link slot pasti menang

Penguasa Binatang Buas

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Omzet UMKM Ini Melesat Setelah Dibimbing SETC******

Sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berhasil meningkatkan omzet penjualannya setelah mengikuti bimbingan dan pelatihan. Hal ini tentunya ikut membantu roda perekonomian di daerah tersebut.

Peningkatan omzet ini dirasakan pelaku UMKM setelah mendapat pelatihan dan bimbinga secara aktif dari PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna/HMSP). Hal ini dilakukan suapaya UMKM dapat semakin bersaing.

Program bimbingan itu dilakukan Emiten perusahaan tembakau lewat Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), yang berada dalam payung program Sampoerna Untuk Indonesia.

Bagi UMKM, kehadiran SETC menjadi laboratorium penting demi meningkatkan kapasitas, baik itu dari sisi hardskillmaupun softskill. Lasti Suhartini, yang berasal dari Malang, mengatakan bahwa SETC memiliki pengaruh signifikan baginya, khususnya ketika situasi pandemi dua tahun lalu lagi tinggi-tingginya.

Perempuan dengan latar belakang arsitektur, namun memiliki kegemaran di bidang mode, mengaku sangat terbantu dengan bimbingan dari SETC selama pandemi. Memulai bisnis dengan produksi masker, kini Lasti mulai merambah ke bisnis baju lukis sesuai dengan passion yang dimiliki.

Saat ini, Lasti mengaku mampu mengembangkan bisnisnya yang kini memiliki omzet di kisaran Rp8-10 juta per bulan. Pada saat ramai, omzetnya bisa mencapai Rp20 juta per bulan. Tidak hanya itu, efek domino ikut dirasakan oleh orang sekitar lewat pemberian lapangan kerja kepada empat orang.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Neneng Apriani, pebisnis bawang hitam asal Malang. Bisnis ini berawal ketika dirinya tidak sengaja memproduksi bawang hitam sebagai bagian dari pengobatan alternatif yang ditempuh. Lewat bimbingan SETC, Neneng mampu menangkap celah pasar yang pemainnya masih relatif terbatas.

Secara personal, Neneng yang pernah masuk 10 besar kompetisi bergengsi nasional yang diadakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengaku bangga menjadi bagian dari UMKM binaan SETC.

Bawang hitam sendiri merupakan produk dari proses fermentasi bawang putih segar yang disimpan pada suhu 60-70 derajat Celsius selama 30-40 hari.

Melansir Alodokter, bawang hitam memiliki sejumlah manfaat medis mulai dari kesehatan jantung, menjaga gula darah hingga mencegah kanker. Saat ini produknya sudah dikirimkan ke banyak pelanggan, bahkan mencapai Turki dan Australia.

Neneng juga bercerita dengan bangga bahwa usaha yang digelutinya saat ini menjadi laboratorium bagi calon-calon pemikir muda baru Indonesia.

Neneng mengaku bahwa rumah yang menjadi tempat operasi bisnis UMKM miliknya kini telah menjelma jadi pusat penelitian mahasiswa, termasuk untuk bahan penelitian akhir. Neneng menyebut mahasiswa yang datang berasal dari berbagai kampus, mulai Universitas Brawijaya hingga sejumlah kampus di Surabaya.

Selain Lasti dan Neneng, SETC juga memberikan bimbingan dan inkubasi bagi lebih banyak UMKM. SETC sendiri hingga saat ini telah memberi keterampilan kewirausahaan kepada lebih dari 65.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Arsjad Rasjid Dorong Penguatan Dunia Usaha dan Ekonomi RI******

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid membeberkan sejumlah strategi untuk memperkuat perekonomian Indonesia dalam menghadapi ancaman gejolak perekonomian global.

Arsjad berupaya memaksimalkan perannya dalam mendorong para pengusaha baik UMKM maupun pengusaha besar untuk bersama-sama memperkuat perekonomian Indonesia. Misalnya mendorong UMKM di Indonesia naik kelas melalui digitalisasi maupun kemitraan melekat yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia.

Karena itu, Arsjad mendorong UMKM untuk melakukan adopsi digitalisasi dan teknologi 4.0 yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Arsjad menyebut, sebanyak 80 persen bisnis yang bertransformasi secara digital cenderung mampu bertahan menghadapi tantangan.

"Melalui wikiwirausaha.id, UMKM dapat berdiskusi satu sama lain dari masalah perizinan usaha hingga literasi keuangan. Pelaku UMKM juga bisa mendapatkan informasi mengenai pelatihan melalui platform ini," tambah Arsjad.

Kemudian KADIN Tech Hub, hadir sebagai sebuah platform digital yang mempertemukan perusahaan yang memiliki masalah dengan ekosistem sehingga dapat memberikan pengembangan solusi digital yang terintegrasi dengan semangat ekonomi kolaborasi.

