwira staf ahli Panglima.

Kemudian, Laksamana Pertama TNI Tri Harsono menerima promosi sebagai Asisten Komunikasi Elektronika Kepala Staf TNI AL (Askomlek Kasal). Laksma TNI dr. Agus Guntoro yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Waka Puskes) TNI saat ini menjabat Staf Khusus Kasal.

Posisi Waka Puskes TNI pun saat ini diisi oleh Laksma TNI R. M. Tjahja Nurrobi.

Dari jajaran TNI AU, jabatan Kadispenau saat ini diisi oleh Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko. Pejabat lamanya, Marsma TNI R. Agung “Sharky” Sasongkojati menjadi perwira tinggi Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.

Jabatan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AU (Kadisinfolahtaau) juga berganti saat ini diisi oleh Marsma TNI Rudy Agus Gemilang. Pejabat lamanya, Marsma TNI Didik Pujo Indarto menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI AU (Kasau).

Dalam SK mutasi kali ini setidaknya ada 12 kolonel pecah bintang, yang artinya mereka bakal menyandang status sebagai perwira tinggi jenderal bintang satu.

Di luar nama-nama yang telah disebutkan di atas, para perwira yang pecah bintang itu antara lain Kolonel Czi Harri Dolli Hutabarat yang saat ini menjabat Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Pascasarjana Universitas Pertahanan, Kolonel Inf. Heri Abriyadi yang saat ini menjabat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan, Kolonel Ckm dr. Djanuar Fitriadi sebagai Dircab Puskesad, Kolonel Chb Hartum Sadmaja sebagai Dircab Pushubad, Kolonel Lek CH. Akbar Hutasuhut sebagai Direktur Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Kolonel Tek Isdwiyanto sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Kasau Bidang Air Power, dan Kolonel Czi Suwandi sebagai Inspektur Pusziad.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：polaspin、akun slot resmi gacor、kredit pintar pinjaman online

Terkait：slot 138 logo、slot terbaik saat ini、sukatoto、olb88 situs slot terpercaya togel singapore judi bola、situs slot terbaik mudah menang、slot gacor paling gacor、olahbet、situs judi slot indonesia、situs baru slot、erek 11

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：dukun angka jitu sdy（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

liganation

situs forex indonesia terpercaya

pusat gacor slot

pragmatic99

link slot online resmi

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Penyihir Dewa Terlarang

abjad togel

Puskesmas Serang buka 24 jam pada hari pemungutan suara besok******

Kami memastikan seluruh puskesmas di Kota Serang beroperasi 24 jam pada 14 Februari mendatang, ini merupakan bentuk antisipasi kami dalam menghadapi pemilu

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memastikan seluruh puskesmas di Kota Serang beroperasi 24 jam pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024.

Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, Yedi Rahmat, di Serang, Banten, Selasa, mengatakan hal ini merupakan bentuk antisipasi Pemkot Serang terkait kesehatan para petugas dan panitia pemilu.

"Kami memastikan seluruh puskesmas di Kota Serang beroperasi 24 jam pada 14 Februari mendatang, ini merupakan bentuk antisipasi kami dalam menghadapi pemilu," katanya.

Yedi mengaku telah menyampaikan langsung kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang agar dapat membuka pelayanan kesehatan 24 jam di puskesmas maupun rumah sakit.

Baca juga: Seluruh puskesmas di Manokwari buka pada harI H Pemilu 14 Februari

"Kami sudah memerintahkan Kepala Dinkes untuk membuka layanan kesehatan 24 jam baik puskesmas maupun rumah sakit di Kota Serang," katanya.

Yedi mengatakan untuk lokasi puskesmas tersebar di masing-masing kecamatan Kota Serang yakni sebanyak 16 puskesmas.

"Di masing-masing kecamatan ada puskesmas dan untuk jumlah tenaga kesehatan yang pasti semuanya harus membantu berjaga agar pemilu dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Yedi mengatakan layanan kesehatan ini tidak hanya untuk petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), melainkan juga bagi semua yang terlibat dalam petugas pemilu diantaranya Linmas (Perlindungan Masyarakat), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), Babinsa (Bintara Pembina Desa), serta Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Baca juga: Puskesmas di Lebak buka 24 jam layani kesehatan petugas pemilu
Baca juga: 15 ribu petugas KPPS di Papua Barat Daya terlindungi BPJS Kesehatan

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Hunyuan

mgo303

Bawaslu telusuri pembakaran logistik pemilu di Kabupaten Paniai******

Sedang dalam penelusuran Bawaslu. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk turun langsung

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri pembakaran logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

"Sedang dalam penelusuran Bawaslu. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk turun langsung," kata Lolly di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari Bawaslu setempat, meskipun sempat mengalami kendala komunikasi karena permasalahan sinyal.

