limit kredivo pengguna baru

Saya bukan orang baik dalam sistem

Harga Gandum Cs Naik Usai Rusia Keluar Perjanjian Ekspor Biji******

Hargagandum, jagung, dan kedelai naik setelahRusiamemutuskan keluar dari perjanjian ekspor biji-bijian Ukraina lewat Laut Hitam.

Harga gandum melonjak 3 persen ke 689,25 sen per gantang pada Senin (17/7). Angka itu menjadi level tertinggi sejak 28 Juni sebesar 706,25 sen.

Namun, harga gandum tetap jauh di bawah level puncak 1.177,5 sen per gantang yang dicapai pada Mei tahun lalu. Sedangkan jagung berjangka melonjak hingga setinggi 526,5 sen per gantang dan kedelai berjangka melonjak hingga setinggi 1.388,75 sen per gantang.

Pakar perdagangan global dari University of St. Gallen Simon J. Evenett mengatakan bubarnya perjanjian Laut Hitam merupakan pukulan bagi negara-negara yang membutuhkan gandum dari Ukraina, yang lebih murah.

Evenett mengatakan pelaku pasar harus memantau dengan cermat prospek Moskow memberlakukan kenaikan pajak ekspor, mengingat hal ini kemungkinan akan menaikkan harga biji-bijian lebih lanjut, serta membantu Kremlin membiayai kampanye militernya di Ukraina.

Kesepakatan itu sendiri awalnya bertujuan melanjutkan distribusi biji-bijian dari pelabuhan Ukraina, yang diblokir karena berkonflik dengan Rusia. Perjanjian tersebut diharapkan dapat meredakan krisis pangan global yang membuat jutaan orang menghadapi kelaparan.

Rusia lalu memutuskan keluar dari kesepakatan itu usai drone Ukraine menyerang jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Semenanjung Krimea.

Mengutip AFP, Moskow, yang selama beberapa bulan mengeluh tentang pelaksanaan perjanjian gandum, menyatakan serangan terhadap jembatan Kerch tidak ada hubungannya dengan penarikan mereka dari perjanjian tersebut yang bertujuan untuk menghindari kelangkaan pangan di negara-negara yang rentan.

"Perjanjian gandum telah berakhir. Begitu bagian Rusia (dari perjanjian) terpenuhi, pihak Rusia akan segera kembali," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Menteri PUPR Pastikan Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Tak Salah Desain******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal jembatan lengkung bentang panjang (longspan)LRTJabodebek di Gatot Subroto-Kuningan salah desain.

Basuki menilai konstruksi jembatan lengkung tersebut sudah baik.

Menurutnya, sangat wajar jika LRT Jabodebek bergerak dengan kecepatan 20 km per jam di tikungan. Ia menyebut semua kereta pasti melambat saat melintas di jalur yang menikung.

"Mau kecepatan berapa lagi? Wong di lurus saja 30-40 km per jam. Jadi kalau di tikungan, semua kereta api pasti melambat," lanjutnya.

Basuki menyebut Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan pengujian terhadap proyek ini. Menurutnya jika longspan tidak dibangun seperti sekarang, maka bangunan gedung di sekitarnya akan terkena dampak.

"KKJTJ sudah melakukan uji waktu itu. Jadi semua oke. Karena ini bayangkan dari Warung Buncit ke Rasuna Said, itu kan 90 derajat. Kalau mau dilengkungkan panjang, hotel-hotel habis semua. Tapi kan ini masuk dalam koridor keselamatan transportasi," bebernya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software development yang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integrator pada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integrator di tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya. Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain. Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-capture berbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.

Kembali ke masa kecil

Pengusaha Cemas Jokowi Wajibkan Dolar Parkir di RI Mulai 1 Agustus******

Pengusaha komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia cemas dengan aturanDevisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dolar atau DHE di perbankan selama tiga bulan dengan jumlah minimal 30 persen mulai 1 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan aturan tersebut pasti akan mengganggu keuangan perusahaan. Pasalnya, uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

Kendati, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan aturan ini nantinya para pengusaha yang bersangkutan bisa mengikuti dan tidak memberatkan.

"Kami berharap agar dalam pembahasan peraturan pelaksanaan, para eksportir SDA juga diminta masukan secara teknis agar peraturan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan sedapat mungkin bisa mengurangi beban arus kas perusahaan," jelasnya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Meski demikian, Gapki juga sepakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan ini. Namun, bila saat pelaksanaannya nanti dirasa memberatkan, maka akan mengajukan revisi kepada pemerintah terutama untuk besaran nilai yang harus ditahan.

"Ya kita ikuti terlebih dahulu, apabila dalam pelaksanaan ternyata kinerja ekspor terganggu, kita memohon agar kebijakan segera direvisi, minimal perubahan besarannya diubah," pungkas Eddy.

[Gambas:Video CNN]

Toko Senjata Wanjie

Kemenhub Ungkap Alasan Uji Coba LRT Jabodebek Dihentikan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap alasan menghentikan uji cobaoperasional terbatas LRT Jabodebek karena perlu ada permasalahan pada sistem software.

