interslot

Cerita Desa Kecil

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ratuku Zhou Jielun

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Super Raja segala Raja

Alasan Jokowi Tunjuk Mentan SYL Jadi Menperin Ad Interim******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Perindustrian Ad Interim. Syahrul menggantikan sementara Agus Gumiwang Kartasasmita.

Penunjukan tersebut sesuai dengan surat permohonan Menperin dengan Nomor B/139/M-IND/KP/IV/2023 yang dibuat Agus.

Dalam surat itu, Agus memohon cuti kerja kepada Jokowi dari 15-23 Mei 2023. Ia juga merekomendasikan Syahrul untuk menggantikan posisinya sementara.

Dalam keterangan yang sama, surat permohonan itu disebut sudah ditandatangani Menteri Sekretariat Negara Pratikno,dengan tembusan Presiden Jokowi.

CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi pengajuan cuti Agus Gumiwang kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dan juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik Mulai 5 Juni 2023******

PTJasamarga Metropolitan Tollroad menaikkan tarif toldi ruas Cipularang dan Padaleunyi mulai 5 Juni 2023 pukul 00.00 WIB.

Kenaikan tarif ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 496/KPTS/M/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Keputusan Menteri PUPR No. 533/KPTS/M/2020 tanggal 17 Mei 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi.

Jasamarga mengklaim penyesuaian tarif adalah kebijakan regular dan telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Adapun ruas jalan tol Cipularang yang mengalami kenaikan tarif sepanjang 58,5 km. Di mana besaran tarif terjauh menjadi sebagai berikut:
- Gol I: Rp45 ribu dari semula Rp42.500
- Gol II: Rp76 ribu dari semula Rp71.500
- Gol III: Rp76 ribu dari semula Rp71.500
- Gol IV: Rp110 ribu dari semula Rp103.500
- Gol V: Rp110 ribu dari semula Rp103.500

Sementara, ruas jalan tol Padaleunyi yang mengalami kenaikan tarif sepanjang 64,4 km, dengan besaran maksimal sebagai berikut:
- Gol I: Rp10.500 dari semula Rp10 ribu
- Gol II: Rp18.500 dari semula Rp17.500
- Gol III: Rp18.500 dari semula Rp17.500
- Gol IV: Rp25 ribu dari semula Rp23.500
- Gol V: Rp25 ribu dari semula Rp23.500

[Gambas:Video CNN]

Monster Apartemen Sehari-hari

Erwin Moeslimin Jadi Komisaris Baru Adhi Karya******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengangkat Erwin Moeslimin sebagaikomisaris independen menggantikan Cahyo A. Muzhar.

Pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Melansir CNBC Indonesia, Rabu (12/4), para pemegang saham juga mengangkat Bambang Krisminarno sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menggantikan Agung Dharmawan.

Berdasarkan hasil RUPST berikut jajaran Komisaris dan Direksi Adhi karya yang baru :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Mayjend TNI (Purn) Dody Usodo Hargo
Komisaris : Yustinus Prastowo
Komisaris : Widiarto
Komisaris Independen : Abdul Muni
Komisaris Independen : Hironimus Hilapok
Komisaris Independen : Erwin Moeslimin

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Entus Asnawi Mukhson
Direktur Operasi I : A. Suko Widigdo
Direktur Operasi II : Pundjung Setya Brata
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Bambang Krisminarno
Direktur Human Capital dan Sistem : Ki Syahgolang Permata
Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis : Vera Kirana

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Produk UMKM Binaan PLN Laris di KTT ASEAN: Diborong Erick hingga Sandi******

Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT PLN (Persero) laris manis pada gelaran Small-Medium Enterprises (SMEs) Hub yang merupakan rangkaian kegiatan pendukung dari KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.

Produk-produk berupa kerajinan tangan, kopi, tenun, hingga souvenir dari binaan Rumah BUMN Bajawa dan Rumah BUMN Ende ini diborong para pembeli, termasuk sederet menteri.

Mulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo. Mereka antusias mencoba dan membeli beragam produk unggulan yang telah tembus pasar internasional tersebut.

Terkait gelaran ini, Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Menurutnya, kehadiran UMKM merupakan ujung tombak dari fondasi perekonomian Indonesia.

"UMKM itu ujung tombak dari fondasi ekonomi kita, tetapi mereka tidak mungkin dilepas sendiri. Karena itu kita di BUMN fokus untuk bersinergi dengan semua kementerian dan pemerintah daerah untuk pembiayaan, pembinaan, dan menciptakan pasar," kata Erick.

Untuk itu, Erick mengatakan, Kementerian BUMN bersinergi dengan berbagai pihak terus melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar naik kelas. Di antaranya, melalui berbagai program seperti kredit usaha rakyat (KUR), Rumah BUMN dan lainnya.

"Ini bukti nyata bahwa memang kita hadir, tetapi pembiayaan nggak cukup kalau tidak ada pendampingan. Banyak kementerian, ada Kemenpora, Pak Teten (Kementerian Koperasi dan UMKM), kami dari BUMN, Kementerian Perdagangan juga mendampingi mereka supaya kualitasnya lebih bagus," ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno menjadi salah satu menteri yang turut membeli produk UMKM binaan PLN dalam acara side event KTT ASEAN 2023, SMEs Hub. (Foto: Arsip PLN).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, KTT ASEAN ke-42 menjadi salah satu ajang untuk mendukung pengembangan UMKM serta mengenalkan berbagai produknya lebih luas.

Menurut dia, hal ini membuktikan PLN tak hanya berkomitmen pada kelistrikan tetapi juga memberikan dukungan bagi UMKM untuk bisa mandiri secara ekonomi.

"Ajang KTT ASEAN ini juga menjadi momentum promosi produk UMKM lokal binaan PLN untuk terus berkembang dan memasarkan produknya sehingga bisa dikenal lebih luas tak hanya nasional tetapi juga global," ujar Darmawan

Darmawan menjelaskan, pelaku UMKM yang terlibat juga telah melalui kurasi yang ketat. Sehingga, dia memastikan UMKM binaan PLN yang tampil dalam gelaran KTT ASEAN mempunyai produk yang berdaya saing.

"Tentunya kami turut berbangga produk UMKM binaan kami bisa berkontribusi dalam side event KTT ASEAN. UMKM yang kami bawa ke Labuan Bajo ini sudah kami kurasi dan merupakan UMKM yang memiliki produk berdaya saing tinggi sehingga dapat hadir dalam event sebesar ini," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN akan terus melanjutkan komitmennya dalam pengembangan UMKM yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat. Upaya PLN ini merupakan komitmen perseroan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"PLN akan terus memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Kami harap dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar," kata Darmawan.

Selain itu, PLN juga telah menyediakan wadah khusus bagi pelaku UMKM melalui fitur marketplace dalam aplikasi PLN Mobile. Fitur ini merupakan inovasi dari PLN untuk pelaku UMKM agar dapat memasarkan serta mempromosikan produknya secara digital. Melalui fitur ini, PLN mengakselerasi pengembangan UMKM.

"Dengan jumlah downloader yang kini mencapai lebih dari 39 juta, PLN Mobile dapat menjadi pasar yang sangat potensial bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara digital," pungkas Darmawan.