cara kredit di kredivo

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

KSPI Bantah Klaim Pengusaha soal PHK: Jangan Ngomong Sembarangan******

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah klaim pengusaha yang menyebut ratusan ribu buruh di-PHK.

Presiden KSPI Said Iqbal mengaku tak ada PHK besar-besaran di berbagai sektor, khususnya sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, bahkan otomotif.

"Kalau otomotif bohong itu, jangan ngomong sembarangan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), otomotif ada PHK? Nggak ada! Sudah jangan main main politricks ya, kelicikan dalam berpolitik, jadi nggak ada PHK," kata Said dalam konferensi pers daring, Kamis (29/12).

"Bisa saja PHK-nya 3 tahun lalu, baru diambil sekarang, bisa juga 2 tahun lalu, katanya jumlah 900 ribu orang, jangan picik dalam menyajikan data, data itu harus disajikan sempurna, tanpa nilai," ucap Said.

Ia mengaku penurunan di sektor tekstil memang terjadi. Namun, penurunan itu terjadi di pasar Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan sebagian Australia saja. Sementara, untuk pasar Asia, Afrika, dan Amerika Latin masih dinilai tumbuh dengan pembukaan sejumlah outlet baru.

"Memang ada pengurangan order di AS, Eropa, dan sebagian Australia, saya ngerti lah. Nggak usah main-main data gitu. Tapi penurunan order itu pun, tidak merugikan pengusaha, mereka itu untungnya per pieces," paparnya.

Said melakukan simulasi perhitungan keuntungan pengusaha tekstil dan alas kaki. Semisal, pengusaha biasa mendapat 1.000 pieces permintaan dan mendapat keuntungan US juta, maka keuntungan yang didapat per piece adalah US.000. Sehingga, meskipun permintaan pesanan yang didapat menurun menjadi 800 pieces, persentase keuntungan US.000 per buah.

"Ya berbagai lah, jangan serakah mau untung terus. Nggak ada PHK, nggak ada anggota kami di-PHK. Jangan bluffing, sebelumnya ngomong 45 ribu (buruh) tekstil (di-PHK), sepatu 17.500, eh sekarang tiba-tiba ngomong 990 ribu," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Kemenhub Tegaskan Truk ODOL Dilarang Masuk Pelabuhan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta operator pelabuhan tegas menolak kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, seperti truk dengan kelebihan dimensi dan muatan (over dimension and over loading/ ODOL), untuk masuk kapal.

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan. Salah satu isi aturan ini adalah mengatur mengenai dimensi dan berat kendaraan yang bisa diangkut menggunakan kapal.

"Operator pelabuhan penyeberangan juga berhak menolak kendaraan yang tidak menaati ketentuan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno melalui keterangan resmi, Jumat (30/12).

"Kendaraan yang tidak menaati peraturan dapat dikeluarkan dari lajur antrian pembelian tiket. Oleh karena itu, operator pelabuhan penyeberangan harus menyediakan jalur khusus untuk mengeluarkan kendaraan dari pelabuhan," imbaunya.

Hendro juga meminta agar operator pelabuhan dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan tegas terhadap kendaraan yang ODOL.

Ke depannya Hendro juga berharap agar penerapan PM 103/2017 dapat dilakukan menyeluruh dengan menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang di pelabuhan penyeberangan.

"Terlebih dalam kondisi cuaca seperti saat ini, di mana rawan cuaca buruk dengan gelombang tinggi, kondisi kendaraan dengan muatan maupun dimensi berlebih akan sangat berbahaya," kata Hendro.

"Oleh karena itu atas alasan keselamatan pelayaran saya minta operator pelabuhan dan petugas lebih ketat lagi dalam menyortir kendaraan yang akan masuk ke kapal agar tidak ada lagi kecelakaan kapal dan truk terutama dalam situasi cuaca yang kurang bersahabat seperti belakangan ini," imbuhnya.

Saat ini, mobilitas penumpang dan kendaraan padat di pelabuhan di tengah musim libur akhir tahun. 

Pada Rabu (28/12) malam, truk bermuatan semen tercebur ke laut di Dermaga 5 Pelabuhan Merak.

Kemenhub menduga truk bermuatan 24 ton itu kelebihan muatan dan mengalami patah as roda saat akan memasuki ramp dooratau jembatan ke kapal.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Garuda Indonesia Resmi Rampungkan Proses Restrukturisasi******

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk resmi merampungkan proses restrukturisasi kinerja usaha yang terus diintensifkan sejak akhir 2021 lalu. Perampungan restrukturisasi tersebut salah satunya ditandai dengan diterbitkannya Surat Utang Baru dan Sukuk Baru pada 28 dan 29 Desember 2022.

Terbitnya Surat Utang dan Sukuk Baru itu juga sebagai rangkaian akhir dari aksi korporasi strategis yang dilaksanakan Garuda Indonesiauntuk mencapai tanggal efektif berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Juni 2022 yang lalu.