Karena itu, uji coba operasional LRT Jabodebek disetop sementara mulai hari ini hingga 20 Juli 2023.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan permasalahan sistem software tersebut ditemui saat rapat evaluasi penyelenggaraan uji coba pada 15 Juli lalu.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat segera mencoba LRT Jabodebek," tuturnya.

Ia menambahkan setelah keseluruhan pembaharuan software selesai, nantinya akan dilakukan trial run terlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum.

Lihat Juga : Salam Perpisahan Erick Buat 2 Anak Buah yang Ditarik Jokowi Jadi Wamen

"Kami akan lakukan trial pada 21-23 Juli ini, lalu dilanjutkan dengan uji coba operasional terbatas lagi untuk undangan pada 25 Juli dan umum pada 29 Juli," pungkas Risal.

Uji coba LRT Jabodebek dengan penumpang dilakukan pada 27 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Ada 6 perjalanan per hari untuk masyarakat umum. Sementara uji coba khusus untuk stakeholder berlangsung pada 12 Juli hingga 26 Juli.

Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan pendaftar uji coba moda transportasi itu telah mencapai 24 ribu orang saat dibuka pada 10 Juli lalu. Ke depan, pendaftaran uji coba LRT Jabodebek dipertimbangkan untuk dibuka kembali.

"Kita akan evaluasi seminggu ini. Kemudianinsyaallahkita akan buka lagi pendaftaran untuk yang di luar 24 ribu," kata Purnomo.

Untuk 24 ribu pendaftar tersebut, ia menyebut akan diakomodir untuk mengikuti uji coba pada 27 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Sebanyak 6 perjalanan per hari akan menampung 150 hingga 200 orang per perjalanan.

LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Moda transportasi massal ini menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel, yaitu generasi ketiga atau grade of automation (GoA) Level 3.

Dengan teknologi itu, memungkinkan kereta dioperasikan tanpa masinis alias driverless. Namun, di dalam kereta ada petugas yang akan berjaga untuk situasi darurat.

Kereta juga secara otomatis mampu mengatur jarak antar kereta menjadi lebih dekat dengan tetap konstan menjaga jarak aman. Semua sistem operasi pada LRT Jabodebek sudah diatur pada operation control center (OCC).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Daftar Proyek Nasional yang Tidak Selesai di Semester I 2024******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merinci ada delapan proyek strategis nasional (PSN) di bawah kementeriannya yang tidak selesai di 2024.

Basuki menyebut seharusnya proyek-proyek tersebut rampung paling telat semester I 2024. Namun, kemungkinan akan molor penyelesaiannya ke semester II tahun depan.

Oleh karena itu, ia akan segera bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) agar bisa diberi kelonggaran waktu.

Rincian 8 proyek yang tidak akan selesai di semester I 2024 itu terdiri dari 5 bendungan dan 3 jalan tol di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun 5 bendungan tersebut, yakni Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Lau Simeme di Sumatra Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bolango Ulu di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu, 3 proyek jalan tol yang dimaksud adalah Tol Serang-Panimbang, Tol Patimban, dan Tol Semarang-Demak.

Lihat Juga : Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan

"Sedang dibikin suratnya oleh sekjen karena kalau enggak ada dispensasi, multi year contract(MYC)-nya tidak akan keluar," tutup Basuki.

Selain 8 PSN di bawah tanggung jawab Basuki, ada juga proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya yang nasibnya tidak jelas. Bahkan, proyek nasional ini terancam didepak dari daftar PSN yang dikebut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan rencana mengeluarkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari daftar PSN 2020-2024 sesuai surat permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kendati, permintaan tersebut masih perlu restu Jokowi.

"Kemenhub ajukan ke kami untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini, tapi kami masih evaluasi dulu dan kami juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ungkap Wahyu.

Wahyu juga menyebut proyek nasional lain yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN, yaitu Pelabuhan Ambon. Alasannya karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

Pengusaha Cemas Jokowi Wajibkan Dolar Parkir di RI Mulai 1 Agustus******

Pengusaha komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia cemas dengan aturanDevisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dolar atau DHE di perbankan selama tiga bulan dengan jumlah minimal 30 persen mulai 1 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan aturan tersebut pasti akan mengganggu keuangan perusahaan. Pasalnya, uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

Kendati, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan aturan ini nantinya para pengusaha yang bersangkutan bisa mengikuti dan tidak memberatkan.

"Kami berharap agar dalam pembahasan peraturan pelaksanaan, para eksportir SDA juga diminta masukan secara teknis agar peraturan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan sedapat mungkin bisa mengurangi beban arus kas perusahaan," jelasnya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Meski demikian, Gapki juga sepakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan ini. Namun, bila saat pelaksanaannya nanti dirasa memberatkan, maka akan mengajukan revisi kepada pemerintah terutama untuk besaran nilai yang harus ditahan.

"Ya kita ikuti terlebih dahulu, apabila dalam pelaksanaan ternyata kinerja ekspor terganggu, kita memohon agar kebijakan segera direvisi, minimal perubahan besarannya diubah," pungkas Eddy.

[Gambas:Video CNN]