Untuk lebih memperkuat UMKM Indonesia, KADIN Indonesia juga menginisiasi kemitraan inclusive closed-loop ecosystem, yaitu skema pendampingan melekat dari perusahaan besar ke UMKM maupun petani dalam rangka transfer pengetahuan dan teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor.

Inisiatif ini juga sudah dijadikan gerakan nasional economic empowerment oleh Presiden Joko Widodo.

"Kadin Indonesia sudah berhasil menerapkan kemitraan inclusive closed-loop ini di berbagai daerah. Misalnya pada pertanian hortikultura di Garut, kemitraan ini telah sukses meningkatkan produktivitas panen hingga 12-15 persen di tahun 2021. Bayangkan betapa besar manfaatnya apabila hal ini bisa diterapkan di seluruh sektor pertanian Indonesia," ujar Arsjad.

3 Aspek Utama Maksimalkan Industri dan Pasar Domestik Menurut Arsjad

Lebih lanjut Arsjad melihat pentingnya memaksimalkan industri dan pasar domestik agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat di tengah gejolak ekonomi global. Menurutnya, ada 3 aspek utama yang dapat dilakukan, yaitu mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), akselerasi transisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan penerapan ESG.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk menekan jumlah impor sampai 5 persen hingga 2023, KADIN Indonesia selalu mendorong TKDN dalam industri dan manufaktur Indonesia. Menurutnya, dengan mendorong TKDN, dapat membuat industri Indonesia menjadi lebih mandiri dan lepas dari ketergantungan impor.

"Selain itu, industri kita juga bisa terhindar dari dampak fluktuasi nilai tukar, sehingga biaya produksi masih bisa dikontrol. Hal ini dikarenakan produk jadi yang dihasilkan industri dan manufaktur Indonesia berasal dari bahan baku domestik," ucap Arsjad.

Arsjad juga akan menghimbau pelaku usaha untuk mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip environmental, governance, dan sosial (ESG). Sebab banyak manfaat didapatkan oleh pelaku usaha yang sudah mengadopsi inisiatif ESG.

"Dengan menerapkan ESG, perusahaan berpotensi meningkatkan pendapatan hingga 15-30 persen. Perusahaan juga akan mendapatkan citra yang positif di benak masyarakat karena telah turut menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan," ujar Arsjad yang juga Presiden Direktur Indika Energy tersebut.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi EBT hingga 3700 gigawatt, yang terdiri dari energi hidro, geotermal, energi angin, dan lainnya. Jika dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hijau dan transisi energi di Indonesia.

Karena itu, kata dia, para pelaku usaha di Indonesia harus memanfaatkan peluang ini dengan mulai beralih menjadi usaha pendukung sektor-sektor hijau dan berkelanjutan.

"KADIN mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis solar panel dan penyedia energi berkelanjutan lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan bisa terus menjanjikan di masa yang akan datang," tutur Arsjad.

akun profesional kaisar

Kementerian PUPR Selesaikan 16 Rusun Hunian Pekerja Kontruksi di IKN******

Kementerian PUPR menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Target, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baruitu.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan 16 rusun yang sudah terbangun dalam proses penyelesaian kelistrikan, pemasangan dinding, dan toilet bagi pekerja.

"Pembangunan rusun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kami akan berupaya agar proses pembangunannya bisa segera diselesaikan secepatnya. Saat ini progresnya sudah mencapai 71,06 persen," katanya, Minggu (18/12), dikutip dari Antara.

Proses pengerjaan dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Gedung dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kerja sama operasi (KSO) ini bernilai Rp567 miliar.

Kompleks rusun hunian pekerja konstruksi IKN juga akan dilengkapi dengan fasilitas sosial dan umum, seperti masjid,mess hall, klinik, dan kantor perwakilan pengelola.

"Setiap rusun akan memiliki kamar tipe barak untuk pekerja, dilengkapi tempat tidur dan kamar mandi, sehingga para pekerja bisa tinggal dengan nyaman dan fokus dalam bekerja membangun infrastruktur di IKN Nusantara," jelas Iwan.

Dalam proses konstruksi, Kementerian PUPR mengklaim menerapkan tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance(ESG).

Pertama, dengan menerapkan lean constructiondan green construction. Kedua, memberikan fasilitas lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN.

Ketiga, membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi, dan efektif.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Biarkan orang itu pergi

Pelatihan Kartu Prakerja Mulai Tatap Muka pada Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja yang selama ini dijalankan 100 persen online akan diubah menjadi skema normal atau offline mulai kuartal I 2023. 

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secaraoffline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/12).

Ia menambahkan dengan skema normal, nantinya pelatihan akan lebih difokuskan untuk meningkatkan skilldan produktivitas angkatan kerja. Nantinya, bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta.

Ia mengatakan dalam menyiapkan skema normal, pemerintah telah melakukan revisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu tambahnya, ia juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. 

[Gambas:Video CNN]