Efektivitas dari seluruh ketentuan perjanjian perdamaian ini melengkapi implementasi berbagai tahapan fundamental lainnya yang telah dicapai oleh Garuda melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Bertepatan dengan momentum penutup tahun, Garuda berhasil merealisasikan komitmennya dalam pemenuhan kesiapan realisasi perjanjian perdamaian, sebagai bagian dari tahapan krusial dalam merampungkan proses restrukturisasi," ujarnya melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Sabtu (31/12).

Irfan menuturkan sejumlah tahapan strategis telah dilalui Garuda dalam merampungkan proses restrukturisasi ini, mulai dari perolehan putusan homologasi atas perjanjian perdamaian oleh PN Jakarta Pusat, termasuk di dalamnya memaksimalkan langkah renegosiasi beban sewa pesawat, restrukturisasi hutang jangka panjang, serta instrumen kewajiban usaha lainnya.

Selain itu, maskapai pelat merah itu juga secara resmi telah menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun sebagai dukungan terhadap langkah penyehatan kinerja Garuda sebagai national flag carrier.

Adapun sejumlah tahapan fundamental perampungan proses restrukturisasi tersebut diantaranya dilakukan melalui penerbitan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 39.788.136.675 lembar saham atau senilai Rp7,79 triliun yang meliputi realisasi PMN serta partisipasi pemegang saham lainnya.

Tahapan ini yang kemudian dilanjutkan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) di mana Garuda telah melakukan pendistribusian saham dalam rangka konversi utang sebesar 25.806.070.908 lembar saham atau senilai Rp5,05 triliun, termasuk didalamnya realisasi Obligasi Wajib Konversi.

Irfan mengatakan dengan serangkaian pendistribusian saham baru tersebut, Garuda saat ini memiliki komposisi kepemilikan saham yang terdiri dari kepemilikan pemerintah sebesar 64,54 persen, Trans Airways 7,99 persen, saham publik 4,83 persen, serta saham kreditur 22,63 persen.

Melengkapi penyelesaian tahapan penerbitan saham baru itu, Garuda juga telah menerbitkan Sukuk Baru sebagai bagian dari tindak lanjut restrukturisasi Garuda atas Global Sukuk senilai US0 juta yang telah direstrukturisasi menjadi sukuk baru dengan nilai pokok sebesar US,01 juta dengan tenor jatuh tempo sembilan tahun sejak diterbitkan.

Adapun jumlah distribusi periodik adalah sebesar 6,5 persen tunai atau selama dua tahun pertama atas pilihan Trustee, 7,25 persen yang harus dibayar dalam bentuk natura (payable in-kind/PIK).

Lebih lanjut, Garuda juga telah menerbitkan instrumen Surat Utang Baru sebagai bagian dari skema restrukturisasi untuk kreditur yang terklasifikasi sebagai pemberi sewa, kreditor sewa pembiayaan, pabrikan pesawat, para vendor MRO, dan para kreditur utang usaha luar negeri yang berhak menerima surat utang baru sesuai rencana perdamaian dengan jumlah pokok awal sebesar US4,21 juta dengan tenor jatuh tempo selama sembilan tahun sejak diterbitkan.

Sejalan dengan berbagai langkah strategis tersebut, Garuda juga mencatatkan pertumbuhan kinerja positif. Hal itu terlihat dari pertumbuhan penumpang secara group hingga kuartal III-2022 sebesar 37,05 persen menjadi 10.498.823 penumpang dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Irfan memperkirakan trafik penumpang juga akan terus tumbuh hingga 30 persen menjelang penutup tahun ini jika dibandingkan dengan periode November 2022. Hal tersebut juga terefleksikan melalui pembukuan kinerja keuangan Garuda yang sejak pertengahan 2022 secara konsisten terus membukukan kinerja positif.

Tak hanya itu, dari optimalisasi ketersediaan alat produksi, hingga akhir tahun ini, Garuda dapat mengoperasikan sekitar 53 armada. Adapun pada 2023 mendatang, Garuda menargetkan dapat mengoperasikan sedikitnya 66 armada di luar armada yang dimiliki sebanyak enam armada.

"Dengan outlook kinerja yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif serta progress positif yang dicapai Garuda dalam memperkuat landasan hukum atas berbagai tahapan restrukturisasi ini, kami optimistis tahun 2023 akan menjadi momentum Garuda untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan berdaya saing serta tentunya terus mengedepankan fokus profitabilitas kinerja usaha," tutup Irfan.

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Erick Larang Sebagian Bank BUMN Buka di Luar Negeri******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyentil himpunan bank milik negara (Himbara) agar tidak membuka cabang di luar negeri hanya untuk bergaya semata.

"Buka cabang di luar negeri jangan gaya-gayaan, (tujuannya) buat membantu diaspora, itu yang kita tekankan," kata Erick di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (2/1).

Ia pun melarang BRI dan Mandiri untuk membuka cabang di luar negeri. Sebab, menurutnya, saat ini BNI yang ditujukan untuk menjadi bank internasional.