Lolly menjelaskan bahwa informasi sementara yang diterima Bawaslu adalah kasus di Kabupaten Paniai terjadi dikarenakan adanya informasi menyesatkan yang menimbulkan kesalahpahaman.

"Informasi sementara sih adanya informasi yang dalam tanda petik menyesatkan, sehingga kemudian terjadi kesalahpahaman. Akhirnya terjadi proses pembakaran, tetapi ini baru informasi awal yang masuk ke Bawaslu, karena itulah kita melakukan penelusuran, ya," ujarnya.

Lolly kemudian mengatakan bahwa kondisi di Kabupaten Paniai berpotensi untuk diadakan-nya pemilu susulan.

"Makanya pendataan sedang dilakukan, seberapa banyak sebenarnya (dampaknya, red). Nah pendataan itulah yang nanti akan menentukan langkah berikutnya itu apa. Kayak, misalnya, (Kabupaten) Demak, (Jawa Tengah), itu kan sudah diputuskan pemilu-nya itu susulan," tuturnya.

Menurut Lolly, berdasarkan kondisi Demak yang tengah mengalami bencana banjir selama hampir sepekan dan mengakibatkan sekitar 21 ribu orang mengungsi, maka pemilu susulan dapat dilakukan. Sementara kondisi di Kabupaten Paniai, kata dia, masih dikaji.

"Kita lihat apakah ini masuk kejadian luar bisa atau tidak. Makanya memang informasi akurat dari lapangan itu yang sampai saat ini dibutuhkan supaya kita tidak salah ambil tindakan," katanya.

Oleh sebab itu, Lolly mengingatkan semua pihak untuk menjadikan kejadian di Kabupaten Paniai sebagai perhatian bersama.

Baca juga: Bawaslu RI: Kalau tunjangan naik, harusnya kinerja semakin bagus

"Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai ada informasi yang tidak benar kemudian membuat reaksi tidak terkendali, sehingga kemudian yang dirugikan itu banyak pihak. Jadi kita berproses ya," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly mengingatkan para jurnalis dalam mewartakan sebuah peristiwa untuk memerhatikan keakuratan, sehingga peristiwa di Kabupaten Paniai tidak berulang di daerah lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Master Fantasi Super

link baru gacor

Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

rtp uno4d

Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu******

Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima

Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo berharap kepada masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilihan umum (pemilu) jika sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. "Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Suharyo menyatakan ia juga telah berpesan kepada umat yang dilayaninya agar menggunakan haknya untuk memilih, dan tidak golput. "Umat harap memilih, tidak golput," ucapnya. Selain itu, ia juga telah mengimbau umat yang dilayaninya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Sebelumnya, ia juga menegaskan Gereja Katolik tidak memihak pasangan capres-cawapres tertentu, meskipun petinggi gereja bertemu dengan beberapa capres-cawapres. "Jadi, dalam gereja Katolik, pilihan politik itu macam-macam. Kami pimpinan-pimpinan gereja tidak boleh berpihak karena tugas kami adalah mempersatukan. Nanti, kalau berpihak, fungsi pemersatu itu hilang. Kami akan mendukung siapa pun yang akan terpilih lewat proses yang memang sudah diatur oleh undang-undang," tuturnya (26/1).

Baca juga: Kardinal Suharyo selepas bertemu Prabowo tegaskan gereja tak berpihak

Baca juga: Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Uskup Agung Jakarta berpesan pilih pemimpin dengan hati nurani
Baca juga: Uskup Agung Pontianak ajak umat Katolik sukseskan Pemilu 2024

Kacamata VR tingkat dewa

daftar judi slot online terbaru

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu******

Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

tujuh belas lagi

pkvgames

KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

《slot terpercaya dan gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，indotogelkuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot terpercaya dan gacor》bab terbaru。