Ia melihat hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih di industri perbankan, padahal ketiganya sama-sama milik negara.

Meski demikian, Erick mengaku pemerintah perlu mengintervensi mudahnya perbankan membuka usaha di Indonesia. Padahal, untuk bank Indonesia membuka cabang di luar negeri kerap dipersulit.

"Peraturan perbankan di luar negeri, kita buka (cabang) itu sulit. Mereka buka di sini, mudah. Itu lah yang harus diintervensi, jangan hanya market kita digerogoti oleh negara lain," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

Kemenhub Siapkan Dana PSO Kereta Api Rp2,5 T di 2023******

Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) sebesar Rp2,5 triliun untuk kereta api perintis di 2023.

Anggaran ini diberikan Kemenhub ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui penandatanganan kontrak perjanjian antar keduanya di Kantor Kemenhub, Jumat (30/12).

"Penugasan pemerintah ini dimulai sejak 1 Januari 2023 hingga 30 Desember 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp2,54 triliun," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Djarot Tri Wardhono dalam penandatanganan kerja, Jumat (30/12).

Kedua, kereta api ekonomi jarak sedang untuk sembilan lintas pelayanan dengan volume sebesar 5.081.089 penumpang dalam satu tahun.

Ketiga, kereta api ekonomi jarak dekat atau kereta api lokal sebanyak 26 lintas dengan volume sebesar 28.995.408 penumpang dalam satu tahun.

Keempat, kereta api rel diesel (KRD) ekonomi terdapat 13 lintas pelayanan dengan volume 4.032.153 penumpang dalam satu tahun.

Kelima, kereta api ekonomi lebaran terdapat empat lintas pelayanan dengan volume 122.650 juta penumpang dalam satu tahun.

Keenam, kereta api rel listrik Jabodetabek dengan volume 230.804.101 penumpang dalam satu tahun dan KRL Yogyakarta dengan volume 4.401.414 penumpang dalam satu tahun.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan nilai kontrak penyelenggara subsidi perintis sebesar Rp124,75 miliar untuk lima lintas pelayanan.

Pertama, kereta api perintis Cut Meutia-Kutablang dengan panjang 21,5 km dengan nilai kontrak Rp18,83 ribu dengan frekuensi delapan kereta per hari.

Kedua, kereta perintis Lembah Anai dengan lintas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau-Kayutanam sepanjang 38 km dengan nilai kontrak Rp14,4 miliar dengan frekuensi tetap yaitu enam kali per hari.

Ketiga, kereta perintis LRT Sumatera Selatan dengan lintas pelayanan bandara DJKA sepanjang 23 km, dengan nilai kontrak Rp76,53 miliar dengan frekuensi 88 kereta setiap hari.

Keempat, kereta perintis Batara Kresna dengan lintas pelayanan Purwosari-Wonogiri sepanjang 36,7 km dengan nilai kontrak Rp8,36 miliar dengan frekuensi tetap 4 kereta api per hari. Kelima, kereta perintis Datuk Belambangan dengan lintas pelayanan Tegal-Tebing Tinggi-Lalang sepanjang 35,5 km dengan nilai kontrak Rp8,50 miliar dengan frekuensi dua kereta api per hari.

"Dengan ditandatangani kontrak ini diharapkan masyarakat dapat menggunakan transportasi perkeretaapian yang aman, nyaman dan terjangkau, serta menunjang pemerataan serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pembangunan nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Erick Thohir Bakal Minta BUMN Bagi Bonus untuk Pegawai Kementeriannya******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku akan meminta pada perusahaan di bawah naungannya untuk berbagi bonus kepada pegawai Kementerian BUMN dari dividen masing-masing BUMN.

Pasalnya, selama ini ia melihat tidak ada bonus yang diberikan kepada pegawai kementeriannya meskipun capaian kinerja terbilang bagus.

"Teman-teman di (Kementerian) BUMN ini kasihan. Teman-teman BUMN yang untung, dapat apa? Bonus? Kementerian nggakdapat apa-apa, nggak fair. Makanya terjadi jual-beli jabatan dulu. (Karena) iri," ucap Erick di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (2/1).

Erick mengungkapkan akan meminta bonus itu melalui pembagian dividen masing-masing BUMN dengan hitungan tertentu. Menurutnya, ide ini sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ini yang kita dorong sekarang, kalau BUMN bagi dividen, teman-teman di kementerian juga dapat dividennya, bonus, apalah hitungannya. Bu Menkeu sudah setuju, kita tinggal dorong," katanya.

Lebih jauh, ia mengaku hal ini harus dilakukan sebab Kementerian BUMN berbeda dengan kementerian lainnya. Sebagai kementerian yang menaungi korporasi, ia mengaku harus memiliki mental yang serupa dengan BUMN.

"Kementerian BUMN kementerian korporasi. Jangan kita jadi kementerian ini kementerian birokrasi. Kenapa strukturnya kita bongkar? Ada deputi keuangan, HRD, legal,memang agak beda dari kementerian lain. Ini harus kita dorong," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]